Kota Pangkal Pinang
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. |
Kota Pangkal Pinang adalah salah satu Daerah Pemerintahan Kota di Indonesia yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus merupakan ibukota Provinsi. Kota ini terletak di bagian timur Pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terbagi dalam 5 kecamatan yaitu Taman Sari, Rangkui, Pangkalbalam, Bukit Intan dan Gerunggang. Memiliki wilayah seluas 118,408 km2 dan jumlah penduduk berdasarkan Susenas 2005 sebanyak 146.161 jiwa dengan kepadatan 1.737 jiwa/km2. Saat ini dipimpin oleh Walikota Drs. H. Zulkarnain Karim, MM yang telah menjabat untuk periode kedua (2008-2013) sebelumnya telah menjabat untuk periode pertama 2003-2008. Sungai Rangkui membelah kota yang berjulukan BERARTI (BERsih, Aman, Rapi, Tertib, Indah) ini. Kota ini berpusat di Jalan Merdeka sebagai titik nol kilometer kota.
Kota Pangkal Pinang | |
|---|---|
Daerah tingkat II | |
| Motto: Rajin Pangkal Makmur | |
<mapframe>: Isi JSON bukan GeoJSON+simplestyle yang sah. Daftar ini menunjukkan semua upaya untuk menafsirkannya menurut Skema JSON. Tidak semuanya merupakan galat.
Peta | |
  Kota Pangkal Pinang Peta  Kota Pangkal Pinang Kota Pangkal Pinang (Indonesia) | |
| Koordinat: 2°6′S 106°6′E / 2.100°S 106.100°E | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi | Kepulauan Bangka Belitung |
| Tanggal berdiri | 14 November 1956 |
| Dasar hukum | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 |
| Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
| Pemerintahan | |
| • Bupati | Drs. H. Zulkarnain Karim, MM |
| Luas | |
| • Total | 118.408 km2 (45,718 sq mi) |
| Populasi (2005) | |
| • Total | 146.161 jiwa |
| • Kepadatan | 1.737/km2 (4,500/sq mi) |
| Demografi | |
| Zona waktu | UTC+07:00 (WIB) |
| Kode area telepon | 0717 |
| Kode SNI 7657:2023 | PGP |
| DAU | Rp. 277.489.696.000,- |
| Situs web | http://www.pangkalpinangkota.go.id |
Populasi Kota Pangkalpinang kebanyakan dibentuk oleh etnis Melayu dan Tionghoa suku Hakka yang datang dari Guangzhou. Ditambah sejumlah suku pendatang seperti Batak, Minangkabau, Palembang, Sunda, Jawa, Madura, Banjar, Bugis, Manado, Flores dan Ambon.
Kota Pangkalpinang merupakan pusat pemerintahan, pusat pemerintahan kota di Kelurahan Bukit Intan, dan pusat pemerintahan provinsi dan instansi vertikal di Kelurahan Air Itam. Kantor pusat PT. Timah Tbk. juga berada di sini. Pangkalpinang juga merupakan pusat aktivitas bisnis/perdagangan dan industri di Bangka Belitung.
Batas Wilayah
| Utara | Laut Natuna |
| Timur | Kabupaten Bangka |
| Selatan | Kabupaten Bangka Tengah |
| Barat | Kabupaten Bangka |
Sejarah
A. Toponim Pangkalpinang Pangkalpinang mulai disebut dalam literatur sekitar abad 17, Toponim Pangkalpinang secara etimologis berasal dari kata Pangkal atau Pengkal dalam bahasa Bangka yang berarti pusat distrik (distric capital), kota tempat pasar (market town), tempat berlabuh kapal(a boat landing), dan pusat segala aktifitas dimulai (where a path begin). Sebagai pusat segala aktifitas di atas sebutan Pangkal atau Pengkal juga digunakan oleh orang Bangka untuk penyebutan daerah seperti Pangkal Bulo, Pangkal Lihat yang menjadi Sungai Lihat, Pangkal Menduk, Pangkal Mangas, disamping sebutan Pangkalpinang sendiri. Sedangkan Pinang (areca chatecu) adalah nama sejenis tumbuhan Palm yang multi fungsi dan banyak tumbuh di Bangka. Jadi penamaan Pangkalpinang dimulai dari terbentuknya kampung kecil yang banyak ditumbuhi Pohon Pinang. Ditengahnya mengalir sungai-sungai yang airnya bening. Banyak perahu atau wangkang yang keluar masuk dari kampung kecil itu, dan di tepi sungai-sungai tersebut banyak pula ditumbuhi pohon Pinang. Oleh pengguna Perahu atau Wangkang, pohon Pinang tersebut digunakan untuk menambat perahu mereka ketika berlabuh. