Ernst Utrecht

Politikus Indonesia dan Belanda keturunan Indo-Eropa

Ernst Utrecht (Surabaya, 30 Oktober 1920Amsterdam, 1987) adalah seorang ilmuwan sekaligus pakar hukum yang juga dikenal sebagai politikus Indo-Belanda yang berhaluan nasionalis. Ia pernah menjadi Anggota Konstituante RI mewakili golongan Indo-Belanda dan PNI.

Ernst Utrecht
Ernst Utrecht (foto tahun 1982)
Lahir(1920-10-30)30 Oktober 1920
Hindia Belanda Surabaya , Hindia Belanda
Meninggal1987
Belanda Amsterdam, Belanda
KebangsaanHindia Belanda Hindia Belanda (1922-1952)
Indonesia Indonesia (1952-1969)
Belanda Belanda (1969-1987)
Almamater Technische Hoogeschool te Bandoeng (Institut Teknologi Bandung) (tidak selesai karena Perang Dunia II)
Rijksuniversiteit Leiden
PekerjaanPengacara
Politikus
Dosen
Dikenal atasAnggota Konstituante
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Baperki
Dosen Universitas Pattimura
Dosen Universitas Hasanuddin
Dosen Universitas Indonesia
Dosen Universitas Padjadjaran
Politikus Partai Nasional Indonesia
Pakar Hukum pertama di Indonesia yang menulis dalam Bahasa Indonesia
Partai politik Partai Nasional Indonesia (1957-1965)
Suami/istriElien Utrecht
AnakArtien Utrecht

Riwayat Hidup

Ia dilahirkan di Surabaya pada tahun 1922. Sebenarnya, Ernst Utrecht pernah kuliah di Insititut Teknologi Bandung. Akan tetapi, kuliahnya terbengkalai akibat Perang Dunia II. Utrecht kemudian kuliah Hukum dan Indologie di Universitas Leiden. Kemudian, ia menikan dengan Elien Utrecht dan memiliki anak bernama Atrien Utrecht.[1] Lulus dari Leiden, ia pergi kembali ke Indonesia pada tahun 1952 dan dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia bersama dengan Elien dan Atrien Utrecht.[2]

Kehidupan di Indonesia

Setibanya di Indonesia, ia menjadi pengajar di Kursus Dinas C pada Kementerian Dalam Negeri di Malang di mana ia mengajar mata pelajaran pengantar ilmu hukum dan hukum administratif.[3] Kemudian, ia menjadi dosen tamu di Makassar, Sulawesi Selatan di Universitas Hasanuddin yang kala itu merupakan cabang Universitas Indonesia (1954-1956). Kemudian, dari tahun 1956 sampai 1958, ia menjadi dosen kepala Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah resmi terbentuk.[2]

Sebagai akibat kurangnya tenaga pengajar pada saat itu, Utrecht juga memiliki jadwal mengajar di kota lain dan berperan sebagai pendiri universitas di kota Ambon bersama Yayasan Perguruan Tinggi Maluku dan Cirebon (Universitas Sunan Gunung Jati). Dibandingkan memilih menjadi dosen tetap di Universitas Indonesia Jakarta, ia memilih pindah ke Bandung pada tahun 1957 untuk mengajar di Universitas Padjadjaran. Selama waktu itulah ia aktif mengajar di berbagai kota seperti Makassar, Ambon, dan Jember. Ia mencapai jabatan tertinggi pertamanya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Baperki (sekarang Universitas Trisakti).[3][2]

Alasan lain Utrecht pindah ke Bandung dan meninggalkan Fakultas Hukum Universitas Indonesia disebabkan oleh perselisihan antara dirinya dengan penguasa militer lokal di Ambon, Herman Pieters, yang juga menjabat sebagai dewan pengurus universitas tersebut. Sebagai akibatnya, Utrecht dikeluarkan pada 30 Juli 1960.[3][2]

Kemudian, pada tahun 1962 ia meraih gelar doktor untuk studi banding mengenai penerapan hukum internasional di Bali dan Lombok. Selain itu, ia juga pernah menjadi dosen sekaligus sekretaris Fakultas Hukum Universitas Jember pada dekade 1960-an.[2][4]

Kehidupan politik

Utrecht adalah seorang politikus yang aktif. Ia menjadi anggota PNI dan duduk di DPR dan Konstituante.[5] Selain itu, Ia pernah menjadi penasehat Soekarno.

