Ace Hasan Syadzily

Dr. TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si. (lahir 19 September 1976) adalah seorang akademisi dan politikus berkebangsaan Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah pemilihan Jawa Barat II sejak tahun 2019. Sebelumnya, ia adalah anggota DPR RI yang dilantik melalui pergantian antarwaktu untuk sisa masa jabatan 2014–2019 menggantikan Andika Hazrumy yang mengundurkan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Banten pada Pilgub 2017. Pada periode sebelumnya, Ace juga menjadi anggota DPR RI melalui pergantian antarwaktu pada 2013. Ia menyertai Partai Golongan Karya (Golkar) sejak 2004 dan menjadi pemimpin partai di Jawa Barat.

Ace Hasan Syadzily
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 10 Januari 2017 (Pengganti Antar Waktu hingga 1 Oktober 2019)
Pendahulu Andika Hazrumy Pengganti Petahana
Grup parlemen	Fraksi Partai Golongan Karya
Daerah pemilihan	Banten I (2017–2019) Jawa Barat II (2019–sekarang)
Masa jabatan 2 April 2013 – 30 September 2014
Pendahulu Mamat Rahayu Abdullah Pengganti Petahana
Grup parlemen	Fraksi Partai Golongan Karya
Daerah pemilihan	Banten I
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jawa Barat
Petahana
Mulai menjabat 3 Juni 2022 (Pelaksana Tugas: 9 Februari 2021 – 3 Juni 2022)
Ketua umum	Airlangga Hartarto
Pendahulu Ade Barkah Surahman Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	19 September 1976 Labuan, Pandeglang, Banten, Indonesia
Partai politik	Golkar (sejak 2004)
Suami/istri	Rita Fitria
Anak	3
Orang tua	Achmad Rafe'i Ali (ayah) Siti Sutihat (ibu)
Tempat tinggal	Tangerang Selatan
Almamater	Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Universitas Indonesia Universitas Padjadjaran
Pekerjaan	Aktivis dosen politisi
Situs web	ace-hasan.com
Sunting kotak info • L • B

Pada 2023, setelah mundurnya Zainudin Amali dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ace digadang-gadang menjabat jabatan tersebut. Beberapa pakar menilai bahwa dirinya berpeluang untuk menggantikan posisi Zainudin sebagai Menpora. Terlebih lagi, posisi tersebut diduduki oleh kader Partai Golongan Karya. Pada awal April 2023, Presiden Joko Widodo melantik Dito Ariotedjo sebagai Menpora.

Kehidupan

Ace Hasan Syadzily merupakan anak dari seorang ulama asal Banten yang menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Ayahnya merupakan seorang pengasuh Pondok Pesantren An-Nizhomiyyah, Labuan, Pandeglang, yakni Kyai Haji Tubagus Achmad Rafe'i Ali bin Tubagus Ali Akbar dan ibunya bernama Siti Sutihat. Ayahnya memiliki kiprah politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah–Gotong Royong Kabupaten Lebak mewakili Golongan Karya. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara. Menurut silsilah keturunan dari ayahnya, Ace tercatat sebagai keturunan kesembilan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sejak kecilnya, ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang religius. Meski demikian, Ace mengenyam pendidikannya di sekolah umum.

Ace mulai duduk di bangku sekolah dasar di SD Negeri 1 Labuan, Pandeglang, pada tahun 1982 dan lulus pada 1988. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan formalnya di SMP Islam Cipasung, Tasikmalaya dan lulus pada 1991. Ketika melanjutkan jenjang sekolah menengah atas, ia menempuh pendidikannya di madrasah aliah di Sukamanah, Tasikmalaya, dan resmi menamatkannya pada tahun 1994. Setelahnya, ia berkuliah di Fakultas Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ciputat, pada 1994 dan mendapat gelar sarjananya pada 2001. Ia meneruskan studinya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada jurusan Antropologi (2001–2004) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran untuk jurusan Ilmu Pemerintahan (2011–2014).

