Wikipedia

Hubungan Turki dengan Uni Eropa

Revisi sejak 13 Juni 2018 21.44 oleh ArlandGa (bicara | kontrib) (→‎Peristiwa penting)

Hubungan Turki dengan Uni Eropa merupakan sebuah hubungan kemitraan yang saling memengaruhi satu sama lain terlebih lagi letak negara Turki yang berbatasan langsung dengan wilayah Eropa baik dalam politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya.[1] Hubungan ini mulai terjalin pada tahun 1959 sedangkan kerangka kerja kelembagaannya secara resmi dibentuk sejak disepakatinya Perjanjian Ankara 1963.

Hubungan Turki dengan Uni Eropa
Peta memperlihatkan lokasiEuropean Union and Turkey

Uni Eropa
Turki

Turki telah berupaya untuk bergabung dengan Uni Eropa selama beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pengajuan yang dikirim pertama kali untuk bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) pada tahun 1987.[2] Namun, negosiasi pergabungannya tidak mengalami banyak kemajuan hingga kemudian negosiasi tersebut ditutup sejak tahun 2016.

Latar Belakang

Sejak wilayahnya ditaklukan oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 395 M, Turki telah berbagi sejarah peradaban dengan negara-negara Eropa. Dibuktikan dengan berdirinya Konstantinopel yang selama Abad Pertengahan merupakan kota terbesar dan termakmur di Eropa.[3] Pada tahun 1453, penaklukan Turki Utsmaniyah terhadap kota Konstantinopel menjadikan kekaisaran tersebut menjadi kekuatan besar di wilayah Eropa Tenggara dan Mediterania Timur.[1]

Keruntuhan Turki Utsmaniyah pada Perang Dunia I menjadi awal dimulainya periode Modern pada tahun 1923 M. Pada Periode Revolusi ini Turki dipimpin oleh seorang presiden yang dikenal dengan Mustafa Kemal Atatürk. Pada masa pemerintahannya, Mustafa mengampanyekan akan memberikan arah dan tujuan bagi generasi baru negara untuk mengubah rakyat Turki menuju aspek kehidupan abad ke-20 yang kontemporer dan memulai reformasi yang drastis di semua aspek. Sehingga Mustafa melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat.

Selama Perang Dunia II, Turki berusaha tetap netral hingga Februari 1945, ketika Turki bergabung dengan Sekutu. Negara ini ambil bagian dalam Rencana Marshall 1947, menjadi anggota Majelis Eropa pada tahun 1949,[4] dan anggota NATO pada tahun 1952.[5] Selama Perang Dingin, Turki bersekutu dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kedekatan antara Turki dan Barat semakin kental pada masa setelah Perang Dunia II.

Dampak dari Perang Dunia II adalah perpecahan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara di seluruh dunia khususnya di kawasan Eropa. Pada tahun 1950, Robert Schuman—Menteri Luar Negeri Perancis—memiliki ide untuk menyatukan Eropa yang bertujuan untuk mengembalikan perekonomian negara-negara Eropa sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya perang kembali. Sejak itulah usaha untuk mempersatukan Eropa dimulai. Pada Juli 1952, rencana itu terwujud dengan penandatanganan perjanjian pendirian Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (bahasa Inggris: European Coal and Steel Community),[6] yang dinyatakan sebagai langkah pertama dalam perhimpunan Eropa.[7]

Setelah didirikan pada tahun 1993,[8] Uni Eropa kemudian maju pesat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar menaungi anggotanya. Hal inilah yang menarik negara lain untuk bergabung menjadi anggota dan salah satunya adalah Turki. Dalam catatan sejarah, Turki selalu menunjukkan minat yang sangat besar untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Besarnya minat ini ditunjukkan dengan bergabungnya Turki ke berbagai kegiatan yang ada di Eropa. Negara ini pernah menjadi anggota Dewan Eropa pada tahun 1949, kemudian menjadi anggota asosiasi Uni Eropa pada tahun 1963. Turki juga merupakan salah satu negara pendiri Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi pada tahun 1961 dan juga Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa pada tahun 1971.[6]

Sejarah hubungan dan kerja sama

Turki merupakan salah satu dari negara-negara yang bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1959 ketika MEE baru saja dibentuk.

