Sistem peradilan Jepang
Dalam sistem peradilan Jepang, Konstitusi Jepang menjamin bahwa "semua hakim harus independen dalam menjalankan hati nurani mereka dan hanya akan terikat oleh konstitusi ini dan Hukum" (Pasal 76). Mereka tidak dapat dicopot dari bangku "kecuali secara hukum dinyatakan tidak kompeten secara mental atau fisik untuk melakukan tugas resmi," dan mereka tidak dapat didisiplinkan oleh badan eksekutif (Pasal 78). Hakim Mahkamah Agung, bagaimanapun, dapat dihapus oleh mayoritas pemilih dalam referendum yang terjadi pada pemilihan umum pertama setelah penunjukan hakim dan setiap sepuluh tahun sesudahnya.
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang |
Peradilan jauh lebih dibatasi di bawah Konstitusi Meiji daripada di bawah Konstitusi saat ini dan tidak memiliki wewenang atas kasus-kasus hukum administratif atau konstitusional. Selain itu, Kementerian Kehakiman memiliki kendali penuh dan langsung atas urusan administrasi pengadilan. Meskipun demikian, Profesor John Haley berpendapat bahwa pengadilan mempertahankan independensi penuh dalam mengadili kasus-kasus tertentu.[1] "Independensi peradilan dari cabang-cabang politik secara tegas ditetapkan sebagai prinsip dasar pemerintahan dalam Pasal 57 Konstitusi Meiji. Dari semua cabang pemerintahan, hanya pengadilan yang menjalankan wewenang "atas nama Kaisar."[2] Haley berpendapat bahwa ini adalah dan tetap menjadi kebanggaan besar bagi hakim Jepang dan mencatat bahwa "ditempatkan secara mencolok di semua ruang sidang adalah tulisan "atas nama Kaisar" sebagai pengingat yang berarti bagi pejabat kekaisaran dan subjek yang sama bahwa hakim Kaisar tidak tunduk pada kontrol atau arahan politik."[3]
Ciri utama pengadilan Jepang adalah penekanan pada penyelesaian wakai (和解) dengan kesepakatan bersama para pihak, tanpa ada pihak yang kalah atau menang. Penyelesaian ini memiliki efek yang sama dengan putusan pengadilan (Kode Acara Perdata, pasal 267; Undang-Undang Eksekusi Perdata, pasal 22). Misalnya, pada tahun 2016, Pengadilan Negeri mengeluarkan 63.801 putusan dan perintah, dan 52.957 tuntutan diselesaikan melalui penyelesaian wakai. Pada Pengadilan Kilat, 186.808 putusan dan perintah dikeluarkan dan 40.509 tuntutan diselesaikan melalui penyelesaian wakai.
Secara historis, pengadilan di Jepang mengikuti prosedur inkuisitorial, misalnya di pengadilan shirasu（白州）di era Edo, di mana Hakim Agung (奉行 bugyō) juga menjadi jaksa. Setelah tahun 1890, Jepang dipengaruhi oleh gaya inkuisitorial Eropa dari hukum Prancis dan Jerman, di mana hakim dan jaksa bertanggung jawab untuk menemukan fakta dan menerapkan hukum. Setelah tahun 1948, pengadilan di Jepang dipengaruhi oleh sistem permusuhan Amerika.
Pada tahun 2020, Jepang berada di peringkat ke-15 dalam Indeks Aturan Hukum World Justice Project, menengah di antara negara-negara G7.[4]
Pengadilan
suntingSistem pengadilan Jepang dibagi menjadi empat tingkatan.
Pada tingkat pertama (terendah) dari empat tingkat pengadilan adalah 438 pengadilan kilat (簡易裁判所 kan'i saibansho), yang dikelola oleh 806 hakim pengadilan kilat. Hakim pengadilan kilat bukanlah hakim karir. Kualifikasi sebagai hakim biasa tidak diperlukan. Sebaliknya, hakim pengadilan kilat secara resmi dicalonkan untuk penunjukan kabinet pro forma oleh komite seleksi khusus yang secara resmi terdiri dari semua hakim agung, Presiden (長官 chōkan) dari Pengadilan Tinggi Tokyo, wakil jaksa agung, perwakilan dari advokat, dan lain-lain "dengan pengetahuan dan pengalaman khusus. Pengadilan ini kebanyakan menangani kasus perdata klaim kecil (perselisihan tidak lebih dari ¥1.400.000), serta pelanggaran pidana ringan. Pengadilan ini hanya dapat memenjarakan terdakwa dalam beberapa kasus khusus. Pengadilan kilat dipimpin oleh satu hakim. Kasus perdata di pengadilan kilat naik banding ke pengadilan distrik, sedangkan kasus pidana naik banding ke pengadilan tinggi.
Pada tingkat kedua adalah pengadilan distrik (地方裁判所 chihō saibansho), pengadilan utama tingkat pertama. Terdapat 50 pengadilan distrik di ibu kota prefektur, dengan tambahan 203 cabang. Kecuali untuk kasus-kasus kecil, yang mencakup 80 hingga 90 persen dari semua kasus yang diputuskan, beberapa pengadilan memerlukan panel tiga hakim. Pengadilan tersebut adalah pengadilan yurisdiksi umum dan pengadilan utama tingkat pertama.[5] Pengadilan Distrik memiliki yurisdiksi asli dalam kasus kejahatan dan dalam kasus perdata ketika jumlah yang disengketakan lebih dari ¥1,400,000. Mereka juga menangani sidang kebangkrutan. Setiap persidangan Pengadilan Distrik dipimpin oleh setidaknya satu hakim: dua hakim asosiasi juga dipanggil untuk kasus banding dari Pengadilan Kilat atau Keluarga, atau untuk kasus pidana ketika hukuman maksimal akan menjadi lebih dari satu tahun penjara. Pengacara duduk di kedua sisi ruang sidang, menghadap ke tengah. Dalam kasus pidana, terdakwa menghadap hakim dari belakang ruang sidang. Bilik saksi berada di tengah, juga menghadap hakim.
