Wikipedia

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Undang-Undang yang mengatur kewarganegaraan India
Revisi sejak 17 Desember 2019 06.43 oleh 180.254.162.21 (bicara) (→Akibat)

Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019 dibuat oleh Parlemen India untuk mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan India (Citizenship Act) tahun 1955 yang menyediakan jalan menjadi warga negara India bagi imigran 6 agama minoritas dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan.[2] Agama minoritas yang dimaksud secara eksplisit terdaftar beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen, akan tetapi agama Islam tidak termasuk dalam kategori tersebut, meningkatkan kekhawatiran bahwa umat Islam sedang dimarginalisasi.[2] Imigran harus pernah masuk India pada atau sebelum 31 Desember 2014, dan seharusnya menghadapi "persekusi agama atau takut akan persekusi agama" di negara asal mereka.[a] Undang-undang ini juga melonggarkan persyaratan tempat tinggal untuk tujuan naturalisasi dari 11 tahun hingga 5 tahun untuk para imigran gelap yang berasal dari 3 negara serta 6 agama minoritas tersebut.[5]

Undang-Undang Kewarganegaraan India (Amandemen), 2019
Parlemen India
UU untuk mengubah
Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama
tahun 1955.
KutipanUU No. 47 tahun 2019
Diterapkan olehLok Sabha
Tanggal pengesahan10 Desember 2019 (2019-12-10)
Diterapkan olehRajya Sabha
Tanggal pengesahan11 Desember 2019 (2019-12-11)
Tanggal penyerahan12 Desember 2019 (2019-12-12)
Tanggal penandatanganan12 Desember 2019 (2019-12-12)
Ditandatangani olehRam Nath Kovind
Presiden India
Tanggal pemberlakuanBelum; tanggalnya diberitahukan
oleh Pemerintah India. (Belum; tanggalnya diberitahukan
oleh Pemerintah India.)[1]
Sejarah legislatif
UU diperkenalkan pada Lok SabhaRancangan Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen), 2019
Kutipan UURUU No. 370 tahun 2019
UU diterbitkan pada9 Desember 2019; 4 tahun lalu (2019-12-09)
Diperkenalkan olehAmit Shah
Menteri Urusan Dalam Negeri
Pembacaan pertama09 Desember 2019 (2019-12-09)
Pembacaan kedua10 Desember 2019 (2019-12-10)
Pembacaan ketiga11 Desember 2019 (2019-12-11)
Status: Tidak diketahui

Partai Bharatiya Janata yang pada kampanyenya berjanji dalam manifesto pemilu 2014 untuk menyediakan "rumah alami" bagi para pengungsi Hindu yang dipersekusi. Kerja keras para pengungsi tersebut dilaporkan di berbagai media massa..[6][7] Pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan perintah untuk melegalkan para pengungsi tersebut terlepas dari dokumen perjalanan mereka dan memberikan mereka visa jangka panjang.[8] Lebih dari 30.000 migran, hampir semua beragama Hindu atau Sikh, akan mendapat keuntungan dari Undang-Undang Kewarganegaraan yang diamandemen.[9]

Undang-Undang ini menuai kontroversi yang meluas di India dan luar negeri karena melanggar Konstitusi India sekuler dan janji kesetaraannya atas agama manapun berdasarkan Pasal 14. [10][11][12] Sebuah petisi yang menentang RUU tersebut ditandatangani oleh lebih dari 1.000 ilmuwan dan cendekiawan India.[13] Undang-undang ini juga dikritik oleh Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional.[14][15] Beberapa kritikus UU meyakini UU itu melegalkan diskriminasi agama.[2][16][17]

Pengesahan UU menyebabkan aksi demonstrasi di India.[15] Kelompok Muslim dan kelompok sekuler memprotes tuduhan diskriminasi agama. Warga Assam dan negara-negara bagian timur laut lainnya terus memprotes UU ini karena khawatir bahwa imigran ilegal non-Muslim di wilayah mereka akan diizinkan tinggal di negara bagian tersebut.[9]

Ada juga kekhawatiran yang muncul tentang kurang dimasukkannya beberapa negara non-muslim di negara tetangga India, seperti Sri Lanka, dimana Shiv Sena dan beberapa tokoh agama khawatir tentang status kewarganegaraan dari warga Hindu berbahasa Tamil yang diizinkan menetap secara hukum di Tamil Nadu karena diskriminasi sebelumnya di pulau itu.[18], serta Nepal dan Bhutan, yang pada negara kedua dituduh mendiskriminasi umat Hindu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha.[19] Pengungsi Tibet dari Tiongkok juga dikecualikan dari rancangan undang-undang tersebut meskipun ada kekhawatiran yang terus menerus.[20]

