Republik Polandia Kedua
Republik Polandia Kedua atau Persemakmuran Polandia Kedua merujuk pada negara Polandia pada periode antar perang, dari didirikannya negara Polandia merdeka setelah Perang Dunia I, hingga invasi Polandia tahun 1939 oleh Jerman Nazi, Uni Soviet dan Republik Slowakia, yang menandai dimulainya Perang Dunia II.
.svg)
Setelah perbatasan negara ditetapkan pada tahun 1922, setelah beberapa konflik regional, Republik ini berbatasan dengan Cekoslowakia, Jerman, Lituania, Latvia, Rumania dan Uni Soviet.
Latar Belakang
Setelah lebih dari satu abad Pemisahan antara Austria, Prusia, dan kekuatan kekaisaran Rusia, Polandia muncul kembali sebagai negara berdaulat pada akhir Perang Dunia I di Eropa pada 1917-1918. Sekutu pemenang Perang Dunia I mendukung kelahiran kembali Polandia melalui Perjanjian Versailles pada Juni 1919. Perjanjian tersebut merupakan salah satu capaian terbesar dalam proses Konferensi Perdamaian Paris 1919. Polandia memantapkan kemerdekaannya dalam serangkaian perang perbatasan yang diperjuangkan oleh Tentara Polandia yang baru dibentuk dari tahun 1918 hingga 1921. Luasnya bagian timur dari wilayah antar perang Polandia diselesaikan secara diplomatik pada tahun 1922 dan diakui secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa.
Akhir Perang Dunia I
Selama Perang Dunia I (1914-1918), Jerman secara gradual memperkuat kekuatannya di Front Timur ketika Tentara Kekaisaran Rusia mengalami kemunduran. Tentara Jerman dan Austro-Hungaria yang menguasai bagian yang dikuasai Rusia, yang kemudian menjadi Polandia. Dalam upaya untuk menjawab „Polish Question“ kebijakan yang dilakukan Berlin kala itu adalah dengan mendirikan sebuah negara boneka pada 5 November 1916 yang didikte oleh Jerman, dengan Dewan Pemerintahan Sementara Negara (dari 15 Oktober 1917) dan Dewan Kabupaten (Rada Regencyjna Królestwa Polskiego). Dewan yang dibentuk mendapatkan pengawasan dari Jerman. Sebulan sebelum Jerman menyerah pada 11 November 1918 dan berakhirnya perang, Dewan Kabupaten telah membubarkan Dewan Negara, dan mengumumkan niatnya untuk mengembalikan kemerdekaan Polandia (7 Oktober 1918). Dengan pengecualian penting dari Marxis- Partai Demokrat Sosial berorientasi Kerajaan Polandia dan Lithuania (SDKPiL), sebagian besar partai politik Polandia mendukung langkah ini. Pada tanggal 23 Oktober Dewan Kabupaten menunjuk pemerintah baru di bawah Józef Świeżyński dan memulai kebijakan untuk menerapkan wajib militer menjadi Tentara Polandia.
Pembentukan Republik
Pada tahun 1918–1919, lebih dari 100 dewan pekerja bermunculan di wilayah Polandia; Pada 5 November 1918, di Lublin, Delegasi Soviet yang pertama didirikan. Pada 6 November, kaum sosialis memproklamirkan Republik Tarnobrzeg di Tarnobrzeg di Galicia Austria. Pada hari yang sama kaum Sosialis pimpinan Ignacy Daszyński, membentuk Pemerintahan Rakyat Sementara Republik Polandia (Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej) di Lublin. Pada hari Minggu, 10 November pukul 7 pagi, Józef Piłsudski, yang baru dibebaskan dari tahanan 16 bulan penjara di Magdeburg, Jerman, dikembalikan dengan kereta ke Warsawa. Piłsudski, bersama dengan Kolonel Kazimierz Sosnkowski, disambut di stasiun kereta api Warsawa oleh Bupati Zdzisław Lubomirski beserta Kolonel Adam Koc. Keesokan harinya, karena popularitas dan dukungan dari sebagian besar partai politik, Dewan Kabupaten menunjuk Piłsudski sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Polandia. Pada 14 November, Dewan membubarkan diri dan memberikan semua wewenangnya kepada Piłsudski sebagai Kepala Negara (Naczelnik Państwa). Setelah berkonsultasi dengan Piłsudski, pemerintahan Daszyński dibubarkan dan pemerintahan baru dibentuk di bawah Jędrzej Moraczewski. Pada tahun 1918, Italia menjadi negara pertama di Eropa yang mengakui kedaulatan Polandia yang baru.
