Wikipedia

Megawati Soekarnoputri

Presiden Indonesia ke-5 (2001—2004) dan Wakil Presiden Indonesia ke-8 (1999—2001)
Revisi sejak 20 November 2024 11.30 oleh WillsonEP09 (bicara | kontrib)
Versi terperiksa halaman ini, disetujui pada tanggal 20 November 2024, tidak berdasarkan revisi ini.

"Megawati" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Megawati (disambiguasi).
Ini adalah sebuah nama Indonesia yang tidak menggunakan nama keluarga. Nama "Soekarnoputri" adalah sebuah patronimik.

Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004 dan Wakil Presiden Indonesia kedelapan yang menjabat sejak 21 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Megawati Soekarnoputri
Potret resmi, 2001.
Presiden Indonesia ke-5
Masa jabatan
23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004
Wakil PresidenHamzah Haz
Sebelum
Sebelum
Wakil Presiden Indonesia ke-8
Masa jabatan
21 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
PresidenAbdurrahman Wahid
Sebelum
Pengganti
Hamzah Haz
Sebelum
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Mulai menjabat
24 Maret 1999
Pengganti
Petahana
Sebelum
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Masa jabatan
22 Januari 1993 – 27 Juli 1996
Sebelum
Pendahulu
Soerjadi
Pengganti
Soerjadi
Sebelum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Masa jabatan
1 Oktober 1999 – 21 Oktober 1999
Sebelum
Grup parlemenPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Daerah pemilihanJawa Barat (Bandung)
Masa jabatan
1 Oktober 1987 – 30 September 1997
Grup parlemenPartai Demokrasi Indonesia
Daerah pemilihanJawa Tengah
Informasi pribadi
Lahir
Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri

23 Januari 1947 (umur 77)
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Partai politik
Suami/istri
​
​
(m. 1968; meninggal 1970)​
  • Hassan Gamal A. Hasan[a]
​
​
(m. 1973; meninggal 2013)​
Anak
Dari Surindro Supjarso
Dari Taufiq Kiemas
Orang tua
Profesi
  • Politikus
Tanda tangan
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini
Artikel ini merupakan bagian dari seri
Megawati Soekarnoputri

Presiden Indonesia
2001–2004

Kebijakan

Keluarga

Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan satu-satunya hingga saat ini,[2] dan menjadi Presiden Indonesia pertama yang lahir setelah Indonesia merdeka serta wanita kelima yang memimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim. Setelah Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Indonesia setelah Gus Dur dicopot dari jabatannya pada tahun 2001. Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2004, tetapi dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mencalonkan diri kembali dalam Pemilu Presiden 2009, tetapi dikalahkan Yudhoyono untuk kedua kalinya.

Megawati Soekarnoputri berperan penting dalam menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi, sebuah lembaga yang bertugas untuk melawan korupsi di Indonesia. Ia juga menetapkan sistem pemilihan umum untuk pertama kalinya di mana rakyat Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, selain memilih calon anggota legislatif. Akibatnya, ia diberi julukan "Ibu Penegak Konstitusi".[3]

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999. Ia adalah putri sulung presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Nama

Namanya, Soekarnoputri (berarti 'putri Soekarno'), adalah patronimik, bukan nama keluarga. Orang Jawa sering kali tidak memiliki nama keluarga. Ia sering disebut hanya sebagai Megawati atau Mega, yang berasal dari bahasa Sanskerta berarti 'dewi awan'. Dalam pidatonya di hadapan para siswa SD Sri Sathya Sai, ia menyebutkan bahwa politisi India, Biju Patnaik, menamainya atas permintaan Soekarno.[4][5]

Kehidupan awal dan pendidikan

Masa muda

 
Presiden Soekarno, bersama anak-anaknya Megawati dan Guntur, saat menerima Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru bersama putrinya Indira Gandhi.

Megawati lahir di Yogyakarta dari pasangan Soekarno, yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari Belanda 2 tahun sebelumnya pada tahun 1945, dan Fatmawati, seorang keturunan bangsawan Inderapura, salah satu dari sembilan istri Soekarno. Megawati adalah anak kedua dan putri pertama Soekarno. Dia dibesarkan di Istana Merdeka ayahnya. Dia menari untuk tamu ayahnya dan mengembangkan hobi berkebun. Megawati berusia 19 tahun ketika ayahnya melepaskan kekuasaan pada tahun 1966 dan digantikan oleh pemerintahan yang akhirnya dipimpin oleh Presiden Soeharto.[6]

Pendidikan

Megawati kuliah di Universitas Padjajaran di Bandung untuk belajar pertanian tetapi keluar pada tahun 1967 untuk bersama ayahnya setelah kejatuhannya. Pada tahun 1970, tahun ayahnya meninggal, Megawati pergi ke Universitas Indonesia untuk belajar psikologi tetapi keluar setelah dua tahun.[7]

Karier politik

Anggota parlemen

 
Megawati sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1987.

