Ganjar Pranowo
H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. (lahir 28 Oktober 1968) adalah Gubernur Jawa Tengah dua periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan periode 2004–2009 dan 2009–2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014–2019.[1]
H. Ganjar Pranowo S.H., M.I.P. | |
---|---|
Gubernur Jawa Tengah ke-15 | |
Mulai menjabat 5 September 2018 | |
Wakil | Taj Yasin Maimoen |
Pendahulu Syarifuddin (Pj.) Pengganti Petahana | |
Masa jabatan 23 Agustus 2013 – 23 Agustus 2018 | |
Wakil | Heru Sudjatmoko |
Pengganti Syarifuddin (Pj.) | |
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi PDI Perjuangan | |
Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 23 Agustus 2013 | |
Pendahulu - | |
Daerah pemilihan | Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen,Kabupaten Purbalingga,Kabupaten Banjarnegara) |
Mayoritas | 65.864 |
Masa jabatan 1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009 | |
Pengganti Petahana | |
Daerah pemilihan | Jawa Tengah 7 (Kabupaten Kebumen,Kabupaten Purbalingga,Kabupaten Banjarnegara) |
Mayoritas | 32.482 |
Informasi pribadi | |
Lahir | Ganjar Sungkowo 28 Oktober 1968 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | PDI-Perjuangan |
Suami/istri | Hj. Siti Atikoh Supriyanti |
Hubungan | Pri Kuntadi Pri Pambudi Teguh (Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia) Joko Prasetyo Prasetyowati Nur Hidayati |
Anak | Muhammad Zinedine Alam Ganjar |
Orang tua | S. Pamudji (alm.) (Ayah) Sri Suparni (Ibu) |
Almamater | Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia |
Profesi | Konsultan HRD Politikus |
Situs web | masganjar |
Sunting kotak info • L • B |
Kehidupan awal
Ganjar Pranowo dilahirkan dari keluarga sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu, Karanganyar dari ayah bernama S. Pamudji dan ibu bernama Sri Suparni. Lahir dengan nama Ganjar Sungkowo, ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara.[2][3] Saudara-saudaranya yakni Pri Kuntadi, Pri Pambudi Teguh,[4] Joko Prasetyo, Prasetyowati, dan Nur Hidayati.[5] Ayah Ganjar Pranowo sendiri merupakan seorang polisi dan sempat ditugaskan untuk mengikuti operasi penumpasan PRRI/Permesta.
Ganjar Pranowo juga memiliki kisah penggantian nama yang lazim terjadi pada tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataraman zaman dahulu. Nama asli dari Ganjar Pranowo adalah Ganjar Sungkowo yang berarti "Ganjaran dari Kesusahan/Kesedihan (Sungkowo)". Namun, ketika memasuki masa sekolah nama Sungkowo diganti dengan Pranowo karena ketakutan orang tuanya jika sang anak kelak "selalu berkubang kesialan dan kesusahan" bila memakai nama Sungkowo.[6][7]
Pendidikan
Ganjar kecil sudah menunjukkan jiwa kepemimpinan saat SD. Dia selalu terpilih menjadi ketua kelas. Memasuki SMP, keluarganya pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas ayahnya. Selanjutnya, ia bersekolah di SMA Bopkri 1 Yogyakarta.[8] Di SMA, ia aktif dalam kegiatan kepramukaan (Dewan Ambalan).[9]
Menjelang kelulusan SMA pada akhir dekade 1980-an, sang ayah pensiun dari kedinasannya di Polri Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ibu Ganjar membuka warung kelontong, sementara ia sempat berjualan bensin di pinggir jalan.[8]
Tamat SMA, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di kampus, ia bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) (yang saat itu disamarkan dengan nama GeMiNI).[10][11] Selama kuliah di UGM, Ganjar mengaku sempat cuti kuliah selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk perkuliahan.[12]
Ganjar mengaku memiliki hobi demonstrasi semasa kuliah. Ia pernah mendemo rektor UGM kala itu (periode 1986-1990) Koesnadi Hardjasoemantri.[13]
Karier
Ia lulus dari Fakultas Hukum UGM[14] dengan dosen penguji skripsi Prof. Nindyo Pramono.[14] Tamat kuliah, Ganjar Pranowo awalnya bekerja di lembaga konsultan HRD di Jakarta yaitu PT Prakasa.[15] Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti.[16] Aktif di GMNI dan mengagumi Soekarno, Ganjar awalnya menjadi simpatisan PDI. Tahun 1996, PDI dilanda konflik internal antara pendukung Soerjadi dan Megawati Soekarnoputri sebagai representasi trah Bung Karno. Ganjar ikut mendukung Megawati, meskipun ayahnya adalah seorang polisi sedangkan kakaknya seorang hakim yang oleh Orba seluruh pejabat publik dilarang berpolitik dan harus mendukung Golkar sepenuhnya.[17][18]
Ganjar akhirnya memilih berkarier di politik lewat Partai PDI-P yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri.
