Papua (wilayah Indonesia)
4°00′S 136°00′E / 4.000°S 136.000°E
Papua
| |
|---|---|
 | |
| Negara |  Indonesia |
| Provinsi |  Papua Barat PapuaPapua Selatan |
| Kota | Kota Jayapura Kota Sorong |
| Luas | |
| • Total | 415.170,52 km2 (16,029,823 sq mi) |
| Ketinggian | 4.884 m (16,024 ft) |
| Populasi (2020) | |
| • Total | 5.437.775 |
| • Kepadatan | 0,13/km2 (0,34/sq mi) |
| Zona waktu | UTC+09:00 (WIT) |
| ISO 3166-2 | ID-PP[1] |
| Pelat kendaraan | PA PB |
Papua (Kode ISO: ID-PP, sebelumnya Irian Barat atau Irian Jaya), atau kadang Papua Barat atau Nugini Barat untuk membedakan dengan Papua Nugini, merupakan wilayah Republik Indonesia yang terletak pada bagian barat dari Pulau Papua. Wilayah ini dibagi menjadi lima provinsi, yaitu provinsi, Papua dan Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Sejarah
Papua sudah terkenal sejak lama. Pedagang asal Tiongkok, Ghau Yu Kuan, datang ke Papua sekitar paruh akhir 500 M dan menamakannya sebagai Tungki, yaitu daerah dimana mereka mendapatkan rempah-rempah. Sedangkan di paruh akhir 600 M, Kerajaan Sriwijaya menyebutnya sebagai Janggi. Baru pada awal tahun 700 M, para pedagang dari Persia dan Gujarat mulai berdatangan ke Papua dan menyebutnya sebagai Dwi Panta ataupun Samudrananta, yaitu sebutan mereka untuk ujung samudra atau ujung lautan. Kerajaan Majapahit, di akhir tahun 1300 M menyebutnya sebagai Wanin dan Sran. Nama Wanin adalah Semenanjung Onin di daerah Fak-Fak, sedangkan Sran adalah nama lain kerajaan Kaimana[2]. Hal ini dikarenakan budak yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Kerajaan Majapahit berasal dari Onin, yang dibawa oleh orang Seram, Maluku. Pada masa itu, Papua diyatakan sebagai wilayah ke delapan dari Kerajaan Majapahit.[3]
Penguasaan Bacan, Ternate, dan Tidore
Menurut Kakawin Nagarakretagama yang ditulis antara bulan September-Oktober tahun 1365, daerah Wwanin/Onin (Kabupaten Fakfak) merupakan daerah pengaruh mandala Kerajaan Majapahit, kawasan ini mungkin bagian dari koloni kerajaan Hindu di Kepulauan Maluku yang diakui ditaklukan Majapahit. Dari keterangan yang diperoleh dalam kitab klasik Negarakertagama, misalnya, di sana dijelaskan sebagai berikut:
- Ikang sakasanusasanusa Makasar Butun Banggawai Kuni Ggaliyao mwang i [ng] Salaya Sumba Solot Muar muwah tigang i Wandan Ambwan Athawa maloko Ewanin ri Sran ini Timur ning angeka nusatutur.
Menurut sejumlah ahli bahasa yang dimaksud Ewanin adalah nama lain untuk daerah Onin dan Sran adalah nama lain untuk Kowiai. Kowiai merupakan kerajaan lokal yang pengaruh mandalanya hingga sampai Kepulauan Kei, di tenggara Maluku. Namun Nagarakretagama tidak dapat dianggap sumber sejarah yang tepercaya tetapi lebih merupakan pujian seorang pujangga istana kepada rajanya.
