Fakultas Hukum Universitas Andalas
Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA) adalah fakultas hukum pada Universitas Andalas, sebuah perguruan tinggi negeri di Padang, Sumatra Barat.
 Universitas Andalas | |
|---|---|
Informasi | |
Nama sebelumnya | Balai Perguruan Tinggi Hukum Pantjasila (1951-1955) Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat Universitas Andalas (1955-1983) |
| Didirikan | 17 Agustus 1951 |
| Dekan | Ferdi |
| Lokasi | , , |
| Warna | Merah |
| Situs web | fhuk |
| Informasi Umum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
FHUA merupakan sekolah hukum tertua di Pulau Sumatra dan ketiga tertua di Indonesia, setelah Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.[1] Pada saat ini, FHUA dipimpin oleh Ferdi dan menyelenggarakan pendidikan di tingkat sarjana, magister, dan doktoral.
Sejarah
BPTH Pancasila
Usaha-usaha untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Sumatra Barat telah dimulai dengan Kursus Volks Universiteit yang dipimpin oleh Djamaluddin Adinegoro pada tahun 1946. Pada tahun 1948, sebuah Panitia Sekolah Tinggi dibentuk, dengan dr. Mohammad Djamil sebagai ketuanya. Upaya panitia ini untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi tidak dapat terlaksana karena pecahnya Agresi Militer Belanda II.[2]
Pada tanggal 21 Maret 1951, dibentuk sebuah Jajasan Sriwidjaja oleh dr. M. Djamil, Saalah Joesoef Sutan Mangkoeto, Mr. Abubakar Jaar, dr. Rasjidin, dan Muhammad Sjafei. Yayasan ini bertujuan untuk "mendirikan serta menyelenggarakan satu Balai Perguruan Tinggi yang diberi nama Balai Perguruan Tinggi Pancasila".[2] dr. M. Djamil bertindak selaku ketua pengurus harian, sementara Mr. Abubakar Djaar sebagai ketua panitia fakultas.[2] Pada tanggal 17 Agustus 1951, Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila diresmikan.[2]
Pada tahun pertama, BPTH Pancasila memiliki tujuh orang dosen. Terdapat satu orang dosen asing, Mr. Drs. van Oude Nieuwland, yang ditugaskan oleh Kementerian Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan pada awal tahun ajaran 1952-1953. Dosen-dosen tersebut adalah Harun Al Rasjid, Mr. Egon Hakim, Mr. Marah Nazaroedin, Mr. Mohammad Nasroen, Mr. Mak Kin San, Prof. Mr. Dr. Hazairin, dan Mr. Drs. A. de Goede van Oude Nieuwland.[2]
Pada tahun ajaran pertama, mahasiswa BPTH Pancasila adalah sebanyak 140 orang.[3] Hanya 24 orang yang lulus pada "Bahagian C. I." pada akhir tahun ajaran.[2] Di antara mereka, yakni Ang le Siang (Rudyanto Angie), Sidi Bakarudin, dan Ibrahim Idham.[3]
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Pada tanggal 23 Desember 1955, BPTH Pancasila dipindahkan ke Padang dan dinamakan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat. Tak sampai setahun kemudian pada 13 September 1956, fakultas tersebut diresmikan menjadi salah satu bagian dari Universitas Andalas yang baru berdiri.[4][5]
Rudito Rachmad menjadi mahasiswa pertama yang lulus dari FHPM pada tahun 1958 dengan menyandang gelar Mr. (Meester in de Rechten), disusul oleh Herman Sihombing, Zawier Zienser, Eddy Ang Ze Siang, dan Djalaluddin Ilyas pada tahun berikutnya.[6][7]
Nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masjarakat diganti menjadi Fakultas Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0538/O/1983 pada tahun 1983.[6]
Pendidikan
Untuk keperluan seleksi masuk mahasiswa baru melalui Seleksi Nasional, Seleksi Bersama maupun ujian mandiri yang diselenggarakan oleh Unand, FHUA memiliki satu jurusan, yaitu Ilmu Hukum. Namun, kegiatan akademik secara keseluruhan diselenggarakan oleh departemen-departemen. Terdapat lima departemen, yaitu Departemen Hukum Pidana, Departemen Hukum Perdata, Departemen Hukum Tata Negara, Departemen Hukum Internasional, dan Departemen Hukum Administrasi Negara.