Anggota DPR-RI
Ganjar awalnya tidak lolos saat mencalonkan diri sebagai anggota DPR-Ri pada pemilu 2004, akan tetapi ia menerima tugas sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk menggantikan rekan separtainya yang berada dalam daerah pemilihan yang sama (Jawa Tengah 7) yakni Jakob Tobing, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri menjadi duta besar untuk Korea Selatan.[18][19][20]
Ketika menjadi anggota DPR-RI pada periode 2004-2009, Ganjar Pranowo ditugaskan di Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, dan Pangan. Selain itu, ia pernah ditempatkan pada Pansus (Panitia Khusus) RUU Partai Politik sebagai ketua panitia khusus,[21] anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD di DPR RI.[19]
Di periode keduanya sebagai anggota DPR-RI, ia ditempatkan pada Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertanahan, dan Reformasi Agraria. Ia mulai dikenal publik karena menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century sekaligus menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
Di tengah kesibukannya sebagai Anggota DPR RI, ia sempat menyelesaikan studi pascasarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2013. Ia sebenarnya merupakan mahasiswa pascasarjana di FISIP UI sejak tahun 2009, tapi terpaksa cuti karena kesibukannya sebagai anggota DPR-RI.[22][23]
Kasus aliran dana BI
Pada periode pertamanya di DPR, Ganjar menarik pemberitaan media karena namanya tercantum dalam salinan dokumen yang mengungkap aliran dana Bank Indonesia kepada para legislator Senayan pada April 2008. Dokumen tersebut dianggap mengungkap modus bagaimana bank sentral bermain-main anggaran menyervis anggota dewan. Imbasnya, lima lembaga non-pemerintah melaporkannya ke KPK. Ganjar (saat itu sebagai anggota DPR) disebut dalam dokumen tersebut dengan tulisan Ganjar Prastowo. Ganjar membenarkan yang dimaksud Ganjar Prastowo dalam dokumen tersebut adalah dirinya dan mengatakan saat itu ia diundang ke luar negeri oleh BI. Jika kunjungan itu dinilai haram, Ganjar siap mengembalikan uang yang diterimanya. BI pun mengakui otentisitas dokumen tersebut.[24]
Dalam video di Metro TV, Ganjar bersama Effendy Choirie saat diundang sebagai bintang tamu mengaku sudah mengembalikan uang dari Bank Indonesia tersebut. Dalam acara tersebut, Ganjar juga menunjukkan bukti dokumen pengambalian uang yang dia terima dari Bank Indonesia.
Kasus korupsi E-KTP
Muhammad Nazaruddin selaku mantan Bendahara Umum Partai Demokrat menjadi saksi di sidang lanjutan perkara korupsi e-KTP. Dalam kesaksiannya dia dicecar soal kucuran dana ke Ganjar Pranowo. Kepada hakim, Nazar berkeyakinan bahwa Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, menerima uang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). Bahkan dia mengaku melihat sendiri penyerahan uang kepada Ganjar yang saat itu menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR. "Semua yang saya sampaikan itu benar, Yang Mulia," ucap Nazar kepada majelis hakim yang dipimpin Jhon Halasan Butar Butar, Senin (20/11).[25]
Namun pengakuan Nazaruddin tersebut lemah. Nazaruddin pun mengaku melihat langsung pemberian uang tersebut kepada Ganjar di ruang kerja almarhum Mustokoweni, anggota Fraksi Golkar. Ganjar disebut menerima uang di Ruang Kerja Mustokoweni pada September-Oktober. Padahal Mustokoweni Meninggal Bulan Juni.[26]
Ganjar Dua Kali Tolak Pemberian Fee e-KTP
Sejumlah anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 menerima uang dalam proyek KTP elektronik merujuk berita acara pemeriksaan diduga milik Miryam S Haryani. Miryam adalah politikus Partai Hanura, anggota Komisi II DPR RI periode tersebut. Dalam kasus KTP elektronik yang ditangani KPK, Miryam masih berstatus saksi dan disinyalir sebagai koordinator pemberi uang.
Dalam BAP pada 1 Desember 2016, Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap (saat itu) menugaskan Miryam mengkoordinir pemberian uang 300 ribu dolar AS (dua tahap) dari Sugiharto ke anggota Komisi II DPR. Sugiharto adalah pejabat pembuat komitmen proyek KTP elektronik pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Dari uang 100 ribu dolar AS tahap pertama, setiap anggota Komisi II per orang mendapat Rp 30 juta (3 ribu dolar AS), setiap kapoksi per orang Rp 75 juta (7 ribu dolar AS), setiap pimpinan per orang Rp 100 juta (10 ribu dolar AS).
