Kerajaan Jembrana adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di wilayah barat Pulau Bali.[1] Masyarakatnya terdiri dari komunitas Muslim dan komunitas Hindu.[2] Kerajaan Jembrana merupakan salah satu kawasan perdagangan utama dengan pusat kegiatannya berada di Bandar Pancoran.[3] Kerajaan ini membangun kerja sama perdagangan dengan pedagang Muslim dari Suku Bugis dan Suku Makassar.[4] Masyarakat Kerajaan Jembrana juga bekerja di bidang pertanian dengan sistem Subak.[5]

Dahulu wilayah Jembrana adalah milik Mengoewi, atau setidak-tidaknya mengakui kekuasaan dan diperintah atas nama raja kerajaan itu oleh Goesti Ngoerah dan setelah kematiannya oleh Goesti Ngurah Batoe. Namun, ia dibunuh oleh Pa Taba karena balas dendam, seolah-olah terlibat dalam pembunuhan Mas Wilis, raja Blambangan, di Sèsèh dekat Mengoewi. Tak lama kemudian, Badoeng merebut Djambrana.

Raja Badoeng memberikan kekuasaan memerintah Djambrana atas namanya kepada seorang Bugis, bernama Anachoda Patimi, yang kekuasaannya tidak dipegang lama, karena rakyat bangkit melawannya dan sebagian besar pendukungnya terbunuh dalam serangan mendadak yang mereka melakukan. Anachoda yang telah membentengi dirinya dalam semacam tanah bengkok di desa Loloan, kemudian mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri di rumahnya. Namun, Badoeng tidak diizinkan untuk mempertahankan Djambrana dalam waktu lama, karena kemudian ditaklukkan oleh Boeleleng setelah ia memilikinya selama tiga tahun. Pangeran Boeleleng menyerahkan administrasi kerajaan kepada Punggawa: Goesti Wagan Paskan dan Goesti Made Paskan. Atas kematian Goesti Wagan Paskan, saudaranya Goesti Made Paskan tidak lagi ingin memerintah, dan digantikan oleh Goesti Ngoerah G'di.

Pada masa pemerintahan ini, raja Boeleleng yang berkuasa saat itu, Goesti G'di Karang, mengunjungi Djambrana dan selama itu tinggal di Loloan. Akan tetapi, tiraninya menimbulkan kepahitan di antara rakyatnya terhadap dirinya, sehingga tidak lama kemudian dia dibunuh di Penganbengan (sebuah kota pantai di pesisir barat Djambrana), yang juga menjadi nasib Goesti Ngoerah G'di di Badjook, pada masa pembunuhan, perang dengan Boeleleng di Goesti G'di Karang. Djambrana kalah dalam hal ini, sehingga Boeleleng menunjuk Goesti Poeta Sloka sebagai Raja di wilayah ini. Saat kematiannya pemerintahan kembali dipercayakan kepada dua orang yang bergelar Punggawa G'di, kepada Goesti Alet Mas dan Goesti K'toet Dahor, yang beberapa tahun kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Goesti Ngoerah Made Paskan dan Goesti Made Panaroengan diganti.

Setelah kemenangan Pemerintah Hindia Belanda dalam ekspedisi ketiga melawan Boeleleng pada tahun 1849, Djambrana dinyatakan merdeka dari kerajaan itu dan diangkat menjadi kerajaan kecil di bawah pemerintahan seorang bupati, terpilih Goesti Poeta Ngoerah Sloka, dengan kontrak dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 30 Juni 1849, sedangkan Goesti Ngoerah Made Paskan diangkat menjadi Pateh. Karena Goesti Poeta Ngoerah membungkam penduduk dan berkata Pateh, Made Paskan yang sangat mendukung Pemerintah Hindia Belanda, berusaha mencegahnya sebisa mungkin, dia membuangnya ke Boeleleng, karena takut dia akan menghasut penduduk untuk menentangnya. Goesti Ngoerah, dengan tangan lebih bebas, berjalan sedemikian rupa sehingga penduduk secara terbuka menuntut deposisinya, akibatnya ia turun tahta pada 17 Desember 1855. Pemerintah Hindia Belanda memberinya izin untuk hidup di kerajaan Boeleleng dengan syarat dia akan bersikap tenang dan tidak ikut campur dalam urusan Djanibrana.

Goesti Ngoerah Made Paskan, mantan Pateh, kemudian diangkat menjadi Raja Djambrana atas permintaan rakyat. Namun, pada September 1857, Goesti Poeta Ngoerah yang disebutkan di atas, melakukan upaya untuk melakukan perlawanan terhadap penduduk Djambrana dan untuk tujuan itu diam-diam datang ke Djambrana dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah yang diakui secara sah di sini oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi raja. Upaya ini cepat diketahui pada waktunya, sehingga ia kembali dengan tangan kosong ke Boeleleng dan diasingkan dari sana ke Krawang oleh Pemerintah Hindia Belanda.[6]

