Partai Keadilan dan Persatuan

partai politik di Indonesia

Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), sebelumnya bernama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI),[1] adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai ini dideklarasikan di Jakarta tanggal 15 Januari 1999. PKP pertama kali ikut serta dalam Pemilu 1999. PKP bermula dengan dibentuknya Gerakan Keadilan, dan Persatuan Bangsa (GKPB) pada tahun 1998 yang dikoordinasikan oleh Siswono Yudhohusodo, Sarwono Kusumaatmadja, David Napitupulu dan Tatto S. Pradjamanggala.

Partai Keadilan dan Persatuan
Ketua umumYussuf Solichien
Sekretaris JenderalVerry Surya Hendrawan
Dibentuk15 Januari 1999; 25 tahun lalu (1999-01-15)
(sebagai PKP);
2 September 2002; 22 tahun lalu (2002-09-02)
(sebagai PKPI);
2 September 2021
(kembali sebagai PKP)
Kantor pusatDKI Jakarta
IdeologiPancasila
Kursi di DPR
0 / 575
Kursi di DPRD I
4 / 2.232
Situs web
www.pkpi.info

Ketua Umum PKP saat ini dijabat oleh Yussuf Solichien sejak 26 Mei 2021 menggantikan Diaz Hendropriyono yang mengundurkan diri.[2] Yussuf terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Sejarah

 
Logo PKP pada Pemilu 1999

Partai ini didirikan dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan pada bulan Desember 1998 sebagai partai pecahan Golkar. Menurut para pemimpin PKP, terutama Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, pemimpin PKP, Golkar kurang kooperatif dengan gerakan reformasi yang saat itu aktif. PKP juga berpendapat bahwa sikap Golkar terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta mengancam kesatuan Indonesia.[3]

Pencapaian dalam pemilu legislatif

Pada pemilihan umum legislatif 1999, partai ini memenangkan 1.01% suara. Ini tidak cukup untuk memenuhi syarat untuk maju dalam pemilu berikutnya, sehingga anggota partai membentuk partai baru dengan nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Pimpinan partai tetap di tangan Edi Sudradjat. Pada pemilihan umum legislatif 2004, partai ini memenangkan 1.3% suara dan 1 dari 550 kursi.[4] Pada pemilihan umum legislatif 2009, partai ini mendapatkan 0.9 persen suara, kurang dari ambang batas pemilihan 2.5 persen, yang berarti bahwa partai ini kehilangan seluruh kursinya di Dewan Perwakilan Rakyat.[5][6]

Partai ini menentang International Monetary Fund dan privatisasi. Dukungan utama terhadap PKPI berasal dari Sumatra Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah.[7]

Pemilu Total kursi Total pemilihan Persentase Hasil Urutan
1999
4 / 462
1.065.686 1,01% Partai baru 8/48
2004
1 / 550
1.424.240 1,26%  3 kursi 12/24
2009
0 / 560
934.892 0,90%  1 kursi 16/36
2014
0 / 560
1.143.094 0,91%   0 kursi 12/12
2019
0 / 575
312.775 0,22%   0 kursi 16/16

Kepengurusan

Pada 27 Agustus 2016, dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI di Hotel Millenium, Jakarta, Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum PKPI. KLB ini dihadiri oleh 33 DPD dan 498 Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) se-Indonesia.[8]

Daftar Ketua Umum

No. Foto Ketua Umum Awal menjabat Akhir menjabat Prd. Ref.
1
  Edi Sudradjat
( 1938 - 2006 )
15 Januari 1999
2 Juni 2005
1
[9]
2 Juni 2005
1 Desember 2006
2
[10]
_
Haris Sudarno
( 1941 - )
(Pelaksana Tugas)
15 Januari 2007
14 Januari 2008
2
  Meutia Hatta
( 1947 - )
14 Januari 2008
13 April 2010
[11]
3
  Sutiyoso
( 1944 - )
13 April 2010
15 Juni 2015
3
[12][13]
_
  Isran Noor
( 1957 - )
(Pelaksana Tugas)
23 Juni 2015
27 Agustus 2016
[14]
4
  AM Hendropriyono
( 1945 - )
27 Agustus 2016
13 April 2018
4
5
  Diaz Hendropriyono
(1978–)
19 Mei 2018
10 Mei 2021
[15]
_
Sunan Kalijaga
(Pelaksana Tugas)
10 Mei 2021
26 Mei 2021
6
  Yussuf Solichien
(1950–)
26 Mei 2021
Petahana
5
[2]

Tokoh

Pejabat Pemerintah

No. Foto Nama Jabatan Mulai menjabat Akhir menjabat
Pemerintah Pusat
1   Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno Wakil Presiden Republik Indonesia 11 Maret 1993 11 Maret 1998
Pemerintah Daerah
2   Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr.(H.C.) H. Sutiyoso Gubernur DKI Jakarta 6 Oktober 1997 7 Oktober 2007

Menteri di Kabinet

No. Foto Nama Jabatan Kabinet Awal menjabat Akhir menjabat
1   Jenderal TNI (Purn.) Edi Sudradjat Menteri Pertahanan dan Keamanan Kabinet Pembangunan VI 17 Maret 1993 14 Maret 1998
2   Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Drs. H. Abdullah Mahmud Hendropriyono, S.E., S.H., M.B.A., M.H. Menteri Transmigrasi dan Perambah Hutan Kabinet Pembangunan VII 14 Maret 1998 21 Mei 1998
Kabinet Reformasi Pembangunan 21 Mei 1998 20 Oktober 1999
3   Prof. Dr. Meutia Farida Hatta Swasono Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 20 Oktober 2009

Tokoh lainnya

Lihat pula

Referensi

  1. ^ Indonesia, C. N. N. "PKPI Kembali Jadi PKP, Pucuk Pimpinan Dijabat Eks Denjaka". nasional. Diakses tanggal 2021-10-20. 
  2. ^ a b Yusuf Solihin Ditetapkan jadi Ketum PKPI Gantikan Diaz Hendropriyono Jawa Pos
  3. ^ Who's who in Indonesia's political arena (1999). p.277
  4. ^ Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009 Kompas ISBN 979-709-121-X. h193
  5. ^ Indonesian General Election Commission website[pranala nonaktif permanen] Official Election Results
  6. ^ The Jakarta Post 10 May 2009 Democratic Party controls 26% of parliamentary seats
  7. ^ Majalah Tempo No. 0931/March 31-April 06, 2009, h.31
  8. ^ Mihardi (28 Agustus 2016). "KLB PKPI, Kukuhkan Hendropriyono Sebagai Ketua Umum". SindoNews.com. Diakses tanggal 31 Agustus 2016. 
  9. ^ "Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)". Diakses pada 8 Oktober 2011.
  10. ^ "Jenderal Edi Sudrajat Kembali Pimpin PKPI", 2 Juni 2005.
  11. ^ DIV (15 Januari 2008). "Meutia Hatta: Saya Tak Mau Gegabah". Kompas.com. Diakses tanggal 26 Januari 2018. 
  12. ^ "Pengurus PKPI 2010-2015". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-10-28. Diakses tanggal 2011-10-08. 
  13. ^ "Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia". Kompas. 13 April 2010. Diakses tanggal 8 Oktober 2011. 
  14. ^ "Sutiyoso Mundur, Isran Noor Resmi Jadi Plt Ketum DPN PKPI". Harian Terbit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2015-06-23. 
  15. ^ "Diaz Hendropriyono Resmi Jadi Ketua Umum PKPI". Okezone.com. 31 Mei 2018. Diakses tanggal 27 Juni 2018. 

Pranala luar