Pada tahun 1986, Soeharto memberikan status Pahlawan Proklamasi kepada Soekarno dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Megawati. Pengakuan Soeharto memungkinkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sebuah partai yang didukung pemerintah, untuk mengkampanyekan nostalgia Soekarno menjelang pemilihan legislatif 1987. Selama ini Megawati melihat dirinya sebagai ibu rumah tangga, tetapi pada tahun 1987 ia bergabung dengan PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[6] PDI menerima Megawati untuk mendongkrak citranya sendiri. Megawati dengan cepat menjadi populer, statusnya sebagai putri Soekarno mengimbangi kurangnya keterampilan berpidato. Meski PDI berada di urutan terakhir dalam pemilu, Megawati terpilih menjadi anggota DPR. Seperti semua anggota DPR, ia juga menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).[8]

Ketua Partai Demokrasi Indonesia

Megawati tidak terpilih kembali, tetapi tetap menjadi anggota PDI. Pada bulan Desember 1993, PDI mengadakan kongres nasional. Seperti yang selalu terjadi ketika partai-partai oposisi Orde Baru mengadakan kongres, pemerintah aktif ikut campur. Menjelang Kongres, tiga orang bersaing untuk menjadi ketua PDI. Petahana, Soerjadi, menjadi kritis terhadap pemerintah. Kedua, Budi Harjono sosok ramah pemerintah yang didukung pemerintah. Yang ketiga adalah Megawati. Pencalonannya mendapat dukungan luar biasa sehingga pemilihannya di Kongres menjadi formalitas.[9]

Ketika kongres berkumpul, pemerintah terhenti dan menunda upaya untuk mengadakan pemilihan.[9] Kongres menghadapi tenggat waktu ketika izin mereka untuk berkumpul akan habis. Saat jam-jam berlalu hingga akhir kongres, pasukan mulai berkumpul. Dengan waktu tinggal dua jam lagi, Megawati mengadakan konferensi pers, menyatakan bahwa karena dia menikmati dukungan mayoritas anggota PDI, dia sekarang menjadi ketua de facto.[9] Meskipun relatif kurang pengalaman politik, dia populer sebagian karena statusnya sebagai putri Soekarno dan karena dia dipandang bebas dari korupsi dengan kualitas pribadi yang mengagumkan. Di bawah kepemimpinannya, PDI memperoleh banyak pengikut di kalangan kaum miskin perkotaan dan kelas menengah perkotaan dan pedesaan.[10]

Perpecahan partai

Pemerintah marah karena gagal mencegah kebangkitan Megawati. Mereka tidak pernah mengakui Megawati meskipun pengangkatannya sendiri disahkan pada tahun 1994. Pada tahun 1996, pemerintah mengadakan kongres nasional khusus di Medan yang memilih kembali Soerjadi sebagai ketua. Megawati dan kubunya menolak untuk mengakui hasil dan PDI dibagi menjadi kubu pro-Megawati dan anti-Megawati.[11]

Peristiwa 27 Juli 1996

Soerjadi mulai mengancam akan merebut kembali Markas Besar PDI di Jakarta. Ancaman ini dilakukan pada pagi hari 27 Juli 1996.[12] Pendukung Soerjadi (dilaporkan dengan dukungan Pemerintah) menyerang Markas Besar PDI dan menghadapi perlawanan dari pendukung Megawati yang ditempatkan di sana. Dalam pertarungan berikutnya, pendukung Megawati bertahan di markas. Kerusuhan terjadi, diikuti oleh tindakan keras pemerintah. Pemerintah kemudian menyalahkan kerusuhan itu pada Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan tetap mengakui fraksi Soerjadi sebagai partai resmi.[13]

Pemilu legislatif 1997

Terlepas dari apa yang tampak sebagai kekalahan politik, Megawati mencetak kemenangan moral dan popularitasnya meningkat. Ketika tiba saatnya untuk pemilihan legislatif 1997, Megawati dan pendukungnya memberikan dukungan mereka di belakang Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai oposisi lain yang disetujui.[14]

Era Reformasi

Pemilu Legislatif 1999

Pada pertengahan tahun 1997, Indonesia mulai terkena dampak Krisis Keuangan Asia dan menunjukkan kesulitan ekonomi yang parah. Pada akhir Januari 1998 rupiah jatuh ke hampir 15.000 terhadap dolar AS, dibandingkan dengan hanya 4.000 pada awal Desember. Meningkatnya kemarahan publik terhadap korupsi yang merajalela memuncak dengan pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan presiden oleh Wakil Presiden B. J. Habibie pada Mei 1998, memulai era Reformasi. Pembatasan terhadap Megawati telah dihapus dan dia mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya. Pada Oktober 1998, para pendukungnya mengadakan Kongres Nasional di mana faksi PDI Megawati sekarang dikenal sebagai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Megawati terpilih sebagai Ketua dan dicalonkan sebagai calon presiden PDI-P.[15]

PDI-P, bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amien Rais, menjadi kekuatan reformasi terkemuka. Terlepas dari popularitas mereka, Megawati, Wahid dan Rais mengambil sikap moderat, lebih memilih untuk menunggu sampai pemilihan legislatif 1999 untuk memulai perubahan besar.[16] Pada November 1998, Megawati bersama Wahid, Rais dan Hamengkubuwono X menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan reformasi melalui Pernyataan Ciganjur.