Terdapat delapan pengadilan tinggi regional (高等裁判所 Kōtō saibansho). Pengadilan ini (Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, Hiroshima, Takamatsu, dan Fukuoka) melayani rangkaian tertentu dari beberapa prefektur masing-masing; terdapat pula "kantor cabang" di Akita, Kanazawa, Okayama, Matsue, Miyazaki, dan Naha. Terdapat pula Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual (知的財産高等裁判所 Chiteki-zaisan kōtō saibansho) di Tokyo, yang merupakan cabang khusus dari Pengadilan Tinggi Tokyo. Pengadilan tinggi biasanya dilakukan dengan cara yang sama seperti pengadilan distrik dengan tiga hakim. Setiap pengadilan dipimpin oleh seorang Presiden, yang diangkat oleh Kabinet. Banding ke pengadilan tinggi disebut kōso (控訴). Pengadilan tinggi adalah pengadilan banding untuk banding kōso dari putusan pengadilan distrik, putusan pidana dari pengadilan kilat, atau, dalam kasus perdata yang awalnya diadili di pengadilan kilat, banding kedua (jōkoku ) terbatas pada masalah hukum.
Pengadilan distrik prefektur dikelola di bawah pengadilan tinggi regional sebagai berikut:
- Pengadilan Tinggi Tokyo (wilayah Kantō)
- Pengadilan Distrik Tokyo, Yokohama (横浜, di Kanagawa), Saitama (埼玉), Chiba (千葉), Mito (水戸, di Ibaraki), Utsunomiya (宇都宮, di Tochigi), Maebashi (前橋, di Gumma), Shizuoka (静岡), Kōfu (甲府, di Yamanashi), Nagano (長野) dan Niigata (新潟)
- Pengadilan Tinggi Osaka (wilayah Kansai)
- Pengadilan Tinggi Nagaya (wilayah Chūbu)
- Pengadilan Tinggi Hiroshima (wilayah Chūgoku)
- Pengadilan Tinggi Fukuoka (Kyūshū)
- Pengadilan Tinggi Sendai (wilayah Tōhoku)
- Pengadilan Tinggi Sapporo (Hokkaido)
- Pengadilan Tinggi Takamatsu (Shikoku)
Tingkat tertinggi hierarki yudisial adalah Mahkamah Agung (最高裁判所 Saikō saibansho), terletak bersebelahan dengan Gedung Diet Nasional di distrik Nagatachō di Chiyoda, Tokyo. "Kursi Besar" (大法廷 Daihōtei) Mahkamah Agung terdiri dari beberapa hakim agung, yang ditunjuk oleh Kabinet dengan pengesahan Kaisar. Kepala Hakim dicalonkan oleh Kabinet dan ditunjuk untuk menjabat oleh Kaisar. Kursi Besar dibagi menjadi tiga "Kursi Kecil" (小法廷 Shōhōtei) masing-masing terdiri dari lima hakim, yang mendengar banding yang masuk dan merekomendasikan mereka untuk audiensi sebelum Kursi Besar. Banding ke Mahkamah Agung disebut jōkoku (上告), dan memerlukan kesalahan interpretasi Konstitusi, atau kesalahan interpretasi hukum kasus dari Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi.
Selain strata tersebut, terdapat pula Pengadilan Keluarga (家庭裁判所 Katei saibansho) yang terikat di setiap Pengadilan Distrik, serta di lebih dari 200 kantor cabang di seluruh negeri. Pengadilan Keluarga terutama menangani kasus kenakalan remaja dan perceraian, meskipun mereka memiliki yurisdiksi yang luas yang mencakup semua bentuk perselisihan rumah tangga, termasuk mengoreksi koseki data pendaftaran dan pembagian harta warisan. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai antara para pihak, kasus tersebut dipindahkan ke Pengadilan Negeri.
Meskipun juri tidak digunakan di Jepang sejak 1943, sistem juri semu baru disahkan menjadi undang-undang pada Mei 2004 dan diterapkan pada 2009. Mereka bukan juri tetapi "hakim awam" (裁判員 saiban-in) bekerja berdampingan dengan "hakim profesional". Biasanya, terdapat enam hakim awam dan tiga hakim profesional untuk satu kasus. Keputusan harus berdasarkan mayoritas dan menyertakan setidaknya satu hakim profesional. Pengadilan saiban-in semacam itu hanya digunakan dalam kasus-kasus serius, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan kasus-kasus yang menyebabkan korban meninggal. Ini diatur dalam "Undang-Undang tentang Pengadilan Pidana dengan Partisipasi Saiban-in".
Lihat pula
suntingReferensi
sunting
Artikel ini berisi bahan berstatus domain umum dari situs web atau dokumen Library of Congress Country Studies. - Japan
- ^ Haley, J.O. The Japanese Judiciary: Maintaining Integrity, Autonomy, and the Public Trust, page 99 in Law in Japan: A Turning Point, University of Washington, 2007.
- ^ Id at p. 115.
- ^ id. See also Haley, J. O., The Spirit of Japanese Law, pp. 97-106, University of Georgia Press, 1998.
- ^ "WJP Rule of Law Index". worldjusticeproject.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-03-18.
- ^ Haley, J. O.: The Japanese Judiciary: Maintaining Integrity, Autonomy, and the Public Trust, page 99 at 100-01 in Law in Japan: A Turning Point, University of Washington, 2007.