Kalimantan Utara
0°57′N 116°26′E / 0.950°N 116.433°E
Kalimantan Utara | |
---|---|
Motto: Benuanta (Bulungan) Daerah kita yang harus dibangun bersama | |
Negara | Indonesia |
Dasar hukum pendirian | UU No. 20 Tahun 2012[1] |
Hari jadi | 22 April 2013[2] 25 Oktober 2012 (berlaku sejak 2021)[3] |
Ibu kota | Tanjung Selor |
Kota besar lainnya | Kota Tarakan |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Gubernur | Zainal Arifin Paliwang |
• Wakil Gubernur | Yansen Tipa Padan |
• Sekretaris Daerah | Suriansyah |
• Ketua DPRD | Albertus Stefanus Marianus |
Luas | |
• Total | 75.467,70 km2 (29,138,24 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 734.713 |
• Kepadatan | 9,7/km2 (25/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | |
• Bahasa | Bahasa Indonesia (resmi), Dayak (dominan), Tidung, Bulungan, Toraja, Jawa, Batak, Bugis, Minahasa |
• IPM | 72,88 (2023) tinggi[5] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode pos | 77xxx |
Kode area telepon | Daftar
|
Kode ISO 3166 | ID-KU |
Pelat kendaraan | KU |
Kode Kemendagri | 65 |
Kode BPS | 65 |
APBD | Rp 2.146.310.000.000,- (2022[6]) |
DAU | Rp 1.079.281.761.000,- (2022)[7] |
Lagu daerah | Leten Jenai, Kucing Hitam, Bebilin, Jugit Demaring |
Rumah adat | Baloy |
Senjata tradisional | Mandau |
Flora resmi | Anggrek hitam |
Fauna resmi | Rangkong badak |
Situs web | kaltaraprov |
Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di Tanjung Selor, bersama dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan.[8] Pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk kalimantan Utara sebanyak 734.713 orang.[4]
Sebelum pemekaran provinsi Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya, Kalimantan Utara menjadi provinsi termuda di Indonesia, yang disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.[9]
Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah masing-masing, termasuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Irianto Lambrie. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.[10]
Sejarah
Sejarah Sebelum Pembentukan
Dalam sejarahnya negeri-negeri di bagian utara pulau Kalimantan, yang meliputi Sarawak, Sabah, Brunei.[11] Sejak masa Hindu hingga masa sebelum terbentuknya Kesultanan Bulungan, daerah yang sekarang menjadi wilayah provinsi Kalimantan Utara hingga daerah Kinabatangan di Sabah bagian Timur merupakan wilayah mandala negara Berau yang dinamakan Nagri Marancang.[12] Namun belakangan sebagian utara Nagri Marancang (alias Sabah bagian Timur) terlepas dari Berau karena diklaim sebagai wilayah mandala Brunei, kemudian oleh Brunei dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu dan Suku Suluk mulai bermukim di sebagian wilayah tersebut.[13] Kemudian Inggris menguasai sebelah utara Nagri Marancang dan Belanda menguasai sebelah selatan Nagri Marancang (sekarang provinsi Kaltara).[14][15]
Wilayah yang menjadi provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan menjadi daerah perluasan pengaruh Kesultanan Sulu.[16] Namun Kerajaan Berau (yang merupakan induk dari Kesultanan Bulungan) menurut Hikayat Banjar termasuk salah satu vazal atau negara bagian di dalam mandala negara Kesultanan Banjar sejak zaman dahulu kala, ketika Kesultanan Banjar masih bernama Kerajaan Negara Dipa (masa Hindu).[17] Sampai tahun 1850, negeri Bulungan masih diklaim sebagai negeri bawahan dalam mandala negara Kesultanan Sulu.[18] Namun dalam tahun 1853, negeri Bulungan sudah dimasukkan dalam wilayah Hindia Belanda atau kembali menjadi bagian dari Berau.[19] Walaupun belakangan negeri Bulungan di bawah kekuasaan Pangeran dari Brunei, tetapi negeri tersebut masih tetap termasuk dalam mandala negara Berau.
Berdasarkan perjanjian antara negara Kesultanan Banjar dengan VOC Belanda yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 1787 dan 4 Mei 1826, maka secara hukum negara Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC Belanda dan beberapa daerah bagian dan negara bagian yang diklaim sebagai bekas vazal Banjar diserahkan sebagai properti VOC Belanda termasuk Berau dan daerah taklukannya, maka Kompeni Belanda membuat batas-batas wilayahnya yang diperolehnya dari Banjar berdasarkan perjanjian tersebut yaitu wilayah paling barat adalah negara bagian Sintang, daerah bagian Lawai dan Daerah Aliran Sungai Jelai (salah satu wilayah Kepageranan Kotawaringin di dalam negara kesultanan Banjar) sedangkan wilayah paling timur adalah negara bagian Berau.[20] Negara bagian Berau meliputi negeri kesultanan Gunung Tabur, negeri kesultanan Tanjung/Sambaliung, negeri kesultanan Bulungan & distrik Tidung yang dihapuskan tahun 1916.[21] Berdasarkan peta Hindia Belanda tahun 1878 saat itu menunjukkan posisi perbatasan jauh lebih ke utara dari perbatasan Kaltara-Sabah hari ini, karena mencakupi semua perkampungan suku Tidung yang ada di wilayah Tawau.[22]
Sejarah Pembentukan Kaltara
Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an.[23][24] Setelah melalui proses panjang, pembentukan provinsi Kalimantan Utara akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012.[25][26]
Geografis
Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah ± 75.467.70 km², terletak di posisi antara 114º 35’ 22"–118º 03' 00" Bujur Timur dan antara 1º 21’ 36"–4º 24’ 55" Lintang Utara. Selain itu sesuai dengan batas kewenangan provinsi, Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas lautan seluas 11.579 km² (13% dari luas wilayah total).[27]
Utara | Negeri Sabah, Malaysia |
Timur | Laut Sulawesi |
Selatan | Kalimantan Timur |
Barat | Negeri Sarawak, Malaysia |
Pemerintahan
Gubernur
Pada awal berdirinya provinsi Kalimantan Utara, posisi gubernur dijabat oleh Irianto Lambrie, yang bertugas sebagai penjabat gubernur. Irianto dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, pada 22 April 2013.[28] Irianto sebelumnya menjabat sebagai sekretaris daerah Kalimantan Timur, yang kemudian dipilih oleh pemerintah pusat untuk menduduki kursi ekskutif secara sementara di Kalimantan Utara. Pemilihan umum pertama untuk memilih gubernur Kalimantan Utara dilaksanakan pada 2015.[29] Kemudian, Irianto menang pada pemilu 2015, bersama wakil gubernur, Udin Hianggio.
Selanjutnya, pemilihan gubernur Kalimantan Utara diadakan kembali pada tahun 2020. Dalam pemilu ini, pasangan calon gubernur Zainal Arifin Paliwang dan calon wakil gubernur Yansen Tipa Padan menang. Selanjutnya mereka dilantik oleh presiden Indonesia, Joko Widodo, menjadi gubenur dan wakil gubernur Kaliman Utara pada 15 Februari 2021 di Istana Negara Jakarta, untuk masa tugas 2021-2024.[30]
No. | Gubernur | Potret | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Periode | Wakil Gubernur | Potret | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Zainal Arifin Paliwang | 15 Februari 2021 | Petahana | 2 (2020) |
Yansen Tipa Padan |
Pegawai Negeri Sipil
Pada saat dibentuk, wilayah Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:
Kabupaten/Kota | Ibu kota | PNS 2018[8] |
---|---|---|
Kabupaten Nunukan | Nunukan | 3.836 |
Kabupaten Malinau | Malinau | 3.365 |
Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor | 7.028 |
Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | 1.403 |
Kota Tarakan | — | 3.223 |
Total | – | 18.885 |
Daftar terakhir didasarkan pada data wilayah di Kemendagri.[31]
Dewan Perwakilan