Dalam bukunya "Nieuw Guinea", WC. Klein juga menjelaskan fakta awal mula pengaruh kerajaan Bacan di tanah Papua. Di sana dia menulis: In 1569 Papoese hoof den bezoeken Batjan. Ee aanterijken worden vermeld. (Pada tahun 1569 pemimpin-pemimpin Papua mengunjungi kerajaan Bacan di mana dari kunjungan terebut terbentuklah kerajaan-kerajaan).[4] Menurut sejarah lisan orang Biak, dulu ada hubungan dan pernikahan antara para kepala suku mereka dan para sultan Tidore. Karena pengaruh Tidore dimulai dari Gurabesi yang merupakan Kapita Waigeo asal Biak, yang kemudian hari menikah dengan putri Sultan Tidore dan memperanak para pemimpin di Raja Ampat. Suku Biak merupakan suku Melanesia terbanyak yang menyebar di pantai utara Papua, karena itu bahasa Biak juga terbanyak digunakan dan dianggap sebagai bahasa persatuan Papua. Akibat hubungan daerah-daerah pesisir Papua dengan Sultan-Sultan Maluku maka terdapat beberapa kerajaan lokal (pertuanan) di pulau ini, yang menunjukkan masuknya sistem feodalisme yang merupakan bukan budaya asli etnik Papua. Kerajaan-kerajaan tersebut diantaranya:
- Kerajaan Waigeo[5]
- Kerajaan Misool/Lilinta (marga Umkabu)[6]
- Kerajaan Salawati (marga Arfan)[7]
- Kerajaan Sailolof/Waigama (marga Tafalas)[8]
- Kerajaan Fatagar (marga Uswanas)
- Kerajaan Rumbati (marga Bauw)
- Kerajaan Atiati (marga Kerewaindżai)
- Kerajaan Sekar (marga Rumgesan)[9]
- Kerajaan Patipi[10]
- Kerajaan Arguni
- Kerajaan Wertuar (marga Heremba)
- Kerajaan Kowiai/kerajaan Namatota
- Kerajaan Aiduma
- Kerajaan Kaimana (marga Aituarauw)[11]
Di Kepulauan Raja Ampat yang terletak di lepas pantai pulau Papua terdapat empat kerajaan tradisional yang termasuk wilayah mandala kesultanan Bacan dan kesultanan Ternate, masing-masing adalah kerajaan Waigeo, dengan pusat kekuasaannya di Wewayai, pulau Waigeo; kerajaan Salawati, dengan pusat kekuasaan di Samate, pulau Salawati Utara; kerajaan Sailolof dengan pusat kekuasaan di Sailolof, pulau Salawati Selatan, dan kerajaan Misool, dengan pusat kekuasaan di Lilinta, pulau Misool.
Penguasa Kerajaan Lilinta (klan Umkabu), (Misool Selatan & Misool Barat, sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):
- Abdul Madjid (1872-1904)[12]
- Jamal ad-Din (1904-1945)
- Bahar ad-Din Oekamboe (1945 - )
Penguasa Kerajaan Waigama (klan Tafalas), (Misool Utara & Misool Timur, sejak abad ke-16 bawahan kesultanan Bacan):
Penguasa Kerajaan Salawati, pulau Salawati (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):
- Abd al-Kasim (1873-1890)
- Mohamad Amin (1900-1918)[12]
- Bahar ad-Din Arfan (1918-1935)
- Abu’l-Kasim Arfan (1935-?)
Penguasa Kerajaan Waigeo, pulau Waigeo (sejak abad ke-16 bawahan Kesultanan Ternate):
Penguasa Kerajaan Rumbati
Penguasa Kerajaan Sekar
- Lakaté, (Maret 1899), wd. Radja van Sekar (ondergeschikt aan Roembati).[12]
- Machmud Singgirei Rumagesan bergelar Raja Al-Alam Ugar Sekar]].[14]
Penguasa Kerajaan Patipi
- Achmad, (Mei 1903), wd. Radja van Patipi.[12]
Penguasa Kerajaan Ati-ati
- Hadji Haroena, (April 1899), wd. Radja van Ati-ati.[12]
- Maroena, (1 Januari 1932) Radja van Ati-ati.[13]
Penguasa Kerajaan Fatagar
Penguasa Kerajaan Kowiai (Namatotte)
- Mohammad Tahir, Radja van Kowiai (Namatotte).[12]
- Mooi Boeserau,(1 Januari 1932) Radja van Namatote[13]
Penguasa Kerajaan Kaimana
- Wawoesa, Radja Kommissie van Kaimana (ondergeschikt aan Kowiai).[12]
Penguasa Kerajaan Mapia
Tahun 1660, VOC memang sempat menandatangani perjanjian dengan sultan Tidore di mana Tidore mengakui protektorat Belanda atas penduduk Irian barat. Perjanjian ini jelas meliputi penduduk kepulauan antara Maluku dan Irian. Yang jelas juga, Tidore sebenarnya tidak pernah menguasai Irian. Jadi protektorat Belanda hanya merupakan fiksi hukum.
