Kabinet Pembangunan VI

Kabinet Pembangunan VI
Kabinet Pembangunan VI
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
	Berkas:Kabinet Pembangunan VI.jpg
Dibentuk	19 Maret 1993
Diselesaikan	14 Maret 1998
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Wakil kepala pemerintahan	Try Sutrisno
Jumlah menteri	38
Partai anggota	Golongan Karya; Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Pembangunan V
Pengganti	Kabinet Pembangunan VII

Kabinet Pembangunan VI adalah kabinet yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Try Sutrisno dengan masa bakti (1993-1998). Kabinet ini diumumkan pada 17 Maret 1993 dan resmi dilantik pada 19 Maret 1993 dan masa baktinya berakhir pada 14 Maret 1998.

Adapun Panca Krida Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut :

Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dengan tekad kemandirian.
Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia.
Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 1945, ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, Ekaprasetia Pancakarsa dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam hubungan bilateral, regional dan global untuk kepentingan pembangunan nasional.
Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia dalam tahun 1997.

Susunan

Susunan Kabinet Pembangunan VI adalah sebagai berikut:^[1]

Pimpinan Kabinet

Presiden		Wakil Presiden
Soeharto			Try Sutrisno

Anggota Kabinet

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Negara Koordinator
1	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan	Saleh Afiff	19 Maret 1993	14 Maret 1998
2	Menteri Negara Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi (sebelum 6 Desember 1995 bernama Menteri Negara Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan)^[2]^[3]^[4]	Hartarto Sastrosoenarto	19 Maret 1993	14 Maret 1998
3	Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	Soesilo Soedarman	19 Maret 1993	18 Desember 1997^[5]
4	Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	Azwar Anas	19 Maret 1993	14 Maret 1998
Menteri Departemen
5	Menteri Dalam Negeri	Yogie Suardi Memet	19 Maret 1993	14 Maret 1998
6	Menteri Luar Negeri	Ali Alatas	19 Maret 1993	14 Maret 1998
7	Menteri Pertahanan dan Keamanan (Merangkap sebagai Panglima ABRI sampai dengan 21 Mei 1993)	Edi Sudrajat	19 Maret 1993	14 Maret 1998
8	Menteri Kehakiman	Oetojo Oesman	19 Maret 1993	14 Maret 1998
9	Menteri Penerangan	Harmoko^[6]	19 Maret 1993	11 Juni 1997
9	Menteri Penerangan	R. Hartono	11 Juni 1997	14 Maret 1998
10	Menteri Keuangan	Mar'ie Muhammad	19 Maret 1993	14 Maret 1998
11	Menteri Perdagangan (digabungkan dengan Menteri Perindustrian sejak 6 Desember 1995)^[7]^[3]^[4]	Satrio Budihardjo Joedono^[3]	19 Maret 1993	6 Desember 1995
12	Menteri Perindustrian dan Perdagangan (sebelum 6 Desember 1995 bernama Menteri Perindustrian)^[3]^[4]	Tungki Ariwibowo	19 Maret 1993	14 Maret 1998
13	Menteri Pertanian	Sjarifuddin Baharsjah	19 Maret 1993	14 Maret 1998
14	Menteri Pertambangan dan Energi	Ida Bagus Sudjana	19 Maret 1993	14 Maret 1998
15	Menteri Kehutanan	Djamaloedin Soeryohadikoesoemo	19 Maret 1993	14 Maret 1998
16	Menteri Pekerjaan Umum	Radinal Mochtar	19 Maret 1993	14 Maret 1998
17	Menteri Perhubungan	Haryanto Dhanutirto	19 Maret 1993	14 Maret 1998
18	Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi	Joop Ave	19 Maret 1993	14 Maret 1998
19	Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil	Subiakto Tjakrawerdaya	19 Maret 1993	14 Maret 1998
20	Menteri Tenaga Kerja	Abdul Latief	19 Maret 1993	14 Maret 1998
21	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan	Siswono Yudo Husodo	19 Maret 1993	14 Maret 1998
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Wardiman Djojonegoro	19 Maret 1993	14 Maret 1998
23	Menteri Kesehatan	Sujudi	19 Maret 1993	14 Maret 1998
24	Menteri Agama	Tarmizi Taher	19 Maret 1993	14 Maret 1998
25	Menteri Sosial	Endang Kusuma Inten Soeweno	19 Maret 1993	14 Maret 1998
Menteri Negara
26	Menteri Negara Sekretaris Negara	Moerdiono	19 Maret 1993	14 Maret 1998
27	Menteri Negara Sekretaris Kabinet	Saadillah Mursjid	19 Maret 1993	14 Maret 1998
28	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas	Ginandjar Kartasasmita	19 Maret 1993	14 Maret 1998
29	Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT/Kepala BPIS	Baharuddin Jusuf Habibie	19 Maret 1993	14 Maret 1998
30	Menteri Negara Urusan Pangan (sebelum 16 Februari 1995 merangkap sebagai Kepala Bulog)	Ibrahim Hasan^[4]	19 Maret 1993	14 Maret 1998
31	Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN	Haryono Suyono	19 Maret 1993	14 Maret 1998
32	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM	Sanyoto Sastrowardoyo	19 Maret 1993	14 Maret 1998
33	Menteri Negara Agraria/Kepala BPN	Soni Harsono	19 Maret 1993	14 Maret 1998
34	Menteri Negara Perumahan Rakyat	Akbar Tanjung	19 Maret 1993	14 Maret 1998
35	Menteri Negara Lingkungan Hidup	Sarwono Kusumaatmadja	19 Maret 1993	14 Maret 1998
36	Menteri Negara Urusan Peranan Wanita	Mien Sugandhi	19 Maret 1993	14 Maret 1998
37	Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga	Hayono Isman	19 Maret 1993	14 Maret 1998
38	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	T.B. Silalahi	19 Maret 1993	14 Maret 1998
39	Menteri Negara Urusan Khusus	Harmoko^[6]	11 Juni 1997	1 Oktober 1997

