Kabinet Ampera II

Kabinet Ampera II
Kabinet Ampera II
; Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	14 Oktober 1967
Diselesaikan	6 Juni 1968
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soeharto
Kepala pemerintahan	Soeharto
Jumlah menteri	23
Total jumlah menteri	23
Partai anggota	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Partai Nasional Indonesia; Partai Musyawarah Rakyat Banyak; Partai Kristen Indonesia; Partai Katolik Republik Indonesia; Nahdlatul Ulama; Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Ampera I
Pengganti	Kabinet Pembangunan I

Kabinet Ampera II atau Kabinet Ampera yang Disempurnakan^[1]^[2]^[3]^[4] adalah nama kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Pejabat Presiden Soeharto. Kabinet ini diumumkan oleh Pejabat Presiden Soeharto pada 11 Oktober 1967 dan bertugas mulai tanggal 14 Oktober 1967 sampai dengan 6 Juni 1968.

Pada masa kabinet ini, Pejabat Presiden Soeharto dilantik menjadi Presiden ke-2 Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XLIV/MPRS/1968.

Pimpinan

Presiden
	Soeharto (Penjabat sampai 27 Maret 1968)

Anggota

Berikut ini adalah anggota Kabinet Ampera yang Disempurnakan.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
Menteri Negara
1	Menteri Negara Ekonomi, Keuangan, dan Industri	Sri Sultan Hamengkubuwana IX	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
2	Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat	Idham Chalid	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
Menteri Departemen
3	Menteri Pertahanan dan Keamanan	Soeharto	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
4	Menteri Luar Negeri	Adam Malik	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
5	Menteri Dalam Negeri	Basuki Rahmat	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
6	Menteri Kehakiman	Oemar Senoadji	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
7	Menteri Penerangan	B. M. Diah	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
8	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Sanusi Hardjadinata	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
9	Menteri Agama	Muhammad Dahlan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
10	Menteri Kesehatan	G.A. Siwabessy	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
11	Menteri Tenaga Kerja	Awaluddin Djamin	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
12	Menteri Sosial	Albert Mangaratua Tambunan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
13	Menteri Keuangan	Frans Seda	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
14	Menteri Perdagangan	M. Jusuf	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
15	Menteri Pertanian	Sutjipto	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
16	Menteri Perkebunan	Thoyib Hadiwidjaja	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
17	Menteri Perhubungan	Sutopo	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
18	Menteri Maritim	Jatidjan	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
19	Menteri Pekerjaan Umum	Sutami	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
20	Menteri Perindustrian Dasar, Ringan dan Tenaga	Ashari Danudirdjo	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
21	Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan	Muhammad Sanusi	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
22	Menteri Pertambangan	Sumantri Brodjonegoro	14 Oktober 1967	6 Juni 1968
23	Menteri Transmigrasi, Veteran, dan Demobilisasi	M. Sarbini	14 Oktober 1967	6 Juni 1968

Catatan Kaki

^ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1967 tertanggal 11 Oktober 1967.
^ Kabinet ini dibentuk sesuai dengan ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966.
^ Dalam kabinet ini Institut Presiden dihapuskan, sehingga tidak ada lagi jabatan Menteri Utama.
^ Dalam susunan kabinet ini Departemen-Departemen Angkatan Bersenjata, yakni Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Laut, Departemen Angkatan Udara dan Departemen Angkatan Kepolisian ditiadakan.

Referensi

Berdasarkan Susunan Kabinet Republik Indonesia, Manggala BP-7 Pusat, 1985
http://www.ghabo.com Diarsipkan 2010-04-03 di Wayback Machine.

Lihat pula

Daftar Kabinet Indonesia

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Ampera I	Kabinet Ampera II 1967–1968	Diteruskan oleh: Kabinet Pembangunan I

[1] Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 1967 tertanggal 11 Oktober 1967.

[2] Kabinet ini dibentuk sesuai dengan ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966.

[3] Dalam kabinet ini Institut Presiden dihapuskan, sehingga tidak ada lagi jabatan Menteri Utama.

[4] Dalam susunan kabinet ini Departemen-Departemen Angkatan Bersenjata, yakni Departemen Angkatan Darat, Departemen Angkatan Laut, Departemen Angkatan Udara dan Departemen Angkatan Kepolisian ditiadakan.

[1]

[2]

[3]

[4]