Masa muda

Ace mulai mengenal dunia politik sejak menjadi mahasiswa. Berbagai organisasi semasa kuliah diikuti olehnya, baik organisasi intra maupun ekstra. Ia bergabung dengan senat mahasiswa di Fakultas Adab dan Humaniora dari 1996 sampai 1997, serta memimpin badan eksekutif mahasiswa di kampusnya dari 1998 hingga 2000. Di organisasi ekstra, Ace bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan memimpin sebagai Ketua HMI Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Kepemudaan sejak 1997 sampai 1998. Selama menjadi mahasiswa, ia turut terlibat aktif sebagai aktivis dan turut serta dalam aksi demonstrasi pada Mei 1998.

Karier

Ketika masih menjadi mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Ace telah memimpin sebuah lembaga swadaya masyarakat bernama Indonesian Institute for Civil Society (bahasa Indonesia: Institut Indonesia untuk Masyarakat Sipil) sebagai direktur eksekutif dari 2000 sampai 2008. Pasca memperoleh gelar sarjana, ia menjadi dosen tetap di IAIN Syarif Hidayatullah pada 2003. Dalam kiprahnya di organisasi kemasyarakatan, ia dipercayakan menjadi Ketua Gerakan Pemuda Ansor dan Ketua Majelis Dakwah Islamiah (2010–2015). Selepas terjun ke dunia politik, Ace diangkat menjadi staf ahli dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2009 hingga 2012. Selain itu, ia juga menjadi staf khusus dari seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) hingga 2013.

Di tahun tersebut, Ace dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui pergantian antarwaktu menggantikan Mamat Rahayu Abdullah yang berpindah partai ke Partai NasDem. Oleh karena itu, ia mundur dari staf ahli anggota Wantimpres. Setahun setelahnya, Ace bekerja sebagai dosen pascasarjana Magister Administrasi Publik di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa hingga tahun 2018. Di organisasi massa, ia tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan pernah menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal untuk periode 2014–2019.

Kiprah politik

Potret Ace Hasan Syadzily dalam suatu sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2018

Dunia politik yang telah digeluti oleh ayahnya menjadi ketertarikan tersendiri bagi Ace. Ia mulai bergabung dengan Partai Golongan Karya (Golkar) pada tahun 2004. Di Golkar, ia berpartisipasi dalam sayap partai di Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan pernah menjabat wakil sekretaris jenderal sejak 2010 hingga 2015. Selain itu, ia juga duduk sebagai Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) sebagai salah satu organisasi sayap Golkar untuk periode 2010–2015.

Lima tahun setelah bergabung dengan Golkar, ia mengajukan diri sebagai calon legislatif untuk Banten I. Namun, posisi kursi legislatif belum berhasil dimenangkannya. Meski demikian, ia ditetapkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah legislator petahana, Mamat Rahayu Abdullah memutuskan untuk mundur pada awal 2013. Kemunduran Mamat membuat kursi legislatif yang mewakili Fraksi Partai Golongan Karya ini menjadi lowong. Pada 2 April 2013, Ace dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah diputuskan melalui pergantian antarwaktu bersamaan dengan Sunaryo Adhiwardoyo dan M. Basri Sidehabi.

Pada Pemilihan Presiden 2014, Ace menyatakan sikap politiknya untuk mendukung Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebaliknya, partainya, Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, serta bergabung dengan Koalisi Merah Putih. Di saat yang bersamaan, Ace kembali maju sebagai calon anggota legislatif di daerah pemilihan yang sama dengan periode sebelumnya. Walhasil, perolehan suara yang diraih kurang memaksimalkan dirinya untuk melenggang ke parlemen. Pada 2017, ia dilantik melalui pergantian antarwaktu menggantikan posisi Andika Hazrumy. Kemudian, Golkar menunjuknya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Dewan Pimpinan Pusat yang membidangi Media dan Penggalangan Opini sejak 2016 hingga 2017. Bersambung, di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Ace ditunjuk menjadi Ketua DPP Partai Golkar yang membidangi portofolio yang sama dengan sebelumnya hingga tahun 2019.

