Kereta Cepat Indonesia China
Artikel ini membahas mengenai bangunan, struktur, infrastruktur, atau kawasan terencana yang sedang dibangun atau akan segera selesai. |
PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah perusahaan yang mengoperasikan jaringan kereta cepat Indonesia yang dibangun dengan rute Jakarta–Bandung. Perusahaan ini dibentuk sebagai patungan antara Pilar Sinergi BUMN Indonesia sebesar 60% dengan perusahaan konsorsium asal Tiongkok, Beijing Yawan HSR Company Limited, sebesar 40%.[1]
Ikhtisar | |
---|---|
Wilayah utama | DKI Jakarta dan Jawa Barat |
Armada | 11 rangkaian |
Jumlah stasiun | 4 |
Kantor pusat | Jakarta, Indonesia |
Lokal | Jakarta–Bandung |
Teknis | |
Lebar sepur | 1.435 mm (4 ft 8+1⁄2 in) |
Elektrifikasi | 25 kV AC |
Panjang jalur | 142,3 kilometer (88,4 mi) |
Kelajuan operasi | 350 km/h (220 mph) |
Lain-lain | |
Perusahaan | |
Perseroan terbatas dengan kepemilikan konsorsium | |
Didirikan | 16 Oktober 2015 |
Pemilik |
|
Induk |
|
Situs web | kcic |
Pembangunan jalur kereta kecepatan tinggi di Indonesia telah melalui proses panjang, semenjak Jepang memperkenalkan kereta cepat mereka pada tahun 2008. Di tengah-tengah studi kelayakan tersebut, kerja sama proyek tersebut diambil alih oleh Republik Rakyat Tiongkok dengan menghadirkan skema yang menurut RRT "tidak memberatkan pemerintah".[2]
Sejarah
Penawaran Tiongkok dan pembentukan KCIC
Pada bulan April 2015, Republik Rakyat Tiongkok bersaing dengan Jepang saat kedua negara tersebut menawarkan kereta kecepatan tinggi mereka untuk Indonesia.[3] Perlombaan ini, menurut The Jakarta Post, menjadi bagian dari permainan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut untuk merebut pengaruh strategis di kawasan Asia-Pasifik.[4] Sempat proyek ini hampir dibatalkan pada akhir September, Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek senilai 75 triliun rupiah (US$5 miliar) ini.[5]
Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dibentuk sebagai sebuah konsorsium dari empat BUMN yang terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi: Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga. Pada 6 Oktober, pembentukan konsorsium telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perusahaan tersebut akan melakukan penyertaan modal dalam sebuah perusahaan patungan.[6][7]
Patungan tersebut dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan kepemilikan PSBI 60% dan China Railway International Company Limited 40%. Perusahaan tersebut dibentuk pada 16 Oktober 2015 dan direncanakan akan mengutamakan komersialisasi, tidak memberatkan APBN, dan mengedepankan sinergi antarbisnis.[8] Menanggapi kerja sama yang baru ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan "sangat menyesalkan" dan "sulit memahami" pilihan Indonesia ini.[9] Namun Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa struktur keuangan Tiongkok dinilai lebih menguntungkan karena proposal Tiongkok tidak memerlukan jaminan dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.[2]
Konstruksi
Untuk memulai konstruksi, Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional.[10] Pada 21 Januari 2016, Jokowi meletakkan batu pertama konstruksi di kawasan Perkebunan Teh Walini milik PTPN VIII. Estimasi pembiayaan proses konstruksi ini mencapai Rp70 triliun.[11]
Pada tahun 2017, di Kota Beijing, RRT, telah ditandatangani Facility Agreement Pembiayaan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping.[10] Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan mengingatkan kepada perusahaan kontraktor konstruksi agar segera mempercepat proses konstruksi. Menurutnya, pembebasan lahan menjadi masalah terhambatnya pembangunan infrastruktur, dan ia tidak mengharuskan pembebasan lahan rampung 100%. Kendati demikian, pembebasan lahan masih menjadi prasyarat yang harus dipenuhi agar pinjaman yang diberikan oleh China Development Bank dapat segera cair.[12]
Trase yang ditetapkan adalah rute Jakarta–Bandung sejauh 142,3 km[13], dan didukung empat stasiun yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Setiap stasiun akan dilengkapi fasilitas untuk mendukung pembangunan berorientasi transit (TOD) di sekitar stasiun. Terkait dengan rencana stasiun baru ini, Walini akan diproyeksikan sebagai sebuah kota terencana baru yang akan menjadi penyangga wilayah Bandung Raya. Proyek ini diproyeksikan akan menyerap 39.000 tenaga kerja saat proses konstruksi, 20.000 tenaga kerja saat proses pembangunan TOD, dan 28.000 tenaga kerja setelah operasi. Untuk mendukung operasional, KCIC akan menghadirkan 11 set kereta cepat dengan 8 kereta per rangkaian.[7]
Proyek ini tidak selalu berjalan mulus. Estimasi biaya yang ditetapkan oleh KCIC semula berkisar US$6,1 miliar, tetapi pada November 2020, KCIC memperkirakan ada pembengkakan sehingga menjadi US$8,6 miliar, dan dari pihak manajemen mampu menekan biaya menjadi sebesar US$8 miliar. Kementerian BUMN mengatakan bahwa pembengkakan biaya ini akan ditutup dengan pendanaan dari konsorsium pemegang saham serta pinjaman. Konsorsium tersebut akan menanggung 25% cost overrun yang berasal dari penyertaan modal negara yang masuk ke PT Kereta Api Indonesia sebesar Rp4 triliun dan Tiongkok akan urun sebesar Rp3 triliun. Sebesar 75% sisanya berasal dari pinjaman.[14]