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam Pangkalpinang sudah menjadi pusat segala aktifitas kegiatan dan pemukiman. Pada tahun 1813 ketika Inggris berkuasa di Bangka, Inggris (East India Company) menjadikan Pangkalpinang sebagai salah satu distrik dari tujuh distrik eksplorasi Timah yang produktif disamping Jebus, Klabat, Sungailiat, Merawang, Toboali dan Belinyu. Setelah perjanjian London tanggal 13 Agustus 1814, ketika Kesultanan Palembang dan daerah-daerah lainnya termasuk Pulau Bangka diserahkan Inggris kepada Belanda sebagai ganti Cotchin di India, oleh Pemerintah Hindia Belanda, Pangkalpinangpun dijadikan salah satu distrik penghasil timah yang produktif. Sebagai satu distrik Pangkalpinang dipimpin seorang administrateur yang merangkap kepala pemerintahan sipil distrik. Sejak itu Pangkalpinang mulai berkembang sebagai pusat kegiatan perdagangan dan pertambangan. Lambat laun kampung kecil yang pada awal mula terbentuknya hanyalah berupa pangkalan (parit) pengumpul timah, daerahnya berawa-rawa dan dibelah oleh sungai-sungai (diantaranya Sungai Rangkui, Sungai Pedindang) yang dapat dilalui wangkang atau kapal-kapal kecil hingga ke muara, terus tumbuh dan berkembang menjadi kampung besar, terbukti pada tahun 1848 jumlah penduduk Pangkalpinang sekitar 6.694 orang, yang tersebar di 105 kampung. Seluruh proses serah terima daerah berdasarkan perjanjian London dilakukan antara M.H. Court sebagai perwakilan Inggris dengan K. Heynes yang mewakili Belanda. Serah terima dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1816 di Mentok. Serah terima ini jelas sekali menunjukkan bahwa Mentok dan Pulau Bangka pada waktu itu merupakan Bandar dan tempat yang strategis bagi Inggris dan Belanda di Kawasan Sumatera. Belanda lalu mengangkat Residen Bangka pertama K. Heynis yang kemudian karena bermasalah, jabatannya langsung dicopot dan diambil alih langsung oleh Herman Warner Muntinghe, Comissaris General Belanda. Muntinghe mendarat di Mentok pada tanggal 20 April 1818. Muntinghe adalah orang yang menyulut perang Menteng atau perang Palembang tahun 1819 dan kemudian menghapuskan Kesultanan Palembang Darussalam. Pada tahun 1818 diangkatlah M.A.P Smissaert sebagai Residen Bangka hingga terbunuh pada tanggal 14 November 1819 di sungai Buku perbatasan Desa Zed dengan Desa Puding pada waktu perjalanan pulang dari Pangkalpinang menuju Mentok. Jabatan Residen kemudian dirangkap oleh komandan militer Belanda Letkol Keer. Sejak berkuasa kembali di Bangka, Pemerintah Hindia Belanda yang oleh Pemerintah Kerajaan Belanda diberi Hak Oktroi, yaitu hak untuk menggunakan kekuatan militer dalam kegiatan perdagangan, melakukan eksploitasi terhadap rakyat dan hasil Pulau Bangka. Dengan menggunakan berbagai dalih serta alasan terutama penghapusan terhadap sistem Timah Tiban, Belanda kemudian berangsur-angsur menguasai dan memonopoli Perdagangan Timah dan Komoditas lainnya. Penindasan yang dilakukan Belanda menyebabkan kesengsaraan yang luar biasa pada rakyat, sehingga terjadilah perlawanan-perlawanan rakyat. Untuk menumpas perlawanan tersebut Belanda menjadikan Pangkalpinang sebagai basis pertahanan dan pusat kekuatan pasukannya. Sebagai bukti bahwa Pangkalpinang sebagai pusat atau basis pertahanan Pasukan Belanda adalah pada waktu pertempuran besar-besaran di Bangkakota pada bulan September tahun 1819. Untuk kedua kalinya Bangkakota diserang oleh Belanda dari darat yang dipimpin oleh Kapten Laemlin yang membawa pasukannya dari Pangkalpinang dan memulai serangan pada tanggal 14 September 1819, sedangkan serangan dari laut dilakukan oleh Belanda dengan empat buah kapal perang dibawah pimpinan Kapten Baker. Kemudian untuk menumpas perlawanan Depati Bahrin dan untuk mempertahankan Pulau Bangka pada tahun 1819 Admiral Constantinjn Johan Walterbeek mengirim 100 orang infanteri ke Pangkalpinang di bawah pimpinan Kapten Ege. Pasukan ini juga difungsikan sebagai cadangan karena pada waktu itu juga sedang berlangsung Perang Palembang. Pada bulan Maret tahun 1820 Letnan Reisz melancarkan serangan dengan membawa pasukan dari Pangkalpinang untuk menaklukkan kota beringin. Bukti lainnya bahwa Pangkalpinang adalah pusat kekuatan militer Belanda adalah ketika Belanda menghadapi perlawanan Depati Amir. B.Ibukota Keresidenan Bangka Karena letak Pangkalpinang yang strategis di tengah Pulau Bangka maka Belanda menjadikan Pangkalpinang sebagai salah satu basis kekuatan meliter untuk menumpas perlawanan-perlawanan rakyat Bangka seperti perlawanan Bangkakota tahun 1819-1820, perlawanan Depati Bahrin tahun 1820-1828 dan Perlawanan Depati Amir tahun 1848-1851. Puncaknya pada tahun 1913, Belanda memindahkan