Partai Tindakan Demokratik (Malaysia)
Democratic Action Party (bahasa Melayu: Parti Tindakan Demokratik; Mandarin: 民主行动党 Hanyu Pinyin: Mínzhu Xíngdòngdāng) adalah partai sekuler beraliran kiri dengan asas demokrasi sosialisme yang menekankan persamaan etnis di negara Malaysia yang multi-etnik; persamaan hak dan keadilan sosial. Basis massa terbesar partai ini adalah kaum urban dan non-Muslim (terutama suku Tionghoa dan India di Malaysia).
Partai Tindakan Demokratik | |
---|---|
National Chairman | Karpal Singh |
National Deputy Chairman | Tan Kok Wai |
National Vice Chairman | M. Kulasegaran Chong Chieng Jen Chow Kon Yeow Ariffin Omar |
Secretary General | Lim Guan Eng |
Deputy Secretary General | Ramasamy Palanisamy Chong Eng Ngeh Koo Ham |
Dibentuk | 1965 |
Kantor pusat | Jalan Yew, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia |
Surat kabar | The Rocket |
Sayap pemuda | DAP Socialist Youth |
Keanggotaan (2013) | +200,000 [butuh rujukan] |
Ideologi | Sosialisme demokratis, Demokrasi sosial, Secularism, Social justice |
Posisi politik | Centre-left |
Afiliasi nasional | Gagasan Rakyat (1989–1996) Barisan Alternatif (1999–2004) Pakatan Rakyat (2008–present) |
Afiliasi internasional | Sosialisme Internasional, Progressive Alliance |
Warna | White, Red, Blue |
Parliament: | 38 / 222
|
Situs web | |
dapmalaysia.org | |
Sejarah
Pembentukan
Partai ini pada mulanya adalah cabang Malaysia daripada People's Action Party (Partai Aksi Rakyat), partai pemerintah di Singapura. Ketika pertikaian antara UMNO dan PAP mencapai puncaknya, Singapura dipaksa keluar dari federasi Malaysia pada tahun 1965. Sebagian anggota PAP menetap di Malaysia dan membentuk partai baru, DAP. DAP melanjutkan perjuangan Lee Kuan Yew, PM Singapura ketika itu, untuk memperjuangkan Malaysian Malaysia, persamaan hak di antara semua etnis/suku di Malaysia, yang jelas-jelas berbenturan dengan ideologi Ketuanan Melayu yang diusung oleh UMNO. Sampai saat ini, DAP tetap konsisten menjadi partai oposisi di Dewan Rakyat, parlemen Malaysia.
Perkembangan terakhir
Pada pemilihan umum tahun 1999, DAP membentuk aliansi bernama Barisan Alternatif dengan partai PKR/Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim dan partai Islamis PAS. Namun karena benturan ideologi antara DAP dan PAS yang berkeinginan membentuk negara Islam, DAP kehilangan kursi dan akhirnya memutuskan keluar dari aliansi. Pada pemilihan umum ke 11 tahun 2004, DAP memperoleh kembali kursi-kursi yang lepas pada pemilu 1999, dan DAP sebagai partai oposisi terbesar mengizinkan pemimpinnya Lim Kit Siang untuk kembali menjadi pemimpin oposisi di parlemen.
Pada pemilu ke-12, 8 Maret 2008, partai-partai oposisi Malaysia memperoleh banyak tambahan kursi parlemen di tingkat federal dan kursi Dewan Undangan Negeri / State Assembly di tingkat negara bagian karena rakyat yang tidak puas dengan kepemimpinan Perdana Menteri Abdullah Badawi menyuarakan protes dengan memilih oposisi. DAP sendiri mencapai rekor kemenangan dalam sejarahnya dengan berhasil merebut negara bagian Pulau Pinang dari Partai Gerakan Rakyat Malaysia (partai komponen Barisan Nasional) untuk membentuk pemerintah koalisi di negara bagian Pulau Pinang, dan juga memperoleh cukup kursi Dewan Undangan Negeri di negara bagian Selangor dan Perak yang memungkinkan pemerintahan koalisi di Perak dan Selangor yang terdiri dari PKR, PAS dan DAP. Di tingkat federal sendiri sendiri DAP berhasil merebut 28 kursi parlemen, menjadikannya partai oposisi kedua terbesar setelah PKR. Kemenangan DAP ini sendiri disebabkan orang Tionghoa yang tidak puas dengan dua partai etnis Tionghoa di koalisi pemerintah, Malaysian Chinese Association (MCA) dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan), yang dinilai terlalu berkompromi dengan UMNO; dan juga dari suku India yang merasa terpinggirkan dengan kebijakan pemerintah yang terlalu pro-Melayu. Pada Pemilihan Umum tahun 2018, DAP dalam koalisi Pakatan Harapan berhasil memenangi 42 kursi dan membuat pemerintahan dengan PKR, PPBM dan Amanah