Sumatera Utara

provinsi di Indonesia

Sumatra Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatra, berbatasan dengan Aceh di sebelah utara dan dengan Sumatra Barat serta Riau di sebelah selatan.

Sumatra Utara
Peta
Peta
Negara Indonesia
Dasar hukum pendirianUU 10/1948, UU 24/1956
Tanggal15 April 1948
Ibu kotaMedan
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 18
  • Kota: 7
  • Kecamatan: 325
  • Kelurahan: 5.456
Pemerintahan
 • GubernurRudolf Pardede
Luas
 • Total71,680 km2 km2 (Formatting error: invalid input when rounding sq mi)
Populasi
 • Total11,850,000 (2.002) (+/-)
Demografi
 • AgamaIslam, Kristen, Buddha, Hindu, Parmalim
 • BahasaBahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Hokkien
Kode Kemendagri12 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS12 Edit nilai pada Wikidata
Lagu daerahButar, Lisoi dan Sing-sing so
Situs webwww.pempropsu.go.id

Provinsi ini terutama merupakan kampung halaman suku bangsa Batak, yang hidup di pegunungan dan suku bangsa Melayu yang hidup di daerah pesisir timur. Selain itu juga ada suku bangsa Jawa, Nias, Mandailing dan Tionghoa.

Geografi

Provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur, yang pada tahun 2004 memiliki 18 Kabupaten dan 7 kota, dan terdiri dari 328 kecamatan, secara keseluruhan Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5.086 desa dan 382 kelurahan. Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 71.680 km 2 , Sumatera Utara tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. Sumatera Utara menghasilkan karet, coklat, teh, kelapa sawit, kopi, cengkeh, kelapa, kayu manis, dan tembakau. Perkebunan tersebut tersebar di Deli Serdang, Langkat, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, dan Tapanuli Selatan.

Kondisi dan sumber daya alam

Kondisi alam

Sumatra Utara pada dasarnya dapat dibagi atas 4 bagian alam besar:

  • Pesisir timur
  • Pegunungan Bukit Barisan
  • Pesisir barat
  • Kepulauan Nias

Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya.

Di daerah tengah provinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan. Di pegunungan ini ada beberapa dataran tinggi yang merupakan kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi tempat tinggal penduduk yang menggantungkan hidupnya kepada danau ini.

Di pesisir barat relatif tertinggal dan merupakan titik berat pembangunan sejak pemerintahan Gubernur Raja Inal Siregar dengan program pembangunannya yang terkenal, Marsipature Hutana Be disingkat Martabe atau MHB. Pesisir barat biasa dikenal sebagai daerah Tapanuli.

Kepulauan Nias terdiri dari pulau Nias sebagai pulau utama dan pulau-pulau kecil lain di sekitarnya. Kepulauan Nias terletak di lepas pantai pesisir barat di Samudera Hindia.

Sumber daya alam

Sumatra Utara kaya akan sumber daya alam berupa gas alam di Tandam, Kota Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda.

Selain itu di Kuala Tanjung, Kabupaten Asahan juga terdapat penambangan bijih dan peleburan aluminium yang merupakan satu-satunya di Asia Tenggara.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan sekitar Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan yang merupakan PLTA terbesar di Sumatra terdapat di Kabupaten Toba Samosir.

Selain itu, di kawasan pegunungan terdapat banyak sekali titik-titik panas geotermal yang sangat berpotensi dikembangkan sebagai sumber energi panas maupun uap yang selanjutnya dapat ditransformasikan menjadi energi listrik.

Penduduk

Sumatera Utara merupakan provinsi yang keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus Penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara pada tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,81 juta jiwa, dan pada tahun 2002, jumlah penduduk Sumatera Utara diperkirakan sebesar 11,85 juta jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km 2 dan tahun 2002 meningkat menjadi 165 jiwa per km 2 , sedangkan laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya tampak berfluktuasi. Pada tahun 2000. TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2001 naik menjadi 57,70 persen, tahun 2002 naik lagi menjadi 69,45 persen.

Sosial kemasyarakatan

Suku bangsa

Sumatra Utara adalah provinsi multietnis dengan suku Melayu, Batak dan Nias sebagai penduduk asli daerah ini.

