Kabinet Pembangunan VI

Kabinet Pembangunan VI
Kabinet Pembangunan VI
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
	Berkas:Kabinet Pembangunan VI.jpg
Dibentuk	17 Maret 1993
Diselesaikan	14 Maret 1998
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Try Sutrisno
Jumlah menteri	38
Partai anggota	Golongan Karya; Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan V
Pengganti	Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno dengan masa bakti (1993-1998).

Susunan

Susunan Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut:^[1]

Pimpinan Kabinet

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Try Sutrisno

Menteri Negara Koordinator

No.	Jabatan
1	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan	Saleh Afiff
2	Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan (bernama Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi sejak 6 Desember 1995)^[2]^[3]^[4]	Hartarto Sastrosoenarto
3	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Soesilo Soedarman
4	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Azwar Anas

Menteri Departemen

No.	Jabatan
5	Menteri Dalam Negeri	Yogie Suardi Memet
6	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas
7	Menteri Pertahanan Keamanan	Edi Sudrajat (Merangkap sebagai Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993)
8	Menteri Kehakiman	Oetojo Oesman
9	Menteri Penerangan	Harmoko (sampai dengan 11 Juni 1997)^[5]
9	Menteri Penerangan	R. Hartono (sejak 11 Juni 1997)
10	Menteri Keuangan	Mar'ie Muhammad
11	Menteri Perdagangan (digabungkan dengan Menteri Perindustrian sejak 6 Desember 1995)^[6]^[3]^[4]	Satrio Budihardjo Joedono (sampai dengan 6 Desember 1995)^[3]
12	Menteri Perindustrian (bernama Menteri Perindustrian dan Perdagangan sejak 6 Desember 1995)^[3]^[4]	Tungki Ariwibowo
13	Menteri Pertanian	Sjarifuddin Baharsjah
14	Menteri Pertambangan dan Energi	Ida Bagus Sudjana
15	Menteri Kehutanan	Djamaloedin Soeryohadikoesoemo
16	Menteri Pekerjaan Umum	Radinal Mochtar
17	Menteri Perhubungan	Haryanto Dhanutirto
18	Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Joop Ave
19	Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil	Subiakto Tjakrawerdaya
20	Menteri Tenaga Kerja	Abdul Latief
21	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Siswono Yudo Husodo
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wardiman Djojonegoro
23	Menteri Kesehatan	Sujudi
24	Menteri Agama	Tarmizi Taher
25	Menteri Sosial	Endang Kusuma Inten Soeweno

Menteri Negara

No.	Jabatan
26	Menteri Negara Sekretaris Negara	Moerdiono
27	Menteri Negara Sekretaris Kabinet	Saadillah Mursjid
28	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas	Ginandjar Kartasasmita
29	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS	Baharuddin Jusuf Habibie
30	Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog	Ibrahim Hasan (menjabat Kepala Bulog sampai dengan 16 Februari 1995)^[4]
30	Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog	Beddu Amang (menjabat Kepala Bulog sejak 16 Februari 1995)
31	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN	Haryono Suyono
32	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM	Sanyoto Sastrowardoyo
33	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Soni Harsono
34	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Akbar Tanjung
35	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Sarwono Kusumaatmadja
36	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Mien Sugandhi
37	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Hayono Isman
38	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	T.B. Silalahi
39	Menteri Negara Urusan Khusus	Harmoko (11 Juni - 1 Oktober 1997)^[5]

Pejabat setingkat menteri

No.	Jabatan
40	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Feisal Tanjung (dari 21 Mei 1998 - 12 Februari 1998)
40	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Wiranto (sejak 12 Februari 1998)
41	Jaksa Agung	Singgih
42	Gubernur Bank Indonesia	Soedradjad Djiwandono (sampai dengan 11 Februari 1998),
42	Gubernur Bank Indonesia	Syahril Sabirin (sejak 11 Februari 1998)^[7]

Catatan kaki dan referensi

^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 2009-10-17.
^ Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Peridustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
^ ^a ^b ^c ^d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995
^ ^a ^b ^c ^d Ketika Kabinet Perlu Ramping
^ ^a ^b Jabatan Baru, Pos Antara - Gatra
^ Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memeberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.
^ Sjahril Sabirin Gubernur BI

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan V	Kabinet Pembangunan VI 1993–1998	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan VII

[1] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 2009-10-17.

[2] Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Peridustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

[Depperindag-3] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995

[Reshuffle-4] Ketika Kabinet Perlu Ramping

[Harmoko-5] Jabatan Baru, Pos Antara - Gatra

[6] Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memeberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.

[7] Sjahril Sabirin Gubernur BI

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]