Utrecht Affair

Salah satu keputusan berani yang pernah ia buat adalah keputusan untuk melarang HMI sebagai organisasi di Fakultas Hukum Universitas Jember (ketika menjabat sebagai sekretaris fakultas) yang dikuatkan dalam Surat Keputusan No. 2/64.[6] Sebelum mengeluarkan keputusan melarang HMI, dalam kuliahnya Utrecht melarang mahasiswanya masuk HMI. Yang sudah terlanjur masuk diminta segera keluar. Jika tidak keluar, mahasiswa anggota HMI tidak akan diluluskan dalam mata kuliahnya. Kebijakan ini diambil karena HMI merupakan organisasi yang terkait partai terlarang saat itu, Masyumi.[4] Konflik lain yang pernah terjadi selama di Jember adalah kalimatnya mengenai pemisahan negara dan agama serta pemisahan hukum dan kewajiban akan menjalankan perintah agama[3]. Kelak, kasus ini akan dikenal sebagai "Utrecht Affair".[6]

Sikap arogan Utrech mendapat protes keras dari para mahasiswa yang diwakili oleh Dewan Mahasiswa Universitas Brawijaya (DM-UB). DM-UB menilai kuliah dan tindakan Utrecht telah merusak ketenangan, keutuhan, dan persatuan mahasiswa, sivitas akademika umumnya, yang selama ini telah terbina dengan baik. Tetap dengan sikap arogan, Utrecht mengeluarkan surat terbuka kepada DM-UB seraya mengatakan tidak lagi mengakui wewenang DM-UB terhadap mahasiswa FH Universitas Brawijaya Cabang Jember. Utrech juga memprovokasi Senat Mahasiswa FH untuk segera merombak DM-UB.[6]

Merespons sikap arogan Utrecht, pada 16 November 1963 DM-UB mengeluarkan resolusi menuntut agar Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) melarang Utrecht mengajar di Universitas Brawijaya Cabang Jember. Tentu saja Utrecht menolak resolusi DM-UB. Penyelesaian dicari. Pimpinan Universitas, Dewan Penyantun, dan Pimpinan Yayasan berkumpul. Sayangnya, pertemuan para pimpinan yang tidak dihadiri unsur lembaga kemahasiswaan itu cenderung menyalahkan DM-UB.[6] Di tengah perdebatan, masih ada dua orang pimpinan fakultas yang memiliki opini berbeda. Keduanya adalah Dekan dan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Drs. Sudarpo Mas'udi dan Drs. Amir Hamzah Wirjosukarto. Sudarpo dan Amir Hamzah pernah menjadi aktivis HMI Cabang Yogyakarta. Amir Hamzah tercatat pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar PII. Dalam rapat, Sudarpo dan Wirjosukarto meminta penilaian pimpinan universitas diberikan setelah mendengar keterangan DM-UB. Karena usulnya itu, bersama dengan Utrecht, Sudarpo dan Wirjosukarto dikeluarkan dari Universitas Brawijaya Cabang Jember.[6]

Akibat konflik dengan militer/TNI (dalam hal ini Herman Pieters) dan kelompok agama (dalam hal ini HMI/Masyumi), ia mengalami akibat berat setelah peristiwa G30S dimana ia ditangkap dan dipenjara pada tahun 1965. Ia dikeluarkan dari penjara pada tahun 1966 kemudian pergi ke negeri Belanda pada tahun 1969 (melalui Singapura, Australia, dan Amerika Serikat) hingga meninggal di sana serta tidak pernah kembali ke Indonesia[3].

Salah satu kritiknya yang tajam pada awal Pemerintahan Orde Baru ialah terkait Peristiwa Purwodadi. Ia mengkritik pemerintahan Suharto di awal periodenya dengan mengatakan “Repelita is onzin” (Repelita adalah omong kosong). Ia mengatakan bahwa bantuan ekonomi barat kepada Indonesia adalah sama dengan imperialisme ekonomi yang membawa Indonesia memasuki Kapitalisme Barat.[7]

Karya Tulis

Buku:

  1. Pengantar Dalam Hukum Indonesia (1957, bersama dengan Moh. Saleh Djindang).
  2. Hukum Pidana (1958)
  3. Pengantar dalam Hukum Indonesia. (1962)
  4. Hukum Pidana Volume II (1962)
  5. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (1962)
  6. Sedjarah hukum internasional di Bali dan Lombok, pertjobaan sebuah studi hukum internasional regional di Indonesia (1962).
  7. Ambon. Kolonisatie, dekolonisatie en neo-kolonisatie. Opgetekend door F. Jaspers (1972).[8]
  8. Land Reform and Bimas in Indonesia (1973).[9]
  9. Transnational corporations in South East Asia and the Pacific (1978).[10]
  10. Sejarah Alternatif Indonesia (1979, bersama dengan Malcolm Caldwell).[11]
  11. The military and the 1977 election (1980).[12]

Karya Tulis Ilmiah:

  1. Land Reform in Indonesia (1969).[13]
  2. Class struggle and politics in Java (1972).[14]
  3. The Indonesian army as an instrument of repression (1972).[15]
  4. American Sociologists on Indonesia (1973).[16]
  5. The Separatist Movement in the Southern Philippines (1975).[17]
  6. Insoluble agricultural problems : Impediments to agricultural development in Indonesia, the Philippines and Malaysia (1975).[18]
  7. Political mobilisations of peasants in Indonesia (1976).[19]
  8. Religion and Social Protest in Indonesia (1978).[20]
  9. Army and islamic opposition in Indonesia (1979).[21]
  10. The Muslim Merchant Class in the Indonesian Social and Political Struggles (1984).[22]

