M. Jusuf
Penyuntingan Artikel oleh pengguna baru atau anonim untuk saat ini tidak diizinkan. Lihat kebijakan pelindungan dan log pelindungan untuk informasi selengkapnya. Jika Anda tidak dapat menyunting Artikel ini dan Anda ingin melakukannya, Anda dapat memohon permintaan penyuntingan, diskusikan perubahan yang ingin dilakukan di halaman pembicaraan, memohon untuk melepaskan pelindungan, masuk, atau buatlah sebuah akun. |
- M. Yusuf beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lainnya, lihat Muhammad Yusuf.
Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir (23 Juni 1928 – 8 September 2004) atau lebih dikenal dengan nama M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis—hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya—akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi.
M. Jusuf | |
---|---|
Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia ke-15 | |
Masa jabatan 29 Maret 1978 – 19 Maret 1983 | |
Presiden | Soeharto |
Menteri Perindustrian Indonesia ke-9 | |
Masa jabatan 6 Juni 1968 – 28 Maret 1978 | |
Presiden | Soeharto |
Menteri Perdagangan Indonesia ke-19 | |
Masa jabatan 11 Oktober 1967 – 6 Juni 1968 | |
Presiden | Soekarno |
Menteri Perindustrian Dasar Indonesia | |
Masa jabatan 21 Februari 1966 – 25 Juli 1966 | |
Presiden | Soekarno |
Menteri Perindustrian Ringan Indonesia | |
Masa jabatan 27 Agustus 1964 – 21 Februari 1966 | |
Presiden | Soekarno |
Pendahulu Tidak ada | |
Masa jabatan 25 Juli 1966 – 17 Oktober 1967 | |
Presiden | Soekarno |
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ke-7 | |
Masa jabatan 29 Maret 1978 – 19 Maret 1983 | |
Presiden | Soeharto |
Informasi pribadi | |
Lahir | Andi Muhammad Jusuf Amir 23 Juni 1928 Kajuara, Bone, Celebes, Hindia Belanda |
Meninggal | 8 September 2004 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia | (umur 76)
Kebangsaan | Indonesia |
Partai politik | Non Partai |
Profesi | Tentara, Politikus, Dokter |
Karier militer | |
Pihak | Indonesia |
Dinas/cabang | TNI Angkatan Darat |
Masa dinas | 1945–1983 |
Pangkat | Jenderal TNI |
Satuan | Infanteri |
Sunting kotak info • L • B |
Dalam posisi pemerintahan ia pernah menjabat sebagai Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan pada periode 1978–1983. Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian pada periode 1964–1974 dan juga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan periode 1983–1993.
Riwayat Hidup
Masa muda
Jusuf lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan pada 23 Juni 1928.
Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awal Jusuf selain fakta ia adalah seorang Bugis bangsawan seperti yang disaksikan oleh nama tituler "Andi" di depan namanya. Jusuf kemudian mencela latar belakang aristokrat dengan menjatuhkan Andi dari namanya.
Karier Militer
Revolusi Nasional Indonesia
Ketika para pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jusuf menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS). Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda Pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran.
Jusuf sebenarnya mulai karier militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando kantor pusat di Yogyakarta.
Sulawesi
Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari Polisi Militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur.
Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KO-TT VII/Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan (RMS). Jusuf kemudian melanjutkan karier militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah Operasi Asisten Panglima KO-TT VII/Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum.
Selama pertengahan 1950-an ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Sulawesi bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta tidak melayani kebutuhan mereka. Mereka panggilan dibuat untuk desentralisasi dalam semua aspek Pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi terhadap keamanan.
Menjadi seorang prajurit, Jusuf tertarik desentralisasi urusan keamanan dan bersama dengan rekan-rekan yang berpikiran sampai pada kesimpulan bahwa Sulawesinese harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah mereka sendiri. Jusuf juga menunjukkan keprihatinan oleh fakta bahwa KO-TT VII/Wirabuana singkat keamanan mencakup seluruh Indonesia Timur sedangkan Kodam di Indonesia Barat memiliki area spesifik untuk menutupi.
