Kimigayo

Kimigayo (君が代code: ja is deprecated , pengucapan bahasa Jepang: [kimiɡajo]; "Kekuasaan Yang Mulia") adalah lagu kebangsaan Jepang. Liriknya termasuk yang tertua di dunia. Dengan panjang lirik hanya 30 aksara, menjadikannya sebagai lagu kebangsaan terpendek di dunia. Liriknya berasal dari sebuah antologi waka zaman Heian berjudul Kokin Wakashū. Melodinya digubah pada tahun 1880 untuk menggantikan melodi usang yang dibuat oleh John William Fenton 11 tahun sebelumnya.

Kimigayo

B. Indonesia: Kekuasaan Yang Mulia
君 (きみ)が代 (よ)
Lembar musik "Kimigayo"
Lagu kebangsaan Jepang
Penulis lirik	puisi waka, Zaman Heian (794–1185)
Komponis	Yoshiisa Oku dan Akimori Hayashi (digubah oleh Franz Eckert, 1880)
Penggunaan	1869 (musik) 1870 (lirik) 3 November 1880 (musik)
Penggunaan ulang	13 Agustus 1999
Sampel audio
"Kimigayo" (instrumental) berkas bantuan
Sampel audio
Kimigayo berkas bantuan

Pandangan masa kini

Berdasarkan survei yang diadakan oleh TV Asahi di tahun 1999, kebanyakan orang Jepang menganggap Kimigayo sangat penting, meskipun mereka juga tahu bahwa lagu tersebut sangat kontroversial jauh sebelum disahkannya UU Bendera dan Lagu Kebangsaan. Namun, jajak pendapat yang diadakan oleh Mainichi Shimbun di tahun yang sama menunjukkan sebaliknya. Kebanyakan responden menentang UU tersebut atau meminta parlemen untuk berpikir dua kali sebelum mengesahkan UU tersebut. Banyak murid sekolah yang mengeluh karena mereka selalu dipaksa untuk menyanyikan Kimigayo tiap hari, padahal mereka tidak paham arti liriknya dan tidak diajari tentang sejarah penggunaannya. Kontroversi seputar penggunaan lagu kebangsaan di acara sekolah masih tetap ada hingga kini.

Lirik

Lirik resmi	Kana (Hiragana)	Romaji	IPA	Terjemahan langsung	Tafsiran
君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで	きみがよは ちよにやちよに さざれいしの いわおとなりて こけのむすまで	Kimigayo wa Chiyo ni yachiyo ni Sazare-ishi no Iwao to narite Koke no musu made	[kimiɡajo ɰa] [tɕiꜜjo ɲi jaꜜtɕijo ɲi] [sazaɾeꜜiɕi no] [iɰa.o to naɾite] [kokeꜜ no mɯꜜsɯ made]	(Semoga) kekuasaan Yang Mulia (Terus berlanjut hingga) seribu, delapan ribu generasi Hingga batu kecil (Berubah) menjadi batu besar (Yang) diselimuti lumut	Semoga Jepang kekal abadi selama-lamanya.

Perdebatan

Lagu kebangsaan Jepang dianggap sebagai lagu kebangsaan paling kontroversial di dunia karena sejarah pascaperangnya. Dunia pendidikan sejak lama terjebak dalam pusaran kontroversi lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dinas Pendidikan Tokyo mewajibkan sekolah-sekolah di bawah naungannya untuk mengumandangkan Kimigayo dan mengibarkan bendera Hinomaru setiap acara sekolah. Perintah tersebut mengharuskan guru sekolah untuk menghormati kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan bila tidak dilaksanakan. Pada tahun 1999, beberapa guru di Hiroshima menolak untuk menyanyikan lagu kebangsaan ketika Dinas Pendidikan Hiroshima mewajibkannya. Saat ketegangan muncul di antara mereka, seorang wakil kepala sekolah memilih bunuh diri. Kejadian serupa terjadi di Osaka pada tahun 2010, di mana 32 orang guru menolak untuk menyanyikan lagu tersebut dalam sebuah upacara. Pada tahun 2011, sembilan orang guru bergabung dengan aksi penolakan, bersama delapan guru lainnya pada tahun 2012. Wali kota Osaka saat itu, Hashimoto Toru, menyebut "syukurlah para oknum guru yang menistakan lagu kebangsaan satu persatu mulai muncul ke permukaan." Beberapa memprotes bahwa aturan tersebut melanggar Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan klausul "kebebasan berpikir, berkeyakinan dan hati nurani" dalam Konstitusi Jepang, namun dinas pendidikan berdalih sekolah adalah lembaga negeri sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mengajari siswanya bagaimana menjadi warga negara Jepang yang baik. Para guru gagal mengajukan tuntutan pidana terhadap Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pejabat senior karena mewajibkan guru untuk menghormati Hinomaru dan Kimigayo. Setelah melalui banyak perdebatan, Persatuan Guru Jepang akhirnya memilih menerima aturan tersebut. Sedangkan Persatuan Guru dan Staf Seluruh Jepang bersikukuh menolak aturan tersebut diimplementasikan dalam dunia pendidikan.