Menjelang pemilu, Megawati, Wahid dan Amien mempertimbangkan untuk membentuk koalisi politik melawan Presiden Habibie dan Golkar. Pada bulan Mei, Alwi Shihab mengadakan konferensi pers di rumahnya di mana Megawati, Wahid dan Amien akan mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama. Di menit-menit terakhir, Megawati memilih untuk tidak hadir, karena dia memutuskan tidak bisa mempercayai Amien.[17] Pada bulan Juni, pemilihan diadakan dan PDI-P menjadi pemenang dengan 33% suara.[18]

Dengan kemenangan tersebut, prospek kepresidenan Megawati semakin kokoh. Dia ditentang oleh PPP yang tidak menginginkan presiden perempuan.[19] Untuk persiapan Sidang Umum MPR 1999, PDI-P membentuk koalisi longgar dengan PKB. Menjelang Sidang Umum MPR, sepertinya pemilihan presiden akan diperebutkan antara Megawati dan Habibie, tetapi pada akhir Juni, Amien telah menarik partai-partai Islam ke dalam koalisi yang disebut Poros Tengah.[17] Pemilihan presiden menjadi perlombaan tiga arah ketika Amien melontarkan gagasan untuk mencalonkan Wahid sebagai presiden; namun Wahid tidak memberikan tanggapan yang jelas atas usulan tersebut.

Pemilihan presiden tidak langsung 1999

Lihat pula: Pemilihan Presiden Indonesia 1999

Pemilihan Wahid sebagai presiden

Koalisi PDI-P Megawati dan PKB menghadapi ujian pertamanya ketika MPR berkumpul untuk memilih Ketuanya. Megawati memberikan dukungannya di belakang Matori Abdul Djalil, Ketua PKB. Ia dikalahkan habis-habisan oleh Amien, yang selain mendapat dukungan Poros Tengah juga didukung Golkar.[19] Koalisi Golkar dan Poros Tengah kembali menggebrak saat mengamankan pemilihan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR. Pada tahap ini, masyarakat menjadi khawatir bahwa Megawati, yang paling mewakili reformasi, akan dihalangi oleh proses politik dan status quo akan dipertahankan. Pendukung PDI-P mulai berkumpul di Jakarta.

Habibie membuat pidato yang kurang diterima tentang akuntabilitas politik yang membuatnya mundur. Pemilihan presiden yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1999 berpihak pada Megawati dan Wahid. Megawati memimpin lebih dulu, tetapi disusul dan kalah dengan 313 suara dibandingkan dengan 373 suara Wahid. Kekalahan Megawati memicu para pendukungnya untuk memberontak.[19] Kerusuhan berkecamuk di Jawa dan Bali. Di kota Solo, massa PDIP menyerang rumah Amien.

Pemilihan wakil presiden

Keesokan harinya, MPR berkumpul untuk memilih wakil presiden. PDI-P sempat mempertimbangkan untuk mencalonkan Megawati, tetapi khawatir koalisi Poros Tengah dan Golkar akan kembali menggagalkannya. Sebaliknya, PKB mencalonkan Megawati. Dia menghadapi persaingan ketat dari Hamzah Haz, Akbar Tanjung dan Jenderal Wiranto. Sadar akan kerusuhan itu, Akbar dan Wiranto mundur.[19] Hamzah tetap bertahan, tapi Megawati mengalahkannya 396 berbanding 284. Dalam pidato pelantikannya, dia menyerukan ketenangan.

Wakil presiden (1999–2001)

Masa jabatan

 
Potret resmi Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden Indonesia ke-8

Sebagai wakil presiden, Megawati memiliki kewenangan yang cukup besar karena menguasai banyak kursi di DPR. Wahid mendelegasikan kepadanya masalah di Ambon, meskipun dia tidak berhasil.[20] Pada saat Sidang Tahunan MPR diselenggarakan pada Agustus 2000, banyak yang menilai Wahid tidak efektif sebagai presiden atau sebagai administrator. Wahid menanggapi hal ini dengan mengeluarkan keputusan presiden, yang memberi Megawati kendali sehari-hari atas pemerintahan.[20]

Kongres Nasional PDI-P tahun 2000

Kongres Pertama PDI-P diadakan di Semarang, Jawa Tengah, pada bulan April 2000, di mana Megawati terpilih kembali sebagai Ketua untuk masa jabatan kedua.[21] Megawati mengkonsolidasikan posisinya dalam PDI-P dengan mengambil tindakan keras untuk menyingkirkan calon pesaing.[22] Dalam pemilihan Ketua, muncul dua calon lain; Eros Djarot dan Dimyati Hartono. Mereka mencalonkan diri karena tidak ingin Megawati merangkap sebagai ketua dan wakil presiden. Pencalonan Eros dari cabang Jakarta Selatan batal karena masalah keanggotaan. Eros tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam Kongres. Kecewa dengan apa yang dia anggap sebagai kultus kepribadian yang berkembang di sekitar Megawati, Eros meninggalkan PDI-P. Pada Juli 2002, ia membentuk Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia. Meski pencalonan Dimyati tidak ditentang sekeras Eros, ia dicopot sebagai Kepala Cabang Pusat PDI-P. Dia mempertahankan posisinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi meninggalkan partai untuk menjadi dosen universitas.[23] Pada April 2002, Dimyati membentuk Partai Indonesia Tanah Air Kita.[24]

