Yasonna Laoly
Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. (lahir 27 Mei 1953)[2] adalah politisi Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di Kabinet Kerja sejak 27 Oktober 2014 hingga pengunduran dirinya setelah terpilih sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019. Namun, ia kembali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menduduki kursi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Yasonna Laoly | |
|---|---|
.jpg) | |
| Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-30 | |
| Mulai menjabat 23 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Wakil Presiden | Ma'ruf Amin |
| Wakil | Edward Omar Sharif Hiariej |
| Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 1 Oktober 2019 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Wakil Presiden | Jusuf Kalla |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 1 Oktober 2019 – 23 Oktober 2019 | |
 | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Utara I |
| Masa jabatan 1 Oktober 2009 – 30 September 2014 | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Utara II |
| Masa jabatan 1 Oktober 2004 – 30 September 2009 | |
| Daerah pemilihan | Sumatera Utara I |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Yasonna Hamonangan Laoly 27 Mei 1953 Sorkam, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | PDI-P |
| Suami/istri | Elisye Widya Ketaren
(m. 1978; meninggal 2021) |
| Anak | Novrida Lisa Isabella Laoly Fransisca Putri Askari Laoly Yamitema Tirtajaya Laoly Jonathan Romy Laoly |
| Alma mater | Universitas Sumatera Utara |
| Profesi | Politisi |
| Tanda tangan |  |
  | |
Yasonna pernah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Komisi II pada periode 2004–2009. Ia merupakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).[3] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.
Pendidikan
- SD Katolik Sibolga (1959–1965)
- SMP Sibolga (1965–1968)
- SMA Katolik Sibolga (1968–1972)
- Sarjana Fakultas Hukum USU (1978)
- Master Virginia Commonwealth University (1986)
- Doktor North Carolina University (1994)
- Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984[4]
Karier
Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen (1998-1999) dan peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Asisten Riset Departemen Sosiologi and Antropologi di NCSU. Dan sejak tahun 2000 hingga saat ini ia masih menjadi dosen.[4]
Karier Politik
.jpg)
Ia mulai aktif berorganisasi sejak di BPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKS PGI-GMKI Sumut-Aceh dan Ketua BKS PGI-GMKI Pusat periode 2009-2014, Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut (2002-2005) dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut (2000-2008).
Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut pada periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan. Pada tahun 2004, ia terpilih sebagai anggota DPR RI mewakili PDI Perjuangan dari wilayah Sumatera Utara I. Di parlemen ia duduk sebagai anggota Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
Sekarang, ia melanjutkan karier politiknya dengan kembali menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024 mewakili PDI Perjuangan, berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara I.
Menteri Hukum dan HAM
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuknya menjadi Menteri Hukum dan HAM di Kabinet Kerja 2014-2019. Pro kontra mewarnai penunjukannya karena menteri yang mengurusi tentang hukum tetapi berlatar belakang politisi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan partai politik asal. Beberapa tantangan yang dihadapinya selama ia menjabat yaitu berbagai kerusuhan yang terjadi lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Banceuy Bandung, Lapas Malabero Bengkulu, Lapas Kerobokan Bali. Selain itu peredaran narkoba di lapas dan bandar yang mengendalikan peredaran dibalik lapas, serta narapidana terorisme yang merencanakan teror Thamrin 2016 menjadi sorotan. Kemudian juga namanya paling menyita perhatian publik saat kisruh dualisme kepengurusan partai politik, yaitu Partai PPP dan Partai Golongan Karya, dikarenakan Laoly selaku Menkumham mengesahkan salah satu kepengurusan dari dua kubu yang sedang bertikai saling mengklaim kepengurusan yang paling sah. Hal itu menyebabkan adanya kesan pemerintah (dan juga partai penguasa) memihak salah satu kubu dan memicu kisruh internal. Selain itu juga, bersama DPR, minimnya produk legislasi yang dihasilkan selama tahun 2015 dan 2016 juga banyak disorot. Kariernya sebagai Menteri Hukum dan HAM resmi berakhir pada 1 Oktober 2019, setelah ia melayangkan surat pengunduran dirinya ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi anggota DPR periode 2019 - 2024.[5]
Tidak lama dilantik sebagai anggota DPR-RI periode 2019-2024 ia kembali mengundurkan diri dari posisinya sebagai wakil rakyat dikarenakan penunjukan kembali dirinya sebagai Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2019-2024.
Riwayat Pekerjaan
- Ketua Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara (1999-2004)
- Anggota DPR RI (2004–2014)
- Anggota Komisi III (2004–2009)
- Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2004–2009)
- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilihan Presiden (UU 42 tahun 2008)
- Anggota Komisi II (2009–2014)
- Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009–2014)
- Anggota Badan Anggaran (2009–2013)
- Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI (2013–2014)
- Menteri Hukum dan HAM (2014–2019)
- Anggota DPR RI (2019–2024) fraksi PDI Perjuangan, dapil Sumatera Utara I (mengundurkan diri)
- Menteri Hukum dan HAM Kabinet Indonesia Maju (2019-2024)
Kehidupan Pribadi
Yasonna Laoly merupakan penganut Kristen Protestan yang berasal dari Suku Nias. Ia menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai empat orang anak.[6] Pada Kamis, 10 Juni 2021 sore, Elisye Widya Ketaren meninggal dunia di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan dan disemayamkan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.[7]
Filmografi
Film
| Tahun | Judul | Peran | Produksi |
|---|---|---|---|
| 2019 | Sang Prawira | Kameo | Mabes Polri MRG Films |
Penghargaan
- Outstanding Graduate Student Award Virginia Commonwealth University 1986
- Alpha Kappa Delta International Sociology Honor Society 1987
- Sigma Iota International Honor Society 1993
Referensi
- ^ Sosok Elisye Istri Menkumham Yasonna Laoly, Berjuang Lawan Sakit Sejak 2020, Sempat Dirawat di Rumah. Diakses dari situs berita Tribun Jabar pada 12 Juni 2021
- ^ Yasonna H Laoly. Diakses dari situs Merdeka.com pada 25 Oktober 2014
- ^ Yasonna Laoly Jabat Menteri Hukum dan HAM. Diakses dari situs berita Antara pada 26 Oktober 2014
- ^ a b DR Yasonnah H Laoly SH. MSc. Diakses dari situs Berita VivaNews pada 26 Oktober 2014
- ^ Ihsanuddin (27 September 2019). Krisiandi, ed. "Minta Maaf, Menkumham Yasonna Laoly Mundur dari Kabinet Kerja". Kompas.com.
- ^ DCT Tasonna Hamonangan Laoly. Diarsipkan 2021-01-31 di Wayback Machine. Diakses dari situs KPU.go.id pada 26 Oktober 2014
- ^ Istri Menkumham Yasonna Laoly Meninggal Dunia Kompas.com
- (Indonesia) "Profil Anggota DPR RI 2004-2009 F-PDIP Dapil Sumatera Utara 1 : DR. Yasonnah H. Laoly, SH., M.Sc". Diarsipkan dari versi asli (HTM) tanggal 2009-01-08. Diakses tanggal 2012-07-06.
- (Indonesia) "Biografi Yasonna H. Laoly" (HTM). Diakses tanggal 2019-04-19.
- http://news.okezone.com/read/2014/12/02/17/1073502/yasonna-laoly
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas |
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2019–sekarang |
Petahana |
| Didahului oleh: Amir Syamsuddin |
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia 2014–2019 |
Diteruskan oleh: Tjahjo Kumolo sebagai Pelaksana Tugas |