ibukota Keresidenan Bangka dari Mentok ke Pangkalpinang. Pemindahan ini sekaligus memisahkan administrasi negeri dengan administrasi pertambangan timah yang berakibat Pangkalpinang menjadi pusat penambangan timah di Bangka dengan berdirinya perusahaan Timah Banka Tin Winning (BTW) dan pusat administrasi negeri (bestuur). Sebelum menjadi Ibukota Keresidenan Bangka, Pangkalpinang merupakan Keasistenan Residen yang dipimpin oleh seorang Controleur bernama RJ Koppenol yang dibantu oleh seorang Demang yaitu Raden Ahmad. Sejak menjadi ibukota Keresidenan Bangka dengan Residen pertama A.J.N. Engelenberg (tahun 1913-1918) Pangkalpinang mulai tumbuh dan berkembang menjadi kota yang ramai dengan segala aktifitasnya. Untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan di Pangkalpinang sejak tahun 1913 Residen Belanda mulai menempati rumah Residen (Rumah Dinas Walikota sekarang) yang sebelumnya ditempati oleh Controleur RJ Koppenol. Rumah Residen sering disebut orang Pangkalpinang dengan rumah besar, karena rumahnya besar dan kokoh terdiri atas 2 kamar utama, 4 paviliun, poyer, ruang tamu dan 2 ruang makan, beberapa ruang tidur kecil serta dapur, memiliki beranda yang luas dengan 10 (sepuluh) pilar yang besar dan kokoh. Rumah ini terletak di Jalan Merdeka No. 1 atau merupakan titik nol Pulau Bangka. Rumah di bangun di atas lahan seluas 7656,25 M² yang dikelilingi oleh pohon Pinang Raja. Di halaman depan rumah terdapat meriam-meriam kuno yang terbuat dari besi dan perunggu. Dua meriam dari tipe sundut itu berukuran panjang 128,5 cm, diameter pangkal 42 cm dan diameter ujung 16 cm. Sedang kedua dudukan meriam memiliki ukuran panjang 132,5 cm dan tinggi 63 cm. Pada bagian ujung meriam tertulis angka tahun 1840, sedangkan pada kedudukan meriam terdapat angka tahun 1857 serta tulisan AGW. Masing-masing meriam memiliki mulut berdiameter 7,5 cm yang menandakan ukuran kalibernya. Baik meriam maupun kedudukannya seluruhnya dicat hitam. Kedudukan astronomisnya adalah 02º71'210" LS dan 106º06'761" BT. Disamping itu terdapat lagi dua meriam lainnya yang terpasang di muka Kantor Polisi Resort Pangkalpinang di jalan Jenderal Sudirman, sekitar 50 m dari rumah dinas Walikota Pangkalpinang, dua meriam ini juga terbuat dari besi. Ukuran panjangnya 210 cm dan 225 cm, diameter pangkal 40 cm, diameter pucuk 25 cm dan diameter lubang menyulut 11 cm. Pada ujung meriam ditulis tahun pembuatannya, yaitu tahun 1854. Dua meriam ini termasuk jenis meriam sundut yang biasanya memiliki peluru berbentuk bulat dan dimasukkan melalui bagian mulut. Sayangnya tidak jelas secara pasti siapa yang meletakkan meriam dan kapan meriam-meriam tersebut diletakkan di dua tempat di atas, dari empat meriam ini semakin jelaslah bahwa Pangkalpinang merupakan pusat pertahanan dan kekuatan militer Belanda sejak tahun 1819 dan rumah yang dijadikan sebagai rumah Residen Belanda telah dibangun sebelum tahun 1913 walaupun masih berbentuk panggung terbuat dari dinding papan dan beratap sirap. Rumah ini disamping dijadikan sebagai rumah kediaman Residen juga dijadikan sebagai tempat kegiatan kemasyarakatan dan ini berlanjut hingga sekarang. Disamping rumah Residen dibangun pula Kantor Keresidenan (kantor sementara Gubernur sekarang), Gedung pertemuan (Panti Wangka sekarang), Kantor Polisi (Opas) dan sarana-sarana lainnya seperti alun-alun (Lapangan Merdeka), jalan–jalan raya, rumah-rumah untuk karyawan BTW dan dibangun pula taman Wilhemina (sekarang Tamansari), dengan arsitek Van Ben Benzehorn. Taman ini berfungsi sebagai tempat untuk olahraga, kesenian serta konservasi karena banyak ditanami dengan pepohonan langka yang rindang, sangat cocok untuk olahraga dan rekreasi keluarga dan berangin-angin (Zich Onspannen). Sebagai kantor pusat penambangan timah terbesar di dunia, perekonomian masyarakat Pangkalpinang terasa sangat dinamis ditunjang lagi dengan letaknya yang strategis di lintas internasional. Residen A.J.N. Engelenberg pada tahun 1918 digantikan oleh Doornik, W yang memerintah hingga tahun 1923, pada masa ini dibangunlah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum oleh pemerintah Hindia Belanda seperti pada tahun 1920 dibangun rumah sakit bagi karyawan BTW (sekarang Rumah Sakit Bakti Timah) dan