Hubungan dengan Wahid dan naik ke kursi kepresidenan

Megawati memiliki hubungan ambivalen dengan Wahid. Pada reshuffle Kabinet Agustus 2000 misalnya, Megawati tidak hadir untuk mengumumkan susunan baru.[25] Pada kesempatan lain, ketika gelombang politik mulai berbalik melawan Wahid, Megawati membelanya dan mengecam para kritikus.[26] Pada tahun 2001, Megawati mulai menjauhkan diri dari Wahid ketika Sidang Istimewa MPR mendekat dan prospeknya menjadi presiden meningkat. Meski menolak berkomentar secara spesifik, dia menunjukkan tanda-tanda mempersiapkan diri, mengadakan pertemuan dengan para pemimpin partai sehari sebelum Sidang Istimewa dimulai.

Kepresidenan (2001–2004)

Artikel utama: Reformasi Indonesia (1998–sekarang) § Kepresidenan Megawati (2001–2004)
Lihat pula: Pelantikan Megawati Soekarnoputri
 
Ketua MPR Amien Rais mengucapkan selamat atas pengangkatan Megawati sebagai presiden.

Masa jabatan

Pada tanggal 23 Juli 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencopot Wahid dari jabatannya dan kemudian mengangkat Megawati sebagai presiden baru.[27] Dengan demikian, dia menjadi wanita keenam yang memimpin negara berpenduduk mayoritas Muslim. Pada 9 Agustus 2001, dia mengumumkan Kabinet Gotong Royong.[28]

 
Presiden Megawati saat berkunjung ke Gedung Putih. Di sampingnya adalah presiden AS George W. Bush.

Munculnya ikon oposisi terhadap rezim Soeharto ke kursi kepresidenan pada awalnya disambut secara luas, namun segera menjadi jelas bahwa kepresidenannya ditandai dengan keragu-raguan, kurangnya arah ideologis yang jelas, dan "reputasi untuk tidak bertindak dalam isu-isu kebijakan penting".[29][30][31] Sisi baik dari lambatnya kemajuan reformasi dan menghindari konfrontasi adalah dia menstabilkan keseluruhan proses demokratisasi dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan militer.[29]

Politik

Reformasi yang dilakukan sejak masa kepresidenan Abdurrahman Wahid menjadi agenda penting Megawati dalam memulihkan stabilitas politik dan demokrasi. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintahannya mengesahkan 2 amandemen undang-undang dasar dengan amandemen ketiga pada 10 November 2001 dan amandemen keempat pada 1-11 Agustus 2002.[32] Amandemen-amandemen ini berkontribusi dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi[33] dan pembubaran Dewan Pertimbangan Agung.[32] Sebagai kontribusi terhadap amandemen ini, pemerintahannya telah merancang sejumlah undang-undang yang akan memenuhi amandemen yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terutama di bidang pemerintahan daerah, partai politik, dan pemilihan umum.[34]

Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menguraikan fokus pemerintahannya pada desentralisasi, di mana pelaksanaan otonomi daerah dilakukan secara adil untuk memberikan kewenangan kepada daerah-daerah dalam mengelola daerahnya masing-masing dengan tetap menjaga persatuan dan keutuhan bangsa.[34] Dalam menjalankan otonomi tersebut dan untuk menjaga persatuan bangsa, pemerintahannya menerapkan kebijakan otonomi daerah yang proporsional dan konsisten, menerapkan perimbangan keuangan yang berkeadilan, meningkatkan pemerataan pelayanan publik yang mudah diakses, memperbaiki kesenjangan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghargai nilai-nilai budaya daerah sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar.[35]

Dalam memerangi korupsi yang merajalela yang diwariskan oleh Orde Baru, ia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).[36] Pembentukan KPK didasari oleh Megawati yang melihat bahwa banyak lembaga pada saat itu yang terlalu kotor, sehingga dibentuklah KPK. Jauh sebelum itu, gagasan awal pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi muncul di era Presiden B.J. Habibie yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.[36]

Ekonomi

Sejak pelantikannya, pemerintahan Megawati berusaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk membangun kembali ekonomi yang telah hancur sejak krisis finansial Asia 1997 dan krisis politik sejak kejatuhan Soeharto pada tahun 1998 hingga 2001. Pada masa awal pemerintahannya, Indonesia memiliki utang sebesar US$105,8 miliar yang merupakan warisan dari rezim rezim Soeharto.[37] Sebagai presiden, ia menghadiri pertemuan Paris Club dan London Club dalam upaya untuk menegosiasikan kembali utang Indonesia yang belum dilunasi, yang berujung pada penundaan pembayaran utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club pada 12 April 2002 dan menyiapkan pembayaran utang sebesar Rp116,3 miliar pada tahun 2003.[38]

Megawati memulihkan hubungan kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang sempat tertunda pada masa kepresidenan Wahid[39] dengan menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Keuangan Boediono dan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah untuk memenuhi 20 letter of intent dari IMF dan Bank Dunia yang berdampak pada pencairan pinjaman IMF sekitar SDR 400 juta untuk memperkuat posisi cadangan devisa untuk setiap LOI yang diterima.[38] Kemitraan ini sendiri berakhir pada tahun 2003 karena kritiknya terhadap saran-saran "membingungkan" dari IMF dan Bank Dunia dalam memulihkan ekonomi Indonesia.[40]

