Monarki Malaysia

Monarki Malaysia merujuk kepada sistem monarki konstitusional yang diterapkan di Malaysia. Sistem politik Malaysia berdasar kepada Sistem Parlementer Westminster dengan adaptasi budaya dari federasi.

Mohor Besar Raja-Raja (tertera "موهور بسر راج٢ نݢري ملايو" dalam abjad Jawi), sebuah cap kehormatan yang mengandung lambang sembilan negeri Melayu, yang ditampilkan di Museum Kerajaan, Kuala Lumpur

Sembilan negara bagian Malaysia dikepalai oleh penguasa tradisional Melayu, yang kesemuanya disebut negeri-negeri Melayu. Konstitusi negara bagian membatasi kelayakan takhta hanya untuk keturunan bangsawan Melayu Muslim. Tujuh di antaranya berdasarkan primogenitur agnatik, yaitu Kedah, Kelantan, Johor, Perlis, Pahang, Selangor, dan Terengganu. Di Perak, takhta digilir antara tiga cabang keluarga kerajaan dan berdasarkan senioritas agnatik. Sementara itu, Negeri Sembilan menerapkan monarki elektif, penguasanya dipilih dari anggota laki-laki keluarga kerajaan melalui kepala daerah turun temurun (Undang). Semua penguasa, kecuali di Perlis dan Negeri Sembilan, menggunakan gelar Sultan. Penguasa Perlis menggunakan gelar Raja, sementara penguasa Negeri Sembilan dikenal dengan Yang di-Pertuan Besar.

Setiap lima tahun atau kekosongan jabatan terjadi, para penguasa akan bertemu dalam Majelis Raja-Raja untuk memilih Yang di-Pertuan Agong (kepala negara Malaysia) di antara mereka. Karena Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majelis Raja-Raja, secara keseluruhan, Malaysia merupakan sebuah monarki elektif.

Peran

Kesembilan penguasa monarki merupakan kepala negara bagian masing-masing, serta menjadi kepala agama Islam di negara bagiannya. Sama seperti penguasa monarki konstitusional di seluruh dunia, penguasa monarki tidak secara langsung terlibat dalam pemerintahan negara bagiannya. Setiap dari mereka terikat dengan konvensi untuk mengambil keputusan atas saran dari kepala pemerintahan negara bagiannya yang dikenal dengan sebutan Menteri Besar. Meskipun begitu, para penguasa memiliki kewenangan membuat kebijakan menunjuk Menteri Besar yang menguasai mayoritas di Dewan Undangan Negeri, serta hak untuk menolak pembubaran parlemen jika diminta Menteri Besar.Kekuasaan para penguasa monarki sendiri telah dikurangi dari waktu ke waktu, meskipun terdapat perselisihan pendapat mengenai batasan kekuasaan mereka.

Yang di-Pertuan Agong adalah kepala negara persekutuan (federal). Peran simbolisnya adalah menjadi Pemimpin Tertinggi Angkatan Tentara Malaysia serta melaksanakan fungsi diplomasi seperti menerima diplomat negara lain dan mewakili Malaysia dalam kunjungan kenegaraan. Yang di-Pertuan Agong juga menjadi kepala agama Islam di negara bagiannya, empat negara bagian tanpa penguasa (Pulau Pinang, Melaka, Sabah, dan Sarawak), serta di wilayah persekutuan. Saat menjadi Yang di-Pertuan Agong, penguasa monarki harus menunjuk seorang wali penguasa untuk menjalankan tugas sebagai kepala negara bagian, kecuali perannya sebagai kepala agama Islam. Sama seperti perannya di negara bagian, Yang di-Pertuan Agong memberi kebijakan atas saran Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga memiliki kewenangan untuk menunjuk Perdana Menteri yang menguasai mayoritas di Dewan Rakyat (majelis Rendah di Parlemen), melantik jemaah menteri (kabinet), serta menolak pembubaran parlemen. Yang di-Pertuan Agong juga melantik Yang di-Pertua Negeri, gubernur seremonial bagi empat negara bagian tanpa penguasa, atas saran Perdana Menteri dan Menteri Besar negara bagian yang dimaksud.

Keunikan dari monarki konstitusional di Malaysia adalah adanya Majelis Raja-Raja, majelis yang beranggotakan sembilan penguasa monarki dan empat gubernur negara bagian. Majelis ini bersidang sedikitnya tiga kali setahun untuk mendiskusikan isu di negara bagian dan kebijakan nasional. Peran yang paling penting dari Majelis Raja-Raja adalah memilih Yang di-Pertuan Agong lima tahun sekali atau setiap terjadi kekosongan jabatan. Hanya sembilan penguasa monarki saja yang dapat mengikuti pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang juga berkaitan dengan hak istimewa para penguasa dan ketaatan beragama. Peran lain dari Majelis Raja-Raja di pemerintahan federal adalah menyetujui amandemen peraturan-peraturan tertentu dari konstitusi federal, meliputi yang berkaitan dengan hak para penguasa monarki, hak istimewa Bumiputera, status bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, serta kedudukan agama Islam sebagai agama resmi negara.