Militer sunting

Sejak masa pemerintahan Anak Agung Putu Handul, pasukan militer Kerajaan Jembrana berasal dari masyarakat Bali Hindu dan masyarakat Muslim Bugis-Makassar.[7] Pasukan Muslim Bugis-Makassar bergabung setelah menerima kekalahan dalam Perang Makassar. Aturan yang berlaku untuk pasukan Muslim Bugis-Makassar adalah seluruh persenjataan harus menjadi milik raja. Pasukan Kerajaan Jembrana bertambah setelah bergabungnya pasukan Kesultanan Pontianak yang dipimpin oleh Syarif Abdullah Al-Qadri. Aturan khusus diterapkan untuk pasukan ini. Seluruh persenjataan tetap menjadi hak milik dari pasukan Kesultanan Pontianak, tetapi penggunaannya hanya untuk keperluan Kerajaan Jembrana. Sebagai bentuk kerja sama, pasukan Kesultanan Pontianak diberikan tempat bermukim di tebing yang mengitari Sungai Ijo Gading serta berdekatan dengan Bandar Pancoran.[8]

Ekonomi sunting

Pada masa pemerintahan I Gusti Agung Alit Takmung, terjalin kerja sama perdagangan antara para Arya dengan pedagang Muslim dari Suku Bugis dan Suku Makassar yang menetap di wilayah Kerajaan Jembrana. Para pedagang ini melakukan pelayaran ke wilayah Kesultanan Palembang dan Kesultanan Gowa untuk membeli perahu dagang dan menggunakannya untuk meningkatkan kegiatan perdagangan di Kerajaan Jembrana.[4] Para pedagang Muslim menjadi syahbandar dan menjual hasil pertanian dan perkebunan Kerajaan Jembrana di Bandar Pancoran dan penyeberangan Gilmanuk. Barang dagangan utama dari Kerajaan Jember adalah beras, ayam, kuda dan kulit ternak.[9]

Keagamaan sunting

Pada awalnya, masyarakat Kerajaan Jembrana menganut paham animisme dan dinamisme.[10] Agama Hindu menjadi agama resmi Kerajaan Jembrana setelah kedatangan Sangkul Putih, Empu Kuturan dan Dang Hyang Niratha ke Pulau Bali. Mereka adalah pemuka agama Hindu yang berasal dari Pulau Jawa.[11]

Masyarakat kerajaan Jembrana mulai mengenal ajaran Islam pada abad ke-17.[12] Kerajaan Jembrana mulai dikunjungi oleh para pedagang dan bangsawan Muslim dari Suku Bugis dan Suku Makassar sejak tahun 1667. Ini terjadi setelah Perang Makassar dimenangkan oleh Vereenidge Oostindische Compagnie (VOC) dan Kesultanan Gowa dikalahkan. Masyarakat Bugis dan Makassar kemudian mulai bermukim di Kerajaan Jembrana.[13] Sejak tahun 1669, raja Arya Pancoran memberikan izin kepada masyarakat Muslim untuk bermukim dan berdagang di Pelabuhan Bandar Pancoran, Loloan Barat. Para pedagang Muslim kemudian mulai memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Kerajaan Jembrana yang beragama Hindu.[14]

Setelah itu, para mubalig keturunan Bugis yang tinggal di Kerajaan Buleleng juga mulai berdatangan ke Kerajaan Jembarana melalui pesisir pantai Air Kuning. Mubalig ini di antaranya yaitu Haji Shihabuddin dan Haji Yasin. Selain itu, datang pula mubalig dari Sarawak yang disebut Tuan Lebai, dan seorang mubalig asal Arab yang disebut Datuk Guru Syekh. Masyarakat Muslim Bugis-Makassar kemudian mulai menetap untuk berkebun kelapa dan menangkap ikan. Selain itu, mereka juga mengobati para penderita wabah penyakit yang muncul saat Perang Makassar sedang berlangsung. Kerajaan Jembrana juga kedatangan pasukan dari Kesultanan Pontianak yang dipimpin oleh mubalig bernama Syarif Abdullah Al-Qadri. Pasukan ini meminta perliindungan ke Kerajaan Jembrana setelah Kesultanan Pontianak dikuasai oleh VOC. Syarif Abdullah kemudian menjadi pemuka Islam dan menjadi pemimpin pasukan Muslim untuk Kerajaan Jembrana. Ia kemudian mulai meminta masyarakat Muslim untuk membangun masjid dan memilih para tokoh yang akan menjabati posisi kepala keamanan dan kepala pemukiman Muslim serta khatib.[15]

Kerajaan Jembrana akhirnya menetapkan aturan kebebasan beragama bagi Muslim di wilayahnya pada abad ke-18. Para pedagang Muslim di wilayah Kerajaan Jembrana akhirnya mulai menikah dengan masyarakat Bali dan mendirikan perkampungan Muslim di Gelgel, Loloan, Pegayaman, dan Kepoan. Bersamaan dengan itu, masjid dan pesantren mulai didirikan. Di Kerajaan Jembrana, masyarakat Muslim dan Hindu menjalankan ibadahnya masing-masing. Masyarakat Bali yang beragama Islam juga tetap melestarikan budaya-budaya Bali.[16]