Sumber

Pranala luar

Referensi

  1. ^ Santoso, Aboeprijadi,; Mualim, Yanti,; Pamungkas, Lea,. Dari beranda Tribunal : bunga rampai kisah relawan (edisi ke-Cetakan 1). Bandung. ISBN 9786028331845. OCLC 981560916. 
  2. ^ a b c d e Utrecht, Elien. (2006). Melintasi dua jaman : kenangan tentang Indonesia sebelum dan sesudah Kemerdekaan (edisi ke-Cet. 1). Depok, Indonesia: Komunitas Bambu. ISBN 9793731060. OCLC 85208715. 
  3. ^ a b c d e Manullang, Fernando Morganda (2015-07-27). "THE PURPOSE OF LAW, PANCASILA AND LEGALITY ACCORDING TO ERNST UTRECHT: A CRITICAL REFLECTION". Indonesia Law Review (dalam bahasa Inggris). 5 (2): 187–207–207. doi:10.15742/ilrev.v5n2.141. ISSN 2356-2129. 
  4. ^ a b 1984-, Hadi, Kuncoro,. Kronik '65 : catatan hari per hari Peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya (1963-1971) (edisi ke-Cetakan pertama). Gejayan, Yogyakarta. ISBN 9789799116055. OCLC 1007495217. 
  5. ^ "Mr. Drs. Ernst Utrecht - PNI (Partai Nasional Indonesia) - Profil Anggota - Konstituante.Net". Konstituante.Net. Diakses tanggal 2018-07-28. 
  6. ^ a b c d e "Islamofobia, Utrecht Affair, Larangan Ajar Agama di Sekolah". Republika Online. 2019-07-22. Diakses tanggal 2019-08-27. 
  7. ^ "Purwodadi: Skandal Pertama Orde Baru". Historia - Obrolan Perempuan Urban (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-24. 
  8. ^ Utrecht, Ernst, 1922-1987. (1972, ©1971). Ambon : kolonisatie, dekolonisatie en neokolonistaie. Amsterdam: Van Gennep. ISBN 9060121511. OCLC 2980858. 
  9. ^ Utrecht, Ernst (1973). Land Reform and Bimas in Indonesia (dalam bahasa Inggris). 
  10. ^ Utrecht, Ernst, 1922-1987. (1978-<c1985>). Transnational corporations in South East Asia and the Pacific. Sydney: Transnational Corporations Research Project, University of Sydney. ISBN 0909426821. OCLC 8031652. 
  11. ^ Caldwell, Malcolm; Utrecht, Ernst (1979). Indonesia: an alternative history (dalam bahasa Inggris). Alternative Publishing Co-operative. 
  12. ^ Utrecht, Ernst, 1922-1987. (1980). The military and the 1977 election. Queensland: James Cook University of North Queensland. ISBN 0864430000. OCLC 9080915. 
  13. ^ Utrecht, E. (1969-11-01). "Land Reform in Indonesia". Bulletin of Indonesian Economic Studies. 5 (3): 71–88. doi:10.1080/00074916912331331482. ISSN 0007-4918. 
  14. ^ Utrecht, Ernst (1972-01-01). "Class struggle and politics in Java". Journal of Contemporary Asia. 2 (3): 274–282. doi:10.1080/00472337285390541. ISSN 0047-2336. 
  15. ^ Utrecht, Ernst (1972-01-01). "The Indonesian army as an instrument of repression". Journal of Contemporary Asia. 2 (1): 56–67. doi:10.1080/00472337285390041. ISSN 0047-2336. 
  16. ^ Utrecht, Ernst (1973-01-01). "American Sociologists on Indonesia". Journal of Contemporary Asia. 3 (1): 39–45. doi:10.1080/00472337308566847. ISSN 0047-2336. 
  17. ^ Utrecht, Ernst (1975-04). "The Separatist Movement in the Southern Philippines". Race & Class (dalam bahasa Inggris). 16 (4): 387–403. doi:10.1177/030639687501600404. ISSN 0306-3968. 
  18. ^ "Utrecht, Ernst - Résultats de la recherche - Serveur de Documents de l'IDEP". invenio.unidep.org (dalam bahasa Prancis). Diakses tanggal 2019-08-27. 
  19. ^ Utrecht, Ernst (1976-01-01). "Political mobilisations of peasants in Indonesia". Journal of Contemporary Asia. 6 (3): 269–288. doi:10.1080/00472337685390371. ISSN 0047-2336. 
  20. ^ Utrecht, Ernst (1978-09). "Religion and Social Protest in Indonesia". Social Compass (dalam bahasa Inggris). 25 (3-4): 395–418. doi:10.1177/003776867802500306. ISSN 0037-7686. 
  21. ^ Utrecht, Ernst (1979-01-01). "Army and islamic opposition in Indonesia". Journal of Contemporary Asia. 9 (2): 175–186. doi:10.1080/00472337985390171. ISSN 0047-2336. 
  22. ^ Utrecht, Ernst (1984-02). "The Muslim Merchant Class in the Indonesian Social and Political Struggles". Social Compass (dalam bahasa Inggris). 31 (1): 27–55. doi:10.1177/003776868403100102. ISSN 0037-7686.