Provinsi ini karena merupakan daerah perkebunan tembakau sejak zaman Hindia Belanda karenanya merupakan tujuan pendatang luar untuk mencari pekerjaan. Pendatang-pendatang terutama datang dari Pulau Jawa yang datang karena kontrak kuli dengan pemerintah Hindia Belanda. Ada pula pendatang Tionghoa yang datang merantau mengadu nasib untuk kemudian menetap di sini.

Penyebaran suku-suku di Sumatra Utara:

Bahasa

Pada dasarnya, bahasa yang dipergunakan secara luas adalah bahasa Indonesia. Suku Melayu Deli mayoritas menuturkan bahasa Indonesia karena kedekatan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Namun di pesisir timur, masih banyak keturunan Jawa yang menuturkan bahasa Jawa yang sudah terdegradasi tentunya.

Di kawasan perkotaan, suku Tionghoa lazim menuturkan bahasa Hokkian selain bahasa Indonesia. Di pegunungan, suku Batak menuturkan bahasa Batak yang terbagi atas banyak logat.

Bahasa Nias dituturkan di Kepulauan Nias oleh suku Nias.

Agama

Agama utama di Sumatra Utara adalah:

  • Islam: terutama dipeluk oleh suku Melayu Deli, suku Jawa
  • Kristen: terutama dipeluk oleh suku Batak dan suku Nias
  • Hindu: terutama dipeluk oleh keturunan India yang minoritas di perkotaan
  • Buddha: terutama dipeluk oleh suku Tionghoa di perkotaan
  • Animisme: masih ada dipeluk oleh mayoritas suku Batak dan Nias

Pendidikan

Pada tahun 2005 jumlah anak yang putus sekolah di Sumut mencapai 1.238.437 orang, sementara jumlah siswa miskin mencapai 8.452.054 orang. Dari total APBD 2006 yang berjumlah Rp 2.204.084.729.000, untuk pendidikan sebesar Rp 139.744.257.000, termasuk dalam pos ini anggaran untuk bidang kebudayaan.

Pemerintahan

Pusat pemerintahan Sumatra Utara terletak di kota Medan. Sebelumnya, Sumatra Utara termasuk ke dalam Provinsi Sumatra sesaat Indonesia merdeka pada tahun 1945.

Pada tahun 1950. Provinsi Sumatra Utara dibentuk meliputi sebagian Aceh. Tahun 1956, Aceh dipisahkan menjadi Daerah Otonom dari Propinsi Sumatra Utara.

No. Kabupaten/kota Ibu kota Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[1] Jumlah penduduk (2022) Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 
Peta lokasi
1 Kabupaten Asahan Kisaran Surya 3.737,83 791.174 25 27/177
 
 
2 Kabupaten Batu Bara Limapuluh Heri Wahyudi Marpaung (Pj.) 888,14 443.816 12 10/141
 
 
3 Kabupaten Dairi Sidikalang Surung Charles Lamhot Bantjin (Pj.) 2.083,60 319.583 15 8/161
 
 
4 Kabupaten Deli Serdang Lubuk Pakam Wiriya Alrahman (Pj.) 2.581,23 1.991.108 22 14/380
 
 
5 Kabupaten Humbang Hasundutan Dolok Sanggul Dosmar Banjarnahor 2.351,51 204.377 10 1/153
 
 
6 Kabupaten Karo Kabanjahe Cory Sriwaty Sebayang 2.206,88 410.465 17 10/259
 
 
7 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat Ellya Rosa Siregar (Plt.) 2.772,38 505.875 9 23/75
 
 
8 Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kota Pinang Edimin 3.079,61 325.451 5 2/52
 
 
9 Kabupaten Labuhanbatu Utara Aek Kanopan Hendri Yanto Sitorus 3.686,01 396.555 8 8/82
 
 
10 Kabupaten Langkat Stabat Faisal Hasrimy (Pj.) 6.140,04 1.084.108 23 37/240
 
 
11 Kabupaten Mandailing Natal Panyabungan Jafar Sukhairi Nasution 6.547,26 491.005 23 27/377
 
 
12 Kabupaten Nias Gido Ya'atulo Gulö 902,40 145.644 10 -/170
 
 
13 Kabupaten Nias Barat Lahomi Khenoki Waruwu 464,22 96.938 8 -/105
 
 
14 Kabupaten Nias Selatan Teluk Dalam Hilarius Duha 2.531,70 367.970 35 2/459
 
 
15 Kabupaten Nias Utara Lotu Amizaro Waruwu 1.238,06 152.378 11 1/112
 
 
16 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan Ardan Noor (Pj.) 3.914,41 264.041 12 1/303
 