Dalam BAP yang bocor dan beredar itu, Miryam mengaku diminta untuk menyerahkann kepada 4 (empat) orang Pimpinan Komisi II DPR RI masing-masing Rp 100 juta. Mereka adalah Burhanudin Napitupulu dari Fraksi Golkar, Ganjar Pranowo dari Fraksi PDI-P, Taufik Efendi dari Fraksi Demokrat, dan Teguh Juwarno dari Fraksi PAN. Namun hanya Ganjar yang mengembalikan ke Miryam.
Miryam lalu kembali membagikan uang seperti tahap pertama untuk anggota Komisi II melalui kaposki per fraksi. Begitu juga ia memberikan uang ke para pimpinan komisi tapi hanya Ganjar yang menolak. [27]
Nama Ganjar Tak Ada Dalam Dakwaan Setya Novanto
Dalam perkembangan berikutnya nama Ganjar hilang dalam dakwaan dengan tersangka Setya Novanto. Padahal dalam dakwaan kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto sebelumnya, Ganjar Yasonna dan Olly Dondokambey disebut ikut menerima duit.
Hilangnya nama Ganjar dan beberapa politisi lainnya sempat dipersoalkan oleh pengacara Setya Novanto, Maqdir Ismail. Maqdir merasa adanya fakta-fakta dalam sidang terdakwa lain, namun hilang dalam dakwaan kliennya. Salah satunya soal nama-nama yang diduga menerima uang haram dari proyek e-KTP yakni Ganjar dan Yasonna Laoly.[28]
Tak Cukup Bukti Ganjar Terima Aliran e-KTP
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menjelaskan pihaknya sering sekali mendengar terkait adanya aliran dana mega proyek e-KTP yang masuk dalam kantong Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Hal tersebut juga sempat terungkap saat sidang Setya Novanto dengan saksi Ganjar. Agus mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menemukan bukti terkait pengakuan Novanto.[29]
Menanggapi hilangnya beberapa nama anggota dewan dalam dakwaan Setya Novanto, pimpinan KPK angkat suara. Pimpinan KPK, Alexander Marwata kala itu menanggapi tudingan pengacara terdakwa Setya Novanto terkait hilangnya nama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menkum HAM Yasonna Laoly dalam surat dakwaan Setya Novanto.
Alexander Marwata menegaskan, KPK tidak pernah bermain-main dalam menentukan seseorang sebagai tersangka atau menyebut seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Alex, sapaan Alexander Marwata menyatakan pihaknya telah mempertimbangkan semua alat bukti dalam menyusun surat dakwaan Setya Novanto. Termasuk tidak adanya nama Ganjar Pranowo dan Yasonna Laoly juga dengan melihat bukti terkait. Setiap nama yang disebut berperan dalam surat dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan saksi yang cukup.[30]
Gubernur Jawa Tengah
Ganjar maju menjadi calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, berpasangan dengan Heru Sudjatmoko yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ganjar-Heru yang dikenal dengan tagline mboten korupsi mboten ngapusi (tidak korupsi tidak membohongi) ini keluar sebagai pemenang dengan total perolehan suara mencapai 48,82%. Pelantikan Ganjar sebagai gubernur dilaksanakan hari Jumat, 23 Agustus 2013 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang.[31]
Ia kembali menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk periode 2018-2023 dengan perolehan suara 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara.[32] Pada pilkada tersebut, ia berpasangan dengan Taj Yasin Maimoen yang merupakan anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PPP dan dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah 3 (Kabupaten Pati, Rembang, Grobogan, dan Blora). Pada pilkada kali ini, Ganjar harus mengakui kekalahan di empat kabupaten yang sebelumnya dikenal sebagai basis PDI Perjuangan (karena dahulu merupakan basis PNI), yakni Brebes, Tegal, Purbalingga, dan Kebumen.[33][34]
Kepemimpinan
Inspeksi mendadak di jembatan timbang
Pada 27 April 2014, Ganjar menyita perhatian publik saat mengeluarkan kemarahannya pada petugas Dishub yang melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang.[35] Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60.000 kepada petugas.[36]
Ganjar pun langsung menjatuhkan sanksi pada petugas Dishub dan jajarannya. Evaluasi menyeluruh pun dilakukan. Dampaknya Ganjar menutup sembilan dari 16 jembatan timbang di Jateng, karena dinilai tidak efektif dan rawan pungli. Dampak sidak itu pun meluas ke Nasional. Kemenhub akhirnya memutuskan menarik pengelolaan JT dari daerah ke pusat. Sistem baru diterapkan. Jembatan Timbang Online diaplikasikan untuk mencegah pungli yang sama terulang.[37]
Temuan praktik pungutan liar di Subah itu diikuti kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak Mei 2014. Namun, kebijakan ini kelak menyebabkan Jawa Tengah harus kehilangan pendapatan sebesar Rp10,118 miliar sebagaimana dicatat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014.[38] Alwin Basri, salah seorang pimpinan komisi DPRD setempat, mengatakan kebijakan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi provinsi sendiri. Selain itu, penutupan jembatan timbang tidak diikuti dengan kajian dan evaluasi tugas dan fungsi para pegawai yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.[38] "Ini termasuk menyalahi aturan juga. Sidak gubernur ke jembatan timbang waktu itu yang sarat dengan pencitraan, ternyata harus dibayar mahal dengan kehilangan pendapatan Rp10,118 miliar," tutur Alwin.[38]
