Mulyadi (politikus, lahir 1963)

politikus asal Indonesia
(Dialihkan dari Mulyadi (politisi))

Ir. H. Mulyadi (lahir 13 Maret 1963) adalah pengusaha dan politikus Indonesia dari Partai Demokrat yang menjabat sebagai anggota DPR-RI empat periode sejak 2009 (2009-2014, 2014-2019, 2019-2020, dan 2024–2029). Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Barat pada Pilgub 2020.[4] Sebagai pengusaha, ia merupakan pemilik PT Adicitra Mulyatama, perusahaan business process outsourcing (BPO).[5] Pada Pemilu 2019, Mulyadi tercatat sebagai caleg DPR RI dengan perolehan suara terbanyak dari Sumatera Barat, yakni 144.954 suara.[6]

Mulyadi
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Mulai menjabat
1 Oktober 2024
Grup parlemenFraksi Partai Demokrat
Daerah pemilihanSumatera Barat II
Mayoritas103.683 (2024)
Masa jabatan
1 Oktober 2009 – 23 September 2020[1]
Informasi pribadi
Lahir13 Maret 1963 (umur 61)
Bukit Apit, Guguk Panjang, Bukittinggi, Sumatera Barat
KebangsaanIndonesia
Partai politikPartai Demokrat
Suami/istriMefiana Malian
Anak2
Orang tuaK. St. Palindih (ayah)[3]
Alma materUniversitas Trisakti
PekerjaanPolitikus, pengusaha
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Pendidikan

sunting

Mulyadi mengenyam pendidikan di SD Negeri 19 Bukit Apit, Bukittinggi (1976), SMP Negeri Gadut Kab. Agam (1980), dan SMA Negeri 11 Bandung (1983). Ia meraih gelar Sarjana Muda Teknik Lingkungan dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum (ATPU) Bandung pada 1987, kemudian Sarjana Teknik Lingkungan dari Universitas Trisakti Jakarta pada 1994.[7]

Pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mulyadi terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP). Ia diperiksa sekaitan jabatannya sebagai anggota Komisi V DPR RI saat proyek pengadaan e-KTP bergulir. Sebelumnya, sejumlah petinggi DPR dinyatakan terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, salah satunya Setya Novanto. Mulyadi sendiri menjadi saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (keponakan Setya Novanto) dan Made Oka Masagung (pengusaha).[8][9][10]

Pada bulan Januari 2020, Mulyadi sebagai anggota DPR tertangkap kamera menumpang mobil berpelat nomor khusus Polri di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kebenaran foto tersebut dikonfirmasi oleh Polda Sumbar. Padahal, tujuan Mulyadi adalah menghadiri kegiatan temu kader Partai Demokrat dalam rangka pemenangan Mulyadi menjadi Gubernur Sumbar tahun 2020 dan Darman Sahladi menjadi Bupati Lima Puluh Kota.[11][12] Karena menimbulkan polemik, Mulyadi akhirnya berkomentar, bahwa ia adalah pejabat negara yang punya keistimewaan tidak seperti masyarakat. "Gak mungkin dong, masyarakat sama dengan pejabat negara," kata Mulyadi.[13]

Pada tanggal 5 Desember 2020, Bareskrim Polri menetapkan calon Gubernur Sumatera Barat Mulyadi sebagai tersangka tindak pidana pemilu. Dalam kasus ini, Mulyadi telah diperiksa satu kali oleh penyidik. Penyidik sempat mau melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Mulyadi, tetapi Mulyadi tak memenuhi panggilan tersebut.[14][15]

Karier

sunting

Selain berpartai, Mulyadi juga pernah aktif di sejumlah organisasi. Ia pernah menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) pada 2002-2006, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia (Perkindo) pada 2006-2012, Ketua Dewan Pembina Perkindo pada 2012-sekarang, dan Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Konstruksi dan Konsultasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 2008-2010.[16]

Pada pemilihan umum 2024, Mulyadi kembali berhasil terpilih sebagai Anggota DPR-RI untuk daerah pemilihan Sumatera Barat II. Ia berhasil memperoleh 103.683 suara.[17] Ia dilantik pada 1 Oktober 2024.[18]

