Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 1955 atau biasa dikenal dengan Pemilihan Umum Indonesia 1955 atau Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante.
Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 September 1955 (DPR) 15 Desember 1955 (Konstituante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seluruh 257 kursi Dewan Perwakilan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehadiran pemilih | 91,54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
 Hasil menurut kota dan kabupaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.
Latar belakang
Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946, tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu, tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya, yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional.[1] Akhirnya, pada bulan Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Feith, ada tiga faktor penyebab hal ini terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka; kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam; dan ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan Konstitusi Sementara tahun 1950 sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa.[2]
Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jatuh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan.[3] Meskipun demikian, banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda (yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial) dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar.[4] Hal ini semakin diperkuat oleh "Peristiwa 17 Oktober 1952", ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif, menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25 November, RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif dimana satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun, atau yang pernah atau sudah menikah.[5] Begitu RUU itu disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki satu anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen. Namun, Partai Nasional Indonesia (PNI) memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite, dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni.[6]
Pada tanggal 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada tanggal 4 November, pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI S. Hadikusomo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan yaitu Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia (BTI), serta beberapa partai pendukung pemerintah, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).[7]
Tahapan
Pemilu 1955 dibagi menjadi dua tahap, yaitu:
- Tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu.
- Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955.
Persiapan dan hari pemilihan
Meskipun pada bulan April 1954 Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya, pada bulan Juli dan awal Agustus, persiapan telah terlambat dari jadwal. Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan dimulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah dan mereka baru memulainya pada 15 September. Dalam pidato hari kemerdekaan pada 17 Agustus, Presiden Sukarno mengatakan bahwa siapa pun yang menghalangi pemilu adalah "pengkhianat revolusi". Pada 8 September, Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 29 September kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai. Akhirnya, sebagai hasil dari "kesibukan" (kerja keras) mereka, panitia TPS siap pada hari pemilihan.[8]
Menjelang hari pemungutan suara, rumor menyebar, termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa. Ada juga penimbunan barang. Di berbagai bagian negara juga diberlakukan jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara.
Pada hari pemungutan suara itu sendiri, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih.[9]
Hasil
Empat besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3 persen), Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante (20,9 persen), Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante (18,4 persen), dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante (16,4 persen).
Partai-partai lainnya, mendapat kursi di bawah 10. Seperti PSII (8), Parkindo (8), Partai Katolik (6), Partai Sosialis Indonesia (5). Dua partai mendapat 4 kursi (IPKI dan Perti). Enam partai mendapat 2 kursi (PRN, Partai Buruh, GPPS, PRI, PPPRI, dan Murba). Sisanya, 12 partai, mendapat 1 kursi (Baperki, PIR Wongsonegoro, PIR Hazairin, Gerina, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia, Partai Persatuan Dayak, PPTI, AKUI, Partai Rakyat Indonesia Merdeka, Persatuan Rakyat Desa (bukan PRD modern), ACOMA dan R.Soedjono Prawirosoedarso).
DPR
| No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8.434.653 | 22,32 | 57 |
| 2. | Masyumi | 7.903.886 | 20,92 | 57 |
| 3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.955.141 | 18,41 | 45 |
| 4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.179.914 | 16,36 | 39 |
| 5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.091.160 | 2,89 | 8 |
| 6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1.003.326 | 2,66 | 8 |
| 7. | Partai Katolik | 770.740 | 2,04 | 6 |