Sebelum dan saat menjadi gubernur, Ganjar dikenal memanfaatkan media sosial Twitter untuk berkomunikasi dengan publik. Dalam suatu pelantikan penjabat sementara kepala daerah, ia meminta para penjabat untuk aktif di media sosial agar bisa cepat menerima komplain dari warga serta menanggapi dan mengetahui informasi terbaru dari daerah masing-masing. Menurut Ganjar, melalui media sosial, dirinya bisa mendengarkan masukan, kritik, bahkan mendengarkan protes dari masyarakat yang tidak suka dengan kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.[39][40]
Kasus sengketa Semen Indonesia
Ganjar dianggap kurang komunikatif di dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang. Sejak 2015, upaya penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng telah dilakukan warga dengan menempuh jalur hukum dan melakukan unjuk rasa mulai dari pendirian tenda di lokasi proyek, long march sejauh 150 km ke Semarang, hingga aksi simbolik menyemen kaki di depan Istana Negara, Jakarta. Gugatan warga Kendeng untuk membatalkan izin pabrik semen dikabulkan setelah Mahkamah Agung (MA) pada 2 Agustus 2016 mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang membatalkan Surat Keputusan (SK) tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang.[41] Walaupun putusan PK telah melarang penambangan dan pengeboran di atas cekungan air tanah di wilayah pegunungan Kendeng,[42] Ganjar pada 9 November 2016 mengeluarkan "adendum" atau SK baru dengan mengubah nama PT Semen Gersik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.[43] Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberadaan pabrik apakah akan dilanjutkan atau tidak sehingga pendirian pabrik Semen Indonesia akan diteruskan karena tidak ada perintah penutupan.[44] Menanggapi unjuk rasa warga yang mendesak pabrik dihentikan setelah MA mengabulkan gugatan warga, Ganjar menyatakan pihaknya bersedia menghentikan pabrik Semen Indonesia di Rembang asalkan kebijakan itu disetujui pemerintah pusat.[45] Namun, Presiden Joko Widodo menyebut penyelesaian persoalan pabrik merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi dan menyatakan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.[46]
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), salah satu penggugat izin lingkungan dalam rilis tertulisnya menyebut Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah "mempermainkan hukum demi kepentingan industri".[47] Direktur Eksekutif Walhi Nur Hayati mengatakan, Ganjar telah melakukan siasat mengelak dari kewajiban mematuhi hukum dan putusan pengadilan saat warga taat dan menghormati hukum.[47] Menurutnya, "Gubernur mengeluarkan kebijakan yang berisiko tinggi bagi rakyat dan lingkungan hidup dengan mengabaikan suara rakyat, khususnya para petani yang selama ini dengan jiwa dan raganya mempertahankan tanah, air dan sumber-sumber kehidupannya."[47] Pada 19 Desember 2016, ratusan warga Kendeng kembali berdemonstrasi menuntut penutupan pabrik semen di Rembang karena kecewa dengan sikap Ganjar yang seolah mengalihkan perkara dengan mempersoalkan daftar nama warga yang terdapat nama Ultraman dan Power Rangers.[48][49] Seiring meluasnya desakan warga kepada gubernur agar membatalkan izin lingkungan pembangunan pabrik sesuai putusan MA,[50] Gus Nuril Arifin, pemimpin Pondok Pesantren Abdurrahman Wahid Soko Tunggal, yang pernah menemui warga pendemo di lokasi proyek, menyebut Ganjar tak perlu malu pada perusahaan yang mendirikan pabrik karena menghentikan operasi pabrik semen di Rembang. "Diberi kekuasaan untuk merusak alam, ini tidak konsekuen janji. Kebijakan munafik dan tak boleh diteruskan."[51]
Pada 17 Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK yang membatalkan adendum yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia memutuskan menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang telah disesuaikan dengan putusan PK MA.[52] Namun, izin baru "dengan sedikit perubahan wilayah" kembali diterbitkan pada 23 Februari 2017.[42][53][54] Dianggap sebagai preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang mengecam penerbitan izin baru tersebut. Direktur LBH Semarang, Zainal Arifin menyebut izin lingkungan baru cacat hukum dan "bentuk arogansi gubernur".[55]
Saham Semen Indonesia
Ganjar Pranowo kemudian melobi Kementerian BUMN agar Semen Rembang bersedia memberikan sebagian sahamnya kepada warga. Dengan demikian, ketika pabrik mendapatkan keuntungan dari operasionalnya, warga desa pun mendapatkan bagian dari keuntungan itu untuk pembangunan desa.
