Wikipedia

Program Legislasi Nasional 2020–2024

Revisi sejak 13 Maret 2023 04.13 oleh OttoLannister550 (bicara | kontrib) (→Prolegnas Umum)

Program Legislasi Nasional 2020-2024 (disingkat Prolegnas 2020-2024) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk periode 2020-2024. Prolegnas 2020-2024 disusun oleh DPR Periode 2019-2024 dan Pemerintah dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.[1] Total terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas periode 2020-2024 pada saat Rapat Paripurna pengesahan tanggal 17 Desember 2019,[2][3] meski dari jumlah ini kemudian dilakukan evaluasi seiring periode berjalan.

Per 16 Desember 2022, terdapat 257 RUU yang tercantum dalam Perubahan Keempat Prolegnas Tahun 2020-2024.[4]

Prolegnas 2020-2024

Prolegnas Umum

Berikut daftar RUU prolegnas umum 2020-2024:[3][5]

  Telah disahkan menjadi undang-undang
  Telah dicabut dari Prolegnas

No. Judul Pengusul Bidang Penugasan Tanggal Hasil Keterangan
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber DPR Komisi I
2 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR Komisi I
3 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR Komisi I
4 RUU tentang Keamanan Laut DPR Komisi I
5 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan DPR Komisi I
6 RUU tentang Tugas Perbantuan Militer DPR Komisi I
7 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik DPR Komisi I
8 RUU tentang Paradiplomasi DPR Komisi I
9 RUU tentang Pertanahan DPR Komisi II
10 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara DPR Komisi II
11 RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila DPR Komisi II Sebelumnya dinamai RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila
12 RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD DPR Komisi II
13 RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah DPR Komisi II
14 RUU tentang RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah DPR Komisi II
15 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia DPR Komisi II
16 RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR
17 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara DPR
18 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang DPR
19 RUU tentang Kawasan Terpadu Mandiri DPR
20 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum DPR
21 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik DPR Badan Legislasi
22 RUU tentang Penyadapan DPR
23 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial DPR
24 RUU tentang Jabatan Hakim DPR
25 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia DPR
26 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung DPR
27 RUU tentang Perkumpulan DPR
28 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan DPR
29 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal DPR
30 RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Administrasi Umum DPR
31 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat DPR
32 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban DPR
33 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DPR
34 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak DPR
35 RUU tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DPR
36 RUU tentang Hukum Materiil Perkawinan DPR
37 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian DPR
38 RUU tentang Peradilan DPR
39 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR Badan Legislasi 24 Mei 2022 16 Juni 2022 UU Nomor 13 Tahun 2022
40 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme DPR
41 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan DPR
42 RUU tentang Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Hutan DPR
43 RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan DPR
44 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DPR
45 RUU tentang Pertembakauan DPR
46 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DPR
47 RUU tentang Perkelapasawitan DPR
48 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DPR Komisi V
49 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR Komisi V 16 Desember 2021 12 Januari 2022 UU Nomor 2 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah disahkan UU Cipta Kerja (UU Nomor 11 Tahun 2020) yang turut mengubah UU Jalan.
50 RUU tentang Transportasi Daring DPR
51 RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR
52 RUU tentang Sanitasi DPR
53 RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan DPR
54 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPR
55 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara DPR Komisi VI
56 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan DPR
57 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara DPR Komisi VII 12 Mei 2020 10 Juni 2020 UU Nomor 3 Tahun 2020