Sejarah legislasi

RUU ini diperkenalkan di Lok Sabha pada 19 Juli 2016 sebagai RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2016. RUU tersebut dirujuk ke Komite Parlemen Bersama pada 12 Agustus 2016. Komite menyerahkan laporannya pada 7 Januari 2019.[21]

Selanjutnya, Kabinet Uni menyiapkan RUU Kewarganegaraan (Amandemen), 2019 pada 4 Desember 2019 untuk diperkenalkan di parlemen.[22][23] RUU ini diperkenalkan di Lok Sabha ke-17 oleh Menteri Urusan Dalam Negeri Amit Shah pada 9 Desember 2019 dan disahkan pada 10 Desember 2019 pada pukul 00.11 (IST, pukul 01.41 WIB)[24]dengan 311 anggota parlemen memilih mendukung dan 80 menentang RUU tersebut.[25][26][27]

RUU tersebut kemudian disahkan oleh Rajya Sabha pada 11 Desember 2019 dengan 125 suara mendukung dan 105 suara menentangnya.[28][29] Mereka yang memilih mendukung termasuk partai sekutu BJP seperti Janata Dal (United), AIADMK, Biju Janata Dal, TDP dan YSR-Congress, selain BJP itu sendiri.[29][28]

Setelah menerima persetujuan dari Presiden India pada tanggal 12 Desember 2019, RUU tersebut berubah status menjadi Undang-undang.[30] Undang-undang ini akan mulai berlaku pada tanggal yang dipilih oleh Pemerintah India, dan akan diumumkan demikian.[1]

Amandemen

Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) tahun 2019 mengamandemen Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 dengan memasukkan ketentuan berikut dalam pasal 2, sub-pasal (1), setelah ayat (b) yang berbunyi:[1]

Asalkan orang-orang yang termasuk dalam komunitas minoritas, yaitu, Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, yang telah dikecualikan oleh Pemerintah Pusat oleh atau di bawah ayat (c) sub-pasal (2) pasal 3 dari "Undang-Undang Paspor (Masuk ke India), 1920" atau dari penerapan ketentuan Undang-Undang Warga Negara Asing, 1946" atau perintah apa pun yang dibuat di bawahnya, tidak akan diperlakukan sebagai migran ilegal untuk tujuan UU itu;

Bagian baru, pasal 6B, dimasukkan dengan ketentuan lebih lanjut bahwa pada dan sejak tanggal berlakunya Undang-Undang, siapa pun yang disebut dalam ketentuan pertama harus memenuhi syarat untuk mengajukan naturalisasi dan segala proses yang tertunda terhadap orang tersebut sehubungan dengan migrasi ilegal atau kewarganegaraan akan diatasi dengan pemberian kewarganegaraan tersebut kepadanya.[1]

Golongan warga yang dikecualikan sebelumnya didefinisikan dalam Peraturan Warga Negara Asing (Amandemen), 2015 (dikeluarkan berdasarkan UU Warga Negara Asing, 1946):[31]

3A. Pengecualian golongan warga asing tertentu.- (1) Orang-orang yang termasuk dalam komunitas minoritas di Bangladesh dan Pakistan, yaitu, Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen yang terpaksa mencari perlindungan di India karena persekusi agama atau takut akan persekusi agama dan masuk ke India pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2014

(a) tanpa dokumen yang sah termasuk paspor atau dokumen perjalanan lainnya dan yang telah dibebaskan berdasarkan peraturan 4 dari ketentuan peraturan 3 dari Peraturan Paspor (Masuk ke India), 1950 [...]; atau
(b) dengan dokumen yang sah termasuk paspor atau dokumen perjalanan lainnya dan validitas dokumen tersebut telah kedaluwarsa,

diberikan pengecualian dari penerapan ketentuan-ketentuan "Undang-Undang Warga Negara Asing, 1946" dan peraturan yang dibuat berdasarkan itu sehubungan dengan mereka tinggal di India tanpa dokumen-dokumen tersebut atau setelah berakhirnya dokumen-dokumen itu, karena kasusnya mungkin [...].[31]

Peraturan tersebut kemudian diubah pada tahun 2016 dengan menambahkan Afghanistan ke daftar negara tersebut.[32]

Akibat

Artikel utama: Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019
 
Masyarakat lokal berunjuk rasa menolak CAB di ibukota India pada 14 Desember 2019
 
Masyarakat lokal dan mahasiswa Jamia Millia Islamia berunjuk rrasa menolak CAA/NRC di New Delhi pada 15 Desember 2019[33][34]