Pusat-pusat pemerintahan yang terbentuk pada waktu itu berlokasi di Galicia (sebelumnya daerah Polandia selatan yang dikuasai Austria) termasuk Dewan Nasional Kerajaan Cieszyn (didirikan pada November 1918), Republik Zakopane dan Komite Likuidasi Polandia (28 Oktober). Segera setelah itu, Perang Polandia-Ukraina pecah di Lwów (1 November 1918) antara kekuatan Komite Militer Ukraina dan pasukan Polandia yang terdiri dari siswa yang dikenal sebagai Ewlets Lwow, yang kemudian didukung oleh Angkatan Darat Polandia. Sementara itu, di Polandia barat, perang pembebasan nasional lainnya dimulai di bawah panji pemberontakan Polandia Raya (1918-1919). Pada bulan Januari 1919, pasukan Cekoslowakia menyerang unit-unit Polandia di daerah Zaolzie .Segera setelah itu, Perang Polandia-Lituania (kira-kira 1919-1920) dimulai, dan pada Agustus 1919, penduduk Polandia Silesia Atas memulai serangkaian tiga Pemberontakan Silesia. Namun, konflik militer paling kritis pada periode itu, Perang Polandia-Soviet (1919-1921), berakhir dengan kemenangan Polandia yang menentukan. Pada tahun 1919 pemerintah Warsawa menekan Republik Tarnobrzeg dan dewan pekerja.
Politik dan Pemerintahan
Republik Polandia Kedua menganut sistem demokrasi parlementer dari tahun 1919 hingga 1926, dengan Presiden memiliki kekuasaan terbatas. Parlemen memilih Presiden, dan Presiden bisa menunjuk Perdana Menteri serta pemerintah dengan persetujuan Sejm (majelis rendah), Presiden bisa membubarkan Sejm dengan persetujuan Senat. Selain itu, kekuasaan Presiden untuk mengeluarkan keputusan dibatasi oleh persyaratan bahwa Perdana Menteri dan Menteri lain yang terkait harus memverifikasi keputusannya dengan tanda tangan mereka. Polandia adalah salah satu negara pertama di dunia yang mengakui hak pilih perempuan. Wanita di Polandia diberi hak untuk memilih pada tanggal 28 November 1918 dengan keputusan Józef Piłsudski.
Partai-partai politik utama saat ini adalah Partai Sosialis Polandia, Demokrat Nasional, berbagai Partai Petani, Demokrat Kristen, dan kelompok-kelompok politik etnis minoritas (Jerman: Partai Sosial Demokrat Jerman di Polandia, Yahudi: Bund Buruh Yahudi Umum di Polandia, dan Yahudi Bersatu) Partai Buruh Sosialis, dan Ukraina: Aliansi Demokrasi Nasional Ukraina). Pemerintah anyang sering beruba dan trend negatif lainnya yang dilakukan oleh para politisi (seperti tuduhan korupsi atau upaya kudeta 1919 Polandia), membuat mereka semakin tidak populer. Politisi besar saat itu, selain Piłsudski, termasuk aktivis petani Wincenty Witos (Perdana Menteri tiga kali) dan pemimpin sayap kanan Roman Dmowski. Etnis minoritas diwakili dalam Sejm; misalnya pada tahun 1928 - 1930 ada Klub Ukraina-Belarusia, dengan 26 anggota Ukraina dan Belarusia.
Setelah perang Polandia - Soviet, Marsekal Piłsudski menjalani kehidupan yang sederhana, dengan menulis buku sejarah sebagai mata pencaharian. Setelah ia mengambil alih kekuasaan dengan kudeta militer pada bulan Mei 1926, beliau menekankan bahwa ingin menyembuhkan masyarakat dan kehidupan berpolitik di Polandia dari politik partisan yang berlebihan. Maka dari itu rezim pemerintahannya disebut Sanacja dalam bahasa Polandia. Pemilihan parlemen 1928 masih dianggap bebas dan adil, meskipun Blok Non-partisan pro-Piłsudski untuk Kerja Sama dengan Pemerintah memenangkannya. Tiga pemilihan parlemen berikut (pada 1930, 1935 dan 1938) diwarnai manipulasi, dengan aktivis oposisi dikirim ke penjara Bereza Kartuska. Akibatnya, partai pro-pemerintah Camp of National Unity memenangkan mayoritas besar di dalamnya. Piłsudski meninggal tepat setelah konstitusi otoriter disetujui pada musim semi 1935.
Selama empat tahun terakhir Republik Polandia Kedua, para politisi besar termasuk Presiden Ignacy Mościcki, Menteri Luar Negeri Józef Beck dan Panglima Angkatan Darat Polandia, Edward Rydz-Śmigły. Negara ini dibagi menjadi 104 distrik pemilihan, dan para politisi yang dipaksa meninggalkan Polandia, mendirikan Front Morges pada tahun 1936. Pemerintah yang memerintah Republik Polandia Kedua pada tahun-tahun terakhirnya sering disebut sebagai orang-orang dekat Piłsudski.
Pranala luar
- Borders, Google Earth
 | Artikel bertopik sejarah ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |