Otoritas Nasional Palestina
Palestina (bahasa Arab: السلطة الوطنية الفلسطينية As-Sulthah aw-Wathaniyyah al-Filastiniyyah bahasa Ibrani: הרשות הפלסטינית Harashut Hafalastinit) adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memerintah sebagian dari Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Organisasi ini dibentuk pada 1994 setelah penandatangan Persetujuan Oslo antara PLO dengan Israel.
Palestina السلطة الوطنية الفلسطينية As-Sulta Aw-Wataniyya Al-Filastīniyya | |
|---|---|
Lambang
| |
 | |
| Ibu kota | Pusat pemerintahan: Ramallah (Tepi Barat), Gaza (Jalur Gaza); Yerusalem adalah ibukota Palestina[1] |
| Kota terbesar | Gaza, Hebron, Nablus, Jenin, Jerusalem |
| Bahasa resmi | Arab |
| Pemerintahan | Semipresidensial; Demokrasi parlementer |
• Presiden | Mahmoud Abbas |
| Jamal Khudri | |
| Pendirian | |
• Didirikan | 4 Mei 1994 |
| Populasi | |
- Perkiraan 2009 | 2,235,000 |
- Total | $12.95 billion (-) (-) |
| $2,900 (-) | |
| IPM (2007) | Kenaikan 0,737 Error: Invalid HDI value |
| Mata uang | Dinar Yordaniaa Pound Mesirb Sheqel baru Israelc ( JOD, EGP, ILS) |
| Zona waktu | (UTC+2) |
- Musim panas (DST) | UTC+3 ( ) |
| Kode telepon | +970* |
| Kode ISO 3166 | PS |
| Ranah Internet | .ps |
*Masa jabatan Abbas berakhir pada 9 Januari 2009, menciptakan suatu krisis konstitusional. Abbas secara sepihak memperpanjang masa jabatannya selama satu tahun, sementara Duwaik, sebagai Ketua Dewan Legislatif Palestina, juga mengambil alih jabatan tersebut. ** Haniya diberhentikan oleh Presiden Abbas dan digantikan oleh Fayad. Akan tetapi, bersama dengan Dewan Legislatif Palestina, Haniya tidak mengakui keabsahan pemberhentiannya. Sejak 14 Juni 2007 Haniya memiliki otoritas secara de facto di Jalur Gaza, sementara pemerintahan Fayad memiliki otoritas di Tepi Barat.
* +972 juga dipergunakan. | |
Palestina saat ini dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah dan Perdana Menteri Salam Fayyad dari faksi Fatah. Belum ada stabilitas politik karena Hamas menolak mengakui keberadaan Israel sementara Fatah siap menengahi konflik antara Israel dan Palestina
- ^ Undang-Undang Dasar Palestina, disetujui oleh PLC pada bulan Mei 2002, menyatakan secara jelas bahwa "Yerusalem adalah Ibukota Palestina" (sumber: [1]). Ramallah adalah ibukota pemerintahan dan lokasi institusi pemerintahan dan kantor perwakilan luar negeri Afrika Selatan, Australia, Belanda, Brasil, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Malta, dan Swiss. Status final Yerusalem menunggu negosiasi lebih lanjut antara Israel dan Otoritas Palestina (lihat "Negotiating Jerusalem", Universitas Maryland). Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara tidak mengakui klaim Israel atas keseluruhan Yerusalem (lihat Kellerman 1993, hlm. 140) dan meletakkan kedutaan besar mereka untuk Israel di kota lain (lihat CIA Factbook).