Tidore menganggap dirinya atasan Biak.[15] Pada masa itu, pedagang Melayu mulai mengunjungi pulau Irian. Justru pandangan Tidore ini yang menjadi alasan Belanda menganggap bagian barat pulau ini adalah bagian dari Hindia Belanda.
Sejak abad ke-16, selain di Kepulauan Raja Ampat yang termasuk wilayah kekuasaan Sultan Bacan dan Sultan Ternate, kawasan lain di Papua yaitu daerah pesisir Papua dari pulau Biak (serta daerah sebaran orang Biak) sampai Mimika merupakan bagian dari wilayah mandala Kesultanan Tidore, sebuah kerajaan besar yang berdekatan dengan wilayah Papua. Tidore menganut adat Uli-Siwa (Persekutuan Sembilan), sehingga provinsi-provinsi Tidore seperti Biak, Fakfak dan sebagainya juga dibagi dalam sembilan distrik (pertuanan). Pembagian kekuasaan di Papua ini oleh Tidore dibagi menjadi Papo Ua Gamsio, Negeri Sembilan Papo Ua berikut Sangaji Umka, Gimalaha Usba, Sangaji Barei, Sangaji Boser, Gimalaha Kafdarun, Sangaji Wakeri, Gimalaha Warijo, Sangaji Mar, dan Gimalaha Warasay. Selanjutnya Mafor Soa Raha, Mafor Empat Soa yang berikut Sangaji Rumberpon, Sangaji Rumansar, Sangaji Angaradifa, and Sangaji Waropen, lalu Korano Ngaruha yang berupa kepulauan Raja Ampat.[16]
Penguasaan Hindia Belanda
Pada tahun 1826, Pieter Merkus, gubernur Belanda untuk Maluku, mendengar kabar angin bahwa Inggris mulai masuk pantai Irian di sebelah timur Kepulauan Aru. Dia mengutus rombongan untuk mengawasi dari pantai tersebut sampai Pulau Dolak.[17] Dua tahun kemudian, Belanda membangun Fort Du Bus, yang sekarang menjadi kota Lobo, dengan tujuan utama menghadang kekuatan Eropa lain untuk mendarat di Irian Barat. Fort Du Bus ditinggalkan pada tahun 1836.
Pada tahun 1872, Tidore mengakui kekuasaan Kerajaan Belanda atasnya.
Belanda baru kembali ke Irian pada tahun 1898. Irian dibagi antara Belanda, Jerman (bagian utara Irian Timur), dan Inggris (bagian selatan Irian Timur). Garis busur 141 derajat diakui sebagai batas timur Irian Barat. Pada tahun 1898–1949, Papua bagian barat dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea) yang merupakan bagian dari Hindia Belanda.
Perebutan antara Indonesia dan Belanda
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintahan Miter Jepang memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara Indonesia. Indonesia pun menuntut semua wilayah bekas Hindia Belanda sebagai wilayahnya. Akan tetapi, Belanda ingin menjadikan Irian Barat sebagai negara terpisah karena adanya perbedaan etnis. Status Irian Barat tidak terselesaikan dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dan diputuskan untuk ditunda pembahasannya selama setahun. Penyelesaian status Irian Barat menjadi berlarut-larut dan tidak selesai juga hingga tahun 1961, sampai terjadilah pertikaian bersenjata antara Indonesia dan Belanda pada Desember 1961 dan awal 1962 untuk memperebutkan wilayah ini. Melalui Perjanjian New York, akhirnya disetujui bahwa Belanda menyerahkan sementara Irian Barat kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) sebelum diberikan sepenuhnya kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kedudukan Irian Barat menjadi lebih pasti setelah diadakan sebuah referendum act of free choice pada tahun 1969 dengan hasil rakyat Irian Barat memilih untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia.