Setelah RUU itu dibawa pada 4 Desember 2019, aksi protes yang berujung kekerasan meletus di Assam, terutama di kota Guwahati, dan daerah lain di negara bagian itu.[35] Di Dispur, ribuan pengunjuk rasa menghancurkan barikade polisi untuk memprotes UU tersebut di depan gedung Dewan Legislatif Assam.[36][37] Demonstrasi juga dilakukan di Agartala.[38] Enam orang tewas dan lima puluh orang terluka dalam aksi protes menentang UU tersebut.[39][40]

Akses internet dibatasi di negara bagian Assam. Jam malam diberlakukan di Assam dan Tripura karena aksi protes.[41] Namun, tentara harus bergegas untuk mengerahkan pasukan karena para demonstran menentang jam malam itu. Layanan kereta api ditangguhkan dan beberapa maskapai penerbangan mulai menawarkan penggantian biaya penjadwalan atau pembatalan di daerah-daerah tersebut.[42] Pejabat melaporkan bahwa setidaknya dua orang tewas setelah bentrokan dengan polisi di Guwahati.[43]

Tidak ada permainan yang mungkin dilakukan pada hari keempat pertandingan kriket antara Assam dan Services di Piala Ranji 2019-20 karena aksi demonstrasi.[44] KTT India-Jepang di Guwahati, yang seharusnya dihadiri oleh Shinzō Abe juga dibatalkan.[45][46]

Catatan

 
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019.
  1. ^ Persyaratan persekusi secara tidak sengaja disebutkan dalam Undang-Undang melalui peraturan disahkan pada tahun 2015.[3] Sebagian besar laporan berita tidak memperhatikan persyaratan ini. [4]