 
17 Kabupaten Padang Lawas Utara Gunung Tua Patuan Rahmat Syukur Parlaungan Hasibuan (Pj.) 3.945,56 270.595 9 2/386
 
 
18 Kabupaten Pakpak Bharat Salak Franc Bernhard Tumanggor 1.365,61 55.550 8 -/52
 
 
19 Kabupaten Samosir Pangururan Vandiko Gultom 1.850,04 142.318 9 6/128
 
 
20 Kabupaten Serdang Bedagai Sei Rampah Darma Wijaya 1.949,18 669.746 17 6/237
 
 
21 Kabupaten Simalungun Raya Radiapoh Hasiholan Sinaga 4.601,48 1.039.056 32 27/386
 
 
22 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok Dolly Putra Parlindungan Pasaribu 4.201,04 315.713 14 37/211
 
 
23 Kabupaten Tapanuli Tengah Pandan Sugeng Riyanta (Pj.) 2.307,68 366.361 20 56/159
 
 
24 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung Dimposma Sihombing (Pj.) 3.895,60 321.514 15 11/241
 
 
25 Kabupaten Toba Balige Poltak Sitorus 2.291,62 213.924 16 13/231
 
 
26 Kota Binjai - Amir Hamzah 93,77 300.499 5 37/-
 
 
27 Kota Gunungsitoli - Sowa'a Laoli 208,68 137.249 6 3/98
 
 
28 Kota Medan - Bobby Nasution 279,29 2.527.050 21 151/-
 
 
29 Kota Padangsidimpuan - Timur Tumanggor (Pj.) 159,30 228.744 6 37/42
 
 
30 Kota Pematangsiantar - Susanti Dewayani 75,92 274.278 8 53/-
 
 
31 Kota Sibolga - Jamaluddin Pohan 11,47 95.527 4 17/-
 
 
32 Kota Tanjungbalai - Waris Thalib 60,07 179.589 6 31/-
 
 
33 Kota Tebing Tinggi - Moettaqien Hasrimi (Pj.) 39,17 177.029 5 35/-
 
 


Daftar Gubernur

No. Periode Nama Gubernur Keterangan
1 1948 - 1951 Mr. SM. Amin
2 1951 - 1953 Abdul Hakim
3 1953 - 1956 Mr. SM. Amin
4 1956 - 1960 St. Kumala Pontas
5 1960 - 1963 Raja Djundjungan Lubis
6 1963 - 1963 Eny Karim
7 1963 - 1965 Ulung Sitepu
8 1965 - 1967 PR. Telaumbanua
9 1967 - 1978 Marah Halim
10 1978 - 1983 EWP. Tambunan
11 1983 - 1988 Kaharudin Nasution
12 1988 - 1993 Raja Inal Siregar
13 1993 - 1998 Raja Inal Siregar
14 1998 - 2003 HT. Rizal Nurdin
15 2003 - 2005 HT. Rizal Nurdin
16 2005 - 2008 Rudolf Pardede Rudolf Pardede dilantik sebagai gubernur definitif pada 10 Maret 2006

Perekonomian

Dari tahun ke tahun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Utara terus meningkat.

  • 2004 Rp 1.440.238.069.000
  • 2005 Rp 1.645.876.354.000
  • 2006 Rp 2.204.084.729.000

APBD 2006 memberikan alokasi Belanja publik Rp 1.577.946.416.580 (71,59%), sedangkan belanja aparatur Rp 626.138.312.420 (28,41%). Pos anggarannya antara lain :

  • Bidang pertanian Rp 54.544.588.580
  • Bidang kesehatan Rp 131.338.927.000
  • Bidang pendidikan dan kebudayaan Rp 139.744.257.000

Pada tahun 2006 ditargetkan Rp2,087 triliun. Angka tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp1,354 triliun, dana perimbangan Rp723,65 miliar, dan Lain-lain. Pendapatan yang sah sebesar Rp23,915 miliar. Khusus sektor PAD terdiri dari pajak daerah Rp 1,270 triliun, retribusi daerah Rp 10,431 miliar, laba BUMD sebesar Rp 48,075 miliar, dan lain-lain pendapatan Rp 25,963 miliar. Perolehan dari dana perimbangan meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp 183,935 miliar dan Dana Alokasi Umum Rp 539,718 miliar. Sedangkan perolehan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah diperoleh dari Iuran Jasa Air Rp 8,917 miliar.

