Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (disingkat DPR Papua Barat Daya atau DPRPBD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi Papua Barat Daya, Indonesia. DPRPBD beranggotakan 35 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali dan 9 orang yang diangkat melalui jalur otonomi khusus sehingga total anggota DPRP berjumlah 44 orang. Pimpinan DPRPBD terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak serta 1 Wakil Ketua yang berasal dari anggota jalur otonmi khusus. Anggota DPRPBD yang akan menjabat pertama kali adalah hasil Pemilu 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya DPRPBD | |
|---|---|
| Periode 2024-2029 | |
| Jenis | |
| Jenis | |
Jangka waktu | 5 tahun |
| Sejarah | |
| Didirikan | 2024 |
| Pimpinan | |
Ketua | belum ditentukan |
Wakil Ketua I | belum ditentukan |
Wakil Ketua II | belum ditentukan |
| Anggota | 44 |
| Pemilihan | |
| Proporsional-Terbuka | |
Pemilihan terakhir | 14 Februari 2024 |
Pemilihan berikutnya | 14 Februari 2029 |
| Tempat bersidang | |
| Kantor DPR Papua Barat Daya Jalan Sudirman, Kel. Malawei, Sorong Manoi Kota Sorong, Papua Barat Daya Indonesia | |
DPRPBD sedikit berbeda dengan DPRD Provinsi di provinsi-provinsi lain di Indonesia. Jumlah anggota DPRPBD adalah 1¼ kali lebih banyak dari jumlah anggota DPRD Provinsi lainnya. Ini dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang juga berlaku bagi seluruh provinsi hasil pemekaran yang ada di Pulau Papua. DPRPBD memiliki tugas dan wewenang antara lain menetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), yakni peraturan-perundangan yang tidak dijumpai di provinsi-provinsi lain.
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRPBD yang akan menjabat mulai 2024.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | ||
|---|---|---|---|
| 2024-2029 | |||
| PKB | belum ditentukan | ||
| Gerindra | belum ditentukan | ||
| PDI-P | belum ditentukan | ||
| Golkar | belum ditentukan | ||
| NasDem | belum ditentukan | ||
| Buruh | belum ditentukan | ||
| Gelora | belum ditentukan | ||
| PKS | belum ditentukan | ||
| PKN | belum ditentukan | ||
| Hanura | belum ditentukan | ||
| Garuda | belum ditentukan | ||
| PAN | belum ditentukan | ||
| PBB | belum ditentukan | ||
| Demokrat | belum ditentukan | ||
| PSI | belum ditentukan | ||
| Perindo | belum ditentukan | ||
| PPP | belum ditentukan | ||
| PKU | belum ditentukan | ||
| Jalur Otsus | 9 | ||
| Jumlah Anggota | 44 | ||
| Jumlah Partai | belum diketahui | ||
| Jumlah anggota dari partai politik sebanyak 35 orang yang dipilih pada Pemilu 2024. | |||
Fraksi
Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.[1]
Alat Kelengkapan DPRD
Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:
- Pimpinan
- Badan Musyawarah (Bamus)
- Komisi
- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
- Badan Anggaran (Banggar)
- Badan Kehormatan (BK)
- Alat Kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)
Pimpinan DPRD
Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.[2] Pimpinan DPRP terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak secara berurutan ditambah dengan 1 Wakil Ketua yang berasal dari anggota jalur otonmi khusus.
Komisi
Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.[3]
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2024, pemilihan DPR Papua Barat Daya dibagi kedalam 6 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:[4]
| Nama Dapil | Wilayah Dapil | Jumlah Kursi |
|---|---|---|
| PAPUA BARAT DAYA 1 | Kota Sorong A (Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Distrik Maladum Mes, Distrik Malaimsimsa) | 8 |
| PAPUA BARAT DAYA 2 | Kota Sorong B (Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur, Distrik Klaurung, Distrik Sorong Utara) | 8 |
| PAPUA BARAT DAYA 3 | Kabupaten Sorong | 7 |
| PAPUA BARAT DAYA 4 | Kabupaten Raja Ampat | 4 |
| PAPUA BARAT DAYA 5 | Kabupaten Sorong Selatan | 3 |
| PAPUA BARAT DAYA 6 | Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrauw | 5 |
| TOTAL | 35 | |
Daftar Anggota
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPR Papua Barat Daya periode 2024-2029.[5]
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Josafat Kambu, M.Si. | Golkar | 5.243 | |||
Lihat pula
Pranala luar
Referensi
- ^ Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ^ Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- ^ "Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024" (PDF). KPU RI. 20-03-2024. Diakses tanggal 25-03-2024.