Referensi

  1. ^ a b c d "The Citizenship (Amendment) Act, 2019" (PDF). The Gazette of India. 12 Desember 2019. Diakses tanggal 14 Desember 2019. 
  2. ^ a b c Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained, BBC News, 11 Desember 2019.
  3. ^ Shrutisgar Yamunan, The Citizenship Bill rests on shaky legal grounds. Here’s why, Scroll.in, 6 Desember 2019. 'Meskipun RUU tersebut tampaknya tidak memiliki istilah “komunitas minoritas” dan kriteria “persekusi agama” secara langsung, RUU ini mengacu pada aturan-aturan Undang-Undang Asing yang diamandemen pada 2015 dan 2016, yang dengan jelas menyebutkan istilah-istilah ini.'
  4. ^ Question & Answer: Citizenship amendment law explained, The Indian Express, 14 Desember 2019. Meskipun Amit Shah menyebut agama-agama non-Muslim sebagai minoritas yang dipersekusi, hukum tersebut menghindari penggunaan kata penganiayaan dalam teksnya.
  5. ^ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019" (PDF). PRS India. Diakses tanggal 11 Desember 2019. 
  6. ^ Why Pakistani Hindus leave their homes for India, BBC News, 28 Oktober 2015.
  7. ^ Shreyasee Raj, Safe But Betrayed: Pakistani Hindu Refugees in India, The Diplomat, 22 Januari 2019.
  8. ^ Shoaib Daniyal, Four myths about the Citizenship Bill – from fighting religious persecution to helping NRC-excluded, Scroll.in, 8 Desember 2019.
  9. ^ a b Saha, Abhishek (20 Januari 2019). "Explained: Why Assam, Northeast are angry". Hindustan Times. 
  10. ^ Citizenship Amendment Bill: India's new 'anti-Muslim' law explained, BBC News, 11 Desember 2019. "Opponents of the bill say it is exclusionary and violates the secular principles enshrined in the constitution. They say faith cannot be made a condition of citizenship."
  11. ^ Sumit Ganguly, Secularism Is Dying in India, Foreign Policy, 11 Desember 2019.
  12. ^ Nobel Winner Ramakrishnan Slams Amit Shah’s Argument, Condemns CAB, The Quint, 13 Desember 2019.
  13. ^ India will become unconstitutional ethnocracy: Over 1,000 scholars, scientists seek withdrawal of Citizenship Bill, India Today
  14. ^ "Federal US commission seeks sanctions against Amit Shah if CAB passed in Parliament"
  15. ^ a b Sigal Samuel, "India just redefined its citizenship criteria to exclude Muslims, "Vox, 12 Desember 2019.
  16. ^ Will Citizenship Amendment Bill legalise religious discrimination, The Times of India, 11 Desember 2019.
  17. ^ Indian citizenship law discriminatory to Muslims passed, The Guardian, 11 Desember 2019.
  18. ^ World, Republic. "As CAB gets tabled in Rajya Sabha, exclusion of Sri Lankan Tamils causes dismay". Republic World. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
  19. ^ "Rajya Sabha passes Citizenship Amendment Bill: What is a Hindu and why are Myanmar, Nepal, Bhutan, Sri Lanka left out of CAB?". www.msn.com. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
  20. ^ Chaudhry, Suparna; Post, The Washington (13 Desember 2019). "India's new law may leave millions of Muslims without citizenship". StamfordAdvocate. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
  21. ^ "Explained: Why the Citizenship Amendment Bill is dead, for now". Indian express. Diakses tanggal 14 Februari 2019. 
  22. ^ "The Citizenship (Amendment) Bill, 2019. Highlights, Issues and Summary". PRS Legislative Research. 
  23. ^ "Controversial Citizenship (Amendment) Bill to Be Tabled in Lok Sabha on Monday". The Wire. Diakses tanggal 8 Desember 2019. 
  24. ^ "Citizenship Bill gets Lok Sabha nod, Rajya Sabha test next". Hindustan Times. 9 Desember 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 Decsmber 2019. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  25. ^ "Citizenship Bill has smooth sail in Lok Sabha, will Amit Shah clear Rajya Sabha test?". India Today. 10 Desember 2019. Diakses tanggal 10 Desember 2019. 
  26. ^ "Citizenship (Amendment) Bill: Federal US commission seeks sanctions against home minister Amit Shah". The Times of India. 10 Desember 2019. Diakses tanggal 10 Desember 2019. 
  27. ^ Das, Shaswati (9 Desember 2019). "Amit Shah to table Citizenship Amendment Bill in Lok Sabha today". Livemint. Diakses tanggal 10 Desember 2019. 
  28. ^ a b Nath, Damini; Singh, Vijaita (11 Desember 2019). "After a heated debate, Rajya Sabha clears Citizenship (Amendment) Bill". The Hindu. ISSN 0971-751X. Diakses tanggal 11 Desember 2019. 
  29. ^ a b "CAB set to be law as RS passes it 125-105, indefinite curfew and Army in Guwahati". The Times of India. 12 Desember 2019. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  30. ^ "Citizenship (Amendment) Bill gets President's assent, becomes act". Press Trust of India. 13 Desember 2019. Diakses tanggal 13 Desember 2019 – via The Economic Times. 
  31. ^ a b The Gazette of India, Issue 553 of 2015, 8 September 2015.
  32. ^ The Gazette of India, Issue 495 of 2016, 18 Juli 2016
  33. ^ "Demonstration was not held in campus, locals too participated in it: Jamia Millia Islamia PRO | City - Times of India Videos". The Times of India (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 15 Desember 2019. 
  34. ^ "Anti-CAA protest not held in campus, says Jamia admin". India Today (dalam bahasa Inggris). 15 Desember 2019. Diakses tanggal 15 Desember 2019. 
  35. ^ "Anti-CAB stir: People defy curfew, police open fire as Assam" (dalam bahasa Inggris). 12 Desember 2019. Diakses tanggal 13 Desember 2019. 
  36. ^ "In India's northeast, protesters rally against citizenship bill". www.aljazeera.com. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  37. ^ Reuters (9 Desember 2019). "Protests Erupt as India Pushes for Religion-Based Citizenship Bill". The New York Times (dalam bahasa Inggris). ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  38. ^ Dec 11, Biswendu Bhattacharjee | TNN | Updated; 2019; Ist, 14:52. "Anti-CAB protests turn violent in Tripura | Agartala News - Times of India". The Times of India. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  39. ^ "Assam: Death toll rises to 5 in protests against citizenship act". 15 Desember 2019. Diakses tanggal 15 Desember 2019. 
  40. ^ "India PM plea for calm as citizenship unrest rages" (dalam bahasa Inggris). 16 Desember 2019. Diakses tanggal 16 Desember 2019. 
  41. ^ "'Anti-Muslim' citizenship law challenged in India court" (dalam bahasa Inggris). 12 Desember 2019. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  42. ^ "India calls in army as citizenship protests grow" (dalam bahasa Inggris). 12 Desember 2019. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  43. ^ "Two dead as Indian police clash with protesters" (dalam bahasa Inggris). 12 Desember 2019. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  44. ^ "Ranji Trophy 2019-20: Day four game in Assam suspended due to curfew over CAB". Sport Star. Diakses tanggal 12 Desember 2019. 
  45. ^ Bhattacherjee, Kallol (13 Desember 2019). "India-Japan Guwahati summit cancelled in view of protests". The Hindu. ISSN 0971-751X. Diakses tanggal 13 Desember 2019. 
  46. ^ "RUU Kewarganegaraan Baru Sah Picu Ricuh, PM Shinzo Abe Tunda Agenda ke India". Liputan6.com. 14 Desember 2019. Diakses tanggal 17 Desember 2019. 

Pembacaan lebih lanjut

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Undang-Undang_Kewarganegaraan_India_2019&oldid=16319343"