Pemerintahannya dikenal luas karena privatisasi badan usaha milik negara (BUMN).[41] Menurut Megawati, privatisasi BUMN dilakukan untuk mempertahankan BUMN dari intervensi dan pembayaran utang publik, meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dari sektor swasta.[38][41] Sejumlah BUMN seperti Semen Gresik, Bank Negara Indonesia, Kimia Farma, dan yang paling kontroversial, Indosat diprivatisasi.[41][42] Dalam jurnalnya sendiri, upaya privatisasi yang dilakukan Megawati telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1% dan menekan inflasi sebesar 5,06%.[38] Namun, privatisasi yang dilakukannya terhadap BUMN, terutama pada Indosat, menuai kritik dan Megawati dituduh sebagai seorang neolib.[43]

Salah satu fokus pembangunan nasional dan sektor unggulannya adalah ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Pada tanggal 7 Juni 2003, Megawati di dalam KRI Tanjung Dalpele mencanangkan Gerakan Nasional Pembangunan Kelautan dan Perikanan (GERBANG MINA BAHARI). Intinya, gerakan ini menetapkan sektor Kelautan dan Perikanan, Pariwisata Bahari, Industri dan Jasa Maritim, serta Transportasi Laut sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Secara bersamaan, sektor-sektor pembangunan dan kebijakan ekonomi-politik lainnya mendukung sektor-sektor penggerak utama ini. Sementara itu, dasar pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah Pembangunan Berkelanjutan, yaitu menyelaraskan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan.[38]

Lingkungan

Pada tahun 2003, Megawati meluncurkan program reboisasi dalam bentuk Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi area terdegradasi yang semakin luas dan kerusakan hutan dan lahan yang terjadi.[35] Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, Megawati memang sudah sejak lama menyukai tanaman. Rokhmin mengatakan bahwa hobi pribadinya itu juga yang membuat Megawati menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan.[44]

Pemilu Presiden 2004

Lihat pula: Pemilihan umum Presiden Indonesia 2004

Presiden petahana Megawati Soekarnoputri adalah calon teratas PDI-P, berusaha untuk menjadi wanita pertama yang terpilih sebagai kepala negara di negara mayoritas Muslim. Ia didampingi oleh calon wakil presiden Hasyim Muzadi, ketua umum organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU). Pasangan calon ini diberi nomor urut 2 untuk surat suaranya. Namun, ia dikalahkan secara telak oleh Susilo Bambang Yudhoyono di putaran kedua, dengan selisih 61 persen berbanding 39 persen,[27] pada 20 September 2004. Ia tidak menghadiri pelantikan presiden baru, dan tidak pernah mengucapkan selamat kepadanya.[45]

Pascakepresidenan

Ketua Umum PDI-P

Pemilihan umum 2009

Pada 11 September 2007, Megawati mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan presiden 2009 di sebuah pertemuan PDI-P. Soetardjo Soerjoguritno menegaskan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai calon presiden dari partainya.[46] Pencalonannya sebagai presiden diumumkan pada 15 Mei 2009, dengan pemimpin Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai pasangannya.[47]

Pemilihan Megawati 2009 dibayangi oleh seruannya untuk mengubah prosedur pendaftaran pemilih Indonesia, secara tidak langsung menunjukkan bahwa para pendukung Yudhoyono mencoba memanipulasi suara.[48] Megawati dan Prabowo kalah dalam pemilihan dari Yudhoyono, berada di urutan kedua dengan 26,79% suara.[49]

Pemilihan umum 2014

 
Megawati (kanan) bersama Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada tahun 2016.

Pada 24 Februari 2012, Megawati menjauhkan diri dari jajak pendapat[50][51] yang menempatkannya sebagai pesaing utama untuk pemilihan presiden 2014.[52] Megawati, masih Ketua Umum PDI-P, mengimbau partainya dalam pertemuan di Yogyakarta untuk fokus pada prioritas PDI-P saat ini. Meskipun demikian, nama domain tampaknya telah terdaftar atas namanya.[53] Pada 27 Desember 2012, edisi harian The Jakarta Post mengisyaratkan kemungkinan rekonsiliasi dalam pemilihan umum 2014 antara keluarga Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan partai politik mereka, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Demokratnya masing-masing.[54]

Untuk pemilihan umum 2014, partai Megawati dan mitra koalisinya mencalonkan Joko Widodo sebagai calon presiden. Jokowi mengalahkan lawannya Prabowo Subianto dalam pemilihan yang diperebutkan.[55] Belakangan, hubungan Megawati dan Widodo menjadi tegang ketika dia mendorong Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan untuk jabatan Kapolri, meskipun dia diselidiki karena korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi Gunawan adalah Ajudan Megawati selama masa jabatannya sebagai presiden Indonesia.[56]

Pada Muktamar Nasional PDI-P ke-4 tanggal 20 September 2014, Megawati diangkat kembali sebagai Ketua Umum PDI-P untuk tahun ajaran 2015–2020.[57]

Jabatan pascakepresidenan

 
Megawati Soekarnoputri dalam pelantikan presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol di Seoul, 10 Mei 2022

Sejauh ini, hanya Megawati yang merupakan mantan presiden Indonesia yang entah bagaimana mempertahankan pengaruhnya di pemerintahan yang berkuasa dan bahkan diangkat ke posisi strategis dengan kemampuan penasihat. Pada 22 Maret 2018, ia diangkat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ia juga menjabat sebagai Ketua Panitia Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional sejak 5 Mei 2021. Untuk yang terakhir, meskipun menjabat sejak 5 Mei 2021, ia dilantik secara resmi pada 13 September 2021.[58][59]

Pada 3 Oktober 2023, Megawati bertemu dengan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.[60]

Kehidupan pribadi

 
Megawati bersama suami Taufiq Kiemas dan tiga orang anak.