Kerja sama ini diwujudkan dalam kerangka kesepakatan perhimpunan yang dikenal sebagai Perjanjian Ankara yang ditandatangani pada 12 September 1963. Tujuan utama dari perjanjian itu sendiri adalah untuk mencapai peningkatan yang berkelanjutan dalam ihwal kehidupan di Turki dan di Masyarakat Ekonomi Eropa melalui percepatan kemajuan ekonomi dan perluasan perdagangan yang harmonis, serta untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara Turki dan MEE. Dari kerja sama ini menghasilkan hubungan bilateral Turki dengan Serikat Pabean Uni Eropa sehingga dapat menghilangkan hambatan perdagangan yang berupa pengurangan atau peniadaan bea masuk antar kedua belah pihak.

Sementara itu, pada bulan Februari 2016, Dewan Eropa berpandangan terhadap Turki yang mengarah kepada sistem otokrasi.[9][10][11]

Peristiwa penting

  • Pada tahun 1959, Turki mengajukan keanggotaan perhimpunannya kepada Masyarakat Ekonomi Eropa.
  • Pada tahun 1963, Perjanjian Ankara ditandatangani membuat Turki dapat bekerja sama dengan MEE dalam membentuk Serikat Pabean, yang akhirnya menjadi jalan bagi Turki menuju keanggotaannya di Uni Eropa.
  • Pada tahun 1987, Turki mendaftarkan pengajuan untuk menjadi anggota penuh MEE.
  • Pada 1 Januari 1996, kesepakatan Serikat Pabean Uni Eropa dengan Turki muali berlaku.
  • Pada tahun 1998, Laporan Reguler Turki pertama kali dikeluarkan.
  • Pada tahun 1999, secara resmi Turki menjadi negara kandidat untuk pergabungan ke dalam keanggotaan Uni Eropa.
  • Pada 8 Maret 2001, Uni Eropa mengadopsi Kemitraan Pergabungan Turki dengan Uni Eropa yang memberikan jalan bagi Turki menuju pergabungannya ke dalam keanggotaan di Uni Eropa.
  • Pada 17 Desember 2004, Uni Eropa memutuskan untuk mulai membicarakan keanggotaan Turki.
  • Pada 3 Oktober 2005, secara resmi negosiasi diadakan setelah Uni Eropa menggunakan kerangka kerja negosiasi.
  • Pada tahun 2010, pendalaman kerja sama Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama berdasarkan entri yang berlaku pada Perjanjian Lisbon.
  • Pada tahun 2012, Agenda Positif membawa angin segar kepada Turki mengenai pergabungannya.
  • Pada tahun 2015, Presiden Dewan Eropa pertama kali mengunjungi Turki. Uni Eropa dan Turki memulai dialog mengenai liberalisasi visa seperti dalam Perjanjian Pendaftaran Kembali antara kedua belah pihak.
  • Pada 18 Maret 2015, Uni Eropa dan Turki bekerja sama dalam menangani krisis imigrasi.[12]

Kerja sama kelembagaan

Kesepakatan perhimpunan yang telah Turki adakan dengan Uni Eropa merupakan bentuk dari penerapan proses pergabungan Turki ke dalam Uni Eropa. Beberapa lembaga telah dibentuk untuk memastikan dialog politik dan kerja sama selama proses persiapan keanggotaannya.

Dewan Perhimpunan

Dewan Perhimpunan berperan dalam membangun dan mengorientasikan hubungan Turki dengan Uni Eropa. Tujuannya adalah untuk menerapkan kesepakatan perhimpunan dalam bidang politik, ekonomi, dan perdagangan. Dewan tersebut terdiri dari perwakilan Pemerintah Turki, Dewan Eropa, dan Komisi Eropa.

Dewan Perhimpunan mengadakan pertemuan setiap dua kali dalam setahun pada tingkat kementerian. Dewan dapat mengambil keputusan dengan suara bulat tanpa adanya pertentangan. Masing-masing dari Turki dan Uni Eropa memiliki hak satu suara.