Kemasyarakatan sunting

Kerajaan Jembrana memiliki masyarakat yang terdiri dari komunitas Muslim dan komunitas Hindu. Kedua komunitas ini hidup berdampingan tanpa ada perselisihan. Masyarakat Kerajaan Jembrana bekerja sama dalam meningkatkan kekuatan militer dengan menjadi anggota pasukan keamanan dan pasukan perang kerajaan. Selain itu, masyarakat Kerajaan Jembrana juga bekerja sama dalam mengembangkan perdagangan melalui pembangunan pelabuhan.[2]

Kerajaan Jembrana juga menerapkan sistem pembagian kelas sosial yang dipengaruhi oleh Kerajaan Majapahit. Masyarakatnya yang beragama Hindu dibedakan menjadi Bali Aga dan Bali Majapahit. Bali Aga merupakan masyarakat pribumi, sedangkan Bali Majapahit merupakan masyarakat Bali keturunan dari Kerajaan Majapahit. Masyarakat Bali Majapahit menganut paham Hindu Jawa, sedangkan masyarakat Bali Aga menganut kepercayaan Hindu yang bercampur dengan kepercayaan lokal. Masyarakat Bali Hindu menerapkan sistem kasta yang terdiri dari kasta Brahmana, Kesatria, Waisya dan Sudra.[17] Sistem kasta hanya berlaku bagi penganut Hindu Jawa, sedangkan masyarakat Bali Aga menerapkan sistem kekeluargaan.[18]

Mayarakat Kerajaan Jembrana melakukan pekerjaan pertanian secara gotong royong. Pembagian air untuk pertanian, keperluan sehari-hari dikenal dengan sistem Subak. Sistem ini menerapkan pemusatan sumber air di satu tempat untuk digunakan masyarakat secara bersama-sama. Bersamaan dengan pembagian air, juga diadakan sebuah ritual persembahan yang diadakan oleh komunitas Hindu.[5] Komunitas Muslim hanya membayar pajak untuk memperoleh pembagian air untuk sawah dan dibebaskan dari pajak untuk pembiayaan ritual persembahan Subak serta tidak diwajibkan mengikuti ritual. Kerajaan Jembrana juga menerapkan sistem bagi hasil pertanian yang disebut sistem Nandu. Masyarakat Hindu yang memiliki sawah harus memberikan sebagian hasil panen kepada masyarakat Muslim yang bersedia bekerja sebagai penggarap sawah.[19]

Kebudayaan sunting

Tradisi Male sunting

Tradisi Male adalah tradisi turun-temurun masyarakat Muslim di Kerajaan Jembrana untuk akikah dan memperingati maulid Nabi Muhammad. Male adalah telur rebus yang kulitnya tidak dikupas. Telur ini dihias dengan kertas warna-warni dan kemudian ditusuk ke batang pohon pisang. Setelah itu, Male dibawa mengelilingi dengan menggunakan pakaian adat Bali yang disebut pager uyung. Selama berkeliling, para pengiring membaca selawat dan memainkan musik rebana atau marawis.[20] Setelah mengelilingi kampung, Male dikumpulkan di dalam masjid disertai dengan pembacaan selawat. Setelah selesai, telur akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir.[21]

Tradisi Ngejol sunting

Tradisi Ngejol adalah tradisi mengantarkan makanan antar pemeluk agama Islam dan Hindu di Kerajaan Jembrana. Tradisi ini dilaksanakan pada hari raya Muslim dan hari raya Hindu. Tradisi ini dimulai sejak para Muslim di Kerajaan Jembrana menjadi penggarap tanah milik masyarakat Bali Hindu.[22]

Referensi sunting

  1. ^ Diana 2016, hlm. 61.
  2. ^ a b Saihu 2019, hlm. 82–83.
  3. ^ Sabarudin dan Arif 2019, hlm. 17.
  4. ^ a b Karim 2016, hlm. 18.
  5. ^ a b Karim 2016, hlm. 16.
  6. ^ Lembaga Kebudajaan Indonesia, Tijdschrift voor Indische taal-, land-, en volkenkunde (dalam bahasa Belanda). 15. Lange & Co. 1866. 
  7. ^ Kartini 2011, hlm. 128–129.
  8. ^ Saihu 2019, hlm. 82.
  9. ^ Diana 2016, hlm. 62.
  10. ^ Karim 2016, hlm. 12.
  11. ^ Karim 2016, hlm. 13.
  12. ^ Sabarudin dan Arif 2019, hlm. 16.
  13. ^ Kartini 2011, hlm. 120.
  14. ^ Kartini 2011, hlm. 123.
  15. ^ Kartini 2011, hlm. 123–124.
  16. ^ Diana 2016, hlm. 64.
  17. ^ Karim 2016, hlm. 14.
  18. ^ Karim 2016, hlm. 15.
  19. ^ Kartini 2011, hlm. 129–130.
  20. ^ Saihu 2019, hlm. 83–84.
  21. ^ Saihu 2019, hlm. 84.
  22. ^ Karim 2016, hlm. 28.

Daftar Pustaka sunting