Kesehatan

  • Secara umum, angka penemuan kasus baru tuberculosis (TBC) di Sumatra Utara mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 kasus TBC diperkirakan berkisar 160/100.000 penduduk. Jika jumlah penduduk Sumatra Utara tercatat 12 juta jiwa, maka penderita TBC di daerah ini sebanyak 19.000.
  • Jumlah penderita HIV/AIDS di Sumatera Utara hingga Oktober 2005 tercatat 301 orang, yakni 26 orang asing dan 276 warga negara Indonesia. Sementara jumlah korban yang HIV/AIDS yang meninggal dunia hingga Agustus 2005 berjumlah 34 orang.

Tenaga kerja

  • Angkatan Kerja. Pada tahun 2002 angkatan kerja di Sumut mencapai 5.276.102 orang. Jumlah itu naik 4,72% dari tahun sebelumnya. Kondisi angkatan kerja itu juga diikuti dengan naiknya orang yang mencari pekerjaan. Jumlah pencari kerja pada 2002 mencapai 355.467 orang. Mengalami kenaikan 57,82% dari tahun sebelumnya.
  • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Jumlah TPT di Sumut naik dari 4,47% pada 2001 menjadi 6,74% pada 2002. TPT tertinggi terjadi di Kota Medan mencapai 13,28%, diikuti Kota Sibolga (11,71%), Kabupaten Langkat (11,06%), dan Kodya Tebing Tinggi (10,91%).
  • Angkatan Kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja berjumlah 5,1 juta jiwa. Sekitar 34% berstatus sebagai majikan, bekerja sendiri (20%), dan pekerja keluarga (23%). Skala usaha tergambar pada komposisi yang didominasi oleh usaha kecil sekitar 99,8% dan hanya sekitar 0,2% yang tergolong usaha besar.
  • Pendidikan Pekerja. Tingkat pendidikan sebagian besar tenaga kerja. Pekerja yang berpendidikan tidak tamat sekolah dasar (SD) atau sampai tamat SD mencapai 48,96%. Lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) mencapai 23%. Sedangkan lulusan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) mencapai 24,08%. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi hanya 3,95%.

Pertanian dan perkebunan

Luas daratan Provinsi Sumatra Utara 71.680 km². Provinsi ini tersohor karena luas perkebunannya, hingga kini, perkebunan tetap menjadi primadona perekonomian provinsi. Perkebunan tersebut dikelola oleh perusahaan swasta maupun negara. BUMN Perkebunan yang arealnya terdapat di Sumatera Utara, antara lain PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), PTPN III dan PTPN IV.

  • Luas Pertanian Padi. Pada tahun 2005 luas areal panen tinggal 807.302 hektar, atau turun sekitar 16.906 hektar dibanding luas tahun 2004 yang mencapai 824.208 hektar. Produktivitas tanaman padi tahun 2005 sudah bisa ditingkatkan menjadi berkisar 43,49 kwintal perhektar dari tahun 2004 yang masih 43,13 kwintal per hektar, dan tanaman padi ladang menjadi 26,26 kwintal dari 24,73 kwintal per hektar. Tahun 2005, surplus beras di Sumatera Utara mencapai 429 ton dari sekitar 2.1.27 juta ton total produksi beras di daerah ini.
  • Irigasi. Luas irigasi teknis seluruhnya di Sumatera Utara seluas 132.254 ha meliputi 174 Daerah Irigasi. Sebanyak 96.823 ha pada 7 Daerah Irigasi mengalami kerusakan sangat kritis.

Komoditas tersebut telah diekspor ke berbagai negara dan memberikan sumbangan devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Selain komoditas perkebunan, Sumatra Utara juga dikenal sebagai penghasil komoditas holtikultura (sayur-mayur dan buah-buahan); misalnya Jeruk Medan, Jambu Deli, Sayur Kol, Tomat, Kentang, dan Wortel yang dihasilkan oleh Kabupaten Karo, Simalungun dan Tapanuli Utara. Produk holtikultura tersebut telah diekspor ke Malaysia dan Singapura.

