Wikipedia

Sejarah Papua

dokumentasi
Revisi sejak 5 Februari 2020 10.18 oleh WPazka (bicara | kontrib)
Halaman ini berisi artikel tentang sejarah bagian barat Pulau Papua yang masuk wilayah Indonesia. Untuk sejarah bagian timur Pulau Papua yang masuk wilayah Papua Nugini, lihat Sejarah Papua Nugini.

Sejarah Papua mengacu kepada sejarah bagian barat Pulau Papua Indonesia dan pulau-pulau kecil lainnya di baratnya. Bagian timur pulau tersebut merupakan Papua Nugini.

Permukiman manusia diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu.[1] Perdagangan antara Pulau Papua dan pulau-pulau Indonesia yang berdekatan terdokumentasi sejak abad ketujuh, dan kekuasaan nusantara di Pulau Papua sampai dengan abad ke-13. Belanda mengklaim wilayah tersebut dan mulai pekerjaan misionaris pada abad kesembilan belas. Wilayah ini dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada tahun 1960-an. Menyusul mulainya reformasi di seluruh Indonesia tahun 1998, Papua dan provinsi-provinsi di Indonesia lainnya mendapat otonomi daerah yang lebih besar. Pada 2001, status "Otonomi Khusus" diberikan kepada wilayah ini, walaupun sampai saat ini, pelaksanaannya bersifat parsial.[2] Wilayah ini terbagi menjadi Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2003.

Sejarah prakolonial Belanda

Permukiman orang Papua di wilayah tersebut diperkirakan telah mulai antara 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu.[1] Suku bangsa Austronesia yang bermigrasi melalui Asia Tenggara Maritim mendiaminya beberapa ribu tahun yang lalu. Kelompok-kelompok ini telah mengembangkan beragam budaya dan bahasa di tempat; terdapat lebih dari 300 bahasa dan dua ratus dialek tambahan di wilayah ini.

Pada awal abad ketujuh, Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Sumatra (abad ke-7 hinga abad ke-13) terlibat dalam hubungan dagang dengan Pulau Papua barat, yang pada awalnya mengambil barang-barang seperti kayu cendana dan burung cenderawasih sebagai upeti kepada Tiongkok, namun kemudian melakukan perbudakan terhadap penduduk pribumi.[3] Kekuasaan kerajaan Majapahit (1293-1527) yang berpusat di Jawa menjangkau hingga pinggiran barat Pulau Papua.[4] Kakawin Majapahit abad ke-14 Nagarakretagama menyebutkan Wwanin atau Onin sebagai salah satu wilayah yang dikenal di timur, saat ini dikenal sebagai Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, bagian barat Semenanjung Bomberai yang lebih besar, di selatan wilayah Kepala Burung Papua Barat.[5] Wanin atau Onin mungkin adalah nama tertua dalam catatan sejarah untuk merujuk kepada bagian barat Pulau Papua.[6]

Interaksi dengan orang Eropa

Selepas Malaka direbut di tahun 1511, Afonso de Albuquerque mengutus António de Abreu dan Francisco Serrão ke Kepulauan Rempah, nama lain daripada daerah Maluku. Selepas mereka kembali dari sana, mereka dapati catatan soal keberadaan sejumlah masyarakat yang rasnya amat berbeda dengan orang Melayu, setelah mengumpulkan pelbagai catatan peta-peta Jawa dan Melayu, penuturan para saudagar lokal, dan budak-budak yang mereka dapatkan dari jazirah pulau itu. Barulah dari sini, de Abreu menulis peta dengan mengindikasikan suatu pulau di timur Maluku yg dinamai "Papoia". Kemungkinan daerah yang ia tunjuk adalah Halmahera atau malah gugusan Kepulauan Raja Ampat.[7] Pada 13 Juni 1545, Ortiz de Retez, yang memimpin San Juan, meninggalkan pelabuhan di Tidore, sebuah pulau di Hindia Timur dan berlayar hingga mencapai pantai utara Pulau Papua, di mana dia berpetualang sepanjang muara Sungai Mamberamo. Dia merebut kepemilikan daratan tersebut bagi Raja Spanyol, dalam proses yang memberi nama pulau tersebut dengan yang nama dikenal saat ini. Dia menyebutnya Nueva Guinea karena kemiripan penduduk lokal dengan orang-orang di pantai Guinea di Afrika Barat.

Sejarah pascakolonial Belanda

Soekarno (Orde Lama)

Sejak merdeka dari jajahan Belanda pada tahun 1945 di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia berseteru dengan Belanda dalam mempertahankan Papua Barat dan menghapus keberadaan pemerintah kolonial Belanda di Papua.

Tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani Perjanjian New York, diantaranya memuat ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. PBB memprakarsai referendum ini, yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat, dengan hasil mendukung integrasi Papua Barat ke Indonesia.[8]

Soeharto (Orde Baru)

Pada era Orde Baru dimulai sejak 1965, terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan militer Indonesia. Pada era tersebut pelanggaran HAM tak hanya terjadi di Papua, tetapi juga di Aceh, Papua, Talangsari, Pulau Buru, Tanjung Priok, Kepulauan Maluku, hingga peristiwa Trisakti[9]. Pelanggaran HAM orde baru ini dianggap mencederai harkat dan martabat bangsa Indonesia. Pada tahun 1998, rakyat bergerak secara masif, dipelopori oleh mahasiswa, untuk menjatuhkan rezim militer Suharto[10].

Abdurrahman Wahid (1999-2001)

Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, yang terpilih menjadi presiden keempat Indonesia, mewujudkan wacana diplomasi yang dicetuskan Habibie. Gus Dur melakukan dua langkah penting yaitu mengganti nama Irian Jaya (yang dicetuskan Soekarno) menjadi Papua. Serta memperbolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora.[11]

Meski keputusannya banyak ditentang, Gus Dur tidak mempermasalahkan seandainya bendera Bintang Kejora dikibarkan di samping bendera Merah Putih. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengatakan Gus Dur menganggap bendera Bintang Kejora sebagai umbul-umbul atau spanduk yang dikibarkan dalam berbagai perayaan.

Tak hanya itu, ia juga memberikan ruang bagi kelompok yang menentang keberadaan Indonesia di tanahnya untuk melakukan dialog secara aman. Hal ini sesuai dengan agenda Gus Dur kala bertandang ke tanah subur tersebut. Di mana ia ingin bertemu dengan berbagai elemen di Papua dan melihat matahari terbit pertama milenium kedua tanggal 1 Januari 2000 pagi[12].

Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Mengikuti misi ayahnya dalam mengembangkan orang Papua, Megawati memprakarsai beberapa rencana untuk membangun jalan, jembatan dan infrastruktur keras lainnya.

Sumbangsih:

  • Otonomi khusus (UU No 21 Tahun 2001).
  • Pemberian dana otsus tiap tahun yang mencapai 8,36 triliun (2019)[13].
  • Kebijakan pemimpin Papua harus Orang Asli Papua (OAP).

Sampai sekarang,  setiap pemimpin daerah baik di tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi di Papua dan Papua Barat diwajibkan Orang Asli Papua (OAP).

Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan tiga agenda strategis yaitu rekonstruksi UU 21/2001 menuju RUU ‘Otonomi Khusus Plus’, agenda penyelesaian konflik menuju Papua Tanah Damai, dan rencana melanjutkan pembangunan Tanah Papua yang komprehensif dan ekstensif[13].

Selama sepuluh tahun masa kepresidenan SBY, SBY masih belum puas dengan kemajuan di Papua[14]. Dia berharap bahwa kepresidenan Jokowi akan terus fokus pada beberapa hal seperti peningkatan kepercayaan publik pada masyarakat akar rumput Papua, kemajuan keamanan di Pegunungan Tengah karena masih terganggu dan pembentukan dialog Jakarta-Papua sangat diperlukan untuk memperkuat kondisi politik di Papua.[15]

Sumbangsih:

Joko Widodo (2014-sekarang)

Pemerintahan Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan SDM sebagai kerangka besar solusi konflik di Papua[17]. Jokowi menerapkan kebijakan BBM satu harga. Jokowi menilai BBM satu harga adalah bentuk “keadilan” bagi warga Papua. Infrastruktur lain yang juga tengah dibangun Jokowi adalah serat optik Palapa Ring. Pada 2020, Jokowi menargetkan internet sudah dapat dinikmati hingga Papua Barat.  

Pada kunjungannya ke Papua setelah dinobatkan menjadi presiden periode kedua, Jokowi berjanji akan Jokowi akan segera mengeksekusi pembangunan serta perbaikan jalan dari Kabupaten Arfak menuju Manokwari sepanjang 139 kilometer[18]. Bandara pegunungan, pasar, rumah sakit dan puskesmas Kabupaten Arfak sudah masuk dalam daftar infrastruktur yang akan dibangun Jokowi[18].