Sejarah elektoral

sunting
Pemilu Lembaga legislatif Daerah pemilihan Partai politik Perolehan suara Hasil
2009 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sumatera Barat II Partai Demokrat 63.367[19]  Y Terpilih
2014 84.563[20]  Y Terpilih
2019 144.954  Y Terpilih
2024 103.683[17]  Y Terpilih

Referensi

sunting
  1. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-02. Diakses tanggal 2020-12-20. 
  2. ^ Elrahmani, Gunayev Sri (7 Des 2020). "Inilah Rezka Oktoberia, Anggota DPR-RI Pengganti Mulyadi, Catatkan Sejarah Bagi Luhak Limopuluah". Diakses tanggal 9 Sep 2024. 
  3. ^ https://infopemilu2.kpu.go.id/file/dok/syarat_calon/SYARAT_CALON_CAKADA_3_0129200107_Mulyadi.pdf[pranala nonaktif permanen]
  4. ^ "Pilgub Sumbar 2020, Demokrat Siapkan Mulyadi Jadi Cagub". Diakses tanggal 9 Sep 2024. 
  5. ^ "Mulyadi, Ahli Konsultan dari Partai Demokrat yang Calonkan Diri di Pemilihan Umum 2019". kumparan. Diakses tanggal 2020-11-18. 
  6. ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-26. Diakses tanggal 2019-10-26. 
  7. ^ "MULYADI - CALON ANGGOTA DPR-RI" Diarsipkan 2016-03-05 di Wayback Machine. Komisi Pemilihan Umum. Diakses tanggal 21 Mei 2015
  8. ^ "Mulyadi Akhirnya Penuhi Panggilan Penyidik KPK". Rmol.co. Diakses tanggal 2019-05-08. [pranala nonaktif permanen]
  9. ^ Batubara, Puteranegara. "Periksa Mulyadi, KPK Selisik Aliran Duit E-KTP ke Marzuki Alie". Okezone.com. Diakses tanggal 2019-05-08. 
  10. ^ moses, Mustafa (2016-06-29). moses, Mustafa, ed. "Daftar Kader Partai Demokrat yang Terlibat Korupsi". Tempo.co. Diakses tanggal 2019-05-08. 
  11. ^ Arigi, Fikri (2020-01-19). Wibowo, Kukuh S., ed. "Anggota DPR Gunakan Pelat Nomor Polri saat Kunjungan Kerja". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  12. ^ KlikPositif. "Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif". Soal Kepemilikan Plat Nomor Polri, Polda Sumbar : Mobil Mulyadi Boleh Ditilang | KlikPositif.com - Media Generasi Positif. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-25. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  13. ^ Yusfita, Rizka Desri. "Foto Mobilnya Pakai Nopol Polisi Viral, Anggota DPR Mulyadi : Gak Mungkin Rakyat Sama dengan Pejabat". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  14. ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Terkait Pilkada". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05. 
  15. ^ Santoso, Audrey. "Bareskrim Panggil Cagub Sumbar Mulyadi sebagai Tersangka Senin Besok". detikcom. Diakses tanggal 2020-12-05. 
  16. ^ Putri, Budiarti Utami (2020-09-06). Amirullah, ed. "Profil Mulyadi, Cagub Sumbar yang Kembalikan Rekomendasi PDIP". Tempo.co. Diakses tanggal 2020-09-21. 
  17. ^ a b Fardi, Darwina (8 Apr 2024). "Hasil Resmi Pemilu 2024, Ini 14 Caleg DPR RI Sumbar Terpilih Periode 2024-2029". Diakses tanggal 1 Okt 2024. 
  18. ^ "Daftar 580 Anggota DPR Terpilih 2024-2029 Bakal Ikuti Pelantikan Hari Ini Halaman all - Kompas.com". Diakses tanggal 1 Okt 2024. 
  19. ^ "Pemilu Calon 2014-Indonesia". www.pemilu.asia. Diakses tanggal 9 Sep 2024. 
  20. ^ MA, Dr phil Ridho Al-Hamdi (25 Sep 2019). "Teknik Alokasi Suara Menjadi Kursi di Parlemen Modul Praktikum Tata Kelola Pemilu". Samudra Biru. Diakses tanggal 9 Sep 2024 – via Google Books. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Josrizal Zain
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat
Sumatera Barat

2018—sekarang
Petahana