Usulan tersebut diterima. PT Semen Indonesia Tbk mengakomodasi saham warga dengan mendirikan perusahaan patungan bernama PT Sinergi Mitra Operasi Rembang (PT SMOR) pada 9 April 2020. Perusahaan ini merupakan sinergi PT Semen Rembang dan enam badan usaha milik desa (BUMDes) di Rembang. Komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan ini adalah 52 persen saham dimiliki oleh Semen Gresik dan 48 persen saham dimiliki oleh PT BUMDes secara bersama-sama.
Pendirian perusahaan patungan ini dirintis PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) bersama Pemprov Jateng. Pendirian perusahaan patungan ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Pabrik Rembang, yang mencakup pembangunan ekonomi desa, peningkatan pendidikan hingga pengembangan infrastruktur.[56]
Mayoritas Warga Rembang Dukung Pabrik Semen Indonesia
Mayoritas warga Rembang, Jawa Tengah mendukung berdirinya pabrik semen milik PT Semen Indonesia Tbk (SMGR). Berdirinya pabrik tersebut dinilai banyak memberikan manfaat serta kesejahteraan, khususnya ke warga sekitar pabrik. [57]
Pendamping masyarakat dari Forum Kyai Muda se-Jawa Tengah mengatakan bawah banyak yang mendukung pabrik semen berdiri ketimbang yang kontra. Dari total warga yang tinggal di beberapa desa yang ada di sekitar pabrik seperti Pasucen, Tegaldowo, Kadiwono, Kajar dan lainnya itu, sekitar 95% mendukung pabrik semen berdiri.
Kepala Desa Pasucen, Salamun mengaku, bahwa warga Desa Pasucen sangat merasakan manfaat dengan masuknya Semen Indonesia. Contohnya, saat ini masyarakat dengan sangat mudah mendapatkan air. Dulu mereka susah mendapatkan air bersih, sampai harus berkilo-kilo mendapatkannya. Untuk mendapatkan air bersih saja harus ke tebing. Alhamdulillah, sekarang sudah sangat mudah, karena sudah dibuatkan pipa air oleh Semen Indonesia. Salamun menegaskan bahwa masyarakat Desa Pasucen mendukung pabrik semen didirikan dan berharap dapat cepat beroperasi. [58]
Penanganan Covid-19
Di tengah masa Pandemi koronavirus di Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan akan menyiapkan Tempat Makam Pahlawan bagi tenaga medis yang meninggal dunia karena virus corona. Pernyataan itu merespons kasus penolakan warga terhadap pemakaman jenazah perawat RS dr Kariadi Semarang yang meninggal karena virus corona.[59] Sontak pernyataan Ganjar menuai kritik. Dirinya dikritik karena seharusnya ia lebih memperhatikan ketersediaan APD sebagai perlindungan tenaga medis dibandingkan membicarakan makam. Atas kritikan tersebut, Ganjar menyebut pihak yang mengkritiknya telah melakukan provokasi.[60][61]
Kebijakan
Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.[62][63][64]
Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parcel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.[65][66][24]
Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.[67][68]
Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.[69]
Di bidang kesehatan, Ganjar mencanagkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.[70][71]
Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.[72]
Pilpres 2024
Jelang Pilpres 2024, hubungan Ganjar dengan Puan Maharani dan Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto sempat tegang. Hingga ia tidak diundang dalam acara penting PDIP di Jawa Tengah. [73]
Ketua Umum KAGAMA
Pada kongres KAGAMA di Kendari (November 2014), dia terpilih secara musyawarah menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai ketua umum KAGAMA (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) periode 2014-2019. Ganjar terpilih setelah melakukan musyawarah mufakat bersama tiga calon ketua umum lainnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X (Ketua Umum KAGAMA periode 2009-2014), Budi Karya Sumadi (Ketua Pengda KAGAMA DKI Jakarta) serta Usman Rianse (Pengda KAGAMA Sulawesi Tenggara) yang bertempat di Hotel Grand Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, Sabtu, 8 November 2014. Salah satu pertimbangan Sri Sultan adalah bahwa KAGAMA perlu melakukan regenerasi kepemimpinan dari yang tua ke yang muda/ Menurut Sri Sultan HB X regenerasi di KAGAMA adalah sebuah keniscayaan.