Penguasaan Indonesia
Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore, diangkat pemerintah RI menjadi gubernur pertama Papua tahun 1956–1961 yang saat itu beribu kota di Soasiu, Pulau Tidore. Setelah berada di bawah penguasaan Indonesia sepenuhnya, dibentukalah provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport dan nama itu tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada tahun 2004, dengan disertai oleh berbagai protes, Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat).
Gerakan separatis teroris
Penduduk asli Papua merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam Indonesia sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia yang memuat bahwa pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, yaitu Indonesia. Perjanjian tersebut oleh sebagian masyarakat Papua tidak diakui dan dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tahun 1961, beberapa nasionalis Papua membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai sarana perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
Agama
Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018, mayoritas penduduk di Papua menganut agama Kekristenan yakni sebanyak 79,68% dengan rincian Protestan sebanyak 65,91% dan Katolik sebanyak 13,77%. Kemudian penduduk yang beragama Islam sebanyak 20,05%, kemudian Kepercayaan sebanyak 0,09%, Hindu sebanyak 0,08%, Buddha sebanyak 0,06%, dan Konghucu sebanyak 0,04%.[18]
Lihat pula
Referensi
- ^ "Indonesia Provinces". www.statoids.com.
- ^ Usmany, Desy Polla (2017-06-03). "SEJARAH RAT SRAN RAJA KOMISI KAIMANA (History of Rat Sran King of Kaimana)". Jurnal Penelitian Arkeologi Papua Dan Papua Barat. 6 (1): 88. doi:10.24832/papua.v6i1.45
. ISSN 2580-9237. Diakses tanggal 2021-04-24.
- ^ Saragih 2019, hlm. 7.
- ^ Nafas Islam di Tanah Papua ( Part 2 )
- ^ "Sejarah masuknya Islam ke Papua". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-10-28. Diakses tanggal 2011-12-07.
- ^ Islam Di Papua, Sejarah Yang Terlupakan
- ^ Islam Di Papua
- ^ Sejarah Masuknya Islam di Papua
- ^ Kerajaan Sekar, Salah Satu Perintis Penyebaran Islam di Papua
- ^ Kerajaan Islam Yang Tenggelam di Tanah Papua
- ^ http://aituarauw-kaimana.blogspot.co.id/
- ^ a b c d e f g h i j k l "Landsdrukkerij". Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie voor 1904. Batavia: Ter Lands-Drukkerij. 1904. hlm. 296.
- ^ a b c d "Jelle Miedema, W. A. L. Stokhof". Memories van overgave van de afdeling West Nieuw-Guinea:. 1992. hlm. 40.
- ^ M. R. Dajoh (1957). Patriot Irian damai. hlm. 64.
- ^ Rutherford, Danilyn, Raiding the land of the foreigners
- ^ Wanggai, Tony V.M. (2008) (dalam bahasa id). Rekonstruksi Sejarah Islam di Tanah Papua (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7292/1/Toni%20Victor%20M.%20Wanggai_Rekonstruksi%20Sejarah%20Umat%20Islam%20di%20Tanah%20Papua.pdf. Diakses pada 2022-01-30.
- ^ Moore, Clive, New Guinea
- ^ "Statistik Umat Menurut Agama di Indonesia". Kementerian Agama Republik Indonesia. 15 Mei 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 September 2020. Diakses tanggal 2 Juli 2022.
Daftar Pustaka
- Saragih, Maylina (2019). Heroisme PGT Dalam Operasi Serigala. Subdisjarah Dispenau.