Amien Rais
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
Prof. H. Muhammad Amien Rais, M.A., Ph.D. (lahir 26 April 1944) adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Ummat sejak awal dideklarasikan pada tanggal 29 April 2021. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sejak 3 Oktober 1999 hingga 30 September 2004. Ia dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah.
Amien Rais | |
|---|---|
 | |
| Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-11 | |
| Masa jabatan 3 Oktober 1999 – 30 September 2004 | |
| Presiden | Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri |
| Wakil | Ginandjar Kartasasmita Husnie Thamrin Jusuf Amir Feisal Kwik Kian Gie (1999) Soetjipto Soedjono (1999–2004) Matori Abdul Djalil (1999–2001) Cholil Bisri (2001–2004) Hari Sabarno (1999–2001) Agus Widjojo (2001–2002) Slamet Supriadi (2002–2004) Nazri Adlani Oesman Sapta Odang (2002–2004) |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 30 September 2004 | |
| Presiden | Bacharuddin Jusuf Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri |
| Ketua | Akbar Tandjung |
| Grup parlemen | Fraksi Reformasi (Partai Amanat Nasional) |
| Daerah pemilihan | DKI Jakarta |
| Ketua Umum Partai Amanat Nasional ke-1 | |
| Masa jabatan 23 Juni 1998 – 9 April 2005 | |
| Ketua Majelis Syuro Partai Ummat | |
| Mulai menjabat 29 April 2021 | |
| Ketua umum | Ridho Rahmadi |
 Pendahulu tidak ada; jabatan baru Pengganti Petahana  | |
| Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah ke-12 | |
| Masa jabatan 1995–1998 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 26 April 1944 Surakarta, Jawa Tengah, Masa Pendudukan Jepang |
| Kebangsaan |  Indonesia |
| Partai politik | Partai Amanat Nasional (1998–2020) Partai Ummat (sejak 2021) |
| Suami/istri | Kusnasriyati Sri Rahayu
(m. sesudah 1969) |
| Hubungan |
|
| Anak | |
| Orang tua | Sudalmijah Suhud Rais (ibu) |
| Almamater | |
| Profesi | Aktivis Politikus |
| Tanda tangan |  |
  | |
Namanya mulai mencuat ke kancah perpolitikan Indonesia sebagai salah satu orang yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah menjelang berakhirnya kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Setelah partai-partai politik dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Presiden B. J. Habibie, dirinya ikut mendeklarasikan pendirian Partai Amanat Nasional (PAN). Ia menjabat sebagai Ketua Umum PAN sejak partai tersebut berdiri sampai tahun 2005 dan tidak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum di Kongres II.
Amien menyatakan keluar dari partai besutannya itu, karena merasa PAN tidak sesuai lagi dengan asas dan gagasannya seperti dahulu. Ia bersama beberapa tokoh politik dan para loyalis beliau lainnya bersama pendukungnya di seluruh Indonesia, mendirikan organisasi politik baru bernama Partai Ummat pada tanggal 28 April 2021. Saat ini menjadi Ketua Masjelis Syura Partai Ummat dan menujuk Dr. Ing. H. Ridho Rahmadi, S.Kom., M.Sc. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Ummat untuk periode awal.
Kehidupan pribadi
Lahir di Surakarta pada 26 April 1944, Amien dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Orangtuanya, aktif di Muhammadiyah cabang Surakarta, yakni ibunya Sudalmijah Suhud Rais yang menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah Surakarta sejak 1942 hingga 1952.
Ia menikah dengan Kusnasriyati Sri Rahayu pada 1969. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai lima orang anak, yaitu Ahmad Hanafi Rais, Hanum Salsabiela Rais, Ahmad Mumtaz Rais, Tasniem Fauzia Rais, dan Ahmad Baihaqi.
Tanggal 8 Oktober 2011 putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Futri Zulya Safitri, putri dari Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan.[1]
Karier awal
Sejak lulus sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1968 dan lulus Sarjana Muda Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1969), Amien melanglang ke berbagai negara dan baru kembali tahun 1984 dengan menggenggam gelar master (1974) dari Universitas Notre Dame, Indiana, dan gelar doktor ilmu politik dari Universitas Chicago, Illinois, Amerika Serikat.