Dalam sambutannya, Ganjar Pranowo menyatakan program kerja KAGAMA jangan sampai melupakan nilai-nilai perjuangan, kerakyatan, dan kebangsaan yang telah diajarkan di UGM. Salah satu program yang akan dijalankan adalah menjalin sinergi dengan Pengurus Daerah sehingga terbangun guyub rukun antaranggota KAGAMA. Ia menambahkan jalinan komunikasi antar anggota KAGAMA bisa dilakukan secara fisik maupun virtual dengan hadirnya kecanggihan IT saat ini.[74]
Kehidupan pribadi
Ia menikah dengan Siti Atikah Supriyanti, seorang anak tokoh Nahdlatul Ulama dari Purbalingga, Jawa Tengah yang ia temui ketika KKN tahun 1994 di Temanggung, Jawa Tengah.[75] Ada kisah unik di antara keduanya, Ganjar yang memiliki latar belakang GMNI (dan PDI) menikah dengan seseorang yang memiliki latar belakang pesantren (di Purbalingga) yang berafiliasi dengan NU (dan PPP).[17] Ia dan Siti Atikah menikah pada tahun 1999 dan memiliki satu anak laki-laki yang lahir pada tahun 2003 bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar yang kini bersekolah di SMAN 3 Semarang, Jawa Tengah.[76]
Penghargaan
Tanda kehormatan
- Indonesia
- Bintang Jasa Utama – 2015[77]
- Satyalancana Pembangunan – 2014[78]
- Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha – 2015
Filmografi
Film
Tahun | Judul | Peran | Produksi |
---|---|---|---|
2019 | Sang Prawira | Kameo | Mabes Polri MRG Films |
2021 | Yowis Ben 3 | Kameo | Starvision Plus |
Referensi
- ^ "Alumni UGM : Terpilih Aklamasi, Ganjar Pranowo Pimpin Kagama Lagi | Kabar24". Bisnis.com. 2019-11-16. Diakses tanggal 2021-01-21.
- ^ Media, Kompas Cyber (2017-04-03). "Ini Pesan Ayah Ganjar Pranowo kepada Anak-anaknya". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Parwito. "Ayahanda kritis, Gubernur Ganjar batal umrah & kuker ke Purbalingga". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ "Kakak Ganjar Pranowo Dilantik Jadi Hakim Agung Kamar Perdata di Jakarta". Tribun Jateng. 2018-08-15. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Media, Kompas Cyber (2015-03-28). "Wasiat Sang Ibu, Ganjar Pranowo Diminta Tak Perkaya Diri". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Ajiyanto, Ragil. "Ternyata Ini Nama Lahir Ganjar Pranowo Pemberian Orangtuanya". detiknews. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Suroso, Gatotkoco (2017). Anak negeri : kisah masa kecil Ganjar Pranowo. Jakarta. ISBN 978-602-03-3984-9. OCLC 1010703524.
- ^ a b "Ganjar Pranowo, Lurah Anyare Wong Jawa Tengah - Kabupaten Banjarnegara". banjarnegarakab.go.id. Diakses tanggal 2019-02-17.
- ^ "Selamat Datang di SMA BOPKRI 1 Yogyakarta". www.smabosa-yogya.sch.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-02-18. Diakses tanggal 2019-02-17.
- ^ "Tumbelaka: Ganjar Pranowo tak Berubah Meski Sudah jadi Gubernur – Indo Brita". www.indobrita.co (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ Indonesia, Femina. "Ganjar Pranowo: Sewaktu Saya Pulang Menggunakan Kaus PDI, Bapak Marah". www.femina.co.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ "Ganjar Pranowo - Beredar Foto Jadul Gubernur Jateng Mendaki Gunung Sindoro, Netizen: Muantab Jiwaaa". Tribun Travel. Diakses tanggal 2021-01-21.
- ^ Permana, Sukma Indah. "Cerita Menggelikan Ganjar ke Mahasiswa soal Kuliah dan setelah Jadi Gubernur". detiknews. Diakses tanggal 2019-02-17.
- ^ a b TNR, Yandi M rofiyandi (2013-06-19). "Ganjar Pranowo, Romantika Mahasiswa 'Abadi'". Tempo. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ "Biodata Ganjar Pranowo Alumni Hukum UGM 95 - Tribun Jateng". Tribun Jateng. 2013-12-28. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ Kompas., Penerbit Buku (2010). Wajah DPR dan DPD, 2009-2014 : latar belakang pendidikan dan karier. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. ISBN 9789797094713. OCLC 608496631.
- ^ a b Indonesia, Femina. "Ganjar Pranowo: Sewaktu Saya Pulang Menggunakan Kaus PDI, Bapak Marah". www.femina.co.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2019-02-17.
- ^ a b "Ganjar Pranowo Sang Reformator". Obsession News | Berita Analisis, Terpercaya. Diakses tanggal 2019-02-17.