DPRD Kaltara beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kaltara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 4 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Sutoyo, di Ruang Rapat DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Komposisi anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu masing-masing 5 kursi.[32][33][34]
Pembagian Administratif
No. | Kabupaten/kota | Ibu kota | Bupati/wali kota | Luas wilayah (km²) | Jumlah penduduk (2020)[35] | Kecamatan | Kelurahan/desa | Lambang | Peta lokasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor | Syarwani | 13.925,72 | 151.800 | 10 | 7/74 | ||
2 | Kabupaten Malinau | Malinau | Wempi Wellem Mawa | 42.620,70 | 82.500 | 15 | -/109 | ||
3 | Kabupaten Nunukan | Nunukan | Asmin Laura | 13.841,90 | 199.090 | 21 | 8/232 | ||
4 | Kabupaten Tana Tidung | Tideng Pale | Ibrahim Ali | 4.828,58 | 25.600 | 5 | -/32 | ||
5 | Kota Tarakan | - | Bustan (Pj.) | 250,80 | 242.800 | 4 | 20/- |
Kecamatan, Desa dan Kelurahan
Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 kabupaten, 1 kota, 53 kecamatan, 35 kelurahan dan 447 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 625.796 jiwa dengan total luas wilayah 75.467,70 km².[36][37]
No. | Kode Kemendagri |
Kabupaten/Kota | Ibukota | Luas Wilayah (km2) |
Penduduk (jiwa) |
2017 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kecamatan | Kelurahan | Desa | |||||||
1 | 65.01 | Kab. Bulungan | Tanjung Selor | 13.925,72 | 129.383 | 10 | 7 | 74 | |
2 | 65.02 | Kab. Malinau | Malinau Kota | 42.620,70 | 76.836 | 15 | - | 109 | |
3 | 65.03 | Kab. Nunukan | Nunukan | 13.841,90 | 174.136 | 19 | 8 | 232 | |
4 | 65.04 | Kab. Tana Tidung | Tideng Pele | 4.828,58 | 23.639 | 5 | - | 32 | |
5 | 65.71 | Kota Tarakan | - | 250,80 | 221.802 | 4 | 20 | - | |
TOTAL | 75.467,70 | 625.796 | 53 | 35 | 447 |
Kesehatan
Rumah sakit
No. | Kode RS | Nama Rumah Sakit | Jenis RS | Kelas RS | Pemilik | Total Ranjang |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6501013 | RS Pratama Long Ampung | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 19 |
2 | 6503002 | RS Umum Daerah Akhmad Berahim | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 13 |
3 | 6571044 | RS Umum Kota Tarakan | RSU | C | Pemkot | 73 |
4 | 6473043 | RS Umum Pertamedika Tarakan | RSU | D | Perusahaan | 36 |
5 | 6406012 | RS Umum Daerah Kabupaten Malinau | RSU | C | Pemkab | 163 |
6 | 6473042 | RS AL Ilyas Tarakan | RSU | D | TNI AL | 39 |
7 | 6473016 | RS Umum Daerah Tarakan | RSU | B | Pemprop | 335 |
8 | 6408025 | RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan | RSU | C | Pemkab | 117 |
9 | 6408014 | RS Pratama Langap | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 10 |
10 | 6404021 | RS Umum Daerah Tanjung Selor | RSU | C | Pemkab | 135 |
11 | 6504027 | RS Pratama Sebatik | RSU | D PRATAMA | Pemkab | 30 |
Penduduk
Penduduk Kalimantan Utara sangat heterogen dan terbagi menjadi berbagai macam suku bangsa seperti Penduduk asli Kalimantan yaitu suku Dayak (Lun Bawang / Lun Dayeh, Kenyah, Murut, dan lainnya), Tidung, Melayu (Melayu Bulungan dan Melayu lainnya), Kutai, dan Banjar, lalu kelompok pendatang terbesar seperti suku Bugis, Jawa, Bajau, Mandar, Minahasa, Buton, Gorontalo, Madura, Makassar, Toraja, Tionghoa, Bawean, Bali, Suluk/Tausug, dll juga banyak mendiami Kalimantan Utara.[38]
Agama
Berdasarkan agama di Kalimantan Utara menurut Kementerian Dalam Negeri (2021), 507.780 adalah Muslim, 137.540 adalah Protestan, 42.260 adalah Katolik, 4.165 adalah Buddha, 344 adalah Hindu, 151 adalah Konghucu dan 11 adalah agama tradisional.[39]
Pendidikan