Sarjana
Program utama untuk tingkat sarjana adalah program studi Sarjana Hukum (S.H.). Seluruh kegiatan akademik dipusatkan di kampus Limau Manis. Akreditasi program ini adalah A, sesuai SK No. 2026/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).[8]
Mahasiswa program S.H. yang memenuhi syarat ditetapkan untuk masuk ke dalam salah satu Program Kekhususan (PK) yang ada. Pada saat ini, terdapat delapan PK: Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Hukum Adat dan Islam, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam.[9]
Program ini merupakan salah satu program studi yang paling banyak diminati di Unand, dengan lebih dari tiga ribu orang pendaftar lewat jalur SBMPTN pada tahun 2017.[10][11]
Magister
Terdapat dua program untuk tingkat magister, yaitu program studi Magister Ilmu Hukum (M.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.). Kegiatan riset dan pengajaran dipusatkan di kampus Jl. Pancasila, Belakang Tangsi. Akreditasi program M.H. adalah A dengan no sesuai SK No. 1034/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019 dan program M.Kn adalah B dan SK No. 1850/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2019 dari BAN-PT.[8]
Doktoral
Program utama untuk tingkat doktoral adalah program studi Doktor Ilmu Hukum (Dr.). Seperti program magister, kegiatan riset dan pengajaran dipusatkan di kampus Jl. Pancasila. Akreditas program ini adalah A, sesuai SK No. 3161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 dari BAN-PT.[8]
Kemahasiswaan
Kehidupan kemahasiswaan diselenggarakan melalui Negara Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas (NM FHUA), yang menaungi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM); yang terakhir terdiri atas Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) dan Dewan Perwakilan Angkatan (DPA).[12] BEM dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden. Antara tokoh yang pernah menjadi Presiden BEM NM FHUA adalah aktivis anti-korupsi Donal Fariz.[13]
NM FHUA bersifat independen dan tidak mengakui kewujudan Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (KM Unand), yaitu lembaga yang menyelenggarakan kehidupan kemahasiswaan di tingkat universitas, dan tercatat mengambil sikap bertentangan dengan KM Unand dalam setidaknya satu isu nasional, yaitu mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual pada bulan November 2020.[14]
Pimpinan
FHUA dipimpin oleh seorang Dekan yang dibantu oleh tiga orang Wakil Dekan. Bagian dipimpin oleh Kepala dan Sekretaris Bagian. Pada 3 Oktober 2022, Ferdi diangkat menjadi dekan keenam belas sepanjang sejarah FHUA, menggantikan Busyra Azheri. Ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Dekan I.[15]
- 1958–1961: Mr. Abubakar Jaar
- 1961–1963: Mr. Satmoko
- 1963–1972: Prof. Haroen al-Rasjid, S.H.
- 1972–1976: Boerma Burhan, S.H.
- 1977–1980: M. Zen Djamil, S.H.
- 1981–1987: Azmi Djamarin, S.H.
- 1988–1990: M. Junus Anwar, S.H.
- 1991–1997: Darmilis, S.H., M.H.
- 1997–1998: Firman Hasan, S.H., LL.M.
- 1998–2002: Azhar Raoef, S.H.
- 2002–2006: Prof. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
- 2006–2010: Prof. Elwi Danil, S.H., M.H.
- 2010–2014: Prof. Yuliandri, S.H., M.H.
- 2014–2018: Prof. Zainul Daulay, S.H., M.H.
- 2018–2022: Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.
- 2022-kini: Dr. Ferdi, S.H., M.H.