- ^ a b "Profil Gubernur Jawa Tengah". PPID Jateng (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ Kevin. "Pemilu DPR 2004-Indonesia". www.pemilu.asia. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ "RUU Parpol Akan Disahkan Sebelum DPR Reses 6 Desember". detiknews. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ "Lega Akhirnya Tuntaskan Kuliah S2". www.jpnn.com. 2013-12-16. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ TNR, Yandi M rofiyandi (2013-12-17). "Ganjar Pranowo Bikin Tesis 2 Pekan, Kuliah 4 Tahun". Tempo. Diakses tanggal 2018-07-19.
- ^ a b Setiawan, Kodrat (2018-02-26). "Ganjar Pranowo, Disorot dalam Kasus E-KTP dan Prestasi dari KPK". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ "Ganjar Mati-matian Bantah Terima Duit e-KTP, Nazaruddin: Saya Lihat" Diarsipkan 2018-02-18 di Wayback Machine.. jawapos.com. 20 November 2017.
- ^ Munir, Syahrul (2017-11-21). "Soal Kesaksian Nazaruddin, Ganjar Sebut Itu Rekayasa Berlebihan". Kompas. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Gustaman, Y (2017-03-30). "BAP Miryam Bocor: Ganjar Dua Kali Tolak Uang Pemberian Miryam Terkait Proyek KTP Elektronik". Tribunnews. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Cicilia, Sanny (2017-12-14). "Nama Ganjar dan Yasonna hilang di dakwaan Novanto". Kontan. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Umbari, Intan (2018-02-09). "Ketua KPK akui belum temukan bukti Ganjar terima uang e-KTP". Merdeka. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Antoni, Ahmad (2017-12-14). "Nama Ganjar dan Yasonna Hilang dari Dakwaan E-KTP, Ini Tanggapan KPK". Sindonews. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ http://regional.kompas.com/read/2013/08/23/0713474/Ganjar-Heru.Dilantik.Pagi.Ini
- ^ Media, Kompas Cyber (2018-07-08). "Hasil Rekapitulasi KPU, Ganjar-Taj Yasin Menangi Pilkada Jawa Tengah". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Media, Kompas Cyber (2018-06-29). "Real Count KPU, Ganjar-Yasin Kalah di 4 Kabupaten di Jawa Tengah". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Media, Kompas Cyber (2018-07-11). "INFOGRAFIK: Peta Kemenangan Pilkada Jawa Tengah 2018". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ "Sidak di Jembatan Timbang, Ganjar Pranowo Banting Amplop" Diarsipkan 2014-04-30 di Wayback Machine..
- ^ Fikri Faqih. "Sering marah-marah, Ganjar mengaku ketularan Ahok". Merdeka.com. 30 April 2014.
- ^ Rahayu, Juwita (2019-07-25). "Kemenhub terapkan sistem daring di 73 jembatan timbang". Antara. Diakses tanggal 2022-03-16.
- ^ a b c "Ganjar Tutup Jembatan Timbang, Jateng Kehilangan Rp 10 Miliar". JPNN. 28 Juni 2015.
- ^ "5 Kepala Daerah Paling Menyita Perhatian Selama 2015". Kompas. 31 Desember 2015.
- ^ "Menengok Kesibukan Kepala Daerah yang Aktif Respon Warga via Twitter". Detik.com. 21 Maret 2015.
- ^ Fachri Fachrudin. "Ganjar Dinilai Salah Tafsirkan Putusan MA Terkait Pabrik Semen di Rembang". Kompas. 21 Februari 2017.
- ^ a b Ging Ginanjar. "'Penyelundupan hukum' dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?".BBC Indonesia. 20 Maret 2017.
- ^ "Tanpa kepastian hukum, Kendeng mau dibawa ke mana?". Beritagar.id. 14 Desember 2016.
- ^ Nazar Nurdin. "Ganjar Janji Tutup Pabrik Semen di Kabupaten Rembang Jika Putusan MA Sudah Mengikat". Tribunnews. 13 Desember 2016.
- ^ Rofiuddin. "Ini Syarat Ganjar untuk Hentikan Pabrik Semen Rembang". Tempo. 21 Desember 2016.
- ^ Christie Stefanie "Soal Kendeng, Jokowi Lempar Bola ke Ganjar Pranowo". CNN Indonesia. 24 Maret 2017.
- ^ a b c Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. "Mempermainkan Hukum demi Kepentingan Industri, Pemerintah Lakukan Kejahatan Lingkungan". 10 Desember 2016.
- ^ Damar Sinuko. "Gagal Bertemu Ganjar, Warga Kendeng Berdemo Mendirikan Tenda ". CNN Indonesia. 19 Desember 2016.
- ^ Damar Sinuko. "Ganjar Persoalkan Ultraman dalam Data Penolak Pabrik Semen". CNN Indonesia. 14 Desember 2016.
- ^ "Warga Kendeng Desak Ganjar Pranowo Cabut Izin Pabrik Semen"
- ^ Tommy Apriando "Bercermin dari Kasus Rembang: Sulitnya Warga Dapatkan Keadilan Walau Menang Pengadilan Tertinggi". Mongabay.co.od. 28 Desember 2016.