Suami pertama Megawati adalah Letnan Satu Surindro Supjarso, yang dinikahinya pada 1 Juni 1968. Ia tewas dalam kecelakaan pesawat di Biak, Irian Barat, pada 22 Januari 1970. Pada 27 Juni 1972, ia menikah dengan Hassan Gamal Ahmad Hassan, seorang diplomat Mesir. Pernikahan itu dibatalkan oleh Pengadilan Agama kurang dari 3 bulan kemudian.[7] Ia kemudian menikah dengan Taufiq Kiemas pada 25 Maret 1973. Ia meninggal pada 8 Juni 2013.[61] Ia dikaruniai tiga orang anak, Mohammad Rizki Pratama, Muhammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani. Anak laki-lakinya berasal dari pernikahannya dengan Surindro, sedangkan Puan adalah anak tunggal dari pernikahan Megawati dengan Taufiq.[62][63]

Perjalanan karier

Perjalanan pendidikan

Penghargaan

Dalam Negeri

     
     
     
Baris ke-1 Bintang Republik Indonesia Adipurna (8 Agustus 2001)[64] Bintang Republik Indonesia Adipradana (3 Februari 2001)[64] Bintang Mahaputera Adipurna (3 Februari 2001)[64]
Baris ke-2 Bintang Jasa Utama (8 Agustus 2001)[64] Bintang Budaya Parama Dharma (8 Agustus 2001)[64] Bintang Yudha Dharma Utama (8 Agustus 2001)[64]
Baris ke-3 Bintang Kartika Eka Paksi Utama (8 Agustus 2001)[64] Bintang Jalasena Utama (8 Agustus 2001)[64] Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (8 Agustus 2001)[64]
Brevet Kehormatan
  Brevet Hidro-Oseanografi/Surveyor "A" (2023)[65]

Luar Negeri


Dalam budaya populer

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Pernikahan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama pada 1972