Komite Perhimpunan

Komite Perhimpunan menyatukan para ahli dari Uni Eropa dan Turki untuk membahas persoalan teknis yang berkaitan dengan perhimpunan dan mempersiapkan agenda untuk Dewan Perhimpunan. Bab-bab perihal negosiasi dibahas dalam 8 sub-komite yang disusun sebagai berikut:

  1. Komite Pertanian dan Perikanan;
  2. Komite Pasar Internal dan Persaingan Pasar;
  3. Komite Perdagangan, Industri, dan Produk dari ECSC;
  4. Komite Ekonomi dan Urusan Keuangan;
  5. Komite Inovasi;
  6. Komite Transportasi, Lingkungan, dan Energi;
  7. Komite Pembangunan Kawasan, Ketenagakerjaan, dan Kebijakan Sosial; dan
  8. Komite Bea Cukai, Perpajakan, Perdagangan Narkoba, dan Pencucian Uang.

Komisi Parlementer Bersama

Komisi Parlementer Bersama merupakan badan pengatur perhimpunan Turki dengan Uni Eropa. Komisi tersebut bertugas untuk menganalisis laporan kegiatan tahunan yang diserahkan kepadanya oleh Dewan Perhimpunan dan membuat rekomendasi perihal persoalan yang berkaitan dengan perhimpunan. Komisi tersebut terdiri dari 18 anggota yang dipilih oleh Majelis Nasional Turki dan Parlemen Eropa.

Komite Kepabeanan Bersama

Tugas utama dari Komite Kepabeanan Bersama ini adalah untuk menetapkan prosedur yang konsultatif guna memastikan penyelarasan legislatif di bidang yang berkaitan langsung dengan fungsi Serikat Pabean Turki dan Uni Eropa. Komite tersebut memberikan rekomendasi kepada Dewan Perhimpunan. Komisi ini pun diperkirakan akan mengadakan pertemuan sebulan sekali.

Komite Konsultatif Bersama

Komite Konsultatif Bersama dibentuk pada 16 November 1995 yang sesuai dengan Pasal 25 Perjanjian Ankara. Komite tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan dialog dan kerja sama antara kelompok-kelompok kepentingan ekonomi dan sosial dalam Masyarakat Eropa dan Turki serta untuk memfasilitasi pelembagaan mitra dialog tersebut di Turki. Komite tersebut berstruktur campuran, kooperatif, dan dua sayap; yakni sayap Uni Eropa dan Turki dengan memiliki 36 anggota keseluruhan, terdiri dari 18 anggota perwakilan Turki dan 18 anggota perwakilan Uni Eropa. Komite tersebut juga memiliki dua wakil ketua terpilih, masing-masing mewakili Turki dan Uni Eropa.

Badan Administratif terkait Uni Eropa di Administrasi Turki

Sekretariat Jenderal untuk Urusan Uni Eropa dibentuk pada Juli 2000 guna memastikan harmonisasi dan koordinasi internal dalam persiapan Turki untuk keanggotaan Uni Eropa. Sementara Menteri Muda untuk Perdagangan Luar Negeri Dewan Eksekutif Uni Eropa dibentuk untuk memastikan arah, tindak lanjut, dan finalisasi pekerjaan yang dilakukan dalam ruang lingkup Serikat Pabean dan tujuan integrasi.[13]

Negosiasi keanggotaan Uni Eropa

Lebih dari satu dasawarsa yang lalu, Turki memulai negosiasi keanggotaannya dengan Uni Eropa. Dengan demikian, sebuah babak baru telah dibuka dalam sejarah hubungan Turki dengan masyarakat negara-negara Eropa. Turki telah menandatangani Perjanjian Ankara pada tahun 1963 untuk perhimpunan dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Kemudian pada tahun 1987, Turki mengajukan diri untuk menjadi anggota tetap dari MEE. Pada tahun 1996, Turki bergabung dengan Serikat Pabean Uni Eropa pada tahun 1996 hingga menjadi negara kandidat Uni Eropa pada tahun 1999. Tahun-tahun di atas menjadi tonggak penting bagi perjuangan Turki menjadi anggota Uni Eropa.

