Wiranto

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI ke-5 (2019-Sekarang), Panglima ABRI (1997-1999)

Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH. (lahir 4 April 1947 [1]) adalah politikus Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Wiranto menjabat Panglima TNI periode 1998-1999. Setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat pada periode 2006-2010, dia kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua (2010-2015).

Wiranto
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia 6
Masa jabatan
26 Oktober 1999 – 15 Februari 2000
PresidenAbdurahman Wahid
Menteri Pertahanan Republik Indonesia 20
Masa jabatan
14 Maret 1998 – 26 Oktober 1999
PresidenSoeharto
Bacharuddin Jusuf Habibie
[[Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]] 9
Masa jabatan
16 Februari 1998 – 26 Oktober 1999
PresidenSoeharto
Bacharuddin Jusuf Habibie
Ketua Umum Partai Hanura
Mulai menjabat
21 Desember 2006
Sebelum
Pendahulu
Tidak Ada
Pengganti
Petahana
Sebelum
Informasi pribadi
Lahir4 April 1947 (umur 77)
Indonesia Yogyakarta, Indonesia
Partai politikBerkas:Logo GOLKAR.jpg Partai Golkar (1999-2006)
Partai Hanura (2006-)
Suami/istriRugaiya Usman Wiranto
AnakZainal Nurrizki
Orang tuaRS Wirowijoto
Suwarsijah
AlmamaterAkademi Militer
Universitas Terbuka
Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer
PekerjaanTentara
Tanda tanganBerkas:Sign Wiranto.png
Situs webwww.wiranto.com www.facebook.com/wiranto.official twitter.com/wiranto1947
Karier militer
Pihak Indonesia
Dinas/cabang TNI Angkatan Darat
Masa dinas1968–1999
Pangkat Jenderal TNI
SatuanInfanteri
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Ayahnya, RS Wirowijoto adalah seorang guru sekolah dasar, dan ibunya bernama Suwarsijah. Pada usia sebulan, Wiranto dibawa pindah oleh orang tuanya ke Surakarta akibat agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta inilah ia kemudian bersekolah hingga menamatkan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 4 Surakarta).

Pendidikan

  • SMA Negeri 4 Surakarta (1964)
  • Akademi Militer Nasional (1968)
  • Sekolah Staf dan Komando TNI AD (1984)
  • Universitas Terbuka, Jurusan Administrasi Negara (1995)
  • Lemhannas RI (1995)
  • Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Militer (1996)
  • STIE IPWIJA, Magister Manajemen (2006)
  • Universitas Negeri Jakarta, Doktor bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (2013)

Karier militer

 
Wiranto saat menjadi Panglima ABRI

Wiranto pernah menjadi ajudan Presiden Soeharto tahun 1987-1991. Setelah sebagai ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin menanjak ketika ditunjuk sebagai Kepala Staf Kodam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, dan KASAD.

Selepas KASAD, ia ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Pangab (sekarang Panglima TNI) pada Maret 1998. Pada masa itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional. Posisinya yang sangat strategis menempatkannya sebagai salah satu pemain kunci bersama Wakil Presiden B.J. Habibie. Ia tetap dipertahankan sebagai Pangab di era Presiden BJ Habibie.

Berikut adalah jabatan yang pernah dipegang Wiranto:[2]

Jenjang kepangkatan

Berikut adalah jenjang kepangkatan Wiranto:[3]

Karier sipil

Kariernya tetap bersinar setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tampil sebagai presiden keempat Indonesia. Ia dipercaya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, meskipun kemudian mengundurkan diri sesuai dengan Surat Resmi yang dikirimkan dan mendapat balasan dari Gusdur. Pada 26 Agustus 2003, ia meluncurkan buku otobiografi dengan judul Bersaksi di Tengah Badai yang berisi tentang fakta yang mendukung bahwa Indonesia dan TNI sebagai "Unity" tidak pernah melakukan perencanaan melakukan pelanggaran HAM.

Setelah memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Bersama pasangan kandidat wakil presiden Salahuddin Wahid, langkahnya terganjal pada babak pertama karena menempati urutan ketiga dalam Pilpres 2004.

Saat menjadi Panglima ABRI sosok Wiranto berada dalam berbagai masa transisi. Salah satu proses yang harus ia alami antara lain adalah saat Timor Timur ingin melepaskan diri dari Republik Indonesia. Saat itu kebijakan dari Presiden Habibie adalah melaksanakan referendum sesuai dengan permintaan beberapa negara yang diuntungkan dengan pisahnya Timor Timur terlepas. Wiranto yang saat itu menjabat sebagai pejabat negara yang menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tudahan seperti adanya pembakaran rumah penduduk oleh milisi pro dan anti kemerdekaan atas perintah dari Wiranto sebagai Panglima tertinggi saat itu tidak terbukti. Tuduhan ini semata-mata untuk membuat citra Indonesia didunia internasional terkesan buruk. Tidak ada satu faktapun yang mengungkapkan bahwa Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai Unity pernah membuat perencanaan pelanggaran HAM di Timor-Timur. Isu pelanggaran HAM ini sering di politisasi untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak ingin Indonesia berdiri diatas kaki sendiri.

