Irjen. Pol. (Purn.) Drs.Murad Ismail, S.H., M.H. (lahir 11 September 1961) adalah Gubernur Maluku yang menjabat sejak tahun 2019.[1] Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri.
Ia merupakan lulusan Akpol 1985 ini berpengalaman dalam kesatuan Brimob. Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri.[2] dan Kepala Polda Maluku.
Kontroversi dirinya saat menjabat sebagai Gubernur
Pernyataan Siap Perangi Susi Pudjiastuti
Pada 2019, Murad pernah mengungkapkan pernyataan peran terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun Murad mengaku pernyataan itu hanya main-main.[3]
“Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat. Jadi padahal perang itu perang main-main saja, kita tidak ada pistol. Kalau bicara di laut kan pasti pistol air bukan pistol betul. Kalau dulu saya dankor Brimob baru saya pakai pistol benar,” kata Murad sambil bercanda di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5 September 2019).[3]
Pernyataan perang itu berkaitan dengan kebijakan moratorium yang dinilai justru merugikan masyarakat Maluku. Kemudian pernyataan itu berujung pada negosiasi yang berlangsung hari Kamis, 5 September 2019. Susi Pudjiastuti mengirimkan 5 utusan untuk menemui Murad saat itu.[3]
Terkait pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)
Murad membuat keputusan dengan cara intervensi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)Ambon yaitu mengeluarkan surat rekomendasi untuk memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM.[4] Ternyata rekomendasi yang dipilih Murad memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM mendapat kecaman dari Wakil Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Rehoboth sekaligus Anggota Majelis Pekerja (MPK) Klasis Pulau Ambon, Phil Latumaerissa, S.Pd, Phil megatakan, rekomendasi Gubernur Maluku dengan Nomor: 424/2364 tertanggal 22 Juli 2022 ini mengandung intervensi kekuasaan dan intervensi politik dalam proses rekrutmen Rektor UKIM dan menunjukan campur tangan kekuasaan dan politik yang dapat mempengaruhui integritas serta kebebasan akademik, kebebasan mimbar akadimik dan otonomi intelektual para anggota senat.[5] Bahkan mahasiswa UKIM juga menyerukan demonstrasi terhadap keputusan Gubernur Murad tersebut mengenai rekomendasi penunjukkan Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM dan juga menuntut Murad meminta maaf atas rekomendasi penunjukkan calon Rektor UKIM yang dikeluarkannya.[6]
Sebut Pendemo Tikus Kalapa
Kontroversi Murad Ismail berikutnya adalah ketika Murad menyebut pendemo sebagai ‘tikus-tikus kalapa’. Pernyataan itu disampaikan pada Konferensi Luar Biasa Persatuan Wartawan Indonesia Maluku di Hotel Manise-Ambon pada Rabu 28 Desember 2022.[7]
“Kalau saya dari kecil itu bakalai saja. Satu Minggu itu kalau ndah bakalai itu kepala sakit. Maka sudah jadi Gubernur, mantan Dankor Brimob masa takut sama Tikus-tikus kalapa ini,” ucap Murad.[7]
Dianggap tak proaktif menyelesaikan masalah rakyat
Ketegangan sempat terjadi antara warga Desa Wakal dan Hitu di Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah beberapa waktu yang lalu. Konflik antar desa ini nyaris berakhir dengan aksi bentrok antar warga sebelum akhirnya didamaikan oleh para pimpinan desa sekitar.[3]
Sikap Murad Ismail yang dianggap tak proaktif dalam menyelesaikan konflik antar desa ini pun mendapat sorotan publik. Hal ini pun disampaikan oleh salah satu perwakilan warga sekitar, Abdul Halik yang mengaku Murad terkesan tak peduli dengan konflik rakyatnya.[3]
"Kami selama ini menilai banyak sekali konflik sosial di Maluku namun Pak Murad selaku Gubernur malah terkesan diam dan tidak peduli dengan konflik ini," ungkapnya.[3]
Penyelesaian secara adat pun diungkap Halik sudah dilakukan, namun langkah konkrit pemerintah hingga kini tak kunjung dimulai.[3]
Sempat ajak warga duel
Tak hanya itu, sikap Murad pun sempat mengundang kontroversi saat dirinya menghadiri acara peresmian Pelabuhan Merah Putih di Kabupaten Buru, Maluku pada Sabtu 9 Juli 2022 silam.[3]
Saat dirinya duduk di bawah tenda acara, tiba-tiba suara kerusuhan terdengar karena diduga ada warga yang melakukan unjuk rasa. Murad yang melihat hal tersebut tanpa ragu mengajak warga untuk duel.[3]
"Eh, sini suruh masuk (warga yang demo) sudah lama tidak berkelahi kita," kata Murad mengajak duel warga. Sikap ini pun menuai kontroversi karena dianggap tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin.[3]
Coret atlet yang buat rusuh
Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Maluku (Popmal) IV di Ambon yang digelar pada 17-27 November 2022 lalu berlangsung dengan meriah. Saat pembukaannya, Murad Ismail pun menyampaikan kata sambutan yang mengundang kontroversi.