pada tahun 1923 Belanda membangun pusat peleburan biji timah dengan menggunakan oven pendingin air di Pangkalbalam sebelum dikirim ke Singapura. Pada tahun 1923 Residen Doornik, W digantikan oleh Fraser, JJ. Sebagai Residen, Fraser, JJ memerintah selama 2 tahun dan kemudian digantikan oleh J.E Edie pada tahun 1925. Pada masa pemerintahan J.E Edie mulai dilakukan penelitian untuk mencari sumber air baku bersih untuk masyarakat Pangkalpinang dan pembangunannya direalisasikan pada tahun 1927 dengan membangun fasilitas air minum di bukit Mangkol. Fasilitas air minum bukit Mangkol pada waktu itu dibangun untuk melayani kebutuhan 11.970 orang pelanggan Kota Pangkalpinang. Residen J.E Edie pada tahun 1928 digantikan oleh Residen Haze Winkelman WD yang memerintah selama tiga bulan dan kemudian digantikan oleh Residen Hooyer, DG. Setelah Residen Hooyer, DG yang menjadi Residen Bangka pada tahun 1931 adalah Residen Starhamer, HM. Pada masa pemerintahan Residen Starhamer, HM, tepatnya pada tahun 1933 Pulau Belitung dijadikan salah satu Keasistenan Residen. Starhamer, HM menjadi Residen hingga tahun 1934 dan digantikan oleh Residen Mann, CJ hingga pecahnya Perang Dunia Kedua. Pada saat berkecamuknya Perang Dunia Kedua Keresidenan Bangka dipimpin oleh P. Brouwer hingga Bangka diduduki bala tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang seluruh aset milik Pemerintah Hindia Belanda termasuk BTW dikuasai oleh Jepang. Sistem pemerintahan yang dilakukan di Bangka berpusat di Pangkalpinang dilakukan dengan semi meliter atau pemerintahan Facisme yang disebut Bangka Belitung Gunseibu. Walaupun masa kekuasaan Jepang di Bangka sangat singkat namun penderitaan dan kesengsaraan yang diderita rakyat Bangka sangat luar biasa, hal ini terutama karena kekurangan sandang dan pangan untuk kehidupan sehari-hari. Setelah ditandatangani Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 14 Desember 1949 dan berdasarkan konstitusi ini Negara berbentuk Federasi dan meliputi seluruh daerah Indonesia, yaitu daerah bersama meliputi daerah-daerah seperti; Jawa tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur merupakan satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri disamping negara Republik Indonesia Kemudian negara-negara federal bentukan Belanda serta daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian. Pada tanggal 22 April 1950 diangkatlah R. Soemardjo sebagai Residen Bangka, Pulau Bangka ditetapkan menjadi kabupaten yang terdiri atas 5 (lima) kewedanaan dan 13 (tiga belas) kecamatan. Kewedanaan tersebut meliputi Bangka Utara yang beribukota di Belinyu, Kewedanaan Sungailiat yang beribukota di Sungailiat, Kewedanaan Bangka Tengah beribukota di Pangkalpinang, Kewedanaan Bangka Barat beribukota di Mentok dan Kewedanaan Bangka Selatan beribukota di Toboali. Sebagai Bupati Bangka pertama diangkatlah R. Soekarta Martaatmadja. C. Sejarah Pemerintahan Pangkalpinang terus berkembang menjadi kota kecil yang membentuk suatu pemerintahan kota pada tahun 1956 dengan dasar pembentukan, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tanggal 14 November 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada waktu itu kota hanya memiliki luas 31,7 km² dengan penduduk berjumlah sekitar 50.000 (lima puluh ribu) orang, terdiri atas 2 (dua) Gemeente yaitu Gemeente Pangkalpinang dan Gemeente Gabek, batas-batas wilayahnya ditetapkan berdasarkan keputusan DIRECTEUR BINNENLANDS BESTUUR nomor 2615/BFg tanggal 30 September 1919. Pemerintah kota kecil Pangkalpinang dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota kecil Pangkalpinang yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan dilengkapi pula dengan Dewan Pemerintah Daerah Kota kecil yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang dipilih dari anggota DPRD Kota kecil, sedangkan Ketua Dewan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah yang kedudukannya berdasarkan Undang-undang tetapi tidak merangkap sebagai anggota. Urusan-urusan yang termasuk wewenang Kota kecil pada waktu itu adalah Pekerjaan Umum, Kesehatan, Kehewanan, Perikanan Darat, Sosial, Perindustrian Kecil, Agaria, Perburuhan, Penerangan, Pertanian, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sebagai Pejabat