Sementara itu pada tahun 2005 menjadi titik balik bagi rakyat Turki untuk menyaksikan keanggotaan Uni Eropa menjadi kenyataan. Dengan dimulainya negosiasi keanggotaannya menjadi klimaks dari perjuangannya.[14]

Pemerintah Turki telah mengalami kemajuan dalam memenuhi kriteria- kriteria calon anggota yang diberikan oleh Uni Eropa, Turki menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan, tercatat sepanjang tahun 2004-2008 pertumbuhan ekonomi Turki mencapai rata-rata 7%. Turki berhasil mengadopsi bab-bab baru dalam kriteria perundang-undangan walaupun masih banyak bab lainnya yang belum menyesuaikan dengan Uni Eropa. Dalam aspek politik, Pemerintah Turki telah berupaya keras untuk menyelesaikan masalah HAM dengan orang Kurdi, orang Armenia, dan Siprus. Namun sejalan dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Turki tersebut dalam pengajuannya masih terdapat banyak kendala yang akhirnya membuat pergabungan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa kembali terhambat.[6]

Negosiasi keanggotaan Turki akhirnya terhenti setelah terjadinya pembersihan Turki 2016. Pada 24 November 2016, Parlemen Eropa memutuskan untuk menangguhkan negosiasi dengan Turki akibat masalah hak asasi manusia dan rule of law,[15] walaupun keputusan ini tidak mengikat secara hukum.[16] Pada 13 Desember, Dewan Uni Eropa (yang terdiri dari menteri-menteri negara anggota) menegaskan bahwa mereka tidak akan membuka bab baru dalam proses negosiasi keanggotaan Turki.[17] Setelah kemenangan Erdogan dalam referendum konstitusional Turki 2017, negosiasi keanggotaan Turki telah berhenti sepenuhnya.[18][19]

Isu-isu terkini

 
Komisaris Eropa Johannes Hahn dengan Menteri Urusan Uni Eropa Turki Ömer Çelik berjabat tangan

Dalam perjanjian pendaftaran kembali Uni Eropa dan Turki yang ditandatangani pada bulan Maret 2017, Turki diharapkan dapat kembali menerima semua pencari suaka yang tidak beraturan yang mencapai pulau-pulau Yunani. Namun, liberalisasi visa di negara-negara zona Schengen merupakan salah satu janji penting Uni Eropa yang dibuat berdasarkan kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama Uni Eropa dan Turki dalam menangani krisis pengungsi dan mempercepat perundingan pergabungan Turki.[20]

Pengembangan serikat pabean

Selama 20 tahun terjalani, kontribusi Serikat Pabean Uni Eropa kepada integrasi ekonomi Uni Eropa dengan Turki telah menjadi kedaluwarsa. Pengembangan yang belum pernah dilakukan dalam perdagangan global, perluasan Uni Eropa yang mengarah ke timur, dan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang telah mengubah fungsi dari Serikat Pabean Uni Eropa. Faktor-faktor tersebutlah yang telah mendorong pemeriksaan ulang pada kerangka yang mengatur hubungan perdagangan Uni Eropa dan Turki.

Dengan perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak, modernisasi Serikat Pabean memberikan peluang bagi Turki untuk berkomitmen pada reformasi ekonomi, meningkatkan daya saingnya, dan meningkatkan potensi integrasinya terkait dengan kesepakatan perdagangan yang mendatang. Dalam konteks modernisasi Serikat Pabean, Komisi Eropa mengeluarkan rencana pada bulan Agustus 2015. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pilihan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan meningkatkan Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Turki.[21]

Pada bulan Desember 2016, Komisi Eropa mengusulkan untuk memodernisasi Serikat Pabean dan lebih memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang seperti pelayanan publik, pengadaan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Proposal Komisi Eropa tersebut didasarkan pada pekerjaan persiapan yang komprehensif sepanjang tahun 2016, termasuk konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, penilaian dari dampak-dampak yang rinci, dan juga studi oleh konsultan eksternal.[22]