Sarana dan prasarana

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara juga sudah membangun berbagai prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar perdagangan baik antarkabupaten maupun antarprovinsi. Sektor swasta juga terlibat dengan mendirikan berbagai properti untuk perdagangan, perkantoran, hotel dan lain-lain. Tentu saja sektor lain, seperti koperasi, pertambangan dan energi, industri, pariwisata, pos dan telekomunikasi, transmigrasi, dan sektor sosial kemasyarakatan juga ikut dikembangkan. Untuk memudahkan koordinasi pembangunan, maka Sumatra Utara dibagi ke dalam empat wilayah Pembangunan.

Hutan

Di Sumatera Utara saat ini terdapat dua taman nasional, yakni Taman Nasional Gunung Lueser dan Taman Nasional Batang Gadis. Menurut Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor 44 Tahun 2005, luas hutan di Sumatera Utara saat ini 3.742.120 hektar (ha). Yang terdiri dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam seluas 477.070 ha, Hutan Lindung 1.297.330 ha, Hutan Produksi Terbatas 879.270 ha, Hutan Produksi Tetap 1.035.690 ha dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 52.760 ha.

Namun angka ini sifatnya secara dejure saja. Sebab secara defacto, hutan yang ada tidak seluas itu lagi. Terjadi banyak kerusakan akibat perambahan dan pembalakan liar (illegal logging). Sejauh ini, sudah 206.000 ha lebih hutan di Sumut telah mengalami perubahan fungsi. Telah berubah menjadi lahan perkebunan, transmigrasi. Dari luas tersebut, sebanyak 163.000 ha untuk areal perkebunan dan 42.900 ha untuk areal transmigrasi.

Perikanan

Industri

Jasa

Energi

Pertambangan

Ada tiga perusahaan tambang di Sumatra Utara:

  • PT. Sorikmas Mining (SMM).
    • Sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing. Sebanyak 25 persen sahamnya dimiliki PT Aneka Tambang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pertambangan. Sedangkan 75 persen lagi dimiliki Aberfoyle Pungkut Investment Pte Ltd. Perusahaan ini berada di Singapura, namun sahamnya dimiliki Aberfoyle Resources Limited/Western Metal Copper Limited dari Australia. SMM merupakan perusahaan pemegang kontrak karya generasi VII tertanggal 19 Februari 1998. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha pertambangan emas dan mineral pengikut lainnya. Awalnya, wilayah kontrak karya SMM di Kabupaten Madina seluas 201.600 ha. Namun setelah dua kali diciutkan, luas konsesinya kini menjadi 66.200 ha, atau tinggal 32,82 persen saja. Proses eksplorasi dimulai sejak 19 Februari 1999. Dari luas total saat ini, ternyata sebagian besar justru tumpang tindih dengan kawasan TNBG. Ini terjadi karena pada 29 April 2004 Menteri Kehutanan, saat dijabat Muhammad Prakosa, menetapkan pembentukan TNBG dengan luas 108 ribu ha melalui putusan SK No 126/Menhut-II/2004. Batas tetapnya akan ditentukan setelah diadakan penetapan batas di lapangan.
  • PT Newmont Horas Nauli (PTNHN).
    • Perusahaan patungan yang dimiliki oleh Newmont (90%) dan PT Austindo Nusantara Jaya (10%) dan didirikan untuk kegiatan eksplorasi dan operasi tambang yang terletak di Wilayah Kontrak Karya Martabe, Sumatera Utara. Pelaksanaan proyek Martabe dilandasi Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dan PT Danau Toba Mining (Normandy) yang ditandatangani pada 28 April 1997. Lokasi wilayah Kontrak Karya terletak di kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dengan diakuisisinya Normandy oleh Newmont pada Februari 2002, maka pengelolaan proyek ini dilakukan oleh PTNHN. Normandy menemukan Martabe pada 1997 melalui kegiatan tindak lanjut atas anomali endapan aliran emas dengan menggunakan teknologi geokimia BLEG. Martabe memiliki beberapa sasaran eksplorasi termasuk yang paling potensial seperti prospek Tor Sipalpal (Purnama) dan prospek yang lain meliputi Gunung Barani (Pelangi), Ramba Joring (Baskara) dan Tor Uluala (Kejora). Prospek-prospek ini membentang dengan jarak lebih dari 6 km. Mineralisasi emas di Martabe mempunyai kesamaan jenis dengan di Yanacocha, Peru, karena emas berasosiasi dengan tubuh bijih silika terlindih dan mengandung breccia yang berukuran besar yang berinduk pada daerah alterasi lempung. Saat ini Martabe sedang menjalani studi pra-kelayakan termasuk studi rona awal dampak lingkungan. Proyek Martabe sedang dalam tahap eksplorasi akhir dan apabila program eksplorasi lanjutan berhasil maka akan segera masuk ke tahap studi kelayakan. Pada 2003, program eksplorasi akan difokuskan di Purnama. Kegiatan pemboran saat ini juga memperluas daerah mineralisasi Purnama ke arah utara, pengujian daerah yang belum banyak diselidiki antara Purnama dan Baskara serta beberapa lubang penelitian di Baskara. Sampai Oktober 2003, sekitar 262 lubang bor telah diselesaikan pada proyek Martabe. Program pemboran akan diselesaikan pada November 2003, meskipun eksplorasi akan berlanjut sampai awal 2004 dan dijadwalkan selesai pada Mei 2004.
  • PT Dairi Prima Mineral.
    • Sebagian konsesinya berada pada kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 18.170 hektar dari luas total konsesi seluas 22.030 hektar. Perusahaan ini akan segera melakukan eksplorasi bahan galian Pb (timah hitam) dan Zn (seng) di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Sahamnya dimiliki oleh Herald Resources Ltd. (Australia) 30%, dan International Annax Ventures, (Kanada) 70%.