58 RUU tentang Pemanfaatan Tenaga Surya DPR
59 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi DPR
60 RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup DPR
61 RUU tentang Kendaraan Listrik DPR
62 RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial DPR
63 RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial DPR
64 RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji) DPR
65 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf DPR
66 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat DPR
67 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji DPR
68 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR
69 RUU tentang Sistem Perindustrian Nasional DPR
70 RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional DPR
71 RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak DPR Komisi VIII
72 RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar oleh Negara DPR
73 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR Badan Legislasi
74 RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual DPR
75 RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak DPR
76 RUU tentang Pengasuhan Anak DPR
77 RUU tentang Bank Makanan untuk Kesejahteraan Sosial DPR
78 RUU tentang Kerukunan Umat Beragama DPR
79 RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan DPR Komisi IX
80 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial DPR
81 RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR Komisi IX
82 RUU tentang Sistem Kesehatan (Omnibus Law) DPR Badan Legislasi Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kemudian diputuskan untuk membentuk UU baru dengan menggunakan mekanisme omnibus sehingga dilakukan perubahan terhadap judul RUU.
83 RUU tentang Kefarmasian DPR
84 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial DPR
85 RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas (Pramubakti) DPR
86 RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri DPR
87 RUU tentang Buruh Pertanian/Perkebunan DPR
88 RUU tentang Kesehatan Masyarakat DPR
89 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja DPR
90 RUU tentang Pengawas Ketenagakerjaan DPR
91 RUU tentang Sistem Pengupahan DPR
92 RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi DPR Komisi X 7 Juli 2022 3 Agustus 2022 UU Nomor 23 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Profesi Psikologi
93 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran DPR Badan Legislasi
94 RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan DPR
95 RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan DPR
96 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi DPR
97 RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam DPR
98 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka DPR
99 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan DPR
100 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman DPR
101 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya DPR
102 RUU tentang Pengembangan Talenta Nasional DPR
103 RUU tentang Persepakbolaan DPR
104 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara DPR
105 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara DPR
106 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan DPR
107 RUU tentang Sistem Perekonomian Nasional DPR
108 RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR
109 RUU tentang Teknologi Keuangan (Financial Technology) DPR
110 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPR
111 RUU tentang Aktivitas Ekonomi atas Negara Pendudukan DPR
112 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar DPR
113 RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan DPR
114 RUU tentang Ekonomi Syariah DPR
115 RUU tentang Konsultan Pajak DPR
116 RUU tentang Pelindungan Data Pribadi DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi I 20 September 2022 17 Oktober 2022 UU Nomor 27 Tahun 2022
117 RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua DPR, Pemerintah, dan DPD Panitia Khusus 15 Juli 2021 19 Juli 2021 UU Nomor 2 Tahun 2021 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, namun kemudian kata Perubahan diganti menjadi Perubahan Kedua dikarenakan sebelumnya telah ada perubahan atas UU tersebut melalui UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang.
118 RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah DPR, Pemerintah, dan DPD Komisi XI 7 Desember 2021 5 Januari 2022 UU Nomor 1 Tahun 2022 Sebelumnya dinamai RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, namun kemudian diputuskan bahwa RUU tersebut tidak hanya akan mengubah UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah melainkan mencabut dan menggantikan 2 undang-undang sekaligus, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

RUU Kumulatif Terbuka

Merujuk pada pasal 23 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[1] yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019[6], RUU kumulatif terbuka terdiri atas:

  1. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  2. RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
  3. RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
  5. RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Berikut adalah daftar RUU kumulatif terbuka yang telah disahkan oleh DPR periode 2019-2024:

  tentang Pengesahan Perjanjian Internasional Tertentu
  akibat Putusan MK
  tentang APBN
  tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
  tentang penetapan/pencabutan Perppu

Nomor Judul Tanggal Hasil
Pengesahan melalui Rapat Paripurna Pengundangan
1 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) 6 Februari 2020[7] 28 Februari 2020 UU Nomor 1 Tahun 2020
2 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 12 Mei 2020[8] 18 Mei 2020 UU Nomor 2 Tahun 2020
3 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Ministers of Ukraine on Cooperation in the Field of Defence) 14 Juli 2020[9] 6 Agustus 2020 UU Nomor 4 Tahun 2020
4 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation) 14 Juli 2020[10] 6 Agustus 2020 UU Nomor 5 Tahun 2020
5 RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 14 Juli 2020[11] 11 Agustus 2020 UU Nomor 6 Tahun 2020
6 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 15 September 2020[12] 14 Oktober 2020 UU Nomor 8 Tahun 2020
7 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 29 September 2020[13] 26 Oktober 2020 UU Nomor 9 Tahun 2020
8 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia Tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pertahanan 5 Oktober 2020[14] 3 November 2020 UU Nomor 12 Tahun 2020
9 RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitments on Financial Services Under the ASEAN Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Komitmen Ketujuh Bidang Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa) 5 Oktober 2020[15] 3 November 2020 UU Nomor 13 Tahun 2020
10 RUU tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA) 9 April 2021[16] 7 Mei 2021 UU Nomor 1 Tahun 2021
11 RUU tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 7 September 2021[17] 6 Oktober 2021 UU Nomor 3 Tahun 2021
12 RUU tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 7 September 2021[18] 6 Oktober 2021 UU Nomor 4 Tahun 2021
13 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) 21 September 2021[19] 19 Oktober 2021 UU Nomor 5 Tahun 2021
14 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 30 September 2021[20] 27 Oktober 2021 UU Nomor 6 Tahun 2021
15 RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 4 Tahun 2022
16 RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 5 Tahun 2022
17 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 6 Tahun 2022
18 RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 7 Tahun 2022
19 RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 8 Tahun 2022
20 RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 9 Tahun 2022
21 RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur[note 1] 15 Februari 2022[22] 16 Maret 2022 UU Nomor 10 Tahun 2022
22 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan 30 Juni 2022[23] 25 Juli 2022 UU Nomor 14 Tahun 2020
23 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah 30 Juni 2022[23] 25 Juli 2022 UU Nomor 15 Tahun 2020
24 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan 30 Juni 2022[23] 25 Juli 2022 UU Nomor 16 Tahun 2020
25 RUU tentang Provinsi Sumatera Barat[note 1] 30 Juni 2022[24] 25 Juli 2022 UU Nomor 17 Tahun 2022
26 RUU tentang Provinsi Jambi[note 1] 30 Juni 2022[24] 25 Juli 2022 UU Nomor 18 Tahun 2022
27 RUU tentang Provinsi Riau[note 1] 30 Juni 2022[24] 25 Juli 2022 UU Nomor 19 Tahun 2022
28 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat[note 1] 30 Juni 2022[24] 25 Juli 2022 UU Nomor 20 Tahun 2022
29 RUU tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur[note 1] 30 Juni 2022[24] 25 Juli 2022 UU Nomor 21 Tahun 2022
30 RUU tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) 30 Agustus 2022[25] 27 September 2022 UU Nomor 24 Tahun 2022
31 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea) 30 Agustus 2022[26] 27 September 2022 UU Nomor 25 Tahun 2022
32 RUU tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 6 September 2022[27] 4 Oktober 2022 UU Nomor 26 Tahun 2022
33 RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 29 September 2022[28] 27 Oktober 2022 UU Nomor 28 Tahun 2022
34 RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya 17 November 2022[29] 8 Desember 2022 UU Nomor 29 Tahun 2022
35 RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Fiji Concerning Cooperation in the Field of Defence) 6 Desember 2022[30] 3 Januari 2023 UU Nomor 2 Tahun 2023
36 RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation) 6 Desember 2022[30] 3 Januari 2023 UU Nomor 3 Tahun 2023
37 RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives) 15 Desember 2022[31] 13 Januari 2023 UU Nomor 5 Tahun 2023

Lihat pula

Catatan

  1. ^ a b c d e f g h i j k l Rapat internal Komisi II DPR pada 24 Agustus 2020 memutuskan bahwa penyusunan 12 RUU baru untuk menggantikan UU Provinsi lama menggunakan metode kumulatif terbuka, dengan alasan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh UU lama masih menginduk pada UUDS Tahun 1950 yang tidak lagi berlaku serta terdapat beberapa ketentuan pada UU lama yang tidak lagi relevan dengan aturan hukum yang berlaku. Penyusunan RUU menggunakan metode kumulatif terbuka tersebut dinilai memungkinkan dikarenakan memenuhi unsur "pembentukan daerah Provinsi" pada pasal 23 ayat 1 poin d serta memenuhi unsur "adanya urgensi nasional" pada pasal 23 ayat 2 poin b dari UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan[21]

