Wiranto
Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. (lahir 4 April 1947 [1]) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Wiranto menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015).
Wiranto | |
---|---|
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia 6 | |
Masa jabatan 26 Oktober 1999 – 15 Februari 2000 | |
Presiden | Abdurahman Wahid |
Menteri Pertahanan Republik Indonesia 20 | |
Masa jabatan 14 Maret 1998 – 26 Oktober 1999 | |
Presiden | Soeharto B.J. Habibie |
Ketua Umum Partai Hanura ke-1 | |
Mulai menjabat 21 Desember 2006 | |
Pendahulu tidak ada ; jabatan pertama Pengganti Petahana | |
Informasi pribadi | |
Lahir | 4 April 1947 Kota Yogyakarta, DIY, Indonesia |
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Partai Hanura |
Suami/istri | Hj. Rugaiya Usman Wiranto |
Anak | Zainal Nurrizki (1990-2013) |
Orang tua | RS Wirowijoto Suwarsijah |
Almamater | Akademi Militer Nasional (AMN) Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer |
Sunting kotak info • L • B |
Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).
Pendidikan
- SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
- Akademi Militer Nasional (1968)
- Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
- Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
- Lemhannas RI (1995)
- Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
Karier Militer
Namanya melejit setelah menjadi ADC Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika tampil sebagai Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KSAD.
Selepas KSAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Posisinya yang sangat strategis menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.
- Karoteknik Ditbang Pussenif (1983)
- Kadep Milnik Pussenif (1984)
- Kasbrigif-9 Kostrad (1985)
- Waasops Kaskostrad (1987)
- Asops Kasdivif-2 Kostrad (1988)
- Ajudan Presiden Republik Indonesia (1989-1993)
- Kasdam Jaya (1993)
- Pangdam Jaya (1994)
- Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) (1996)
- Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) (1997)
- Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI (1998)
Jenjang Kepangkatan
- Letda Inf (1968)
- Lettu Inf (1971)
- Kapten Inf (1973)
- Mayor Inf (1979)
- Letkol Inf (1982)
- Kolonel Inf (1989)
- Brigjen TNI (1993)
- Mayjen TNI (1994)
- Letjen TNI (1996)
- Jenderal TNI (1997)
Kontroversi dan dugaan pelanggaran HAM
Wiranto diduga terlibat dalam kejahatan perang di Timor Timur (saat ini bernama Republik Demokratik Timor Leste) tahun 1999.[2] Bersama lima perwira militer lainnya yang diduga terlibat, Wiranto didakwa oleh pengadilan (PBB) ikut terlibat dalam tind kekerasan pada tahun 1999 yang menyebabkan 1500 warga Timor Timur tewas selama berlangsungnya referendum, jajak pendapat kemerdekaan. Tapi, peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia menolak untuk menyelidiki perwira dan aparat kepolisian yang dituduh terlibat pelanggaran HAM dalam pembebasan Timor Timur. Penolakan untuk memejahijaukan itu dianggap melecehkan bukti yang telah ada dan membuat marah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu AS), oleh karena itu Wiranto dan lima perwira lainnya tersebut masuk dalam daftar tersangka penjahat perang dan dilarang masuk ke Amerika Serikat.[3]
Jaksa Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah menyarankan Timor Leste mengeluarkan surat penangkapan internasional bagi bekas Panglima TNI Jenderal tersebut. Nicholas Koumjian, seorang jaksa PBB dari Pengadilan Khusus Kriminal Serius di Dili mengatakan, Wiranto semestinya bertanggung jawab atas insiden berdarah tahun 1999 itu. Dia juga mengatakan bahwa Wiranto telah gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pemimpin kekuatan militer dan polisi di Timor Timur untuk mencegah terjadinya kejahatan melawan kemanusiaan dan gagal menghukum pelaku kejahatan itu.[2]
Karier Sipil
Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian dinonaktifkan dan mengundurkan diri. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai.
Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.
Menyosong Pemilu 2009
Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.
Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.
Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.
Calon Wakil Presiden RI
Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.
Penghargaan
- Bintang Mahaptra Adipradana
- Bintang Dharma
- Bintang Yudah Dharma Putra
- Bintang Kartka Eka Paksi Utama
- Bintang Jalasena Utama
- Bintang Swa Buana Paksa Utama
- Bintang Bhayangkara Utama
- Bintang Yudha Dharma Naraya
- Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
- Bintang Veteran Timur Tengah
- Bintang Kehormatan Dari Spanyol
- Bintang Kehormatan Dari Australia
- Bintang Kehormatan Dari Belanda
- Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
- Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
- Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah Malaysia
- Bintang Kesetiaan Xxiv
- Bintang Penegak G-30-S/Pki
- Bintang Seroja
- Bintang Wirakarya
- Bintang Dwija Sistha
- Maggala/Wirakarya Kencana
Organisasi
- HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
- Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
- Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
- ICMI, Penasehat
- SOKSI, Penasehat
- PSSI, Ketua Dewan Pembina
- IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
- PPMI, Ketua
- Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
- Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
- Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina
Jabatan militer | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Tarub |
Pangkostrad 4 April 1996 - 20 Juni 1997 |
Diteruskan oleh: Soegijono |
Didahului oleh: Feisal Tanjung |
Panglima TNI 1998-1999 |
Diteruskan oleh: Widodo AS |
Didahului oleh: R. Hartono |
Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1997-1998 |
Diteruskan oleh: Subagyo HS |
Jabatan politik | ||
Didahului oleh: Feisal Tanjung |
Menkopolkam 1999-2000 |
Diteruskan oleh: Soerjadi Soedirdja |
Jabatan partai politik | ||
Didahului oleh: Wiranto |
Ketua Umum Partai Hanura 2006 - sekarang |
Diteruskan oleh: belum |
Buku dan Karya:
- Bersaksi di Tengah Badai Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-96845-I-X
- Meluruskan Jalan Demokrasi Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-3-3
- Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-4-1
Akun Pribadi
- Laman pribadi: http://www.wiranto.com
- Facebook: http://www.facebook.com/wiranto.official
- Twitter: https://twitter.com/wiranto1947
Referensi
- Kompas, 22 Desember 2006
- Wiranto Terpilih Lagi, Hanura Dibenahi; Kompas pada Februari 2010
- Tempo, 22 Desember 2006
Pranala luar
- id Bio Wiranto di Ensiklopedi Tokoh Indonesia
- (Indonesia) Profile H. Wiranto. SH di pemiluindonesia.com
- (Indonesia) Situs resmi Sahabat Muda Jusuf Kalla-Wiranto
- (Indonesia) Situs resmi Jusuf Kalla - Wiranto untuk Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014
- (Indonesia) Berita tentang calon presiden Wiranto di pemilu 2014
Catatan kaki
- ^ http://www.hanura.com/content/view/30/28/ Profil Ketua Umum Partai Hanura
- ^ a b Yandrie Arvian. "Nababan: Mencuatnya Kasus Wiranto Bukti Ketidakpuasan Internasional". tempo.co. Diakses tanggal 11 Maret 2014.
- ^ Washington Post, Edy Can. "Wiranto dan Lima Perwira Militer Dilarang Masuk Amerika". tempo.co. Diakses tanggal 11 Maret 2014.