Wikipedia

Papua Tengah

provinsi di Pulau Papua, Indonesia
Revisi sejak 5 Juli 2022 01.44 oleh 114.125.174.237 (bicara)
Halaman ini berisi artikel tentang provinsi di Indonesia. Untuk pulau, lihat Pulau Papua. Untuk wilayah Indonesia, lihat Papua (wilayah Indonesia).

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang dimekarkan dari provinsi Papua.[2] Ibukotanya berada di Kota Nabire.[3][4]

Papua Tengah
Mee Pago
Provinsi Otonomi Khusus
Berkas:Nabire pantai.jpg
Berkas:PANIAI LAKES.webp
Rumah Emawa suku Mee; Pemandangan dari Grasberg Mimika; Puncak Jaya, titik tertinggi di Indonesia; Pantai di Nabire; Danau Paniai
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaKota Nabire[1]
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 8
  • Distrik: 126
  • Kelurahan: 19
  • Kampung: 1.148
Luas
 • Total52.957,18 km2 (2,044,688 sq mi)
Populasi
 (2021)
 • Total1.408.991
 • Kepadatan26,61/km2 (6,890/sq mi)
Demografi
 • BahasaIndonesia (resmi)
Auye, Damal, Ekari, Kamoro, Keuw, Moni, Wolani, dan bahasa lainnya[butuh rujukan]
Zona waktuUTC+09:00 (WIT)
Kode area telepon
Daftar
  • 0901 - Timika, Tembagapura
  • 0984 - Nabire
Kode ISO 3166ID-PA
Pelat kendaraanPA
Kode Kemendagri94

Wilayah Papua Tengah kira-kira sesuai dengan wilayah adat Mee Pago walau juga mengambil sedikit bagian wilayah adat Saireri. Nabire di bagian utara Papua Tengah merupakan dataran rendah berbatasan langsung dengan Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang memiliki potensi pariwisata bahari seperti terumbu karang, pulau-pulau berpasir putih dan hiu paus.[5] Bagian tengah Papua Tengah terdapat Pegunungan Jayawijaya yang dihuni suku-suku seperti Mee, Moni dan Amungme yang masih mempertahankan kehidupannya yang tradisional. Disini terdapat gunung tertinggi di Indonesia yaitu Puncak Jaya serta tambang emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport Indonesia.[6][7] Bagian selatan Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dengan ibukotanya Kota Timika yang merupakan salah satu kota besar di Pulau Papua. Mimika terdapat rawa-rawa, sungai dan pantai yang dihuni oleh Suku Kamoro. Mereka memanfaatkan sagu, menangkap ikan dengan perahu, dan membuat seni ukiran.[8]

Sejarah

Masa Hindia Belanda

Kawasan pedalaman Papua Tengah dihuni oleh suku-suku seperti Mee dan Moni. Orang Mee hidup secara tradisional dengan membuka ladang dan bertanam umbi-umbian, beternak babi, mencari ikan di danau dan berpesta. Mereka juga menggunakan mata uang mege yang terbuat dari kerang. Dunia luar menemukan suku-suku pedalaman ini pertama kali di tahun 1930an. Seorang pilot bernama Frits Wissel terbang diatas kawasan ini dan menemukan tiga danau besar tempat suku Mee hidup. Danau tersebut terdiri dari Danau Paniai, Tigi, dan Tage. Oleh Belanda, kawasan ini diberi nama Wisselmeeren (danau-danau Wissel). Setelah zaman penjajahan, nama Paniai menjadi lebih populer dibanding Wisselmeeren.[9]

Saat Konferensi Meja Bundar tanggal 27 Desember 1949. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan proklamasi yang menyatakan bahwa wilayah Papua yang dikuasai oleh Hindia Belanda akan berada di bawah jurisdiksi gubernemen yang disebut sebagai gubernemen Nugini. Kemudian pada tahun 1952 Nugini ditetapkan sebagai propinsi seberang lautan Belanda.[10] Hindia Belanda secara resmi dibagi menjadi empat Afdeling pada tanggal 10 Mei 1952. Kabupaten Nugini Tengah merupakan salah satu dari empat afdeling tersebut dan meliputi Wisselmeren sebagai onderafdeling. Meski demikian, tidak seperti kabupaten lainnya, Afdeling Nugini Tengah tidak memiliki ibukota. Gubernemen Nugini mengalami reorganisasi lebih lanjut pada tahun 1954 dan Afdeling Nugini Tengah untuk sementara ditempatkan secara langsung di bawah pengawasan Residen Geelvinkbaai (sekarang Teluk Cenderawasih).[10]

Usulan

Upaya untuk memekarkan Provinsi Papua (dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya) dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut.[11] Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar "Pembangunan Pemerintah Daerah" pada tahun 1982.[12]

Sebelum wafat pada awal Agustus 1982, Busiri mengemukakan tiga usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano Nicolash LMS sebagai konsep pertama yang "memuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi tiga propinsi". Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri dari kabupaten Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk Cenderawasih (Biak). Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan,[11] Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984.[13]

Pemekaran 1999

 
Lokasi yang direncanakan untuk menjadi kantor gubernur provinsi Papua Tengah.

Setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999.[14] Mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada tanggal 12 Oktober 1999.[15] Kendati demikian, pemekaran Provinsi Irian Jaya ditentang oleh DPRD Irian Jaya dan DPRD Irian Jaya mengeluarkan keputusan yang membatalkan pemekaran tersebut secara sepihak empat hari kemudian. Pemerintah pusat mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Irian Jaya dan undang-undang tersebut ditarik kembali.[12]

Pemekaran kabupaten tahun 1999

Setelah merdeka, wilayah Papua Tengah yang resmi sekarang masih terpencar diantara tiga kabupaten yaitu Paniai, Jayawijaya, dan Fakfak. Kemudian menurut PP Nomor 52 tahun 1996, diadakan pemekaran wilayah di kawasan Papua Tengah. Kabupaten Puncak Jaya yang beribukota di Mulia dipisahkan dari Kabupaten Jayawijaya sedangkan Kabupaten Paniai dipecah menjadi dua. Kabupaten Paniai yang beribukota di Nabire berubah nama menjadi Kabupaten Nabire dan nama Paniai dipakai kembali untuk kabupaten baru yang beribukota di Enarotali. Selanjutnya, pemekaran diatas lebih lanjut diundangkan dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Dalam Undang-Undang tersebut juga dilakukan pemekaran Kabupaten Mimika beribukota di Timika dari Kabupaten Fakfak.[16][17]

Pemekaran sepihak 2003

Setelah Irian Jaya mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan tentang pemekaran provinsi Papua kembali mengemuka. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) mendeklarasikan pembentukan provinsi Papua Tengah. Akibat dari deklarasi tersebut, masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi dua, yakni massa yang mendukung dan yang menolak pemekaran provinsi Papua Tengah. Kedua kelompok tersebut bertikai dan saling menyandera satu sama lain selama kurang lebih seminggu hingga akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Kedua pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai sehari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertikaian tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka.[14]

Pemekaran kabupaten masa otonomi daerah

Pasca disahkannya UU mengenai otonomi daerah, mulai bermunculan proposal-proposal pembentukan daerah baru sehingga jumlah kabupaten dan kota bertambah secara pesat. Pada tahun 2008, Wilayah Papua Tengah sendiri berkembang dari sebelumnya 4 kabupaten menjadi 8. Kabupaten Paniai dimekarkan menjadi Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai, sisi selatan Kabupaten Nabire dipisahkan menjadi kabupaten bernama Dogiyai, dan terakhir bagian barat Puncak Jaya dimekarkan menjadi Kabupaten Puncak.[18][19][20][21]

Upaya lanjutan

Bupati dari 7 kabupaten di Papua menandatangani dukungan pemekaran Papua Tengah pada surat tertanggal 1 November 2019.[22] Dalam diskusi, kabupaten Mimika dan Puncak memilih Timika menjadi ibukota, sedangkan enam kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya menginginkan ibukota di Nabire. Perbedaan pendapat itu karena secara fasilitas Mimika dinilai lebih layak jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, di sisi lain, Nabire lebih mudah diakses jalan darat oleh beberapa kabupaten lain.[23] Akhirnya panitia kerja RUU DOB telah menetapkan Nabire sebagai ibukota Papua Tengah disusul dengan pengesahan Papua Tengah sebagai provinsi baru pada rapat paripurna DPR 30 Juni 2022. Hari itu juga, terjadi demonstrasi oleh beberapa kelompok yang menuntut menjadikan Timika sebagai ibukota.[24]

Pemerintahan

Daftar Gubernur

Artikel utama: Daftar Gubernur Papua Tengah
No. Potret Gubernur Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur
Gubernur Irian Jaya Tengah
— Herman Monim
(penjabat) 		12 Oktober 1999[25] 16 Oktober 2003[12] Independen Tidak ada
Gubernur Papua Tengah
—
 
Ribka Haluk
(penjabat) 		11 November 2022 Petahana Independen Tidak ada

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Tengah

Kabupaten dan Kota

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Papua Tengah
No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati Luas wilayah (km²)[26] Jumlah penduduk Distrik Kelurahan/kampung Lambang
 