Pejabat setingkat menteri

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Feisal Tanjung	21 Mei 1993	12 Februari 1998
1	Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Wiranto	12 Februari 1998	26 Oktober 1999
2	Jaksa Agung	Singgih	19 Maret 1993	14 Maret 1998
3	Gubernur Bank Indonesia	Soedradjad Djiwandono	19 Maret 1993	11 Februari 1998
3	Gubernur Bank Indonesia	Syahril Sabirin^[8]	11 Februari 1998	20 Mei 2003

Catatan kaki dan referensi

^ "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 2009-10-17.
^ Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
^ ^a ^b ^c ^d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995^{[pranala nonaktif permanen]}
^ ^a ^b ^c ^d "Ketika Kabinet Perlu Ramping". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2009-10-17.
^ Suara Merdeka, 19 Desember 1997, Pak Soes Meninggal Dunia
^ ^a ^b Jabatan Baru, Pos Antara - Gatra
^ Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.
^ "Sjahril Sabirin Gubernur BI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-18. Diakses tanggal 2009-10-17.

Lihat pula

Daftar kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Pembangunan V	Kabinet Pembangunan VI 1993–1998	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan VII

[1] "Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-11-29. Diakses tanggal 2009-10-17.

[2] Karena terjadi penyatuan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian menjadi Departemen Perindustrian dan Perdagangan maka jabatan Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan, yang dipegang Hartarto, diubah menjadi Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi. Bidang yang ditanganinya hampir tidak berbeda, antara lain meliputi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Tenaga Kerja, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

[Depperindag-3] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995^{[pranala nonaktif permanen]}

[Reshuffle-4] "Ketika Kabinet Perlu Ramping". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-10. Diakses tanggal 2009-10-17.

[5] Suara Merdeka, 19 Desember 1997, Pak Soes Meninggal Dunia

[Harmoko-6] Jabatan Baru, Pos Antara - Gatra

[7] Pada masa ini, terjadi perubahan kebiasaan penyusunan kabinet yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, yang umumnya tidak memberhentikan menterinya sampai masanya berakhir kecuali karena meninggal dunia. Namun pada kali ini,(1996) Presiden Soeharto melakukan perombakan menteri dan susunan departemennya. Perubahan ini terjadi pada Departemen Perdagangan (Depdag) dan Departemen Perindustrian yang dijadikan satu menjadi Departeman Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) dengan T. Ariwibowo sebagai Menteri sehingga Satrio Budihardjo Judono resmi berhenti dari jabatannya. Alasan resmi penggabungan ini dikemukakan oleh Menteri Sekertaris Negara Moerdiono, penggabungan dua departemen dilakukan karena sejak terbentuknya Kabinet Pembangunan VI, Maret 1993, telah banyak perubahan cukup penting, baik di dalam maupun di luar negeri. Perkembangan itu, antara lain, bergulirnya APEC dan AFTA, yang menuntut tiap negara makin siap menyongsong pasar bebas. Maka, dinilai perlu lebih meningkatkan koordinasi dan penyederhanaan kegiatan di kabinet. Penggabungan Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian ini tampaknya meniru pola yang sudah dilakukan Singapura, Malaysia, Jepang (Keidanren), dan Jerman.

[8] "Sjahril Sabirin Gubernur BI". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2006-09-18. Diakses tanggal 2009-10-17.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]