Daftar Bupati Bekasi

artikel daftar Wikimedia

Inilah daftar bupati Bekasi yang menjabat sepanjang masa, sejak tahun 1949.

Bupati Bekasi
Lambang Kabupaten Bekasi
KediamanKantor Bupati Bekasi Cikarang Pusat
Masa jabatan5 tahun
Dibentuk1949
Pejabat pertamaR. Suhandan Umar
Situs webbekasikab.go.id

Bupati dan wakil bupati Bekasi

Bupati Bekasi

No Foto Nama Masa Jabatan Keterangan
1 - R. Suhandan Umar 1949 - 1951 - Bupati Jatinegara ( 1949 - 1950)

- Bupati Bekasi (1950 - 1951)

2 - K.H. Noer Ali 1951 - 1951 menjabat 3 bulan.
Pada masa pemerintahan K. H. Noer Ali, Stasiun kereta api di Desa Margajaya dan juga Stasiun Tambun ini dibangun.
3 - R. Sampoerno Kolopaking 1951 - 1958
4 - M.Nausan 1958 - 1960 Kepala Daerah Swatantra II Bekasi
- R.Son Prawira Adiningrat Bupati
5 - Juraini 1960 - 1962 Pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II
6 - Maun Al Ismaun 1962 - 1967 - Kepala Daerah Tingkat II

- Bupati

7   MS.
Soebandi
1967 - 1972 Bupati.
RSUD dan Taman Mini Indonesia Indah dengan luas 1,5 km2, yang saat itu termasuk Ketjamatan Pondok Gede, Kawedanaan Bekasi, Daerah Swatantra Tingkat II Bekasi, Karesidenan Krawang, Propinsi Djawa Barat (sekarang Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta) serta jalan tol pertama di Indonesia, Jalan Tol Jagorawi, serta jalan lingkar luar Bekasi dan jalan akses dari Stasiun Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan menuju Taman Mini Indonesia Indah, Pondok Gede, Jakarta Timur, ini dibangun pada masa pemerintahan MS. Soebandi. MS. Soebandi juga merencanakan pembangunan Jalan tol Jakarta-Cikampek, Kota satelit Cibubur, jalan lingkar luar yang melalui Bekasi dan BKT.
8 - Juraini 1972 - 1974 Pejabat sementara bupati Kab. Daerah Tingkat II Bekasi
9   H.
Abdul Fatah bin Khattab
1974 - 1984 Saat masa pemerintahannya, banyak pembangunan, seperti kawasan pemerintahan Kabupaten DATI II Bekasi serta stadion sepak bola di Jalan Ahmad Yani, sungai kanal Cikarang Bekasi Laut (CBL), jaringan SUTT dari Kosambi ke Cibatu dan renovasi pada Stasiun Bekasi, Stasiun Tambun dan Stasiun Cikarang.
PJKA menutup dan membongkar jalur Batukali-Pondok Gede pada ruas Jatimekar/Jabung (NIS) ke Jabungtambangpasir pada tahun 70an pertengahan (tepatnya tahun 1975/76an) dan Jabunglor ke Jatimekar/Jabung (NIS) pada tahun 70an akhir (tepatnya tahun 1978/79an)-80an awal (saat Bekasi terbentuk sebagai kota administratip (kotip)). Sedangkan jalur kereta ke Pondok Gede ditutup dan dibongkar sekitar tahun 60an akhir-70an awal dan jalur kereta ke Pinang Ranti telah dibongkar lebih awal, tepatnya masa penjajahan Jepang, karena di Pinang Ranti bekas stasiun kereta api berubah menjadi terminal bus serta sudah macet pada dekade 90an akhir, karena prasarana yang sudah tua dan kalah bersaing dengan moda transportasi umum lainnya seperti bus dan mobil pribadi.
Saat masa pemerintahan, daerah Kabupaten Bekasi (saat itu Daerah Tingkat II Bekasi) ini mengalami kehilangan dua setengah kecamatan yakni Kecamatan Cakung, Kecamatan Cilincing, sebagian Kecamatan Bekasi (sekarang Kecamatan Bekasi Selatan) dan sebagian Kecamatan Bekasi Luar Kota (sekarang Kecamatan Pondok Gede) berikut 56 desa untuk dimasukkan ke dalam wilayah pembinaan DKI Jakarta, serta penerimaan 11 desa dari wilayah DATI II Bogor (sekarang Kabupaten Bogor), tepatnya dari wilayah Kecamatan Cibinong (Raya) (sekarang Kecamatan Cibinong) dan Kecamatan Jonggol. Sebagian besar wilayah DATI II Bekasi berpisah menjadi wilayah Kota Administratif Bekasi.
Lapangan terbang di Jatisari diperluas pada masa pemerintahan H. Abdul Fatah. Jalan Lingkar Jabung, kawasan wisata TMII, Monumen Pancasila Sakti dan PLTA di daerah Rawa Putat dan Rawa Gantung diresmikan pada masa pemerintahan H. Abdul Fatah. Pada waktu pemerintahan H. Abdul Fatah pula, trem listrik di Kota Bekasi dihidupkan kembali.
10   H.
Suko Martono bin Daus Haryanto
1984 - 1994 Kota satelit Cibubur di Jatikarya, Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Cikunir - Cakung, serta Jalan lingkar di daerah Wanaherang dan Bojongkulur dibangun pada masa pemerintahan H. Suko Martono untuk mengatasi kemacetan lalu lintas.
 