Suksesi

Di tujuh negara bagian Malaysia, garis suksesi secara umum ditentukan berdasarkan primogenitur agnatik. Tidak ada penguasa wanita, serta keturunan dari garis perempuan tidak termasuk dalam suksesi.

Di Negeri Sembilan, Yang di-Pertuan Besar dipilih oleh Dewan Undang Empat, walaupun suksesi masih berada di dalam keluarga kerajaan. Pada tahun 1967, setelah wafatnya Tuanku Munawir, anaknya, Tuanku Muhriz tidak dipilih menjadi Yang di-Pertuan Besar selanjutnya karena umurnya yang masih muda. Para Undang memilih pamannya, Tuanku Ja'afar, untuk menjadi Yang di-Pertuan Besar selanjutnya. Pada tahun 2008, Tuanku Ja'afar wafat, para Undang melewatkan putra Ja'afar dan memilih Tuanku Muhriz menjadi Yang di-Pertuan Besar selanjutnya.

Di Perak, takhta digilir dari tiga cabang keluarga kerajaan. Sistem ini berasal dari abad ke-19 semasa Sultan Perak ke-18 berkuasa, ketika ia memutuskan agar takhta berputar di antara tiga putranya serta keturunannya. Terdapat enam posisi dalam garis suksesi, ditunjuk oleh Sultan yang berkuasa dengan saran Dewan Kerajaan. Menurut tradisi, putra sulung Sultan yang berkuasa akan ditempatkan di posisi terakhir garis suksesi. Ketika kekosongan terjadi di garis suksesi, orang dengan tingkat di bawahnya akan naik, dan cabang keluarga pemegang jabatan tersebut sebelumnya akan dilewati. Meskipun begitu, urutan suksesi tersebut dapat diubah oleh Sultan dan Dewan Kerajaannya. Sebagai contoh, pada tahun 1987, Sultan Azlan Shah menunjuk putra sulungnya, Sultan Nazrin Shah untuk menjadi Raja Muda (urutan pertama menuju takhta), melewati kandidat dari dua cabang keluarga kerajaan. Penunjukan ini dilakukan dengan alasan mangkatnya Raja Muda sebelumnya, serta penolakan Raja di-Hilir saat itu, Raja Ahmad Hisham untuk mengambil takhta karena kesehatannya.

Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh dan dari sembilan penguasa (kecuali anak di bawah umur) setiap lima tahun atau jabatan tersebut lowong (karena kemangkatan, pengunduran diri, atau penurunan takhta dari mayoritas suara para penguasa). Yang di-Pertuan Agong tidak dapat dipilih kembali hingga negara bagian lainnya mendapat gilirannya masing-masing. Ketika jabatan tersebut dibentuk pada tahun 1957, urutan kesenioran para penguasa didasarkan pada seberapa lama mereka berkuasa dari kenaikan takhtanya di negara bagian. Setelah siklus giliran pertama selesai di tahun 1994, urutan giliran yang pertama menjadi urutan giliran untuk siklus kedua.

Tabel monarki

Negara bagian	Penguasa	Suksesi	Petahana	Lahir	Umur	Berkuasa sejak	Pewaris takhta
Malaysia	Yang di-Pertuan Agong	monarki elektif	Abdullah dari Pahang	30 Juli 1959	7004238520000000000♠65 tahun, 110 hari	31 Januari 2019	Tidak ada; dipilih oleh Majelis Raja-Raja
Johor	Sultan	primogenitur agnatik	Sultan Ibrahim Ismail	22 November 1958	7004241020000000000♠65 tahun, 361 hari	23 Januari 2010	Tunku Ismail Idris, Tunku Mahkota (putra sulung)
Kedah	Sultan	primogenitur agnatik	Sultan Sallehuddin	30 April 1942	7004301520000000000♠82 tahun, 201 hari	11 September 2017	Tunku Sarafuddin Badlishah Sultan Sallehuddin, Raja Muda (putra sulung)
Kelantan	Sultan	primogenitur agnatik	Sultan Muhammad V	6 Oktober 1969	7004201310000000000♠55 tahun, 42 hari	13 September 2010	Tengku Muhammad Faiz Petra, Tengku Mahkota (adik laki-laki)
Negeri Sembilan	Yang di-Pertuan Besar	monarki elektif	Tuanku Muhriz	14 Januari 1948	7004280670000000000♠76 tahun, 308 hari	29 Desember 2008	Tidak ada; dipilih oleh Undang Empat
Pahang	Sultan	primogenitur agnatik	Al-Sultan Abdullah Ria'yatuddin	30 Juli 1959	7004238520000000000♠65 tahun, 110 hari	15 Januari 2019	Tengku Hassanal, Tengku Mahkota (putra sulung)
Perak	Sultan	senioritas agnatik	Sultan Nazrin Shah	27 November 1956	7004248270000000000♠67 tahun, 356 hari	29 Mei 2014	Raja Muda Ja'afar II, Raja Muda (paman tertua)
Perlis	Raja	primogenitur agnatik	Tuanku Syed Sirajuddin	17 Mei 1943	7004297700000000000♠81 tahun, 184 hari	17 April 2000	Tuanku Syed Faizuddin, Raja Muda (putra sulung)
Selangor	Sultan	primogenitur agnatik	Sultan Sharafuddin Idris Shah	24 Desember 1945	7004288180000000000♠78 tahun, 329 hari	21 November 2001	Tengku Amir Shah, Raja Muda (putra sulung)
Terengganu	Sultan	primogenitur agnatik	Sultan Mizan Zainal Abidin	22 Januari 1962	7004229450000000000♠62 tahun, 300 hari	15 Mei 1998	Tengku Muhammad Ismail, Yang di-Pertuan Muda (putra sulung)