Referensi

  1. ^ "Megawati Soekarnoputri". LHKPN. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-07. Diakses tanggal 2020-12-27. 
  2. ^ Seely, Megan (6 August 2019). Fight Like a Girl, Second Edition: How to Be a Fearless Feminist (dalam bahasa Inggris). NYU Press. hlm. 121. ISBN 978-1-4798-7731-7. 
  3. ^ "Ini 7 Julukan Presiden Indonesia, Dari Soekarno Sampai Jokowi : Okezone Edukasi". edukasi.okezone.com/. 28 November 2022. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 April 2023. 
  4. ^ "Speech by Indian President R K Narayanan in honor of Megawati Sukarnoputri". Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Mei 2009. Diakses tanggal 5 Mei 2009. 
  5. ^ "Obituary: Biju Patnaik Diarsipkan 2014-10-20 di Wayback Machine.". The Economist. 24 April 1997.
  6. ^ a b "Megawati Soekarnoputri, Mbak Pendiam itu Emas | Biografi Tokoh Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2007. Diakses tanggal 23 March 2007. 
  7. ^ a b East & Thomas 2003, hlm. 233
  8. ^ Eklöf, Stefan (2003). Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986–98). Denmark: NIAS Press. hlm. 93–96. ISBN 87-91114-50-0. 
  9. ^ a b c "Megawati Soekarnoputri, Pemimpin Berkepribadian Kuat | Biografi Tokoh Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2007. Diakses tanggal 23 March 2007. 
  10. ^ Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (edisi ke-4th). London: MacMillan. hlm. 517. ISBN 978-0-230-54685-1. 
  11. ^ Eklöf, Stefan (2003). Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986–98). Denmark: NIAS Press. hlm. 271. ISBN 87-91114-50-0. 
  12. ^ B., Edy (10 August 1996). "Kronologi Peristiwa 27 Juli 1996". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2007. Diakses tanggal 31 October 2006. 
  13. ^ Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (edisi ke-4th). London: MacMillan. hlm. 519. ISBN 978-0-230-54685-1. 
  14. ^ Eklöf, Stefan (2003). Power and Political Culture in Suharto's Indonesia: The Indonesian Democratic Party (PDI) and Decline of the New Order (1986–98). Denmark: NIAS Press. hlm. 280–281. ISBN 87-91114-50-0. 
  15. ^ "KOMPAS-11: PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)". Seasite.niu.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-02-04. Diakses tanggal 5 November 2011. 
  16. ^ Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. hlm. 255. ISBN 0-86840-405-5. 
  17. ^ a b Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. hlm. 270. ISBN 0-86840-405-5. 
  18. ^ Ricklefs, M.C. (2008) [1981]. A History of Modern Indonesia Since c.1300 (edisi ke-4th). London: MacMillan. hlm. 38. ISBN 978-0-230-54685-1. 
  19. ^ a b c d "Indonesia in Transition: The 1999 Presidential Elections" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 September 2012. Diakses tanggal 29 March 2007. 
  20. ^ a b "Fighting in the Malukus heightens tensions across Indonesia and within the Wahid cabinet". Wsws.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-27. Diakses tanggal 5 November 2011. 
  21. ^ "Megawati Beri Pengarahan Peserta Rakermas PDIP (Megawati Gives Guidance to Participants at the PDIP National Coordinating Meeting)". Tempo. 29 July 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-05-18. Diakses tanggal 5 August 2018. 
  22. ^ Firmansyah, Arif (11 February 2005). "Kisah Para Penantang Yang Terpental (The Story of the Ousted Challengers)". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2009. Diakses tanggal 2 November 2006. 
  23. ^ Litbang Kompas (2016). Parti Politik Indonesia 1999–2019: Konsentrasi dan Dekonsentrasi Kuasa (Indonesian Political Parties 1999–2019: Concentration and Deconcentration of Power). Jakarta: Kompas. hlm. 92. ISBN 978-602-412-005-4. 
  24. ^ "Dimyati Hartono Mendeklarasikan PITA". Liputan6.com. SCTV. 7 April 2002. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-17. Diakses tanggal 22 July 2018. 
  25. ^ Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. hlm. 327. ISBN 0-86840-405-5. 
  26. ^ Barton, Greg (2002). Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. Singapore: UNSW Press. hlm. 342. ISBN 0-86840-405-5. 
  27. ^ a b Monshipouri, Mahmood (1 January 2011). Muslims in Global Politics: Identities, Interests, and Human Rights. hlm. 206. ISBN 9780812202830. 
  28. ^ Mydans, Seth (10 August 2001). "With Politics and Market in Mind, Megawati Picks a Cabinet". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-17. Diakses tanggal 29 January 2009. 
  29. ^ a b Ziegenhain, Patrick (1 January 2008). The Indonesian Parliament and Democratization. hlm. 146. ISBN 9789812304858. 
  30. ^ Beittinger-Lee, Verena (2009). (Un) Civil Society and Political Change in Indonesia: A Contested Arena. hlm. 78. ISBN 9780415547413. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-24. Diakses tanggal 2022-01-20. 
  31. ^ Lindsey, Timothy (2008). Indonesia: Law and Society. hlm. 17–19. ISBN 9781862876606. 
  32. ^ a b Iswara N. Raditya (14 October 2019). "Amandemen UUD 1945: Sejarah & Isi Perubahan Ketiga Tahun 2001". Tirto.id. 
  33. ^ "Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 13 August 2015. 
  34. ^ a b Sukarnoputri, Megawati (April 2021). "Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004". Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara. 11 (1): 49–66. doi:10.33172/jpbh.v11i1.1211  . 
  35. ^ a b Dahuri, Rokhmin; Samah, Kristin (2019). The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (dipublikasikan tanggal 11 February 2019). 
  36. ^ a b "Presiden Megawati dan Pembentukan KPK". Museum Kepresidenan. 19 July 2022. Diakses tanggal 20 June 2024. 
  37. ^ Robinson, Richard; Rosser, Andrew (2 December 1998). "Contesting reform: Indonesia's new order and the IMF". World Development. 26 (8): 1593–1609. doi:10.1016/S0305-750X(98)00056-4. 
  38. ^ a b c d e Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama :12
  39. ^ Aswicahyono, Haryo; Christian, David. "Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016" (PDF). CSIS Economics Working Paper. Center for Strategic and International Studies. 2. 