11   H.
Moch. Djamhari
1994 - 1997 Saat masa pemerintahannya, dunia perkeretaapian di daerah Kabupaten Bekasi sedang bermasalah lagi, setelah pada dekade 70an akhir-80an awal. Akibatnya, banyak jalur cabang kereta api tersebut dinonaktifkan pada pertengahan dekade 90an (tepatnya tahun 1994/95an) akibat adanya maraknya trayek bus kota dan angkot dari Jakarta masuk wilayah Bekasi, serta bencana alam seperti banjir, gempa dan tanah longsor, seperti banjir di daerah Bojongkulur yang mengakibatkan terendamnya lintas kereta api Nambo-Jabung dan Jabung-Cakung serta amblesnya jembatan kereta api, luapnya Sungai Cikeas dan kecelakaan yang menimpa lok no. BB30124 yang menarik kereta api barang angkutan pasir, gempa di daerah Cibarusah dan Cikarang serta tanah longsor di daerah Cibarusah dan Bojongmangu, Bekasi yang mengakibatkan kereta api tidak bisa dilalui dan jalur kereta ini nonaktif sama sekali.
Pada masa jabatan itu pula, pembangunan desa itu juga digalakkan dengan menyediakan musholla dan TPU. Pada tahun 1997, Kota Administratif Bekasi ditetapkan menjadi kota sendiri.
10   H.
Wikanda Darmawijaya
1997 - 2002 Pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi di daerah Cikarang Pusat dibangun pada masanya. Jalan lingkar Cikarang sepanjang 12 KM juga dibangun, serta Stasiun Cikarang, Stasiun Lemahabang dan Stasiun Kedunggedeh, direnovasi pada masanya.
Kerusuhan dan penjarahan bulan Mei 1998 dan pengunduran diri Presiden RI, Soeharto terjadi pada masany.
Saat masa pemerintahnya, terjadi Peristiwa Lemahabang 1998 yang merupakan bagian dari Kerusuhan Mei 1998, karena massa membakar Stasiun KA Lemah Abang, kemudian hangus dibakar api oleh massa.
Pada masa pemerintahan itu pula, kemudian direnovasi mulai tahun 1999 dan selesai tahun 2001, serta diresmikan kembali pada tanggal 6 Januari 2002.
11   Saleh Manaf 2002 - 2006
12 - Tenry Wisramuan 2006 - 2007
13 Dr. H. Sa'duddin, MM 2007 - 2012
14 dr. Hj. Neneng Hassanah Yasin 2012 - 2016
15 H. Rohim Mintareja, S.Sos 2016 -

Wakil Bupati Bekasi

No Nama Masa Jabatan Keterangan
1 Dede Satibi 1993 - 1998
2 Dimyati Syarifuddin 1998 - 2004
3 Solihin Sari 2004 - 2006
4 M. Darip Mulyana 2007 - 2012
5 H. Rohim Mintareja, S.Sos 2012 - 2016