Pendidikan bagi anak di Kalimantan Utara masih memerlukan perbaikan ke arah yang lebih baik dan itu berpengaruh bagi kelangsungan hidup warga perbatasan. Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di daerah perbatasan bekerja di perkebunan sawit dan jauh dari pemukiman warga, walhasil anak-anak tak dapat sekolah.[40] Selain dari ketiadaan pilihan lainnya, hal lain adalah warga yang bekerja di kebun sawit di Malaysia putus sekolah dan tak berkeahlian.[40]
Menurut Sistem Informasi Data Statistik Sektoral Kalimantan Utara, 1.140 ruang kelas SD hingga SMA mengalami rusak sedang hingga berat.[41] Per 2019, sebanyak 30 sekolah dasar dan menengah telah diperbaiki dan 12 di antaranya dekat perbatasan Indonesia-Malaysia yang tersebar di Kabupaten Malinau dan Nunukan dengan anggaran mencapai Rp 34 miliar.[41] Namun begitu, ada upaya pemberdayaan pendidikan oleh masyarakat di sini: seperti yang dicontohkan dari Kabupaten Malinau. Daerah ini memiliki program "jam belajar masyarakat" (atau jambelmas) yang berasal dari Gerakan Wajib Belajar 16 Tahun dengan perpustakaan desa dan rumah baca masyarakat. Menurut Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud, per 2018, kabupaten ini memiliki 99 SD dan 29 SMP.[42]
Referensi
- ^ "Disetujui Bersama Raperda Hari Jadi dan Lambang Daerah Kaltara Tuntas". diskominfo.kaltaraprov.go.id. 30 Maret 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-10-16. Diakses tanggal 16 Oktober 2021.
- ^ "PERDA Prov. Kalimantan Utara No. 2 Tahun 2021 tentang Hari Jadi Provinsi Kalimantan Utara [JDIH BPK RI]". Database Peraturan [JDIH BPK RI]. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-12. Diakses tanggal 2022-11-12.
- ^ Mufid, Fathu Rizqil (15 September 2021). Eddy Nugroho, ed. "Teregister, Hari Jadi dan Lambang Kaltara Resmi Berubah". Koran Kaltara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-11-19. Diakses tanggal 20 November 2022.
- ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 7 Desember 2023.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023". www.bps.go.id. hlm. 8. Diakses tanggal 7 Desember 2023.
- ^ "APBD" (virtual). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-26. Diakses tanggal 26 Juli 2022.
- ^ "DBH, DAU, DID, Otsus TA 2022" (pdf). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. hlm. 8. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2022-07-27. Diakses tanggal 26 Juli 2022.
- ^ a b "Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2022". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. hlm. 12, 102. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-08. Diakses tanggal 8 Maret 2022.
- ^ Presiden Teken UU Provinsi Kalimantan Utara. www.vivanews.co.id. Diakses pada 13 Desember 2012
- ^ 1 Provinsi dan 10 Kabupaten Baru Diresmikan. www.tempo.co. Diakses pada 25 November 2013
- ^ "Borneo in the 15th and 16th centuries". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2011-06-27.
- ^ "TINJAUAN HISTORIS TENTANG KERAJAAN BERAU (KURAN)". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-13. Diakses tanggal 2012-10-30.
- ^ "Borneo, ca 1.750". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-02.
- ^ "Kalimantan, 1800-1857". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2012-11-04.
- ^ "Sewa Sabah, Malaysia Hanya Bayar Sulu Rp16,6 Juta". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-05-26. Diakses tanggal 2013-02-21.
- ^ "Kesultanan Bulungan dan Tidung". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-08-01. Diakses tanggal 2012-11-10.
- ^ (Melayu) Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar diterjemahkan oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990.