Jokowi beserta rombongan mendarat di Papua pada 26 Oktober 2019. Keesokan harinya, Jokowi mengunjungi Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2019, Jokowi meresmikan Jembatan Youtefa yang menjadi ikon baru Jayapura. Jembatan Youtefa adalah jembatan terpanjang di Papua dengan 1.800 meter dan lebar 17 meter.

Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda (28/10), Jokowi dan staf khusunya yang berasal dari Papua, Billy Mambrasar, meluncurkan Papuan Youth Creative Hub, di Jayapura, Provinsi Papua[19]. Diluncurkannya  Papuan Youth Creative Hub bertujuan untuk memberdayakan anak muda untuk menjadikan inovasi, kreativitas dan teknologi alat yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua dan di Indonesia.

Sebelumnya pada 11 September 2019, Jokowi bertemu dengan 23 pemuda dan pemudi Papua yang memiliki karya dan prestasi dalam berbagai bidang di Istana Negara, Jakarta Pusat. Jokowi menyatakan akan mendukung pembangunannya, dengan tujuan, menjadikan inovasi, kreativitas dan teknologi alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua dan di Indonesia.

Sumbangsih:

  • Jalan Tol Trans Papua

Penyelesaian Jalan Trans Papua Barat sebagai bagian dari Jalan Trans Papua termasuk perwujudan dari visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Jalan tol Trans Papua terbagi menjadi dua segmen/ruas yaitu, yakni  segmen I rute Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat, yaitu Kota Sorong dan Manokwari,  yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.  Sampai tahun 2019 jalan tol trans papua segmen I sepanjang 550 km sudah beraspal dan sisanya masih tersisa 44,5 km.  

Sementara segmen II, rute Manokwari-Mameh-Wasior-Batas di Provinsi Papua juga telah berhasil tembus pada Desember 2017. Rute sepanjang 476 km telah tersambung dengan aspal sepanjang 192 km, serta perkerasan tanah 283 km.

  • Bandar Udara (Bandara) di Papua

Di Papua saat ini terdapat 48 bandara yang sudah tersebar sampai ke pelosok Papua. Dengan adanya pembangunan bandara di Papua bisa mempercepat sekaligus mempermudah lalu lintas perekonomian warga papua.  Salah satunya, yakni Bandara Bandara Domine Eduard Osok (DEO) di Sorong, Papua, yang ditargetkan menjadi pintu gerbang kota Sorong dapat menjadi pemicu Kawasan Timur Indonesia agar dapat terus berkembang maju.

  • Pelabuhan di Papua

Dimulai sejak 2019, total akan ada 6 pelabuhan baru yang dibangun di Papua, diantaranya  Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Jadinya, total keseluruhan pelabuhan yang ada di Papua dan Papua Barat akan berjumlah 15 pelabuhan.  Dampak dari adanya pelabuhan di Papua, seperti salah satunya pelabuhan Pelabuhan di Sorong yang menjadi hubungan utama alur tol laut di wilayah Papua akan membantu mendorong distribusi barang ke seluruh wilayah Papua dan juga bisa mengakibatkan transaksi ekonomi yang lebih tinggi.

  • Rasio Elektrifikasi

Pada 2019, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meluncurkan program ‘1.000 Renewable Energy for Papua’. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Ekspedisi Papua Terang.  Program ini merupakan inisiatif PLN untuk mencapai target rasio elektrifikasi 100 persen pada tahun 2020.

Program 1.000 Renewable Energy for Papua dipandang sebagai solusi paling efektif untuk percepatan elektrifikasi di Papua dan Papua Barat melalui implementasi model Wireless Electricity. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Rasio Elektrifikasi (RE) di Provinsi Papua saat ini sebesar 94,28 persen dan Papua Barat 99,99 persen. Jika diakumulasikan, saat ini rasio elektrifikasi di dua provinsi itu adalah sebesar 95,75 persen.

  • Jembatan Youtefa ada di Papua

Jembatan merah Youtefa, yang mirip dengan Jembatan Golden Bay, di San Fransisco, Amerika Serikat,  membentang di atas Teluk Youtefa menghubungkan Kota Jayapura, Kampung Hamadi, dan Distrik Muara Tami. Jembatan ini juga termasuk jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua.  Jembatan Youtefa memiliki total panjang 11,6 km yang terdiri atas 433 m bentang tengah, 900 m jembatan pendekat sisi Youtefa, 320 m jalan pendekat sisi Hamadi, dan 9.950 m jalan akses.