Pada tanggal 18 Oktober 2021, KCIC menyatakan bahwa Stasiun Walini yang semula dimasukkan dalam daftar stasiun mereka, dicoret dari daftar stasiun, terkait dengan efisiensi biaya. Oleh karena itu, mereka akan memilih menggeser stasiun tersebut ke Padalarang untuk alasan integrasi moda.[15]
Armada dan pelayanan
Pada tahun 2022, CRRC Qingdao Sifang Ltd. meluncurkan electric multiple unit untuk KCIC. Kereta tersebut, yang desainnya menggunakan basis CR400AF/Fuxing diberi seri KCIC400AF[16] dan dapat melaju hingga 350 km/jam. Basis tersebut diadaptasikan sesuai kondisi iklim dan geografis Pulau Jawa dan akan menghadirkan interior bernuansa Indonesia seperti komodo, batik, dan Borobudur.[17] Rangkaian kereta cepat dirancang untuk minim kebisingan dan getaran, tahan api, banjir, dan gempa bumi, serta tahan terhadap serangan objek asing.[18]
Selain mengoperasikan 11 rangkaian kereta cepat, KCIC juga mengoperasikan satu kereta inspeksi. Pengiriman armada dimulai pada Agustus 2022 dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada akhir Agustus. Menurut Joni Martinus, VP Public Relations KAI, tarif yang akan ditetapkan berkisar antara Rp250 ribu hingga Rp350 ribu. Namun Martinus beranggapan bahwa tarif tersebut masih dikaji di berbagai aspek.[19]
Lokomotif China Railway DF4B juga didatangkan untuk mendukung proyek ini. Lokomotif ini aslinya milik China Railway.[20]
Kritik dan kontroversi
Kritik Ignasius Jonan
Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan, pernah mengkritik proyek ini karena bermacam-macam faktor. Secara teknis Jonan mengatakan bahwa jarak 150 km saja (yakni, rute Jakarta–Bandung), tidak membutuhkan kereta cepat, seraya mengatakan bahwa interval tiap stasiun adalah 8 menit setiap perjalanan, jika yang dibangun berjumlah 5 stasiun. "Kalau delapan menit, apa bisa delapan menit itu dari velositas 0 km per jam sampai 300 km per jam?" Secara ideal, Jonan pun mengatakan bahwa kereta cepat idealnya memiliki jarak yang cukup jauh, seperti rute Jakarta–Surabaya. Pada dasarnya ia juga menuturkan bahwa Kementerian Perhubungan tidak mempersulit perizinan proyek ini, asalkan seluruh persyaratannya dipenuhi, termasuk masa konsesi 50 tahun setelah penandatanganan kesepakatan, bukan dihitung dari hari pertama operasional. Ia tidak menginginkan kasus Jakarta Eco Transport terulang lagi, dan mengancam akan mencabut izin jika proyek berhenti di tengah jalan.[21]
Di lapangan, Jonan tidak banyak dilibatkan dalam proyek KCIC. Kala itu, program KCIC tidak masuk dalam daftar proyek Kemenhub pada masa itu. Bahkan saat Indonesia meminang Tiongkok untuk menggarap proyek, Jonan juga tidak dilibatkan dan hanya berdasarkan keinginan Rini Soemarno yang kala itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Pada pertengahan 2014, dalam sebuah acara di Universitas Binus, Jonan menganggap proyek tersebut tidak berkeadilan.[21]
Masalah keselamatan kerja di proyek
Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR sempat meminta penghentian sementara proyek KCIC pada 2 Maret 2020 hingga 2 minggu ke depan. Menurut penilaian Komite tersebut, proyek ini mengganggu kondisi Jalan Tol Jakarta–Cikampek dan Purwakarta–Bandung–Cileunyi. Saluran air yang mengalir di ruas tol tersebut tersumbat sehingga menimbulkan banjir. KCIC berdalih dengan alasan proyek mereka "sangat memperhatikan aspek teknis dan mekanisme pengendaliannya," begitu menurut penuturan Chandra Dwiputra, direktur utama KCIC. Sebelumnya, pada 22 Oktober 2019, terjadi kebakaran di pinggir Jalan Tol Padalarang–Buahbatu km 130 yang diduga akibat kebocoran pipa Pertamina. Warga yang tinggal di sekitar proyek sempat mengingatkan kepada pengelola proyek KCIC bahwa di kawasan tersebut terdapat jaringan pipa Pertamina.[22]
Skema pembiayaan
Akibat dari pembengkakan biaya pada 2021, Jokowi mengesahkan Perpres No. 93 Tahun 2021. Untuk melaksanakan perpres tersebut, Jokowi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang dipimpin langsung oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu kepemimpinan konsorsium di dalam PSBI dialihkan dari Wijaya Karya (Wika) ke KAI. Pada 1 November 2021, pemerintah mengucurkan APBN sebesar Rp 3,4 Triliun untuk menutupi cost overrun yang dialami KCIC.[23][24]
Begitu KCIC mendapat kucuran dana tersebut, tindakan pemerintah menuai kontroversi dan Jokowi dicap "ingkar janji" oleh masyarakat dan media massa. Pasalnya, KCIC adalah proyek business to business sehingga skema pembiayaannya tidak menggunakan APBN. Namun pemerintah beralasan pengucuran dana APBN tersebut dilakukan karena situasi yang masih berada dalam pandemi Covid-19, terganggunya arus kas para anggota konsorsium, perubahan desain dan kondisi geografi di proyek, serta melambungnya harga tanah per meter persegi.[23][25]
Lihat pula
Referensi
- ^ "KCIC Batal Bangun Stasiun Walini untuk Kereta Cepat". CNN Indonesia. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ a b "Indonesia defends bidding process for high-speed rail project after Japan angered at being rejected". The Strait Times. Singapore. 2 October 2015. Diakses tanggal 2 October 2015.