- ^ Rofiuddin. "Pabrik Semen Ditunda, Poin Janggal Putusan Gubernur Ganjar". Tempo. 17 Januari 2017.
- ^ Imam Yuda Saputra. "Ganjar Terbitkan Lagi Izin Lingkungan PT Semen Indonesi". Solopos. 24 Februari 2017.
- ^ Caroline Damanik "Terbitkan Izin Baru soal Pabrik Semen, Ganjar Dinilai Arogan". Kompas. 24 Februari 2017.
- ^ Yayan Isro' Roziki. "LBH Semarang Kecam Gubernur Jateng yang Terbitkan Izin Baru Pabrik Semen Rembang". Tribunnews. 24 Februari 2017.
- ^ Rembang, Jateng (2020-06-19). "Menteri BUMN : Perusahaan Patungan Semen Gresik – BUMDes Bisa Jadi Percontohan BUMN Lain". Semengresik. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Nurdin, Nazar (2016-12-13). "Dinilai Bermanfaat, Warga Sekitar Dukung Pabrik Semen Rembang". Kompas. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ Febrianto, Heru (2017-03-22). "Mayoritas Warga Rembang Dukung Berdirinya Pabrik Semen Indonesia". Sindonews. Diakses tanggal 2022-03-15.
- ^ "Staf Medis Korban Corona, Ganjar Siapkan Taman Makam Pahlawan". nasional. Diakses tanggal 2020-06-19.
- ^ "Begini Reaksi Ganjar Atas Kritik Usul Taman Makam Pahlawan bagi Tenaga Medis". Solopos.com. 2020-04-14. Diakses tanggal 2020-06-19.
- ^ "Siapkan Taman Makam Pahlawan untuk Tenaga Medis, Ganjar Dikritik Dokter". Jateng Today. 2020-04-13. Diakses tanggal 2020-06-19.
- ^ Media, Kompas Cyber (2016-03-29). "Kredit dengan Bunga Rendah 2 Persen Akhirnya Diluncurkan di Jateng". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Parwito. "Jokowi kaget Ganjar bikin kredit bunga terendah se-Indonesia". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Idris, Muhammad. "Gubernur Ganjar di Depan Jokowi: Bunga KUR 9%, di Bank Jateng Sudah 2%". detikfinance. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ "Kali Ketiga Gubernur Ganjar Terima Penghargaan dari KPK". Tribunnews.com. 2017-12-13. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Kota, Warta (2018-02-22). "Ini Prestasi Ganjar Pranowo untuk Warga Jawa Tengah". Warta Kota (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-20. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Media, Kompas Cyber (2017-11-24). "Sembari Silaturahim ke Tokoh Ulama, Ganjar Salurkan Zakat ASN Jateng". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Nasional; Tengah, Jawa; Peristiwa; Ekonomi; Bola; Olahraga; Hiburan; Teknologi; Artikel. "Berbagi Sejahtera Dengan Zakat". Antara Jateng. Diakses tanggal 2019-01-20.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "Gubernur Ganjar Pranowo Canangkan Desa Tangguh Bencana". krjogja.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ "Selamatkan Ibu & Anak Melalui Program "5 ng"". www.dinkesjatengprov.go.id. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Dhyatmika, A. a Gde Bagus Wahyu (2015-09-15). "Hobi Baru Gubernur Ganjar: Berburu Ibu Hamil". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Media, Kompas Cyber (2015-03-04). "Ajak Petani Berpikir Maju, Ganjar Luncurkan Kartu Tani". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-01-20.
- ^ Times. "Jawaban Hasto, Soal Ganjar Tak Diundang Di Acara PDIP Jateng". Times.id. Diakses tanggal 2021-06-09.
- ^ [1]
- ^ "Menguak Kisah Cinta Ganjar Pranowo dan Atikoh, Semua Bermula Saat KKN - Tribun Jateng". Tribun Jateng. 2018-02-24. Diakses tanggal 2018-07-20.
- ^ "7 Fakta Perjalanan Asmara Ganjar Pranowo dengan Atikoh, Ternyata Cinta Bersemi di KKN - Semua Halaman - Grid.ID". 2018-06-28. Diakses tanggal 2018-07-20.
- ^ Akuntono, Indra (13 Agustus 2015). "Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan kepada 46 Tokoh". KOMPAS.com. Diakses tanggal 2021-06-11.
- ^ "Dinilai Berhasil Kembangkan Koperasi, Gubernur Jateng terima Satyalencana". SOLOPOS.com. 16 Juli 2014. Diakses tanggal 2021-06-29.
Pranala luar
Jabatan politik | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Bibit Waluyo |
Gubernur Jawa Tengah 2018–sekarang 2013–2018 |
Petahana |