Kiprahnya sebagai legislator berlanjut setelah Ace berkontestasi dalam pemilihan legislatif 2019. Pada saat pemilihan umum tersebut, ia berpindah kawasan daerah pemilihan dan memilih Jawa Barat II sebagai daerah pemilihannya. Ia berhasil memperoleh kursi legislatif tanpa melalui pergantian antarwaktu setelah dirinya memenangkan pemilihan legislatif. Kemenangannya dalam pemilihan umum ini menyumbang dua kursi perwakilan dari Golkar di daerah pemilihan Jawa Barat II. Pada 15 Januari 2020, Ace ditetapkan oleh Golkar sebagai ketua bidang kerohanian partai untuk masa bakti 2019–2024.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Barat petahana, Ade Barkah Surahman yang sebelumnya telah dipilih pada 2020 menggantikan Dedi Mulyadi diberhentikan dari posisinya. Hal ini terkait kasus korupsi yang menjadikannya tersangka. Oleh karena itu, pimpinan pusat partai menunjuk Ace Hasan sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPD Golkar Jawa Barat pada Februari 2021. Setahun berselang, ia terpilih dalam musyawarah daerah luar biasa melalui proses aklamasi pada Februari 2022. Ia dilantik oleh Airlangga Hartarto pada 3 Juni 2022 di Bogor, Jawa Barat.

Kontroversi

Dalam pemberitaan Media Online, Ace meminta film His Only Son dilarang tayang di bioskop-bioskop dan juga dilarang ditayangkan di platform apapun negara ini. Menurut Ace Hasan Syadzily, film itu dapat menyesatkan orang Islam.

Namun dalam klarifikasi yang ia sampaikan, Ace menjelaskan lebih jauh soal konteks pernyataan sebelumnya, yaitu saat menjawab pertanyaan seorang guru dalam acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi). Dia juga menyatakan tak melarang film itu untuk ditonton oleh umat agama tertentu.

Berikut pernyataan Ace Hasan selengkapnya:

Terkait dengan pernyataan saya soal polemik film His Only Son, saya ingin menyampaikan beberapa hal:

1. Pernyataan saya harus dilihat konteks di mana statement itu disampaikan saat menjadi narasumber dalam acara NGOPI (Ngobrol Pendidikan Islam) yang dihadiri para Guru Agama Islam di Kabupaten Bandung Barat, 8/9/2023. Dalam acara itu ada seorang guru agama yang bertanya kepada saya tentang adanya berbagai instrumen pendidikan, terutama teknologi informasi, termasuk melalui media film.

2. Seorang guru itu mencontohkan tentang film His Only Son yang dalam film tersebut secara ajaran yang berbeda ajaran agama Islam. Dia minta penjelasan kepada saya soal sikap saya terhadap peredaran film itu.

3. Karena saya ditanya soal sikap saya, di depan guru yang mengajarkan Pendidikan Islam, maka saya menjawab: "Beredarnya film His Only Son di Indonesia sebaiknya dihentikan atau banned. Narasi film ini penuh dengan kontroversi. Muatan film ini tidak seperti pemahaman selama ini tentang sejarah Nabi Ibrahim As yang diyakini umat Islam di Indonesia pada umumnya." Maksud saya melarang itu (banned) untuk peserta didik yang beragama Islam.

4. Saya melanjutkan penjelasan saya: "Jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami." Saya menegaskan hal tersebut dalam penjelasan saya.

5. "Tapi jika film ini beredar luas, maka akan menimbulkan pemahaman sejarah yang menyesatkan menurut keyakinan agama Islam di Indonesia." Kemudian saya melanjutkan: "Kita tahu, dalam ajaran Islam, bahwa Nabi Ibrahim itu memiliki dua anak, yaitu Nabi Ismail & Nabi Ishak. Soal Nabi Ismail ini yang tidak diakui dalam film ini. Padahal Nabi Ismail yang merupakan putera Nabi Ibrahim AS dari istri Siti Hajar yang diyakini memiliki keterkaitan baik dari segi geneologi maupun ajaran hingga Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran Islam. Jika pemahaman seperti yang tergambar dalam film ini beredar luas, maka sesungguhnya sama saja dengan meniadakan keterkaitan ajaran Islam dengan sejarah Nabi Ibrahim."