- ^ "Japan loses Indonesian high-speed railway contract to China". The Japan Times. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.
- ^ Craig P. Oehlers (22 August 2015). "Race for Indonesia's high-speed railway part of a big game". The Jakarta Post. Jakarta. Diakses tanggal 1 October 2015.
- ^ Ben Otto and Anita Rachman (30 September 2015). "Indonesia's Handling of High-Speed Train Project Adds to Business Confusion, Mixed messages to Japan, China come as Indonesia courts foreign investors". The Wall Street Journal. Diakses tanggal 1 October 2015.
- ^ Lestari, Daurina (2015-10-08). "Pilar Sinergi BUMN Indonesia Akan Bangun Kereta Cepat". VIVA.co.id. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ a b Wahyuni, Nurseffi Dwi (2016-01-21). Suhendra, Zulfi, ed. "Kereta Cepat Jakarta-Bandung Lewati 4 Stasiun, Mana Saja?". Liputan6.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ "Bangun Kereta Cepat, Konsorsium BUMN-Cina Dibentuk". Republika Online. 2015-10-16. Diakses tanggal 2022-04-20.
- ^ "Japan loses Indonesian high-speed railway contract to China". The Japan Times. 30 September 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.
- ^ a b "Lika-Liku Kereta Cepat Jakarta-Bandung: dari Kebun Teh Mandalawangi Jadi Beban APBN". KOMPAS.tv. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Wiyono, Andrian Salam (2016-01-21). Fadil, Iqbal, ed. "Jokowi letakkan batu pertama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung". Merdeka.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Kusuma, Hendra. "Saran Menhub Soal Kereta Cepat: Konstruksi Jangan Tunggu Tanah 100%". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Yanwardhana, Emir. "KAI: Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp250 Ribu-Rp350 Ribu". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ W., Ratri Kartika (2022-08-06). "Video: Apa Yang Menyebabkan Biaya Kereta Cepat Bengkak?". Katadata. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ ZRF, Angga Aliya. "Mohon Maaf, Stasiun Kereta Cepat Walini Batal Dibangun". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Rayanti, Dina. "Mengintip Proses Pengangkatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dari China". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ A, Khairunnisa Fauzatul. "Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan Tampilkan Nuansa Indonesia, Intip Spesifikasinya - Pikiran-Rakyat.com". www.pikiran-rakyat.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Abdussalam, Muhamad Syarif. "Intip Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Desain Terinspirasi dari Komodo hingga Mega Mendung". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Imaduddin, Achmad Hanif (2022-08-30). Arjanto, Dwi, ed. "Rangkaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Mulai Dikirim, Begini Spesifikasinya". Tempo.co. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ "Heboh Kereta Jadul 'Harry Potter' di Atas Rel Kereta Cepat, Ini Faktanya". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ a b Idris, Muhammad (2021-11-01). Idris, Muhammad, ed. "Sederet Alasan Jonan Menolak Proyek Kereta Cepat Saat Jadi Menhub". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-09-07.
- ^ Rachman, Fadhly Fauzi. "Disetop, Proyek KCIC Bikin Banjir hingga Kebakaran". detikcom. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ a b Idris, Muhammad (2022-05-26). Idris, Muhammad, ed. "Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Idris, Muhammad (2021-11-01). Idris, Muhammad, ed. "Sah, Proyek Kereta Cepat Diguyur Duit APBN Rp 3,4 Triliun". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-08-31.
- ^ Tobing, Sorta (2021-10-12). "Mengapa Jokowi Ingkar Janji Demi Danai Kereta Cepat Jakarta-Bandung?". Katadata. Diakses tanggal 2022-08-31.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs web resmi