Transportasi

  • Jalan. Di Sumatera Utara terdapat 2.098,05 kilometer jalan negara, yang tergolong mantap hanya 1.095,70 kilometer atau 52,22 persen dan 418,60 kilometer atau 19,95 persen dalam keadaan sedang, selebihnya dalam keadaan rusak. Sementara dari 2.752,41 kilometer jalan propinsi, yang dalam keadaan mantap panjangnya 1.237,60 kilometer atau 44,96 persen, sementara yang dalam keadaan sedang 558,46 kilometer atau 20,29 persen. Halnya jalan rusak panjangnya 410,40 kilometer atau 14,91 persen dan yang rusak berat panjangnya 545,95 kilometer atau 19,84 persen.
  • Kendaraan. Dari sisi kendaraan, terdapat lebih 1,38 juta kendaraan roda dua dan empat di Sumatera Utara. Dari jumlah itu, sebanyak 873 ribu lebih berada di Kota Medan.

Komunikasi

Ekspor & impor

Kinerja ekspor Sumatera Utara cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 tercatat perolehan devisa mencapai US$4,24 milyar atau naik 57,72% dari tahun sebelumnya dari sektor ini.

Ekspor kopi dari Sumatera Utara mencapai rekor tertinggi 46.290 ton dengan negara tujuan ekspor utama Jepang selama lima tahun terakhir. Ekspor kopi Sumut juga tercatat sebagai 10 besar produk ekspor tertinggi dengan nilai US$3,25 juta atau 47.200,8 ton periode Januari hingga Oktober 2005.

Dari sektor garmen, ekspor garmen cenderung turun pada Januari 2006. Hasil industri khusus pakaian jadi turun 42,59 persen dari US$ 1.066.124 pada tahun 2005, menjadi US$ 2.053 pada tahun 2006 pada bulan yang sama.

Kinerja ekspor impor beberapa hasil industri menunjukkan penurunan. Yakni furniture turun 22,83 persen dari US$ 558.363 (2005) menjadi US$ 202.630 (2006), plywood turun 24,07 persen dari US$ 19.771 menjadi US$ 8.237, misteric acid turun 27,89 persen yakni dari US$ 115.362 menjadi US$ 291.201, stearic acid turun 27,04 persen dari US$ 792.910 menjadi US$ 308.020, dan sabun noodles turun 26 persen dari AS.689.025 menjadi US$ 248.053.

Kinerja ekspor impor hasil pertanian juga mengalami penurunan yakni minyak atsiri turun 18 persen dari US$ 162.234 menjadi US$ 773.023, hasil laut/udang, minyak kelapa dan kopi robusta juga mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai 97 persen. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan (nilai di atas US$ Juta) adalah biji kakao, hortikultura, kopi arabica, CPO, karet alam, hasil laut (non udang). Untuk hasil industri yakni moulding, ban kendaraan dan sarung tangan karet.

Keuangan & Perbankan

Seni dan Budaya

Musik

Tarian

  • 1. Serampang XII
  • 2. ..

Literatur

Sejarah

Lihat pula

Pranala luar

  1. ^ "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09.