Pada tahun 2006, Katsuhisa Fujita, seorang pensiunan guru di Tokyo, diancam dengan hukuman penjara dan denda 200.000 yen (sekitar 17 juta rupiah) setelah ia dituduh mengganggu upacara kelulusan di Sekolah Menengah Itabashi dengan mendesak para peserta untuk tetap duduk selama lagu kebangsaan dikumandangkan. Pada saat Fujita dijatuhi hukuman, 345 guru telah dihukum karena menolak ambil bagian dalam acara yang berhubungan dengan lagu kebangsaan, meskipun Fujita adalah satu-satunya orang yang dihukum sehubungan dengan hal itu. Pada tanggal 21 September 2006, Pengadilan Distrik Tokyo memerintahkan Pemerintah Metropolitan Tokyo untuk membayar kompensasi kepada para guru yang telah dijatuhi hukuman di bawah arahan Dewan Pendidikan Tokyo. Perdana Menteri Junichiro Koizumi berkomentar, "Merupakan hal yang sangat wajar untuk memperlakukan lagu kebangsaan secara khidmat". Pemerintah Metropolitan kemudian mengajukan banding atas keputusan tersebut. Sejak 23 Oktober 2003 hingga 2008, 410 guru dan pekerja sekolah dihukum karena menolak berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan sesuai perintah kepala sekolah. Guru juga bisa dihukum jika siswanya tidak berdiri saat Kimigayo dikumandangkan saat upacara sekolah.

Pada tanggal 30 Mei 2011 dan 6 Juni 2011, dua panelis Mahkamah Agung Jepang memutuskan bahwa kewajiban guru untuk berdiri di depan Hinomaru dan menyanyikan Kimigayo selama upacara sekolah sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Dalam membuat keputusan, panel meratifikasi keputusan Pengadilan Tinggi Tokyo dalam memutuskan 13 guru yang mengajukan banding setelah didisiplinkan antara tahun 2003 dan 2005 karena menolak untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan.

Di luar dunia pendidikan, ada kontroversi mengenai Kimigayo segera setelah berlakunya undang-undang tahun 1999. Sebulan setelah undang-undang itu diberlakukan, rekaman yang berisi penampilan Kimigayo oleh musisi rock Jepang Kiyoshiro Imawano dihapus oleh Polydor Records dari albumnya Fuyu no Jujika. Polydor tidak ingin dituntut pasal penistaan terhadap negara oleh kelompok sayap kanan. Menanggapi hal tersebut, Imawano kembali merilis album tersebut melalui label independen dengan lagu yang sama.

Lihat juga

• Bendera Jepang
• Lambang Kekaisaran Jepang
• Bendera Matahari Terbit
• Umi Yukaba - himne Angkatan Laut Bela Diri Jepang

Rujukan

Catatan

Daftar Pustaka

• Aspinall, Robert W. Teachers' Unions and the Politics of Education in Japan. State University of New York Press; 2001. ISBN 0-7914-5050-3.
• Calichman, Richard T. Contemporary Japanese Thought. Columbia University Press; 2005. ISBN 0-231-13621-8.
• Goodman, Roger; Ian Neary. Case Studies on Human Rights in Japan. Routledge; 1996. ISBN 978-1-873410-35-6.
• Hebert, David G. (2011), "National Identity in the Japanese School Band", Wind Bands and Cultural Identity in Japanese Schools, Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education, 9, Springer, hlm. 239, doi:10.1007/978-94-007-2178-4_16, ISBN 978-94-007-2178-4 
• Heenan, Patrick. The Japan Handbook. Routledge; 1998. ISBN 1-57958-055-6.
• Itoh, Mayumi. The Hatoyama Dynasty: Japanese Political Leadership Through the Generations. Palgrave Macmillan; 2003. ISBN 1-4039-6331-2.
• Trevor, Malcolm. Japan – Restless Competitor The Pursuit of Economic Nationalism. Routledge; 2001. ISBN 978-1-903350-02-7.

• Marshall, Alex. Republic or Death! Travels in Search of National Anthems, Windmill Books, 2016, ISBN 9781473507531 OCLC 919397311 – contains chapter on the song, and its meaning today focusing on controversies

Perundang-undangan

• Government of Japan. 国旗及び国歌に関する法律 (法律第百二十七号) [Act on National Flag and Anthem, Act No. 127]; 1999-08-13 [cited 2021-03-30]. (dalam bahasa Jepang).

Didahului oleh: –	Kimigayo Lagu kebangsaan Jepang (1868–sekarang)	Diteruskan oleh: -
Didahului oleh: –	Kimigayo Lagu kebangsaan Taiwan (1895-1945)	Diteruskan oleh: Tiga Prinsip Rakyat (1945–sekarang)
Didahului oleh: Lagu kebangsaan Kekaisaran Korea (1902–1910)	Kimigayo Lagu kebangsaan Korea (1910–1945)	Diteruskan oleh: Aegukga (1948–sekarang, di Korea Selatan) Aegukka (1948–sekarang, di Korea Utara)