Walikota Kota kecil yang pertama adalah Raden Supardi Suwarjo tahun 1956, kemudian Ahmad Basirun tahun 1956, Raden Abdullah tahun 1956-1958 dan Abang Arifin. Selanjutnya Pangkalpinang berstatus Kotapraja pada tahun 1957 berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tanggal 17 Januari 1957 yang diundangkan sehari kemudian yaitu tanggal 18 Januari 1957 dalam Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1957, Undang-undang ini kemudian di tambah dengan Undang-undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 9 dan 50 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Status Kota kecil Pangkalpinang berubah menjadi Pemerintah Kotapraja Pangkalpinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan minimum 15 (lima belas) orang dan maksimum 35 (tiga puluh lima) orang. Kotapraja Pangkalpinang berdasarkan jumlah penduduk pada waktu itu mendapat ketentuan minimum yaitu 15 (lima belas) orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota Dewan Pemerintah Daerah dari semula 3 (tiga) orang ditetapkan menjadi 5 (lima) orang, mereka dipilih dari anggota DPRD Kotapraja berdasarkan perimbangan wakil partai pada waktu itu, sedangkan ketua Dewan Pemerintah Daerah karena jabatannya tetap dipegang oleh Kepala Daerah. Sebagai Walikota Kotapraja pada saat ini adalah Raden Hundani tahun 1958-1960, beliau merupakan Walikota pertama yang dipilih oleh DPRD Kotapraja hasil pemilu tahun 1955, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1960 diangkatlah M. Saleh Zainuddin tahun 1960-1967 sebagai Walikota selanjutnya. Berdasarkan surat DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 3 Februari 1957 diserahkan kepada Kotapraja Pangkalpinang, Dinas Pertanian Rakyat, Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan Darat. Kemudian pada tanggal 24 Juli 1957 diserahkan pula Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Dinas Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Dalam rangka penataan wilayah, wilayah pemerintahan yang semula terdiri dari 6 (enam) Blok menjadi 12 (dua belas) Blok yakni masing-masing 6 (enam) Blok berada pada tiap Wilayah Keasistenan Wedana Kota. Penataan wilayah ini berdasarkan SK Walikota Kotapraja Pangkalpinang Nomor 17/UD/07/Kepts/1963. Berdasarkan SK Presiden Nomor Up/10/I/M-220 tanggal 21 Februari 1968. M. Saleh Zainuddin digantikan oleh Drs. Rustam Effendi (1967-1972) kemudian beliau digantikan oleh H. Masdan, SH selaku Care Taker Walikota Kotapraja. Di bawah Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 ditunjuklah 5 (lima) orang anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) sebagai Pembantu Walikotamadya dengan SK Gubenur Nomor 017/Kpts/1968 yang berasal dari unsur Sekber Golkar, IPKI, Muhammadiyah, PSII dan NU. Pada saat ini (sampai bulan Mei tahun 1971 Ibukota Kabupaten Bangka masih berada di Pangkalpinang hingga keluar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1971 tanggal 19 Februari 1971 yang menetapkan Sungailiat sebagai ibukota Kabupaten Bangka yang peresmiannya dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 13 Mei 1971 di Sungailiat. Kemudian bekas kantor Bupati Bangka dijadikan Kantor Pembantu Gubernur Wilayah Bangka Belitung, sejak Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi ke-31, kantor ini dijadikan kantor sementara Gubernur Bangka Belitung. Selanjutnya jabatan Walikotamadya ketujuh H. Masdan, SH selaku Care Taker berakhir dan beliau digantikan oleh Roesli Romli tahun 1972-1978 dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor PEMDA/7/7/35-151 tanggal 22 Mei 1973. Pada tanggal 23 Juli 1974 dikeluarkan dan berlaku Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, LN Nomor 38, TLN Nomor 3037 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Karena undang-undang ini menganut Azas Dekonsentrasi dan Azas Desentralisasi dilaksanakan secara bersama-sama, maka sebutan Pangkalpinang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang. Walikotamadya adalah sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Penguasa Tunggal (Administrator Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan). Dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ini Sekretaris Daerah menjadi Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II yang tidak lagi merangkap jabatan sebagai Sekretaris DPRD. Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor PEM. 7/23/8-450 tanggal 20 Juli 1978 diangkatlah H. Mohammad Arub, SH sebagai Walikotamadya dan beliau menjabat selama dua priode tahun 1978-1983 dan tahun 1983-1988, pada masa ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984, wilayah Kotamadya Dati II Pangkalpinang diperluas dari 31,70 km² menjadi 89,4 km².. Wilayah pemerintahan juga ditata ulang dari 2 (dua) kecamatan menjadi 4 (empat) kecamatan, 55 (lima puluh lima) kelurahan dan 3 (tiga) desa yakni Kecamatan Pangkalbalam dengan 13 (tiga belas) kelurahan, Kecamatan Tamansari dengan 21 (dua puluh satu) Kelurahan ditambah 1 (satu) desa dari perluasan wilayah, yakni Desa Tuatunu, Kecamatan Rangkui dengan 13 (tiga belas) kelurahan dan Kecamatan Bukit Intan dengan 8 (delapan) kelurahan dan 2 (dua) desa dari perluasan wilayah, yakni Desa Bacang dan Desa Air Itam. H. Mohammad Arub, SH, pada tahun 1988 digantikan oleh Bapak H. Rosman Djohan tahun 1988-1993 sebagai Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang, beliau kemudian digantikan oleh Drs. H. Sofyan Rebuin, MM, yang menjabat selama 2 periode tahun 1993-1998 dan tahun 1998-2003, pada masa kepimpinan beliau terjadi krisis moneter yang berlanjut dengan krisis ekonomi dan krisis ini menjadi pemicu terjadinya suksesi Kepemimpinan Nasional dan berakhir Era Orde Baru, berganti dengan Era Reformasi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, sesuai dengan tuntutan reformasi dan pemberian otonomi luas kepala daerah, kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, dan berlaku efektif pada 1 Januari 2001, lebih cepat 4 bulan dari ketentuannya. Hal ini terjadi karena pemberlakuan undang-undang ini bersama Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Melalui pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan dapat meredam keinginan disintegrasi bangsa, akibat pemerintah yang sangat sentaralistik di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, dan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II hanya tertulis dalam aturan saja. Dengan berlaku secara efektifnya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 yang membawa perubahan radikal (mendasar) dalam pemerintahan. Dalam perkembangan Kota Pangkalpinang selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dimana pada waktu itu meliputi 55 (lima puluh lima) kelurahan dan 3 (tiga) desa menjadi 35 (tiga puluh lima) kelurahan. Sedangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan maka kecamatan yang ada menjadi Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Bukit Intan. Drs. H. Sofyan Rebuin, MM, selanjutnya digantikan oleh Drs. H. Zulkarnain Karim, MM yang terpilih pada tanggal 4 Agustus 2003 berpasangan dengan Triatmadja, BSc sebagai Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang. Sebelum menjabat Walikota Pangkalpinang Drs. H. Zulkarnain Karim, MM adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang dan Wakil Walikota Pangkalpinang Triatmadja, BSc adalah anggota DPRD Kota Pangkalpinang dari PDIP. Pada Priode 2008-2013 Walikota Pangkalpinang masih dijabat Drs. H. Zulkarnain Karim, MM dengan Wakil Walikota Drs. H. Malikul Amdjad dan pasangan ini masih menjabat sampai sekarang.
Pariwisata
Pangkalpinang memiliki 23+ 4 pada tahun 2011 hotel terdiri dari 5 hotel berbintang dan 18 hotel melati. Jumlah kamar sebanyak 445 buah dan jumlah tempat tidur sebanyak 757 buah. Sedangkan jumlah restoran sebanyak 5 buah. Beberapa obyek wisata yang ada di Pangkalpinang:
- Taman Sari
- Taman Merdeka
- Museum Timah
- Masjid Jami'
- Gereja Maranatha
- Gereja Katedral Pangkalpinang
- Vihara Citra Maitreya
- Klenteng Konghucu
- Pantai Pasir Padi
- Pantai Sampur
- Lapangan Golf Girimaya
- Chinatown
- Makam Belanda (Keerkhof)
Transportasi
Udara
Bandar Udara Depati Amir melayani penerbangan 10 kali sehari dari/ke Jakarta yang dilayani oleh Sriwijaya Air, Batavia Air, Lion Air, Mandala Air dan Garuda Indonesia. Sedangkan penerbangan dari/ke Palembang sebanyak 1 kali setiap hari yang dilayani oleh Sriwijaya air. Sementara Penerbangan dari/ke Tanjungpandan sebanyak 2 kali seminggu yang dilayani oleh Riau Airlines.