"Saya tekankan disini kalau ada atlet yang buat perkelahian atau konflik di POPMAL, saya akan coret dari semua pertandingan dan tidak akan diikutsertakan di event apa pun,” ungkap Murad pada pembukaan POPMAL IV di Lapangan Merdeka Ambon, Kamis 17 November 2023 lalu.[3]
Emosi Ke Djarot Ketika Ditanya Alasan Pindahnya Sang Istri dari PDIP ke PAN
Perpindahan istri Murad yang bernama Widya Pratiwi Murad itu diumumkan dalam rangka maju dalam pemilihan calon anggota legislatif Pemilu 2024. Kemudian Ketua DPP PDIPSri Rahayu pun meminta klarifikasi kepada Murad soal perpindahan tersebut.[7]
Kemudian pengurus pusat PDIP pun mengutus Komaruddin Watubun selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai dan Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPP PDIP Bidang Kaderisasi untuk menanyakannya. Namun Murad justru emosional didepan Djarot Saiful yang dikenal santun dan pendengar.[7]
Sikap emosional tersebut pun dilaporkan ke Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP. Akhirnya Mega pun menegaskan bahwa setiap kader harus mengikuti aturan partai.[7]
Berdasarkan hal itu, PDIP pun membebastugaskan Murad Ismail. Pasalnya PDIP memiliki aturan bahwa suami istri tidak boleh berbeda partai.[7]
"Apa yang terjadi di Maluku tersebut untuk menjadi pelajaran penting, bagaimana setiap kader Partai agar bisa menjaga perilaku, bersikap santun, namun tegas dan kokoh di dalam membela rakyat kecil," kata Sri.[7]
Murad Ismail ketika menjabat sebagai Kapolda Maluku.
Danton KIE 5153 Polda Sulutteng (1985) (Saat itu Sulawesi tengah belum memiliki Polda, dan masih di bawah Polda Sulut dengan nama Polda Sulutteng, Kie 5153 sekarang menjadi Satuan Brimob Polda Sulut)
Kasubden Hartib Prov Polda Sulutteng (1988)
Kasubden IDIK Prov Polda Sulutteng (1988)
Kasubag Binops Reserse Polda Sulutteng (1989)
Kasat Sabhara Polresta Gorontalo (1990)
Kapuskodal Ops Polresta Gorontalo (1992)
Danki Brimob 5154 Polda Maluku (1994)
Wadansatgas Brimob Operasi Tatoli Tim-Tim (1996)
Danyon B Resimen I Pelopor (1997)
Danden B Resimen II Gegana Polri (1999)
Kabag Latsat Ditlat Lemdiklat Polri (2000)
Kanit PD Dit C Baintelkam Polri (2005)
Kasat Brimob Polda Sumut (2006)
Kasat Brimob Polda Metro Jaya (2008)
Analis Kebijakan Madya Bidang Korbrimob Polri (2010)
Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Inspektur Jenderal Polisi
Bintang Bhayangkara Pratama
Bintang Bhayangkara Nararya
Satyalancana Pengabdian 32 tahun
Satyalancana Pengabdian 24 tahun
Satyalancana Pengabdian 16 tahun
Satyalancana Pengabdian 8 tahun
Satyalancana G.O.M VII
Satyalancana Jana Utama
Satyalancana Ksatria Bhayangkara
Satyalancana Karya Bhakti
Satyalancana Bhakti Nusa
Satyalancana Dharma Nusa
Satyalancana Operasi Kepolisian
Satyalancana Seroja
Murad Ismail
Murad Ismail
Murad Ismail
Murad Ismail
.jpg)
.jpg)