Dukungan Uni Eropa terhadap Turki dalam pra-pergabungannya

Meskipun negosiasi pergabungan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa akhirnya ditangguhkan,[23][24] Turki telah menerima pendanaan dari anggaran belanja Uni Eropa sebagai dukungan pra-pergabungannya.[25] Sebanyak 4,5 miliar Euro dialokasikan untuk periode 2014-2020 atau sekitar 740 juta Euro per tahunnya.[26]

Pada November 2016, Parlemen Eropa memungut suara untuk menangguhkan negosiasi pergabungan Turki karena akibat dari masalah pelanggaran HAM dan rule of law dan menugaskan Komisi Eropa untuk "menggambarkan pembangunan Turki terkini" dalam tinjauannya pada program pendanaan tersebut,[27][28] sementara faksi Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa (ALDE) dengan tegas menyuarakan agar diberlakukannya penghentian terhadap pendanaan pra-pergabungan Turki.[29] Lain halnya dengan pelapor Uni Eropa di Turki, Kati Piri, pada bulan April 2017 mengusulkan bahwa pendanaan tersebut harus diubah dan dipusatkan untuk mendukung sisi "tidak setuju" yang kalah dalam Referendum konstitusi Turki 2017, karena telah membagikan nilai-nilai Eropa dan saat ini dalam "tekanan besar".[30]

Pada bulan Juni 2017, Mahkamah Audit Eropa, mengatakan akan memulai menyelidiki seberapa sering pendanaan UE yang Turki terima sejak 2007 untuk mendukung pemerintahan hukum, masyarakat sipil, hak-hak fundamental, demokrasi, dan kepemerintahan dihabiskan.[31] Sementara itu media Turki berkomentar bahwa "kemungkinan itu dapat menjelaskan alasan mengapa uang ini ternyata gagal menghasilkan perubahan sekecil apa pun dalam upaya mencegah memburuknya demokrasi di negara ini."[32]

Proposal anggaran belanja jangka panjang Komisi Eropa untuk periode 2021-2027 dikeluarkan pada bulan Mei 2018 termasuk Strategi Balkan Barat untuk perluasan ke depannya, dengan mengabaikan Turki, sehingga memandang Turki sebagai negara tetangga bukannya negara kandidat.[33]

Kerja sama Turki dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran

 
Pengungsi asal Suriah dan Irak tiba dari Turki menuju Lesbos, Yunani

Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa telah membuat Eropa mengalami krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang tidak kunjung mereda. Uni Eropa sebagai organisasi induk yang ada di Eropa bertangung jawab atas semua masalah yang terjadi di kawasan Eropa.

Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa menjalankan perannya untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara di luar negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi masalah pengungsi. Dalam menjalin kerja sama untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa akhirnya Uni Eropa memilih bekerja sama dengan Turki. Turki dipilih sebagai salah satu upaya untuk menahan laju para pengungsi yang datang ke Eropa melalui pintu masuk dari Turki.

Uni Eropa memilih menjalin kerja sama dengan Turki karena Uni Eropa menilai bahwa Turki memiliki nilai yang strategis untuk Uni Eropa. Salah satu nilai strategisnya adalah Turki yang berbatasan langsung dengan negara konflik seperti Suriah maka dengan bekerja sama dapat menghambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena harus diperiksa dahulu kelengkapan para pengungsi sebelum masuk ke Eropa sehingga para pengungsi yang masuk ke Eropa nantinya adalah pengungsi yang sudah dinyatakan legal oleh Turki dan berhak masuk Eropa sesuai dengan kesepakatan antara Uni Eropa dengan Turki pada 20 Maret 2016.

