Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa
Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIDO) adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. UNIDO bermarkas di Vienna, Austria dan merupakan anggota dari Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
| Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa
| |
|---|---|
Peta keanggotaan
| |
| Data | |
| Tipe | organisasi antarpemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa Badan khusus bentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa  |
| Sejak | 1966 |
| Kegiatan | |
| Anggota dari | Indian Statistical Institute (en)  |
| Tata kelola perusahaan | |
| Kantor pusat | |
| Manajer/direktur | Gerd Müller (2021–) |
| Jumlah pegawai | 680 (2023) |
| Organisasi induk | Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| Bagian dari | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| Situs web | www.unido.org |
       | |
Gambaran Umum
UNIDO percaya bahwa industri yang kompetitif dan ramah lingkungan memiliki peranan penting dalam percepatan pertumbuhan ekonomi, pengetasan kemiskinan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. Oleh karena itu, organisasi ini bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat miskin di dunia dengan menata keberadaan sumber daya global dan para ahli dalam tiga area tematik yaitu pengentasan kemiskinan melalui aktivitas produktif, pembangunan kapasitas perdagangan, serta energi dan lingkungan. Aktivitas di atas berjalan selaras dengan prioritas Perserikatan Bangsa Bangsa dan berbagai deklarasi multilateral yang berhubungan.
Tata Kelola
Keanggotaan
Anggota PBB, atau badan khusus PBB, atau IAEA, memenuhi syarat untuk menjadi anggota UNIDO.[1] Proses menjadi Anggota Organisasi dicapai dengan menjadi pihak Konstitusi. Status pengamat terbuka, atas permintaan, bagi mereka yang menikmati status tersebut di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, kecuali jika Konferensi Umum UNIDO memutuskan sebaliknya. Konferensi memiliki wewenang untuk mengundang pengamat lain untuk berpartisipasi dalam pekerjaan Organisasi sesuai dengan aturan prosedur yang relevan dan ketentuan Konstitusi.
Per 1 April 2019, 170 Negara adalah Anggota UNIDO,[2][3] all of them being UN members. UNIDO Members are divided into four lists.[4] Daftar A terdiri dari semua negara UNIDO di Afrika + Asia Grup PBB (bersama dengan Israel, kecuali Siprus dan Jepang). Daftar B terdiri dari semua negara UNIDO di grup WEOG PBB (bersama dengan Siprus dan Jepang, tidak termasuk Israel). Daftar C terdiri dari semua negara UNIDO di GRULAC grup PBB. Daftar D terdiri dari semua negara UNIDO di Eropa Timur grup PBB.
Daftar, awalnya didefinisikan di General Assembly resolution 2152 Diarsipkan 5 Januari 2017 di Wayback Machine. dan UNIDO Constitution Diarsipkan 2 Maret 2012 di Wayback Machine. melayani untuk menyeimbangkan distribusi geografis perwakilan negara anggota di Dewan Pengembangan Industri[5] dan Komite Program dan Anggaran.[6]
UNIDO adalah salah satu dari dua badan khusus PBB yang anggotanya dipisahkan menjadi beberapa kelompok, sedangkan yang lainnya adalah IFAD. Daftar B UNIDO, mirip dengan Daftar A IFAD – yang terdiri dari negara maju,[7] sementara himpunan anggota UNIDO lainnya mirip dengan himpunan anggota IFAD lainnya – yang sebagian besar terdiri dari negara berkembang.
Daftar lengkapnya adalah sebagai berikut:
- Daftar A (100 anggota): Afghanistan, Aljazair, Angola, Bahrain, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Tanjung Verde, Republik Afrika Tengah, Chad, Tiongkok, Komoro, Kongo, Pantai Gading, DR Kongo, Jibuti, Mesir, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Fiji, Gabon, Gambia , Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, India, Indonesia, Iran, Irak, Israel , Yordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Korea Utara, Korea Selatan, Kuwait, Kirgizstan, Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maladewa, Mali, Kepulauan Marshall, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Maroko, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Papua Nugini, Filipina, Qatar, Rwanda, Samoa, Sao Tome dan Principe, Arab Saudi, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Sudan, Suriah, Tajikistan, Thailand, Timor Leste, Togo, Tonga, Tunisia, Tuvalu, Uganda, Uni Emirat Arab, Tanzania , Turkmenistan, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yaman, Zambia, Zimbabwe.