| 8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 753.191 | 1,99 | 5 |
| 9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 541.306 | 1,43 | 4 |
| 10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 483.014 | 1,28 | 4 |
| 11. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 242.125 | 0,64 | 2 |
| 12. | Partai Buruh | 224.167 | 0,59 | 2 |
| 13. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 219.985 | 0,58 | 2 |
| 14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 206.161 | 0,55 | 2 |
| 15. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 200.419 | 0,53 | 2 |
| 16. | Murba | 199.588 | 0,53 | 2 |
| 17. | Baperki | 178.887 | 0,47 | 1 |
| 18. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 178.481 | 0,47 | 1 |
| 19. | Grinda | 154.792 | 0,41 | 1 |
| 20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 149.287 | 0,40 | 1 |
| 21. | Persatuan Dayak (PD) | 146.054 | 0,39 | 1 |
| 22. | PIR Hazairin | 114.644 | 0,30 | 1 |
| 23. | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) | 85.131 | 0,22 | 1 |
| 24. | AKUI | 81.454 | 0,21 | 1 |
| 25. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 77.919 | 0,21 | 1 |
| 26. | Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) | 72.523 | 0,19 | 1 |
| 27. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 64.514 | 0,17 | 1 |
| 28. | R.Soedjono Prawirosoedarso | 53.306 | 0,14 | 1 |
| 29. | Lain-lain | 1.022.433 | 2,71 | – |
| Jumlah | 37.785.299 | 100,00 | 257 | |
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)[10] | ||||
Konstituante
| No. | Partai | Jumlah Suara | Persentase | Jumlah Kursi |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 9.070.218 | 23,97 | 119 |
| 2. | Masyumi | 7.789.619 | 20,59 | 112 |
| 3. | Nahdlatul Ulama (NU) | 6.989.333 | 18,47 | 91 |
| 4. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 6.232.512 | 16,47 | 80 |
| 5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1.059.922 | 2,80 | 16 |
| 6. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 988.810 | 2,61 | 16 |
| 7. | Partai Katolik | 748.591 | 1,99 | 10 |
| 8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 695.932 | 1,84 | 10 |
| 9. | Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 544.803 | 1,44 | 8 |
| 10. | Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 465.359 | 1,23 | 7 |
| 11. | Partai Buruh | 332.047 | 0,88 | 5 |
| 12. | Murba | 248.633 | 0,66 | 4 |
| 13. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 220.652 | 0,58 | 3 |
| 14. | Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) | 179.346 | 0,47 | 3 |
| 15. | Persatuan Daya (PD) | 169.222 | 0,45 | 3 |
| 16. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 164.386 | 0,43 | 2 |
| 17. | Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro | 162.420 | 0,43 | 2 |
| 18. | Baperki | 160.456 | 0,42 | 2 |
| 19. | Grinda | 157.976 | 0,42 | 2 |
| 20. | Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) | 152.892 | 0,40 | 2 |
| 21. | Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM) | 143.907 | 0,38 | 2 |
| 22. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 134.011 | 0,35 | 2 |
| 23. | Persatuan Indonesia Raya Hazairin | 101.509 | 0,27 | 2 |
| 24. | AKUI | 84.862 | 0,22 | 1 |
| 25. | Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) | 74.913 | 0,20 | 1 |
| 26. | Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 55.844 | 0,15 | 1 |
| 27. | Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI) | 39.874 | 0,11 | 1 |
| 28. | Persatuan Rakyat Desa (PRD) | 39.278 | 0,10 | 1 |
| 29. | R.Soedjono Prawirosoedarso | 38.356 | 0,10 | 1 |
| 30. | Gerakan Pilihan Sunda | 35.035 | 0,09 | 1 |
| 31. | Persatuan Indonesia Raya NTB | 33.823 | 0,09 | 1 |
| 32. | Radja Keprabonan | 33.660 | 0,09 | 1 |
| 33. | L.M.Idrus Effendi | 31.988 | 0,08 | 1 |
| 34. | Partai Tani Indonesia | 30.060 | 0,08 | 1 |
| 35. | Lain-lain | 426.856 | 1,13 | – |
| Jumlah | 37.837.105 | 100.00 | 514 | |
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)[11] | ||||
Dekret Presiden
Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.
Rujukan
- ^ Feith 2007, hlm. 273.
- ^ Feith 2007, hlm. 274-275.
- ^ Feith 2007, hlm. 276.
- ^ Feith 2007, hlm. 277.
- ^ Feith 2007, hlm. 278-280.
- ^ Feith 2007, hlm. 281.
- ^ Feith 2007, hlm. 348.
- ^ Feith 2007, hlm. 424-426.
- ^ Feith 2007, hlm. 429.
- ^ Sekretariat Jenderal KPU 2010, hlm. 35.
- ^ Sekretariat Jenderal KPU 2010, hlm. 36.
Daftar pustaka
- Feith, Herbert (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd,. ISBN 979-3780-45-2.
- Feith, Herbert (1999). The Indonesian Elections of 1955 [Pemilihan Umum 1955 di Indonesia]. Kepustakaan Popular Gramedia. ISBN 979-9023-26-2.
- Friend, Theodore (2003). Indonesian Destinies (dalam bahasa Inggris). The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01834-6.
- Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1200 (dalam bahasa Inggris). Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4480-7.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975). 30 Tahun Indonesia Merdeka (edisi ke-2 (1950-1964)). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sekretariat Jenderal KPU (2010). Pemuilu untuk Pemula: Modul 1 (PDF). Komisi Pemilihan Umum.