Pengguna:Sapnor/Bak pasir

Ini adalah bak pasir pribadi Sapnor. Bak pasir ini khusus milik Sapnor. Kegunaannya adalah sebagai halaman uji coba penyuntingan dan dapat ditemukan di halaman pribadi. Perlu diingat, ini bukanlah artikel. Untuk mencobanya, klik di sini.

Jika ingin menggunakan Bak pasir Wikipedia, klik di sini

Daftar Menteri Koordinator
No.	Lambang	Lembaga	Jabatan	Pejabat		Masa Jabatan		Lama Menjabat	Partai
No.	Lambang	Lembaga	Jabatan	Pejabat		Awal	Akhir	Lama Menjabat	Partai
1		Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	9 bulan dan 16 hari		NasDem
					Luhut Binsar Panjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	11 bulan dan 15 hari		Golkar
					Wiranto	27 Juli 2016	Petahana	8 tahun, 3 bulan dan 8 hari		Hanura
2
3
4


No.		Tugas	Fungsi		Mengoordinasikan		Rujukan
1	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.	a	Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.	a	Kementerian Dalam Negeri	^[2]^[3]^[4]
			b	Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan.	b	Kementerian Luar Negeri
			c	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	c	Kementerian Pertahanan
			d	Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	d	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
			e	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	e	Kementerian Komunikasi dan Informatika
			d	Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	f	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			d		g	Kejaksaan Agung
			e	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.	h	Badan Intelijen Negara
			e		i	Tentara Nasional Indonesia
			f	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.	j	Kepolisian Negara Republik Indonesia
			f	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.	k	Instansi lain yang dianggap perlu

^ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (PDF). Jakarta. 2014. hlm. 2.
^ Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 2.
^ Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 2–3.
^ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 3.

[1] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (PDF). Jakarta. 2014. hlm. 2.

[2] Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 2.

[3] Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 2–3.

[4] Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (PDF). Jakarta. 2015. hlm. 3.

[1]

[2]

[3]

[4]