Pasangan

Gelar istri penguasa monarki umumnya tidak tetap dan tidak secara otomatis menjadi gelar kehormatan. Seorang istri penguasa kemungkinan akan mendapatkan gelar hanya jika diberikan kepadanya, baik dari titah penguasa maupun selama upacara penobatan. Pasangan penguasa dari negara bagian berbeda memiliki gelar yang berbeda pula, beberapa bahkan tidak menerima satu pun. Gelar istri dari penguasa negara bagian juga mungkin diubah tergantung keputusan penguasa monarki. Sebagai contoh, istri Sultan Ismail Nasiruddin Shah dari Terengganu dikenal dengan Tengku Ampuan Besar, sementara istri Sultan Mizan Zainal Abidin (cucunya) dikenal dengan Sultanah (sebelumnya Permaisuri).

Gelar pasangan dari penguasa umumnya mengambil bentuk Cik Puan, Raja Perempuan, Sultanah, Tengku Ampuan, Raja Permaisuri, Tengku Permaisuri, atau Permaisuri.

Daftar pasangan penguasa

Negara bagian	Penguasa	Pasangan	Gelar	Masa jabatan
Malaysia	Yang di-Pertuan Agong	Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah	Raja Permaisuri Agong	31 Januari 2019–sekarang
Johor	Sultan	Raja Zarith Sofiah	Permaisuri	23 Januari 2010–sekarang
Kedah	Sultan	Sultanah Maliha	Sultanah	12 September 2017–sekarang
Kelantan	Sultan	tidak ada (Sultan saat ini telah bercerai)	Pasangan penguasa sebelumnya disebut "Raja Perempuan"	–
Negeri Sembilan	Yang di-Pertuan Besar	Tuanku Aishah Rohani	Tuanku Ampuan Besar	29 Desember 2008–sekarang
Pahang	Sultan	Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah (juga Raja Permaisuri Agong saat ini)	Tengku Ampuan	29 Januari 2019–sekarang
Perak	Sultan	Tuanku Zara Salim	Raja Permaisuri	29 Mei 2014–sekarang
Perlis	Raja	Tengku Fauziah	Raja Perempuan	14 Juli 2000–sekarang
Selangor	Sultan	Tengku Permaisuri Norashikin	Tengku Permaisuri	8 September 2016–sekarang
Terengganu	Sultan	Tuanku Nur Zahirah	Permaisuri	19 Juli 1998–5 Juni 2006
		Sultanah Nur Zahirah	Sultanah	5 Juni 2006–sekarang

Ibu kota kerajaan

Ibu kota kerajaan (bahasa Melayu: Bandar diraja) adalah kota tempat tinggal penguasa monarki berada. Hampir di semua negara bagian dengan penguasa monarki memiliki ibu kota kerajaan yang berbeda dari ibu kota administratifnya, kecuali Terengganu.

Negara bagian	Ibu kota kerajaan	Ibu kota negara bagian	Gelar penguasa
Malaysia	Kuala Lumpur	Kuala Lumpur	Yang di-Pertuan Agong
Johor	Muar (Bandar Maharani)	Johor Bahru	Sultan
Kedah	Alor Setar (Anak Bukit)	Alor Setar	Sultan
Kelantan	Kubang Kerian	Kota Bharu	Sultan
Negeri Sembilan	Seri Menanti	Seremban	Yang di-Pertuan Besar
Pahang	Pekan	Kuantan	Sultan
Perak	Kuala Kangsar	Ipoh	Sultan
Perlis	Arau	Kangar	Raja
Selangor	Klang	Shah Alam	Sultan
Terengganu	Kuala Terengganu	Kuala Terengganu	Sultan