Laut
Pelabuhan Pangkalbalam melayani angkutan barang seperti ekspor/impor dan perdagangan antar pulau dan angkutan penumpang dengan tujuan Jakarta melalui Kapal Ferry/Roro dan tujuan Tanjungpandan melalui Jet Foil/Kapal Cepat setiap hari. Pelabuhan Muntok melayani kapal cepat dengan tujuan Palembang. Sedangkan pelabuhan Belinyu hanya disinggahi oleh kapal-kapal Pelni. Masih ada lagi pelabuhan di bagian selatan pulau Bangka, yaitu Sadai yang melayani kapal fery dari Pelabuhan Cigading, Banten.
Darat
Pangkalpinang memiliki 4 terminal dalam kota yang menghubungkan rute kecamatan di seluruh Pulau Bangka, sedangkan untuk dalam kota dilayani 5 trayek Angkutan Kota dengan waktu operasinya dari pukul 06.00 s/d 18.00 WIB. Informasi jalur angkutan kota Pangkalpinang:
- Angkot berwarna kuning untuk rute dari pasar ke Girimaya.
- Angkot berwarna merah untuk rute dari pasar ke Pangkalbalam.
- Angkot berwarna biru muda untuk rute dari pasar ke Selindung.
- Angkot berwarna hijau untuk rute dari pasar ke Jalan Mentok.
- Angkot berwarna hitam untuk rute dari pasar ke Sampur.
Geografi
Topografi
Kondisi topografi wilayah Kota Pangkapinang pada umumnya bergelombang dan berbukit dengan ketinggian 20-50 m dari permukaan laut dan kemiringan 0-25%. Secara morfologi daerahnya berbentuk cekung dimana bagian pusat kota berada didaerah rendah. Daerah-daerah yang berbukit mengelompok dibagian barat dan selatan kota Pangkalpinang. Beberapa bukit yang utama adalah Bukit Girimaya yang berada di ketinggian 50 m dpl dan Bukit Menara. Sedangkan hutan kota seluas 290 ha berada di Kelurahan Tua Tunu Indah Berdasarkan luas wilayah Kota Pangkalpinang dapat dirinci penggunaan tanahnya; luas lahan kering yang diusahakan untuk pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan rakyat, perikanan dan kehutanan) adalah seluas 1.562 Ha, lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 1.163 Ha dan lahan kering yang dimanfaatkan untuk pemukiman seluas 4.130 Ha. Sedangkan sisanya 2.085 Ha adalah berupa rawa-rawa, hutan negara dan lainnya.
Keadaan tanah dan geologi umum
Tanah di daerah Kota Pangkalpinang mempunyai pH rata-rata di bawah 5 dengan jenis tanah podzolik merah kuning, regosol, gleisol dan organosol yang merupakan pelapukan dari batuan induk. Sedangkan pada sebagian kecil daerah rawa jenis tanahnya asosiasi Alluvial-Hydromorf dan Glayhumus serta regosol kelabu muda yang berasal dari endapan pasir dan tanah liat. Keadaan tanah yang demikian kurang cocok untuk ditanami padi, tetapi masih memungkinkan untuk ditanami palawija. Pada daerah pinggiran, yaitu Desa Tuatunu dan Desa Air Itam cukup potensial menghasilkan lada dan karet. Kondisi geologi umum di daerah ini; formasi yang tertua adalah batu kapur berumur Permo Karbon, menyusul Slate berumur Trias Atas dan terakhir Intrusi Granit berumur setelah Trias Jura. Susunan batuan granit bervariasi dari granit sampai dioditik dengan inklusi mineral berwarna gelap yaitu Biotit dan ada kalanya Amfibol Hijau.
Hidrologi
Di wilayah Kota Pangkalpinang terdapat beberapa sungai, pada umumnya sungai-sungai kecil yang ada di wilayah ini bermuara ke Sungai Rangkui. Di samping Sungai Rangkui terdapat juga Sungai Pedindang di bagian selatan. Kedua sungai ini berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota yang kemudian mengalir ke Sungai Baturusa dan berakhir di Laut Cina Selatan. Sungai-sungai ini selain berfungsi sebagai saluran utama pembuangan air hujan kota, juga befungsi sebagai prasarana transportasi sungai dari pasar ke Sungai Baturusa dan terus ke laut. Anak Sungai Rangkui merupakan kanal pengairan dari pintu air kolong kacang Pedang ke Sungai Rangkui yang dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930-an. Sumber air untuk air bersih pada umumnya dari air tanah disamping Kolong Kacang Pedang dan Kolong Kace. Pada dasarnya wilayah kota Pangkalpinang kalau dilihat morfologinya berbentuk cekung dimana bagian pusat kota lebih rendah, sehingga keadaan ini memberikan dampak negatif, yaitu rawan banjir terutama pada musim hujan atau pengaruh pasang surut air laut melalui Sungai Rangkui yang membelah Kota Pangkalpinang. Adapun daerah yang tidak pernah tergenang terletak di sebelah Utara, Barat dan Selatan kota. Sedangkan daerah Timur yang berbatasan dengan Sungai Rangkui dan Laut Cina Selatan dan bagian tengah kota yang dilalui oleh sungai Rangkui sering tergenang oleh air pasang (rob), daerah yang tergenang tersebut terutama Kecamatan Rangkui, Pangkal Balam dan Taman Sari.