6. Kemudian, Guru itu bertanya kembali kepada saya soal bagaimana cara mencegah supaya tidak terpengaruh anak didiknya dari ajaran yang tidak sesuai dengan akidah Islam, seperti dalam film itu?

7. Saya menjawab, mungkin perlu dipertimbangkan langkah selanjutnya. Oleh karena itu, saya minta kepada pihak terkait, sebaiknya film ini ditarik peredarannya dari bioskop di Indonesia, termasuk juga dari berbagai media penayangan film di Indonesia. "Saya juga mendesak pihak Kominfo untuk turun mengkaji peredaran film ini," ungkap saya.

8. Dari penjelasan kronologi saya di atas, saya tidak melarang film itu untuk ditonton oleh agama tertentu. Kembali lagi saya ulangi pernyataan saya, jika peredaran film ini hanya ditujukan pada kalangan terbatas seperti keyakinan agama tertentu, masih kami pahami." Itulah bahasa yang saya gunakan untuk menegaskan bahwa saya tidak melarang film itu untuk ditonton. Saya tidak memiliki rekam jejak tidak menghargai perbedaan agama orang lain. Saya menjunjung tinggi toleransi. Apalagi partai saya yang saat ini saya mengabdi merupakan partai nasionalis.[1]

9. Saya memiliki pengalaman yang paling berharga dalam perjalanan politik saya, yaitu pernah menjadi Sekretaris Tim Pemenangan Basuki Tjahaja Purnama, seorang Gubernur beragama Nasrani yang saya nilai memiliki kapasitas untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2016 yang lalu. Walaupun pilihan politik saya itu harus hadapi dengan berbagai kecaman dari sebagian saudara saya yang seiman, bahkan keluarga sendiri. Tapi saya tetap istiqomah bersama Pak Ahok, membelanya di saat beliau menghadapi kasus hukum hingga beliau dipenjara yang beberapa kali saya tengok, dan hingga sekarang menjadi teman yang baik.[2]

10. Terus terang, saya merasa miris dengan respon dari para pihak, terutama netizen yang menyerang saya di berbagai media sosial saya, dengan bahasa-bahasa yang kasar dan tak beradab. Bukankah agama kita mengajarkan untuk bertabayun dan meminta klarifikasi terlebih dahulu? Sependek pengetahuan saya, bukankah setiap agama mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan kasih, bukan caci maki dengan budi bahasa yang saling menghormati?

11. Pernyataan saya tentang film His Only Son, sekali lagi harus dilihat dalam konteks di mana saya berbicara di depan audiens Guru Agama Islam yang mengajarkan Islam yang justru saya kaitkan dengan sikap menghormati agama lain, termasuk kita memahami jika film itu ditonton oleh penganut agama yang diyakininya.

12. Saya tidak pernah membalas apapun cacian, hinaan dan makian yang ditujukan kepada saya di media sosial yang saya miliki.

13. Demikian juga saya meminta maaf bila pernyataan saya membuat salah paham sehingga ada yang tersinggung dan membuat kegaduhan serta membuat silaturahmi kebangsaan (wathoniyah) kita menjadi tercoreng. Insya Allah, saya istiqomah dan konsisten untuk menjaga kemajemukan bangsa kita.

Bibliografi

• Mencari Akar Kulturasi Civil Society di Indonesia (2003)
• Civil Society dan Demokrasi, Survey Tentang Partisipasi Sosial-Politik Warga Jakarta (2003) ISBN 979-341-302-6
• Arifin Ilham: Dai Kota Penabur Kedamaian Jiwa (2005) ISBN 979-367-432-6
• Keniscayaan Globalisasi Nasib Civil Society (2005) ISBN 979-3413-07-7
• Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia (2019) ISBN 978-623-218-279-0

Pranala luar

• (Indonesia) Data Dosen: Tubagus Ace Hasan Syadzily

Jabatan partai politik
Didahului oleh: Ade Barkah Surahman	Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat 2022–sekarang (Pelaksana Tugas: 2021–2022)	Petahana