- Daftar B (21 anggota): Austria, Siprus, Finlandia, Jerman, Irlandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Malta, Monako, Belanda, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki.
- Daftar C (32 anggota): Argentina, Bahama, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Dominika, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador , Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Suriname, Trinidad dan Tobago, Uruguay, Venezuela.
- Daftar D (20 anggota): Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Republik Ceko, Georgia, Hungaria, Montenegro, Makedonia Utara, Polandia, Republik Moldova, Rumania, Federasi Rusia, Serbia, Slowakia (dikecam, efektif 31 Desember 2017), Slovenia, Ukraina.
Negara penandatangan yang belum menyelesaikan prosedur ratifikasinya adalah: Antigua dan Barbuda (1982).[3]
Mantan anggota UNIDO adalah[8] Australia (1985–97, Daftar B),[9] Belgia (1985–2015, Daftar B), Kanada (1985–93, Daftar B), Denmark (1985-2016, Daftar B), Prancis (1985 –2014, Daftar B), Yunani (1985–2016, Daftar B), Lituania (1991–2012, Daftar D), Selandia Baru (1985–2013, Daftar B), Portugal (1985–2014, Daftar B), Slowakia (1993-2017), Inggris (1985–2012 , Daftar B), dan Amerika Serikat (1985–96, Daftar B).
Negara anggota PBB lain yang tidak pernah menandatangani, meratifikasi, atau mencela konstitusi adalah Andorra, Brunei Darussalam, Estonia, Islandia, Latvia, Liechtenstein, Mikronesia, Nauru, Palau, San Marino, Singapura, Kepulauan Solomon, dan Sudan Selatan.
Tahta Suci dan Ordo Militer Berdaulat Malta memiliki status pengamat dengan UNIDO.[10]
Organ pembuat kebijakan
Organ pembuat kebijakan (atau badan pengatur) UNIDO didasarkan pada pendahulu mereka yang efektif sebelum UNIDO menjadi badan khusus. Dengan demikian, General Conference, Industrial Development Board (IDB) dan Program and Budget Committee (PBC) berlabuh pada Konstitusi.
Keputusan substantif dari organ pembuat kebijakan umumnya diambil melalui konsensus. Pemungutan suara terjadi ketika tidak ada konsensus yang dapat dicapai atau atas permintaan khusus dari anggota organ pembuat kebijakan[11]
Konferensi Umum
Konferensi adalah organ pembuat kebijakan tertinggi Organisasi dan terdiri dari semua Negara Anggota UNIDO. Dewan tersebut bertemu setiap dua tahun dan menyetujui program dan anggaran, menetapkan penilaian skala untuk pengeluaran anggaran rutin untuk dua tahunan yang akan datang dan, setiap kedua kalinya, menunjuk Direktur Jenderal untuk jangka waktu empat tahun.
Dewan Pengembangan Industri (IDB)
Dewan bertemu sekali dalam tahun-tahun Konferensi dan dua kali dalam tahun-tahun lainnya, dan terdiri dari 53 Negara Anggota[12] Organisasi yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Ini bertindak sebagai badan persiapan untuk Konferensi dan meninjau pelaksanaan program kerja yang disetujui dan anggaran rutin dan operasional yang sesuai untuk dua tahunan yang akan datang. Di antara fungsi utamanya yang lain, Dewan merekomendasikan kepada Konferensi suatu skala penilaian, serta calon untuk jabatan Direktur Jenderal.
Panitia Program dan Anggaran (PBC)
Komite terdiri dari 27 Negara Anggota[13] Organisasi yang dipilih untuk masa jabatan dua tahun dan bertemu setidaknya sekali setahun untuk mempertimbangkan, antara lain, usulan Direktur Jenderal untuk program kerja dan perkiraan yang sesuai untuk anggaran rutin dan operasional.
