Junimart Girsang

politisi Indonesia

Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H. adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia mewakili daerah pemilihan Sumatra Utara III. Di DPR, dia duduk dalam Komisi III, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Junimart Girsang
S.H., M.B.A., M.H.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mulai menjabat
1 Oktober 2014
Daerah pemilihanSumatra Utara III
Informasi pribadi
Lahir3 Juni 1963 (umur 61)
Medan, Sumatra Utara
Partai politikPDI-P
Suami/istriRisna Uli Sidabutar
Anak3
Almamater
ProfesiPengacara
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Riwayat hidup

Sebelum menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Junimart Girsang juga dikenal sebagai advokat hukum yang sering bertindak selaku kuasa hukum banyak perusahaan, baik dalam maupun luar negeri. Selama bertindak selaku pengacara dan atau kuasa hukum, Girsang banyak menangani kasus yang melibatkan para petinggi publik dan pesohor Indonesia. Junimart Girsang sempat mendampingi para wartawan harian umum Berita Buana, bertindak selaku tim kuasa hukum Mabes Polri atas pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran HAM berat, menjadi tim penasihat hukum Megawati Soekarno Putri ketika menjabat Presiden RI, sebagai kuasa hukum mantan Gubernur Bank Indonesia, Soedradjad Djiwandono, dan yang mungkin juga banyak diingat publik, ketika resmi menjadi advokat hukum Ardhia Pramesti Regita Cahyani alias Tata saat menggugat cerai suaminya, Hutomo Mandala Putra, yang juga putra bungsu mantan penguasa Orde Baru, Soeharto.

Kasus yang paling santer adalah ketika ia ikut dalam Tim pembela bagi terdakwa korupsi Muhammad Nazaruddin dalam kasus membongkar kasus korupsi dalam tubuh DPR pada tahun 2013. Junimart juga adalah kakak kandung dari pengacara kondang lainnya, yakni Juniver Girsang.

Nama Junimart juga terkenal sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR pada akhir tahun 2015 saat sedang menangani Skandal Politik di Kasus PT Freeport Indonesia 2015 atau "Papa Minta Saham" oleh Mantan Ketua DPR Setya Novanto

Karya

  • Portibi On (2021)

Pranala luar