Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo[1] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Wilopo dan Wakil Perdana Menteri Prawoto Mangkusasmito. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zaken, yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu.
| Kabinet Wilopo | |
|---|---|
 Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-14 | |
| 1952–1953 | |
 | |
| Dibentuk | 3 April 1952 |
| Diselesaikan | 3 Juni 1953 |
| Struktur pemerintahan | |
| Presiden | Soekarno |
| Wakil Presiden | Mohammad Hatta |
| Perdana Menteri | Wilopo |
| Wakil Perdana Menteri | Prawoto Mangkusasmito |
| Jumlah menteri | 17 |
| Partai anggota | PNI Masyumi PSII Katolik PIR Buruh Parkindo Independen |
| Partai oposisi | BTI |
| Sejarah | |
| Nasihat dan persetujuan | Dewan Perwakilan Rakyat Sementara |
| Pendahulu | Kabinet Sukiman-Suwirjo |
| Pengganti | Kabinet Ali Sastroamidjojo I |
| Artikel ini adalah bagian dari seri |
| Politik dan ketatanegaraan Indonesia |
|---|
 |
| Pemerintahan pusat |
|
|
|
|
| Pemerintahan daerah |
| Politik praktis |
| Kebijakan luar negeri |
| ||
|---|---|---|
|
Prakemerdekaan Kebijakan dalam negeri Kebijakan luar negeri Media dan warisan
|
||
Latar belakang
suntingKabinet Soekiman dibubarkan pada Februari 1952 karena adanya kesepakatan antara Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo dan Duta Besar Amerika Horace Merle Cochran terhadap Mutual Security Act (penerus Marshall Plan). Kerja sama dengan AS tersebut bertentangan dengan kebijakan luar negeri independen yang diusung, terpisah dari dua blok kekuatan Perang Dingin. Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk memberhentikan Soebardjo pada 21 Februari, dan dua hari kemudian seluruh kabinet Soekiman memutuskan untuk mengundurkan diri.[2]
Setelah bubarnya kabinet Soekiman, Presiden Soekarno menunjuk dua orang untuk membentuk kabinet baru: Prawoto Mangkusasmito dari Partai Masyumi dan Sidik Djojosukarto dari Partai Nasional Indonesia (PNI).[3] Namun, pada masa pembentukannya, muncul keretakan di dalam partai Masyumi, yang berujung pada perpecahan gerakan Nahdlatul Ulama (dan akhirnya berlanjut sebagai partai baru beberapa bulan kemudian).[4] Hal ini membuat formasi menjadi semakin rumit sehingga keduanya mengembalikan mandat pembentukan kabinet kepada presiden pada tanggal 18 Maret.[3]
Soekarno kemudian menunjuk Wilopo dari PNI, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada kabinet sebelumnya, untuk membentuk kabinet koalisi yang baru. Dalam beberapa hari, Wilopo berhasil membentuk koalisi yang terdiri dari PNI Masyumi, kemudian ditambah oleh Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Katolik, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Buruh. Kabinet Wilopo kemudian resmi dilantik serta bertugas pada tanggal 3 April 1952.
Pimpinan
sunting| Presiden | Wakil Presiden | ||
|---|---|---|---|
| Soekarno | 
|
|
Mohammad Hatta |
Anggota
suntingBerikut ini adalah anggota Kabinet Wilopo.
| No. | Jabatan | Pejabat | Periode | Partai Politik | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulai menjabat | Selesai menjabat | ||||||
| Perdana dan Wakil Perdana Menteri | |||||||
| 1 | Perdana Menteri | 
|
Wilopo | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PNI | |
| 2 | Wakil Perdana Menteri | 
|
Prawoto Mangkusasmito | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Masyumi | |
| Menteri | |||||||
| 3 | Menteri Luar Negeri |
|
Wilopo[5] (ad-interim) |
3 April 1952 | 29 April 1952 | PNI | |
|
Moekarto Notowidigdo | 29 April 1952 | 3 Juni 1953 | PNI | |||
| 4 | Menteri Dalam Negeri | 
|
Mohammad Roem | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Masyumi | |
| 5 | Menteri Pertahanan | ,_p53.jpg)
|
Sri Sultan Hamengkubuwana IX[6] | 3 April 1952 | 2 Januari 1953 | Nonpartai | |
|
|
Wilopo (ad-interim) |
2 Januari 1953 | 3 Juni 1953 | PNI | |||
| 6 | Menteri Kehakiman | ,_p104.jpg)
|
Lukman Wiriadinata | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PSI | |
| 7 | Menteri Penerangan | ,_p61.jpg)
|
Arnold Mononutu | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PNI | |
| 8 | Menteri Keuangan | 
|
Sumitro Djojohadikusumo | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PSI | |
| 9 | Menteri Pertanian | 
|
Mohammad Sardjan | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Masyumi | |
| 10 | Menteri Perdagangan | ,_p126.jpg)
|
Soemanang Soerjowinoto | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PNI | |
| 11 | Menteri Perhubungan | 
|
Djuanda Kartawidjaja | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Nonpartai | |
| 12 | Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga | 
|
Suwarto | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | PKRI | |
| 13 | Menteri Perburuhan | ,_p146.jpg)
|
Iskandar Tedjasukmana | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Buruh | |
| 14 | Menteri Sosial | 
|
Anwar Tjokroaminoto[7] | 3 April 1952 | 11 Mei 1953 | PSII | |
|
Pandji Suroso[8] | 11 Mei 1953 | 3 Juni 1953 | Parindra | |||
| 15 | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan | 
|
Bahder Djohan | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Nonpartai | |
| 16 | Menteri Agama | 
|
Fakih Usman | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Masyumi | |
| 17 | Menteri Kesehatan | 
|
Johannes Leimena | 3 April 1952 | 3 Juni 1953 | Parkindo | |