Sekretariat
Sekretariat UNIDO berbasis di Wina (Austria) dan memiliki kantor perwakilan di Brussels (Belgia), Jenewa (Swiss) dan Kota New York (AS). Pada tahun 2013, struktur organisasi UNIDO terdiri dari[14] Kantor Direktur Jenderal (ODG), Divisi Pengembangan Program dan Kerjasama Teknik (PTC), Kantor Deputi Direktur Jenderal (DDG), Divisi Dukungan Program dan Manajemen Umum (PSM) serta kantor Pengawasan Internal dan Layanan Hukum.
Direktur Jenderal UNIDO saat ini adalah Gerd Müller (sejak Desember 2021).
Representasi tingkat negara
Representasi lapangan
Sistem perwakilan lapangan UNIDO mencakup empat kategori kantor:
- Kantor-kantor regional, yang mencakup negara lokasi mereka serta sejumlah negara di kawasan yang sama, di mana Organisasi mengambil status sebagai agen non-penduduk
- Kantor Negara, yang mencakup negara tuan rumah mereka
- Kantor titik fokus dipertahankan dalam pemerintah nasional
- Meja UNIDO di kantor UNDP.
Kantor teknis di tingkat negara
Untuk memberikan dukungan tambahan pada kegiatan teknis UNIDO, berbagai jenis kantor teknis telah didirikan. Ini termasuk:
- 'Investment and Technology Promotion Offices (ITPOs), yang mempromosikan arus investasi dan teknologi ke negara-negara berkembang dan negara-negara dengan ekonomi dalam transisi, yang dibiayai oleh negara tuan rumah mereka
- 'Pusat Teknologi Internasional', yang bertindak sebagai katalis untuk peningkatan teknologi dan membantu mengelola perubahan teknologi
- Bekerja sama dengan UNEP, UNIDO mendirikan jaringan global National Cleaner Production Centers (NCPCs), bertujuan membangun kapasitas nasional dalam teknologi produksi bersih, mendorong dialog antara industri dan pemerintah dan meningkatkan investasi untuk transfer dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
- "Industrial Subcontracting and Partnership Exchanges (SPX)" UNIDO memfasilitasi hubungan produksi antara perusahaan manufaktur kecil, menengah, dan besar serta terhubung dengan pasar global dan jaringan rantai pasokan.
- UNIDO Pusat Kerjasama Selatan-Selatan sebagai bagian dari prakarsa besar kerjasama Selatan-Selatan UNIDO di beberapa negara berkembang yang lebih maju.
Lihat juga
Sumber
Catatan
Referensi
- ^ "UNIDO Constitution, page 8" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 10 July 2010.
- ^ "Member States List". UNIDO. Diakses tanggal 3 January 2020.
- ^ a b "UNIDO Constitution status". United Nations. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 December 2010. Diakses tanggal 3 August 2010.
- ^ "Member States according to lists". UNIDO. Diakses tanggal 27 November 2012.
- ^ UNIDO Constitution, Article 9
- ^ UNIDO Constitution, Article 10
- ^ "Activities – The International Fund for Agricultural Development (IFAD) – product, average, area, crops, annual, infrastructure, future, policy". www.nationsencyclopedia.com.
- ^ "Former Member States". UNIDO. Diakses tanggal 2020-10-02.
- ^ "General Assembly resolution 2152" (PDF). United Nations. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2 March 2012. Diakses tanggal 25 September 2010.
- ^ "UNIDO GC.13/2/Add.1, Report of the Industrial Development Board on the work of its thirty-fourth session" (PDF). United Nations. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2 March 2012. Diakses tanggal 25 September 2010.
- ^ "Policymaking Organs". United Nations Industrial Development Organization. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 25 September 2010.
- ^ "Industrial Development Board". United Nations Industrial Development Organization. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 March 2016. Diakses tanggal 25 September 2010.
- ^ "Programme and Budget Committee". United Nations Industrial Development Organization. Diakses tanggal 25 September 2010.[pranala nonaktif permanen]
- ^ "UNIDO Structure". United Nations Industrial Development Organization. Diakses tanggal 5 July 2013.
Pranala luar
- (Inggris) Situs resmi UNIDO