- ^ "Borneo in 1850". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2012-11-04.
- ^ "(Belanda) Verhandelingen en Berigten Betrekkelijk het Zeewegen, Zeevaartkunde, de Hydrographie, de Koloniën, Volume 13, 1853". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2011-06-27.
- ^ (Inggris) Royal Geographical Society (Great Britain) (1856). "A Gazetteer of the world: or, Dictionary of geographical knowledge, compiled from the most recent authorities, and forming a complete body of modern geography -- physical, political, statistical, historical, and ethnographical". 5. A. Fullarton. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2012-12-09.
- ^ (Inggris) (1848)"The Journal of the Indian archipelago and eastern Asia". 2: 438. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-02-08. Diakses tanggal 2012-10-30.
- ^ "Administrative sub-divisions in Dutch Borneo, ca 1879". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-24. Diakses tanggal 2011-06-27.
- ^ "Provinsi Kalimantan Utara Perlu Dibentuk". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-25. Diakses tanggal 2011-10-11.
- ^ "Segera Lahir Provinsi Kalimantan Utara". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-10-31. Diakses tanggal 2012-04-21.
- ^ DPR Sahkan Kalimantan Utara sebagai Provinsi Baru[pranala nonaktif permanen]
- ^ "DPR Sahkan Provinsi Kalimantan Utara Sebagai Provinsi ke 34 Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-01. Diakses tanggal 2012-10-27.
- ^ "Geografis | Kalimantan Utara". kaltaraprov.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-27. Diakses tanggal 2021-10-22.
- ^ "Mendagri Lantik Pj Gubernur Kaltara Hari Ini". Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 22 April 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-26. Diakses tanggal 30 April 2022.
- ^ Hakim., Abdul Djalil, ed. (9 Desember 2015). "Warga Kalimantan Utara Pertama Kali Memilih Gubernurnya". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-09-11. Diakses tanggal 30 April 2022.
- ^ Rizky, Fahreza (15 Februari 2021). "Jokowi Resmi Lantik Gubernur-Wagub Kalimantan Utara". nasional.sindonews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-07-24. Diakses tanggal 24 Juli 2023.
- ^ Data Wilayah - Buku XXIV Provinsi Kalimantan Utara - Kemendagri 2015.
- ^ "Gubernur Ajak Anggota DPRD Lebih Harmonis dan Bersinergi". Humas Pemprov Kaltara. 05-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019. [pranala nonaktif permanen]
- ^ "Anggota DPRD Kaltara Resmi Dilantik, Gubernur Harapkan Kerja Sama Ditingkatkan". niaga.asia. 04-09-2019. Diakses tanggal 17-09-2019.
- ^ Yusuf P. (04-09-2019). "Pengucapan Sumpa/Janji Anggota DPRD Provinsi Kaltara masa bakti 2019-2024". MITRAPOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-12-10. Diakses tanggal 17-09-2019.
- ^ "Sensus Penduduk 2020", www.kaltara.bps.go.id diakses tanggal 16 April 2021
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ Irianto Yakin Kalimantan Utara Bisa Cepat Berkembang - ANTARANEWS Kaltim. Diakses 28 Januari 2014.
- ^ "Persentase Penduduk Menurut Agama Yang Dianut 2019-2021". www.kaltara.bp.go.id. BPS Provinsi Kalimantan Utara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-08. Diakses tanggal 20 Juli 2023.
- ^ a b Sucipto (5 Oktober 2020). "Tapal Batas dan Jantung Borneo di Kaltara". Kompas. Hlm.11
- ^ a b Sucipto (1 Juli 2020). Siwi Yunita, ed. "Puluhan Bangunan Sekolah di Perbatasan Kaltara-Malaysia Dipugar". Kompas.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-11-02. Diakses tanggal 27 November 2020.
- ^ Harususilo, Yohanes Enggar (2 Mei 2019). Harususilo, Yohanes Enggar, Yohanes Enggar, ed. "Belajar Pemberdayaan Pendidikan oleh Masyarakat dari Malinau Kaltara". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-12-06. Diakses tanggal 27 November 2020.