Daftar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia

artikel daftar Wikimedia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, disingkat Menko Perekonomian adalah menteri yang membawahi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia
Petahana
Airlangga Hartarto

sejak 23 Oktober 2019
Ditunjuk olehPresiden Indonesia
Pejabat perdanaSri Sultan Hamengkubuwono IX
Dibentuk28 Maret 1966
Situs webwww.ekon.go.id/

Berikut daftar pejabat-pejabat yang pernah menjadi Menko Perekonomian[1]

      Non-partisan (10)           PDIP (1)           Golkar/P. Golkar (8)           PAN (1)
No. Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan
1 Sri Sultan Hamengkubuwono IX
Dwikora III
28 Maret 1966
25 Juli 1966
[A][note 1]
Ampera I
25 Juli 1966
17 Oktober 1967
[B]
Ampera II
17 Oktober 1967
6 Juni 1968
[C]
Pembangunan I
6 Juni 1968
28 Maret 1973
[D]
2 Widjojo Nitisastro
Pembangunan II
28 Maret 1973
31 Maret 1978
[E]
Pembangunan III
31 Maret 1978
19 Maret 1983
3 Ali Wardhana
Pembangunan IV
19 Maret 1983
23 Maret 1988
[F]
4 Radius Prawiro
Pembangunan V
23 Maret 1988
17 Maret 1993
5 Saleh Afiff
Pembangunan VI
17 Maret 1993
14 Maret 1998
6 Ginandjar Kartasasmita
Pembangunan VII
14 Maret 1998
21 Mei 1998
[G]
Reformasi Pembangunan
23 Mei 1998
27 September 1999
[note 2]
Hartarto Sastrosoenarto
(ad-interim)
1 Oktober 1999
20 Oktober 1999
7 Kwik Kian Gie
Persatuan Nasional
29 Oktober 1999
23 Agustus 2000
[H]
8 Rizal Ramli
23 Agustus 2000
12 Juni 2001
9 Burhanuddin Abdullah
12 Juni 2001
23 Juli 2001
10 Dorodjatun Kuntjoro-Jakti
Gotong Royong
10 Agustus 2001
20 Oktober 2004
[I]
11 Aburizal Bakrie
Indonesia Bersatu
21 Oktober 2004
5 Desember 2005
12 Boediono
5 Desember 2005
18 Mei 2008
[note 3]
Sri Mulyani Indrawati
(Pelaksana tugas)
13 Juni 2008
20 Oktober 2009
[note 4]
13 Muhammad Hatta Rajasa
Indonesia Bersatu II
22 Oktober 2009
13 Mei 2014
[note 5]
14 Chairul Tanjung
19 Mei 2014
20 Oktober 2014
15 Sofyan Djalil
Kerja
27 Oktober 2014
12 Agustus 2015
16 Darmin Nasution
12 Agustus 2015
20 Oktober 2019
17 Airlangga Hartarto
Indonesia Maju
23 Oktober 2019
petahana
Perubahan nama
  • A Dengan nama Wakil Perdana Menteri untuk Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan
  • B Dengan nama Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan
  • C Dengan nama Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  • D Dengan nama Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  • E Dengan nama Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas
  • F Dengan nama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan
  • G Dengan nama Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri/Kepala Bappenas
  • H Dengan nama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri
  • I Dengan nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Catatan
Keterangan
  1. ^ Merangkap sebagai Menteri Pariwisata
  2. ^ Pada 27 September 1999, Ginandjar memundurkan diri karena terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1999-2004[2]
  3. ^ Dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia
  4. ^ Menjadi pelaksana tugas (plt.) setelah Boediono menjadi Gubernur Bank Indonesia
  5. ^ Memundurkan diri seiring dengan pencalonannya menjadi Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2014[3]

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. ^ "Profil Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia". Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Diakses tanggal 20 Januari 2015. 
  2. ^ "Tujuh Menteri Mengundurkan Diri Sehubungan Dengan Pelantikannya Menjadi Anggota MPR", The Jakarta Post, 28 September 1999
  3. ^ Angga Sukma Wijaya (13 Mei 2014). "Hatta Rajasa Mundur dari Kabinet". Tempo.co. TEMPO.CO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-05-14. Diakses tanggal 13 Mei 2014. 
  4. ^ Halawa, Ohiao (1999). Profil 48 Ketua Umum Parpol RI [Profile of the 48 Chairpersons of the Political Parties in Indonesia] (dalam bahasa Indonesian). Jakarta: NIAS and Kreasi Karya Wiguna. hlm. 54. Kedua, selama menguasai pemerintahan, secara jelas telah menjadikan lembaga kekuasaan negara sebagai perangkat organisasi Golkar. Presiden adalah Ketua Dewan Pembina. Menteri, Panglima ABRI, dan pimpinan lembaga pemerintahan menjadi anggota Dewan Pembina.