| 18 | Menteri Negara Urusan Pegawai (dihapuskan sejak 11 Mei 1953) |
|
Pandji Suroso[8] | 3 April 1952 | 11 Mei 1953 | Parindra | |
Program Kerja
suntingProgram kerja dari kabinet Wilopo hampir mirip dengan dua kabinet sebelumnya, Natsir dan Soekiman. Program kerja tersebut terdiri dari enam poin diantaranya:[4]
Organisasi Negara
sunting- Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah
- Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah
- Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat
Kemakmuran
sunting- Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat
- Melanjutkan usaha perubahan agraria
- Meningkatkan di bidang sektor pariwisata
Keamanan
suntingMenjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteraman
Perburuhan
suntingMemperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional
Pendidikan
suntingMempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran
Luar Negeri
sunting- Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia
- Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
- Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya
Kontroversi
suntingProposal Kabinet Wilopo untuk merombak Angkatan Darat untuk menghemat anggaran tidak disukai oleh pihak militer. Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat oleh Abdul Haris Nasution berseteru dengan parlemen apa yang mereka lihat sebagai campur tangan sipil yang berlebihan dalam urusan militer. Setelah pemecatan seorang perwira pro-pemerintah pada bulan Juli 1952, parlemen mulai menuntut restrukturisasi kepemimpinan angkatan bersenjata secara signifikan, dan setelah tiga bulan ketegangan mencapai puncaknya dengan ribuan demonstran yang dimobilisasi oleh tentara di Jakarta. Presiden Soekarno berhasil meredam para demonstran dan meyakinkan para perwira militer, namun menolak memenuhi tuntutan apa pun. Segera setelah kejadian tersebut, sebagian besar komando tertinggi angkatan darat dimutasi.
Pembubaran kabinet
suntingBubarnya Kabinet Wilopo diawali oleh peristiwa di desa Tanjung Morawa, Sumatera Utara pada16 Maret 1953. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat perkebunan besar kelapa sawit, teh, dan tembakau milik Perusahaan Deli. Pada masa pendudukan Jepang, perkebunan diambil alih oleh penduduk lokal, namun berdasarkan Konferensi Meja Bundar tahun 1949 ditetapkan bahwa investor asing diperbolehkan melanjutkan aktivitasnya sebelum perang di Indonesia. Kabinet Wilopo memutuskan untuk menanggapi hal ini dan memerintahkan penduduk lokal untuk meninggalkan perkebunan.
Barisan Tani Indonesia (BTI), kelompok aksi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), tidak setuju dan menghasut masyarakat untuk memberontak. Hal ini akhirnya berujung pada bentrokan dengan polisi yang mengakibatkan 6 orang tewas dan 15 orang luka-luka. Menyusul kejadian ini, pihak oposisi mengajukan mosi tidak percaya. Bahkan sebelum pemungutan suara, Kabinet Wilopo memutuskan untuk mengundurkan diri.
Sumber
sunting- Simanjuntak, P. N. H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: Djambatan. hlm. 125–133. ISBN 979-428-499-8.
- Feith, Herbert (2009) [1958]. The Wilopo Cabinet, 1952-1953: A Turning Point in Post-Revolutionary Indonesia (edisi ke-Reprint). Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5.
- Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda
Referensi
sunting- ^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1952 tanggal 1 April 1952.
- ^ Herbert, Feith (2009). The Wilopo Cabinet 1952-1953 : a turning point in post-revolutionary Indonesia. Jakarta: Equinox Publishing. ISBN 978-602-8397-15-5.
- ^ a b Dhesita, Syela Joe (2014). PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO 1952-1953 (PDF). Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. Bab III.
- ^ a b Dhesita, Syela Joe (2014). PROGRAM KERJA PEMERINTAHAN KABINET WILOPO 1952-1953 (PDF). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. hlm. Bab IV.
- ^ Wilopo dibebaskan dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri ad-interim pada tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952). Diganti oleh Mukarto (PNI) yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri terhitung mulai tanggal 29 April 1952 (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1952 tertanggal 28 April 1952).
- ^ Atas permohonan sendiri terhitung mulai tanggal 2 Januari 1953, Hamengkubuwono IX diberhentikan dengan hormat dari jabatannya (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953). Posisinya digantikan oleh Perdana Menteri Wilopo sejak 2 Januari 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1953 tertanggal 31 Januari 1953.
- ^ Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1953 tanggal 9 Mei 1953, atas permohonan sendiri Anwar Tjokroaminoto diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Sosial, terhitung mulai 11 Mei 1953.
- ^ a b Terhitung mulai tanggal 11 Mei 1953, Pandji Suroso diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Menteri Urusan Pegawai dan diangkat sebagai Menteri Sosial dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1953 tertanggal 19 Mei 1953.
Pranala luar
sunting| Kabinet Pemerintahan Indonesia | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Kabinet Sukiman-Suwirjo |
Kabinet Wilopo 1952–1953 |
Diteruskan oleh: Kabinet Ali Sastroamidjojo I |