Iklim
Iklim daerah Kota Pangkalpinang tergolong tropis basah type A dengan variasi hujan antara 56,2-337,9 mm per bulan selama tahun 2003, dengan jumlah hari hujan rata-rata 16 hari setaip bulannya. Bulan yang terkering adalah bulan Agustus. Hawa di daerah ini dipengaruhi oleh laut, baik angin maupun kelembabannya. Suhu udara selama tahun 2003, misalnya bervariasi antara 23,3 - 32,4 derajat Celcius, sedangkan kelembabannya berkisar antara 76 - 88 persen. Angin bergerak setiap hari dengan arah dari Timur pada siang hari dan dari Barat pada malam hari. Rata-rata kecepatan angin cukup bervariasi setiap bulannya yaitu 3 knot pada bulan Pebruari dan yang tertinggi terjadi tercatat pada bulan Juli, Agustus dan September, yaitu 5 knot.
Pendidikan
Pendidikan Dasar dan Menengah
Pembangunan sarana pendidikan di Kota Pangkalpinang cenderung stagnasi setiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlah SD sederajat mencapai 86 buah (68 SD/SDLB Negeri, 12 SD/SDLB swasta dan 6 Madrasah Ibtidaiyah). Jumlah SMTP sederajat 24 buah (10 SMP Negeri, 11 SMP Swasta dan 3 MTs) dan jumlah SMTA sebanyak 25 buah (12 SMU, 10 SMK dan 3 Madrasah Aliyah) serta terdapat juga lembaga pendidikan pra sekolah sebanyak 38 buah (31 Taman Kanak-kanak dan 7 Rhoudatul Atfal). Pada tahun 2004 jumlah murid SD sederajat 17.792 orang, murid SMTP 8.800 orang dan murid SMTA 11.114 orang. Pada tahun 2005 jumlah murid SD sederajat meningkat menjadi 18.192 orang (17.145 murid SD/SDLB dan 1.047 murid Madrasah Ibtidaiyah), sedangkan pada murid SMTP sederajat menurun menjadi 8.617 orang murid (7.824 murid SMP dan 793 murid MTs). Penurunan juga terjadi pada jumlah murid SMTA yaitu dari 11.114 orang menjadi 10.354 murid (5.154 murid SMU, 4.439 murid SMK dan 761 murid Madrasah Aliyah). Beberapa sekolah percontohan nasional di Pangkalpinang adalah SD Negeri 3, SD Negeri 10, SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 1. Untuk anggaran pendidikan ini, Pemkot Pangkalpinang menganggarkan dalam APBD sebesar 21%.
Pendidikan Tinggi
Hal lain yang cukup membanggakan dari dunia pendidikan adalah perkembangan Perguruan Tinggi yang terus mengalami peningkatan kuantitasnya. Pada tahun 2000 perguruan tinggi yang ada di Kota Pangkalpinang adalah STIE PERTIBA dan STIH PERTIBA yang telah berdiri pada tahun 1982, AKPER Pemkot Pangkalpinang, Sekretariat Universitas Terbuka (UT) yang telah hadir sejak tahun 1984, Akademi Akuntansi Bhakti berdiri tahun 1999 dan STIE IBEK berdiri tahun 2000. Pada tahun 2001 telah dirintis untuk mendirikan STIKES Abdi Nusa dan AMIK Atma Luhur. Penambahan dalam kurun waktu dua tahun tersebut memberikan arti bahwa masyarakat dalam memperoleh kesempatan pendidikan semakin besar dan hal ini menunjukan bahwa upaya untuk mengimbangi laju pertumbuhan peserta didik dari tahun ke tahun cukup mengembirakan. Pada tahun 2006 berdiri Universitas Bangka Belitung yang merupakan cikal bakal universitas negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk mengakomodir tersedianya tenaga kesehatan handal pada tahun 2007 Pemkot Pangkalpinang memprakarsai pendirian Akademi Kebidanan.