Kesepakatan yang resmi dijalankan pada 20 Maret 2016 ini berisi sembilan butir kesepakatan. Sembilan butir kesepakatan yang telah disepakati oleh Turki dan Uni Eropa ini meliputi:

  1. Pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa;
  2. Mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki;
  3. Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa;
  4. Pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa;
  5. Liberalisasi visa Uni Eropa untuk masyarakat Turki dengan bersyarat;
  6. Pengalokasian dana 3 milyar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi;
  7. Kerja sama Turki-Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai;
  8. Percepatan proses pergabungan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka Bab 33; dan
  9. Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki kondisi di wilayah yang berbatasan lanngsung dengan daerah konflik Suriah di Turki.[1]

Tabel perbandingan

  Uni Eropa   Turki
Jumlah penduduk 510.056.011 jiwa[34] 79.814.871 jiwa
Luas wilayah 4.324.782 km2[35] 783.356 km2 (302,455 sq mi)
Kepadatan penduduk 115/km² (300/sq mi) 102/km2 (264,2/sq mi)
Ibu kota Brussels (de facto) Ankara
Pemerintahan persatuan supranasional, sistem parlementer, dan demokrasi berdasarkan Perjanjian Uni Eropa[36] negara kesatuan, sistem parlementer, dan republik parlementer
Kepala pemerintahan pertama Jean Monnet Mustafa Kemal Atatürk
Kepala pemerintahan saat ini Jean-Claude Juncker Recep Tayyip Erdoğan
Wakil kepala pemerintahan saat ini Frans Timmermans Binali Yıldırım
Bahasa resmi Tiga bahasa dari 24 bahasa resmi yang digunakan bersifat "prosedural" yakni bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman[37] bahasa Turki
Agama 72% Kristen (48% Katolik Roma, 12% Protestan,
8% Ortodoks Timur, 4% Kristen lainnya),
23% ateis, 3% lain-lain, 2% Islam 		95.6% Islam, 0.9% Kristen
Etnik orang Jerman, orang Perancis, orang Britania Raya,
orang Italia, orang Spanyol, orang Polandia,
orang Rumania, orang Belanda, orang Yunani,
orang Portugal, dll. 		orang Turki (75%), orang Kurdi (18%), lain-lain (12%)
GDP (nominal) $16,477 triliun ($31.801 per kapita) $0,857 triliun[38] ($10.848 per kapita)