Menyosong Pemilu 2009

Pada 21 Desember 2006, ia mendeklarasikan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan tampil sebagai ketua umum partai. Deklarasi partai dilakukan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta dan dihadiri ribuan orang dari berbagai kalangan. Mantan presiden Abdurrahman Wahid, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung, mantan wakil presiden Try Sutrisno, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring, mantan KSAD Ryamizard Ryacudu, mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie, dan tokoh senior Partai Golkar Oetojo Oesman menghadiri peresmian partainya.

Deklarasi partai juga dihadiri sejumlah pengurus, yaitu mantan Sekjen Partai Golkar Ary Mardjono, mantan Gubernur Jawa Tengah H. Ismail, mantan menteri pemberdayaan perempuan Tuty Alawiyah AS, Yus Usman Sumanegara, mantan KSAL Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Subagyo HS, mantan Wapangab Jenderal TNI (Purn) H. Fachrul Razi, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Chaerudin Ismail, Marsda TNI (Purn) Budhi Santoso, Suadi Marasabessy, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aspar Aswin, Laksda TNI (Purn) Handoko Prasetyo RS, Mayor Jenderal TNI (Purn) Aqlani Maza, Mayor Jenderal (Purn) Djoko Besariman, Mayor Jenderal (Purn) Iskandar Ali, Samuel Koto, dan mantan Menkeu Fuad Bawazier, pendiri Partai Bintang Reformasi Djafar Badjeber, pengacara Elza Syarief dan Gusti Randa.

Pada 17 Januari 2007, ia bertemu dengan Ketua DPR-RI Agung Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan (Jakarta). Pertemuan itu menjadi langkah awal dalam menyosong Pemilu Presiden 2009. Ia menyatakan kesiapannya berhadapan kembali dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jika mencalonkan kembali.

Calon presiden dan wakil presiden

Setelah Pemilu Legislatif 2009, tepatnya pada 1 Mei 2009, Wiranto bersama Jusuf Kalla (Capres Partai Golkar), mengumumkan pencalonannya sebagai pasangan capres-cawapres yakni Jusuf Kalla sebagai capres dan Wiranto sebagai cawapres yang diusung Partai Golkar dan Partai Hanura. Pasangan ini juga menjadi pasangan yang pertama mendaftar di KPU. Pasangan JK-Wiranto mendapat nomor urut tiga dan disingkat menjadi JK-WIN.

Pada Tahun 2014, Wiranto sempat mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan konglomerat media, Hary Tanoesoedibjo. Namun rencana tersebut akhirnya urung dilakukan mengingat minimnya perolehan suara Partai Hanura dalam pemilihan legislatif 2014.

Penghargaan

  • Bintang Mahaptra Adipradana
  • Bintang Dharma
  • Bintang Yudah Dharma Putra
  • Bintang Kartka Eka Paksi Utama
  • Bintang Jalasena Utama
  • Bintang Swa Buana Paksa Utama
  • Bintang Bhayangkara Utama
  • Bintang Yudha Dharma Naraya
  • Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
  • Bintang Veteran Timur Tengah
  • Bintang Kehormatan Dari Spanyol
  • Bintang Kehormatan Dari Australia
  • Bintang Kehormatan Dari Belanda
  • Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
  • Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) Dari Brunai Darusalam
  • Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) Dari Pemerintah Malaysia
  • Bintang Kesetiaan Xxiv
  • Bintang Penegak G-30-S/Pki
  • Bintang Seroja
  • Bintang Wirakarya
  • Bintang Dwija Sistha
  • Maggala/Wirakarya Kencana

Organisasi

  • HANURA (Partai Hati Nurani Rakyat), Ketua Umum
  • Perhimpunan Kebangsaan, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional
  • Matla’ul Anwar, Ketua Dewan Amanat
  • ICMI, Penasehat
  • SOKSI, Penasehat
  • PSSI, Ketua Dewan Pembina
  • IDe Indonesia, Ketua Dewan Eksekutif
  • PPMI, Ketua
  • Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa (PRAJA), Pembina
  • Paguyuban Warung Tegal, Ketua Dewan Pembina
  • Paguyuban Spiritual Indonesia, Pembina

Buku dan Karya

  • Bersaksi di Tengah Badai Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-96845-I-X
  • Meluruskan Jalan Demokrasi Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-3-3
  • Meretas Jalan Baru Ekonomi Indonesia Penerbit: Institute for Democracy of Indonesia, Jakarta. ISBN 979-97721-4-1

Referensi

Pranala luar

Jabatan partai politik
Didahului oleh:
Wiranto
Ketua Umum Partai Hanura
2006–sekarang
Petahana
Jabatan politik
Didahului oleh:
Feisal Tanjung
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Indonesia
1999-2000
Diteruskan oleh:
Soerjadi Soedirdja
Jabatan militer
Didahului oleh:
Feisal Tanjung
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
1998-1999
Diteruskan oleh:
Widodo AS
Didahului oleh:
R. Hartono
Kepala Staf TNI Angkatan Darat
1997-1998
Diteruskan oleh:
Subagyo HS
Didahului oleh:
Tarub
Pangkostrad
4 April 1996 - 20 Juni 1997
Diteruskan oleh:
Soegijono