Referensi

  1. ^ a b "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  2. ^ "DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2019-11-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-21. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  3. ^ a b "Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2020-2024" (PDF). Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  4. ^ "Paripurna DPR Setuju Masukkan 39 RUU ke dalam Prolegnas Prioritas 2023". Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022-12-16. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  5. ^ "Program Legislasi Nasional". Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  6. ^ "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan" (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  7. ^ Putri, Cantika Adinda (2020-02-06). "Tok! IA-CEPA Direstui DPR, Indonesia-Australia Makin Mesra". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  8. ^ Sihombing, Ronaldo Fransiscus (2020-05-12). "Tok! DPR Setuju Perppu Corona Disahkan Menjadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  9. ^ "DPR RI Menyetujui RUU Pengesahan Kerjasama Pertahanan RI – Ukraina". Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  10. ^ "DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia - Swiss". Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2020-07-14. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  11. ^ Astuti, Nur Azizah Rizki (2020-07-14). "Tok! Perppu Pilkada Sah Jadi UU". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  12. ^ Sugianto, Danang (2020-09-15). "Tok! DPR Setujui Pertanggungjawaban APBN 2019". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  13. ^ Zhacky, Mochamad (2020-09-29). "Paripurna Pengesahan RUU APBN 2021: 250 Anggota DPR Hadir Virtual". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  14. ^ Chaterine, Rahel Narda (2020-10-05). "DPR Sahkan UU Kerja Sama Pertahanan RI-Swedia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  15. ^ Putra, Dwi Aditya (2020-10-05). "RUU Paket Komitmen Ketujuh AFAS Disahkan, ini Keuntungan untuk Indonesia". Merdeka.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  16. ^ Ramadhan, Ardito (2021-04-09). Erdianto, Kristian, ed. "DPR Sahkan RUU Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi antara RI dan EFTA". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  17. ^ "DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2020". CNN Indonesia. 2021-09-07. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  18. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-07). Hidayat, Ali Akhmad Noor, ed. "DPR Sahkan UU Pengesahan ASEAN Agreement on E-Commerce". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  19. ^ Tolok, Aprianus Doni (2021-09-21). "Tok! DPR Setujui Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik RI-Rusia". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  20. ^ Pebrianto, Fajar (2021-09-30). Widyastuti, Rr. Ariyani Yakti, ed. "DPR Sahkan UU APBN 2022, Begini Rinciannya". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  21. ^ "Penyusunan 6 (Enam) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi" (PDF). Komisi II DPR RI. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  22. ^ a b c d e f g Al Ayyubi, Sholahuddin (2022-02-15). "DPR Sepakati 7 RUU Provinsi Jadi Undang-undang". Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  23. ^ a b c Putri, Cantika Adinda (2022-06-30). "Tok! Indonesia Resmi Punya 5 Provinsi di Papua". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  24. ^ a b c d e Nurita, Dewi (2022-06-30). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  25. ^ Yanwardhana, Emir (2022-08-30). "Tok! DPR Restui RI Masuk Perjanjian Perdagangan Terbesar". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  26. ^ Al Hikam, Herdi Alif (2022-08-30). "2 Perjanjian Dagang Jadi UU, Mendag Sebut Jadi 'Jalan Tol' Produk RI ke Dunia". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  27. ^ Santia, Tira (2022-09-07). "RUU P2APBN 2021 Disahkan Menjadi Undang-undang". Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  28. ^ Putri, Cantika Adinda (2022-09-29). "Tok! DPR Setujui APBN Jokowi 2023 Senilai Rp3.061 Triliun". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  29. ^ Shafira, Ima Dini (2022-11-17). Wibowo, Eko Ari, ed. "DPR Resmi Sahkan RUU Papua Barat Daya Jadi Undang-Undang". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-12. Diakses tanggal 2023-03-12. 
  30. ^ a b Anggrainy, Firda Cynthia (2022-12-06). "DPR Sahkan RUU Kerja Sama Bidang Pertahanan RI-Singapura dan RI-Fiji". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13. 
  31. ^ Bineksari, Romys (2022-12-15). "DPR Sahkan RUU Ekstradisi Buronan RI & Singapura". CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-13. Diakses tanggal 2023-03-13. 
Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Program_Legislasi_Nasional_2020–2024&oldid=23104803"