Referensi

  1. ^ a b c Sawaludin, Muhamad Sidiq (18 Agustus 2017). "KERJASAMA UNI EROPA DENGAN TURKI DALAM MENANGANI PARA PENGUNGSI YANG MASUK KE KAWASAN EROPA TAHUN 2016". UMY Repository. repository.umy.ac.id. Diakses tanggal 17 Mei 2018. 
  2. ^ "EU-Turkey relations". European Information on Enlargement & Neighbours (dalam bahasa Inggris). EurActiv.com. 23 September 2004. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Juli 2008. Diakses tanggal 26 Agustus 2008. 
  3. ^ Pounds, Norman John Greville. An Historical Geography of Europe, 1500-1840, hal. 124. CUP Archive, 1979. ISBN 0-521-22379-2.
  4. ^ "Turkey and the Council of Europe" (dalam bahasa Inggris). Council of Europe. 27 October 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 December 2006. Diakses tanggal 30 October 2006. 
  5. ^ "Greece and Turkey accede to the North Atlantic Treaty Organization". NATO Media Library. NATO. 18 February 1952. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 November 2006. Diakses tanggal 30 October 2006. 
  6. ^ a b c Wardana, Adhi (14 Desember 2012). "Upaya Pemerintah Turki untuk Bergabung dengan Uni Eropa". "Global Political Studies Journal" Ilmu Hubungan Internasional UNIKOM. Diakses tanggal 24 Mei 2018. 
  7. ^ "Declaration of 9 May 1950" (dalam bahasa Inggris). Komisi Eropa. Diakses tanggal 5 September 2007. 
  8. ^ "Treaty of Maastricht on European Union". Activities of the European Union (dalam bahasa Inggris). Europa web portal. Diakses tanggal 20 October 2007. 
  9. ^ Braun, Stefan. "Europarat sieht Türkei auf dem Weg in die Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Süddeutsche Zeitung. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  10. ^ "EU: Bericht: Europarat sieht Türkei auf dem Weg in die Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Die Zeit. 1 Maret 2017. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  11. ^ "Türkei: Europarat warnt vor drohender Autokratie" (dalam bahasa Jerman). Tagesschau. Diakses tanggal 3 Maret 2017. 
  12. ^ "Accession Negotiations" (dalam bahasa Inggris). avrupa.info.tr. Diakses tanggal 14 Juni 2018. 
  13. ^ "Institutional Cooperation". Delegation of the European Union to Turkey (dalam bahasa Inggris). avrupa.info.tr. Diakses tanggal 30 Mei 2018. 
  14. ^ "EU-Turkey relations: the beginning of the end?". European Council on Foreign Relations (dalam bahasa Inggris). ecfr.eu. 17 September 2017. Diakses tanggal 21 Mei 2018. 
  15. ^ "Freeze EU accession talks with Turkey until it halts repression, urge MEPs" (dalam bahasa Inggris). European Parliament. 
  16. ^ "EU parliament votes overwhelmingly in favour of scrapping Turkey accession talks". The Telegraph (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 8 Desember 2016. 
  17. ^ "EU says won't expand Turkey membership talks". Yahoo. 13 Desember 2016. 
  18. ^ EU-Turkey Relations Reaching a Crossroads, Carnegie Europe
  19. ^ "Turkey is no longer an EU candidate", MEP says, Euronews
  20. ^ "Turki dan Uni Eropa Terus Lakukan Kerjasama" (dalam bahasa Melayu). trt.net.tr. 30 Mei 2017. Diakses tanggal 9 Juni 2018. 
  21. ^ "Custom Union Modernisation" (dalam bahasa Inggris). avrupa.info.tr. Diakses tanggal 9 Juni 2018. 
  22. ^ "Turkey-Trade-European Comission" (dalam bahasa Inggris). ec.europa.ue. Diakses tanggal 9 Juni 2018. 
  23. ^ ""Turkey is no longer an EU candidate", MEP says" (dalam bahasa Inggris). EuroNews. 10 April 2017. 
  24. ^ "EU-Turkey Relations Reaching a Crossroads" (dalam bahasa Inggris). Carnegie. 11 April 2017. 
  25. ^ "Erdogan's Achilles' Heel". Handelsblatt. 4 April 2017. 
  26. ^ "Turkey - financial assistance under IPA II" (dalam bahasa Inggris). Komisi Eropa. 6 Desember 2016. Diakses tanggal 23 April 2017. 
  27. ^ "Freeze EU accession talks with Turkey until it halts repression, urge MEPs". Parlemen Eropa. 
  28. ^ "P8_TA-PROV(2016)0450" (dalam bahasa Inggris). European Parliament. 2016-11-24. Diakses tanggal 3 Mei 2017. 
  29. ^ "MEPs urge freezing Turkey membership talks". Euraktiv. 23 November 2016. 
  30. ^ "Top Turkey MEP urges talks with Erdogan on accession" (dalam bahasa Inggris). EU Observer. 19 April 2017. 
  31. ^ "Turkey received €1bn in EU money to develop democracy". EU Observer. 20 Juni 2017. 
  32. ^ "Where did all the money from the EU to Turkey go?" (dalam bahasa Inggris). Hurriyet Daily News. 4 Juli 2017. 
  33. ^ "EU plans to cut financial assistance to Turkey" (dalam bahasa Inggris). Ahval. 6 Mei 2018. 
  34. ^ "Eurostat-Tables,Graphs and Maps Interface（TGM）table". European Commission. Diakses tanggal 9 Maret 2015. 
  35. ^ "Field Listing – Area". The World Factbook. Central Intelligence Agency. Diakses tanggal 9 Maret 2015. 
  36. ^ "Archived copy". Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 Januari 2015. Diakses tanggal 21 Januari 2015. 
  37. ^ "European Commission - PRESS RELEASES - Press release - Frequently asked questions on languages in Europe". europa.eu (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 24 Juni 2017. 
  38. ^ "International Monetary Fund, Report on selected countries". imf.org. Diakses tanggal 24 Juni 2017. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Hubungan_Turki_dengan_Uni_Eropa&oldid=13972758"