  • Stadion Papua Bangkit di Papua

Stadion Papua Bangkit, stadion terbesar kedua di Indonesia,  adalah stadion baru di Jayapura, Papua, yang dipersiapkan untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Lokasi stadion ini berada di tepi jalan antara Sentani menuju Jayapura. Sampai sejauh ini, baru enam stadion di Indonesia yang terdaftar di AFC Competition dan FIFA Competition, dan Stadion Papua Bangkit termasuk didalamnya.

  • Markas Avengers di provinsi Papua

Di Indonesia Timur sekarang punya monumen baru, tepatnya di Merauke, Papua. Sebuah monumen yang dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektare (ha) dan menjadi ikon baru di timur Indonesia. Namanya yakni Monumen Kapsul Waktu yang berisikan impian anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan nantinya akan dibuka kembali 70 tahun berikutnya atau tahun 2085. Kapsul waktu tersebut dibawa secara estafet mulai dari Aceh ke seluruh provinsi dan berakhir di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Ide pembangunan Markas Avengers untuk menyimpan Kapsul Waktu berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada HUT ke-70 Kemerdekaan Indonesia tahun 2015.

Luas monumen yang mirip logo Avengers ini mencapai 2,5 ha, terdiri dari 1 ha area monumen dan 1,5 ha digunakan sebagai alun-alun. Desain arsitektur Monumen  Markas Avengers dibuat dengan menarik, yakni terdiri dari angka 17, 8, dan 45 dipilih menjadi angka-angka kunci ukuran monumen. Monumennya memiliki lebar 17 meter, tinggi 8 meter dan panjang 45 m. Monumen ini memiliki 5 akses masuk. Kelima akses masuk bangunan tugu kapsul itu memiliki arti yakni lima suku asli Merauke yakni Malind, Muyu, Mandobo, Mappi dan Auyu yang menjaga tugu kapsul waktu itu.

Referensi

  1. ^ a b Gillespie, Richard (2002). "Dating the First Australians" (PDF). Radiocarbon. 44 (2): 455–72. Diakses tanggal 24 May 2010. 
  2. ^ US Dept of Defence; International Crisis Group; International Crisis Group
  3. ^ Singh, Bilveer (2008). Papua: Geopolitics and the Quest for Nationhood. Transaction Publishers. hlm. 15. 
  4. ^ Majapahit Overseas Empire, Digital Atlas of Indonesian History
  5. ^ "Onin Peninsula". Geographic Names. 
  6. ^ Martin Slama and Jenny Munro, ed. (2015). From 'Stone Age' to 'Real Time' Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities. Canberra: Australian National University Press. hlm. 110. ISBN 9781925022438. 
  7. ^ Moore (2003), hlm. 75
  8. ^ "A/RES/2504(XXIV) - E - A/RES/2504(XXIV)". undocs.org. Diakses tanggal 2020-01-10. 
  9. ^ Media, Kompas Cyber. "Kontras Paparkan 10 Kasus Pelanggaran HAM yang Diduga Melibatkan Soeharto Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-01-10. 
  10. ^ Media, Kompas Cyber. "Cerita di Balik Mundurnya Soeharto Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2020-01-10. 
  11. ^ "Sejarah Gus Dur yang Membolehkan Bintang Kejora Berkibar di Papua". tirto.id. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  12. ^ "Sejarah Cinta Presiden Gus Dur dan Bangsa Papua". tirto.id. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  13. ^ a b Media, Kompas Cyber. "Ini Besaran Dana Otsus Papua dan Papua Barat Tahun Depan". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  14. ^ "Papua di Bawah Tujuh Presiden Indonesia". tirto.id. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  15. ^ Kompasiana.com. "Titik terang Otonomi Khusus Plus setelah ditandatangani Presiden SBY". KOMPASIANA. Diakses tanggal 2019-11-18. 
  16. ^ Kompasiana.com. "Titik terang Otonomi Khusus Plus setelah ditandatangani Presiden SBY". KOMPASIANA. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  17. ^ Media, Kompas Cyber. "Jokowi dan 3 Janjinya Saat Berkunjung ke Pegunungan Arfak, Papua Barat... Halaman all". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  18. ^ a b BeritaSatu.com. "Miris, Kabupaten Pegunungan Arfak Hanya Miliki 2 Dokter". beritasatu.com. Diakses tanggal 2019-11-06. 
  19. ^ Kusuma, Hendra. "Jokowi Resmikan 'Silicon Valley' di Papua". detikfinance. Diakses tanggal 2019-11-06. 

Bacaan lanjutan

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Sejarah_Papua&oldid=16526223"