Amien kemudian menjadi seorang dosen pada Universitas Gadjah Mada. Ia bergiat pula dalam Muhammadiyah, ICMI, BPPT, dan beberapa organisasi lain.
Terjun ke politik
Akhirnya setelah terlibat langsung dalam proses reformasi, Amien membentuk Partai Amanat Nasional (PAN) pada 1998 dengan platform nasionalis terbuka. Ketika hasil pemilu 1999 tidak memuaskan bagi PAN, Amien masih mampu bermain cantik dengan berhasil menjadi Ketua MPR RI.
Posisinya tersebut membuat peran Amien begitu besar dalam perjalanan politik Indonesia saat ini. Pada 1999, Amien urung maju dalam pemilihan presiden. Ia maju sebagai calon presiden bersama Siswono Yudo Husodo pada pilpres 2004, akan tetapi kalah dan hanya meraih kurang dari 15% suara nasional.
Pada 2006 Amien turut mendukung evaluasi kontrak karya terhadap PT. Freeport Indonesia. Setelah terjadi Peristiwa Abepura, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar secara tidak langsung menuding Amien Rais dan LSM terlibat dibalik peristiwa ini. Tapi hal ini kemudian dibantah kembali oleh Syamsir Siregar.[2]
Pada Mei 2007, Amien Rais mengakui bahwa semasa kampanye pemilihan umum presiden pada tahun 2004, ia menerima dana non bujeter Departemen Kelautan dan Perikanan dari Menteri Perikanan dan Kelautan, Rokhmin Dahuri sebesar Rp 200 juta. Ia sekaligus menuduh bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya turut menerima dana dari departemen tersebut, termasuk pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla yang kemudian terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.[3][4]
Kontroversi
Pada Juni 2017 nama Amien Rais disebut oleh jaksa KPK dalam persidangan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Siti Fadilah Supari. Dalam surat tuntutan jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais. Awalnya, pada September 2005, Siti beberapa kali bertemu dengan Direktur Utama PT Indofarma Global Medika dan Nuki Syahrun, selaku Ketua Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Nuki merupakan adik ipar Soetrisno Bachir. Menurut jaksa, berdasarkan fakta persidangan, penunjukan langsung yang dilakukan Siti terhadap PT Indofarma merupakan bentuk bantuan Siti terhadap Partai Amanat Nasional (PAN). Pengangkatan Siti sebagai Menteri Kesehatan merupakan hasil rekomendasi Muhammadiyah.[5] Tak lama kemudian, Soetrisno Bachir memberikan klarifikasi bahwa Amien Rais tidak ada hubungannya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK, sehingga diduga menjadi alasan mengapa Amien Rais tidak pernah dipanggil KPK.[6][7]
Referensi
- ^ http://www.detiknews.com/read/2011/10/08/094330/1739507/10/sby-jadi-saksi-pernikahan-putri-menhut-zulkifli-hasan
- ^ BIN Tak Sepatutnya Cari Kambing Hitam Diarsipkan 2007-03-11 di Wayback Machine., Suara Merdeka CyberNews, Rabu, 22 Maret 2006. Diakses 31 maret 2010.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-02-18. Diakses tanggal 2007-05-26.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-09-29. Diakses tanggal 2007-05-26.
- ^ Nasional Kompas: Disebut Terima Aliran Dana Kasus Alkes, Amien Rais Mengaku Terima dari Soetrisno Bachir, diakses 7 Juni 2017
- ^ TribunNews: Tanggapi Pengakuan Amien Rais, Soetrisno Bachir Beber Fakta 'Mengejutkan' , diakses 7 Juni 2017
- ^ Tribun News: Pengakuan Amien Rais soal Aliran Dana dari Soetrisno Bachir sebesar Rp 600 Juta, diakses 7 Juni 2017
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Harmoko |
Ketua MPR RI 1999—2004 |
Diteruskan oleh: Hidayat Nur Wahid |
| Didahului oleh: tidak ada; jabatan baru |
Ketua Umum PAN 1998—2004 |
Diteruskan oleh: Soetrisno Bachir |
| Didahului oleh: tidak ada; jabatan baru |
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat 2021–sekarang |
Petahana |
| Jabatan organisasi Islam | ||
| Didahului oleh: Ahmad Azhar Basyir |
Ketua Umum Muhammadiyah 1995—1998 |
Diteruskan oleh: Ahmad Syafii Maarif |