Alumni
- Al Busyra Basnur, Duta Besar RI untuk Ethiopia
- Alvon Kurnia Palma, aktivis
- Alwis Azizat Murad, Duta Besar RI untuk Ethiopia
- Arminsyah, Wakil Jaksa Agung
- Basrief Arief, Jaksa Agung
- Busyra Azheri, Guru Besar FHUA
- Basril Djabar, pendiri Harian Singgalang
- Charles Simabura, pengajar FHUA
- Desnayeti, Hakim Agung
- Djafni Djamal, Hakim Agung
- Djohari Kahar, Ketua DPRD Sumatera Barat dan Anggota DPR/MPR RI
- Donal Fariz, aktivis
- Elwi Danil, Guru Besar Hukum Pidana FHUA
- Feri Amsari, pengajar FHUA
- Gamawan Fauzi, Gubernur Sumatra Barat dan Menteri Dalam Negeri
- Halius Hosen, Ketua Komisi Kejaksaan
- Haswandi, Hakim Agung
- Indra, anggota DPR dari Banten
- Intan Aletrino, Puteri Indonesia Pariwisata 2016
- Irwan Fikri, Wakil Bupati Agam
- Ismet Amzis, Wali Kota Bukittinggi
- Johannes C.T. Simorangkir, anggota Konstituante
- Makmur Syarif, Rektor IAIN Imam Bonjol
- Muhammad Taufiq Thaib, Raja Pagaruyung, Anggota DPR RI
- Novyan Kaman, Anggota DPR/MPR RI
- Prim Haryadi, Hakim Agung
- Rafdinal, anggota DPRD Sumatra Barat
- Refly Harun, pengajar FH Untar
- Saldi Isra, Hakim Konstitusi
- Sarpin Rizaldi, Hakim Tinggi pada Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung
- Syahrul Ujud, Wali Kota Padang
- Takdir Rahmadi, Hakim Agung
- Yuliandri, Guru Besar Ilmu Perundang-undangan FHUA dan Rektor Unand
- Yusra Khan, diplomat, Duta Besar Indonesia untuk Meksiko
- Zainal Bakar, Gubernur Sumatra Barat
Rujukan
- ^ Yasin, Muhammad (10 November 2017). "Coba Tebak, Kampus Mana yang Tertua dari 10 Fakultas Hukum Ini?". HukumOnline.com. Diakses 25 Desember 2012.
- ^ a b c d e f Propinsi Sumatra Tengah. Departemen Penerangan Republik Indonesia. 1953.
- ^ a b Penerangan, Sumatera Tengah, Indonesia Djawatan (1956). Sumatera Tengah membangun (dalam bahasa Melayu). hlm. 121.
- ^ "Sejarah Singkat". fhuk.unand.ac.id (situs resmi Fakultas Hukum Universitas Andalas). Diakses 25 Desember 2012.
- ^ (25 Agustus 2016). "Peringati Lustrum XIII FH Unand Siap Lahirkan Sarjana Hukum Berkarakter Demi Kejayaan Bangsa". unand.ac.id (situs resmi Universitas Andalas). Diakses 25 Desember 2018.
- ^ a b "Sejarah Ringkas". unand.ac.id. Diakses tanggal 4 Juli 2020.
- ^ "Mengenang Profesor Herman Sihombing, Orang Batak di Ranah Minang". hukumonline.com. 3 Desember 2015. Diakses tanggal 4 Juli 2020.
- ^ a b c "Daftar Program Studi, Status dan Peringkat Akreditasi Universitas Andalas" Diarsipkan 2021-01-22 di Wayback Machine.. repo.unand.ac.id. Diakses 25 Desember 2018.
- ^ Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1825/UN16.R/KPT/2021 tentang Penetapan Revisi Kurikulum Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- ^ (18 September 2015). "Peminat Jurusan Hukum Semakin Tinggi di Unand". HukumOnline.com. Diakses 25 Desember 2018.
- ^ El Faruqi, Andri (13 Juni 2017). "Jurusan Hukum Jadi Favorit Peserta SBMPTN di Universitas Andalas". Tempo.co. Diakses 25 Desember 2018.
- ^ KONSTITUSI NEGARA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS, bemfhua.com, diakses 15 April 2022.
- ^ 21 Oktober 2008, "BEM FH Unand Laporkan Kampanye di Kampus", Kompas.com, diakses 15 April 2022.
- ^ 30 November 2020, "Tolak Sikap BEM, FH Unand Dukung RUU PKS Masuk Prolegnas 2021", CNN Indonesia, diakses 15 April 2022.
- ^ "Dilantik Rektor, Dr. Ferdi Resmi Gantikan Prof Busyra Sebagai Dekan Fakultas Hukum Unand", unand.ac.id (situs resmi Universitas Andalas). Diakses 3 Oktober 2022.