 Peta lokasi
1 Kabupaten Deiyai Tigi Elimelek Edowai (Pj.) 537,39 99.091 5 -/67
 
 
2 Kabupaten Dogiyai Kamu Petrus Agapa (Pj.) 4.237,40 116.206 10 -/79
 
 
3 Kabupaten Intan Jaya Sugapa Apolos Bagau (Pj.) 3.922,02 135.043 8 -/97
 
 
4 Kabupaten Mimika Timika Eltinus Omaleng 21.633,00 311.969 18 2/109
 
 
5 Kabupaten Nabire Nabire Mesak Magai 11.112,61 169.136 15 9/72
 
 
6 Kabupaten Paniai Enarotali Denci Meri Nawipa (Pj.) 6.525,25 220.410 23 5/216
 
 
7 Kabupaten Puncak Ilaga Darwin Tobing (Pj.) 8.055,00 114.741 25 -/206
 
 
8 Kabupaten Puncak Jaya Mulia Tumiran (Pj.) 5.996,94 224.527 26 3/302
 
 

Referensi

  1. ^ "Massa Demo di Gedung DPRD, Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah". kompas.com. 30 Juni 2022. Diakses tanggal 13 April 2022. 
  2. ^ "Sah! DPR Setujui Pemekaran Papua, RI Punya 37 Provinsi | Kabar24". Bisnis.com. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  3. ^ "Tito Karnavian: Pemekaran Provinsi Papua didasari Data Intelijen". nasional.okezone.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  4. ^ "Pemekaran Provinsi Papua, Indonesia". www.bbc.com. Diakses tanggal 2021-05-06. 
  5. ^ Muhsidin (2022-05-13). "Nabire siapkan destinasi wisata unggulan Sail Teluk Cenderawasih 2023". papua.antaranews.com. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  6. ^ "PROFIL WILAYAH ADAT MEE PAGO". papua.go.id. Pemerintah Provinsi Papua. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-03. 
  7. ^ Suhendra (2022-08-19). "Ada 'Planet Avatar' Kawasan Tambang Freeport Papua". cnbcindonesia.com. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  8. ^ "Kokonao, Keindahan Alam Papua yang Terlupakan". travel.detik.com. 2012-03-01. Diakses tanggal 2022-07-03. 
  9. ^ Putri, Amurwani (2012). "Tradisi Prasejarah Berlanjut pada Masyarakat Mee di Kawasan Danau Tigi, Kabupaten Deiyai". PAPUA : Jurnal Penelitian Arkeologi Papua. Balai Arkeologi Papua - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. 4 (2). 
  10. ^ a b Renwarin, Herman; Pattiara, John (1984). Sejarah Sosial Daerah Irian Jaya: dari Hollandia ke Kotabaru (1910-1963) (PDF). Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. hlm. 69–74. 
  11. ^ a b Nicolash LMS, Korano (28 March 1994). "Tiga Alternatif Pemekaran Irian Jaya Versi Busiri". Kompas. Jakarta. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  12. ^ a b c Romli, Lili (2006). "Pro-Kontra Pemekaran Papua: Sebuah Pelajaran Bagi Pemerintah Pusat". Jurnal Penelitian Politik. 3 (1): 27.  Kesalahan pengutipan: Tanda <ref> tidak sah; nama "roli" didefinisikan berulang dengan isi berbeda
  13. ^ Bill (16 Januari 1984). "Irja dibagi menjadi 3 wilayah pembantu gubernur" . Kompas. hlm. 8. Diakses tanggal 10 Juni 2021. 
  14. ^ a b Manggut, Wenseslaus; Levi, Cunding (1 September 2003). "Pemekaran yang Menyulut Perang". Tempo. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  15. ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 Oktober 1999. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  16. ^ "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PUNCAK JAYA, KABUPATEN PANIAI PERUBAHAN NAMA DAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PANIAI DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA" (PDF). 
  17. ^ "Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 1999 Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong". 
  18. ^ "Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua". 
  19. ^ "Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua". 
  20. ^ "Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua". 
  21. ^ "Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua". 
  22. ^ "7 Kepala Daerah Inginkan Papua Tengah". kumparan.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  23. ^ ""Ibarat Mau Berburu Babi Hutan, Dapat Tikus Tanah pun Harus Disyukuri"". Cepos Online. 2022-06-30. Diakses tanggal 2022-07-02. 
  24. ^ "Massa Demo di Gedung DPRD Tuntut Timika Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Tengah". regional.kompas.com. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  25. ^ "Dilantik, Gubernur Irja dan Maluku Utara". Kompas. 13 Oktober 1999. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-24. Diakses tanggal 30 Juni 2022. 
  26. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 

Koordinat: 4°46′S 137°48′E / 4.767°S 137.800°E / -4.767; 137.800

 

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Papua_Tengah&oldid=21333274"