  40. ^ Hidayat, Bagja (2004-08-16). "Presiden Kritik IMF". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-06-20. 
  41. ^ a b c Nailufar, Nibras Nada; Margianto, Heru (26 July 2019). "Perjalanan Politik Megawati, 3 Warisannya yang Dipuji dan Di-bully". Kompas. Diakses tanggal 21 June 2024. 
  42. ^ Ma'arif, Syamsul (2019). "PRIVATISASI BUMN DAN REORIENTASI PERAN NEGARA DI SEKTOR BISNIS PASCA ORDE BARU (Studi Komparasi Tiga Masa Pemerintahan)" (PDF). Jurnak Analisis Sosial Politik. 5 (1): 45–58. 
  43. ^ Sarwanto, Agus; Mar'iyah, Chusnul (2004). "Studi politik ekonomi terhadap pemerintahan Megawati Soekarnoputri : Studi kasus privatisasi PT. Indosat Tbk. (2002-2003)". Universitas Indonesia. 
  44. ^ Lee, Antony (2019-08-27). "Megawati, Tanaman, dan Pembangunan". kompas.id. Diakses tanggal 2024-06-21. 
  45. ^ Abuza, Zachary (25 September 2006). Political Islam and Violence in Indonesia. hlm. 110. ISBN 9781134161256. 
  46. ^ ""Indonesia's Megawati in presidential comeback bid"". Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 June 2011. Diakses tanggal 4 June 2011.  , Forbes, 11 September 2007.
  47. ^ Hutapea, Febriamy; Sihaloho, Markus Junianto (16 May 2009). "With Mega and Prabowo In, A Three-Horse Race Begins". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 May 2009. Diakses tanggal 16 May 2009. 
  48. ^ "Megawati cries foul in Indonesian election battle". Channel News Asia. 6 July 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-08-10. Diakses tanggal 27 February 2012. 
  49. ^ Pasandaran, Camelia (23 July 2009). "Final Election Results Confirm Victory For SBY-Boediono, But Protests Linger". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2011. Diakses tanggal 23 July 2009. 
  50. ^ "Jaringan Suara Indonesia (JSI)". halobet.net Lembaga Survei Indonesia. October 2011. Diakses tanggal 27 February 2012. [pranala nonaktif permanen]
  51. ^ "Indonesian Survey Institute (LSI)". Lembaga Survei Indonesia. 23 February 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-02-27. Diakses tanggal 27 February 2012. 
  52. ^ "Dihembuskan 'Angin Surga' Megawati Tak Mau Terlena". Suara Pembaruan. 24 February 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-13. Diakses tanggal 27 February 2012. 
  53. ^ "PERJUANGAN ADALAH PELAKSANAAN KATA KATA". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-07. Diakses tanggal 27 February 2012. 
  54. ^ "Megawati, SBY hint at reconciliation". Jakarta Post. 27 December 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-12-30. Diakses tanggal 27 December 2012. 
  55. ^ "Joko Widodo wins Indonesia presidential election". BBC News. 22 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-07-27. Diakses tanggal 6 December 2017. Jakarta Governor Joko Widodo has been declared the winner of Indonesia's hotly contested presidential election. 
  56. ^ Brummitt, Chris (21 January 2015). "Indonesia Police Chief Furor Hurts Widodo's Anti-Graft Image". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2022-04-17. 
  57. ^ Akuntono, Indra (20 September 2014). Wiwoho, Laksono Hari, ed. "Megawati Didukung karena Sanggup Persatukan PDI-P". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-23. Diakses tanggal 2022-04-17. 
  58. ^ "2 Jabatan Dewan Pengarah Megawati Pemberian Jokowi". detikcom. 2021-10-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-13. Diakses tanggal 2021-10-13. 
  59. ^ Erwanti, Marlinda Oktavia (2021-10-13). "Diketuai Megawati, Ini Daftar Dewan Pengarah BRIN". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-14. Diakses tanggal 2021-10-13. 
  60. ^ Hutajulu, Matius (2023-10-03). "Pertemuan Penuh Tawa Megawati dan Mahathir, Bahas Hujan hingga IKN". detiknews. 
  61. ^ Guerin, Bill (17 August 2002). "Indonesia's First Man". Asia Times Online. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2002. Diakses tanggal 23 June 2009. 
  62. ^ Kusumadewi, Anggi; Pratama, Aulia Bintang (12 April 2015). "Akhir Kerja 'Sunyi' Prananda Prabowo, Putra Mahkota Megawati". CNN Indonesia. CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-17. Diakses tanggal 13 December 2020. 
  63. ^ Mappapa, Pasti Liberti (24 January 2017). "Tiga Laki-laki Megawati". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-28. Diakses tanggal 13 December 2020. 
  64. ^ a b c d e f g h i "Award – President of Indonesia Collection Website". Indonesian Presidential Library Materials. National Library of Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 18 July 2021. 
  65. ^ Febriyan (2023-06-21). "Megawati Terima Brevet Hidro-Oseanografi dari TNI AL". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-10-30. 
  66. ^ "Bentuk Ucapan Terima Kasih, Megawati Terima Penghargaan Medali Yobel dari Presiden Kazakstan". suara.com. 2022-08-13. Diakses tanggal 2023-05-21. 
  67. ^ "Indonesian President Megawati Visits DPRK; Meets Kim Jong Il for 1st Time in 37 Years". web.archive.org. 2012-03-02. Diakses tanggal 2023-07-04. 
  68. ^ Wardoyo. "Megawati Soekarnoputri Jadi Orang Indonesia Pertama yang Terima Bintang Penghargaan dari Pemerintah Rusia - Portal Majalengka". portalmajalengka.pikiran-rakyat.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-02-25. Diakses tanggal 2022-06-15. 

Pranala luar

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Megawati Sukarnoputri.
 
Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Megawati.
Jabatan politik
Didahului oleh:
Abdurrahman Wahid 		Presiden Indonesia
2001–2004 		Diteruskan oleh:
Susilo Bambang Yudhoyono
Jabatan lowong
Terakhir dijabat oleh
Bacharuddin Jusuf Habibie 		Wakil Presiden Indonesia
1999–2001 		Diteruskan oleh:
Hamzah Haz
Jabatan partai politik
Didahului oleh:
tidak ada, jabatan baru 		Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan
1999–sekarang 		Petahana
Didahului oleh:
Soerjadi 		Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
1993–1996 		Diteruskan oleh:
Soerjadi
Jabatan diplomatik
Didahului oleh:
Hun Sen 		Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
2003 		Diteruskan oleh:
Khamtai Siphandon
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Megawati_Soekarnoputri&oldid=26546350"