Perhatian terhadap desentralisasi memuncak dalam pernyataan Permesta yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi (termasuk Jusuf) pada tanggal 2 Maret 1957. Pernyataan itu juga menyatakan keadaan darurat di Indonesia Timur. Pada saat ini, Jusuf menjadi perwira operasi untuk Permesta.
Itu tidak Namun lama, sebelum Jusuf meninggalkan gerakan. Pada Mei 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, resmi pembentukan empat Kodam di Indonesia Timur untuk menutupi keamanan Sulawesi. Dengan permintaannya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk Jusuf untuk tinggal dengan Permesta. Sebaliknya, Jusuf menjadi mata-mata, melaporkan hasil pertemuan kepada Pemerintah Pusat yang curiga bahwa Permesta adalah gerakan separatis.
Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara
Jusuf menjatuhkan sandiwara dengan Permesta pada Mei 1958 dengan pengangkatannya sebagai Panglima Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dari posisinya, Jusuf dibantu Pemerintah Pusat dalam memadamkan gerakan Permesta.
Pada Oktober 1959, Jusuf dipindahkan ke Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Komandan nya. Sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Jusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara.
Menteri Perindustrian
Pada tanggal 27 Agustus 1964, Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Meskipun ini adalah pos sipil, itu tidak mengherankan bahwa Jusuf diangkat ke posisi ini karena Soekarno memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan (Contoh: Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan).
Supersemar
Pada tanggal 11 Maret 1966, Jusuf menghadiri pertemuan Kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Soekarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan tidak berlangsung lama sebelum Sukarno, setelah menerima surat dari Komandan Pengawal, tiba-tiba meninggalkan ruangan. Ketika pertemuan itu selesai, Jusuf dan Menteri Urusan Veteran, Basuki Rachmat, pergi ke luar Istana Presiden untuk bergabung dengan Amir Machmud Panglima KODAM V/Jayakarta. Jusuf kemudian diberitahu apa yang terjadi bahwa Soekarno telah pergi ke Bogor dengan helikopter karena situasi yang tidak aman di Jakarta.
Jusuf kemudian menyarankan bahwa mereka bertiga pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral kepada Soekarno. Ketiganya kemudian pergi ke kediaman Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang telah membentuk posisi sebagai lawan politik terkuat Soekarno. Menurut Amir Mahmud, Soeharto meminta ketiga Jenderal ini untuk memberitahu Soekarno kesiapan untuk memulihkan keamanan, namun Presiden harus memintanya.
Di Bogor, ketiganya bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amirmachmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan ketiga Jenderal sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana dia bisa mengurus situasi. Jusuf dan Basuki diam, tetapi Amirmachmud bahwa Soekarno memberi Soeharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Soekarno mulai mempersiapkan Keputusan Presiden.
Itu senja ketika Keputusan yang akan menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Soekarno. Soekarno memiliki beberapa keraguan menit terakhir tetapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Soekarno dalam Kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar Basuki akan diteruskan kepada Soeharto.
Ada kontroversi mengenai peran Jusuf di Supersemar. Satu akun menyatakan bahwa Jusuf datang ke Bogor dengan folder merah muda dengan Supersemar sudah pre-prepared pada kertas dengan logo Angkatan Darat di atasnya dan bahwa ada empat Jenderal bukan tiga, makhluk Umum keempat Maraden Panggabean. Soekarno kemudian diintimidasi di titik pistol oleh Basuki dan Panggabean sebelum menandatangani Supersemar yang telah disiapkan.
Jusuf juga berhasil mendapatkan memegang salinan Supersemar.
Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Jusuf, Basuki, dan Amir Machmud. Soekarno marah karena Soeharto telah melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengatakan bahwa Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. Soekarno kemudian memerintahkan agar membuat sebuah surat untuk menjelaskan isi Supersemar namun surat itu tidak pernah muncul selain dari salinan yang dikumpulkan oleh mantan Duta Besar RI untuk Kuba, AM Hanafi.
Orde Baru
Sebagai pimpinan bangsa berubah dari Soekarno ke Soeharto, Jusuf melanjutkan sebagai Menteri Perindustrian. Itu juga dicatat bahwa meskipun memegang jabatan sipil, karier militer Jusuf melanjutkan sambil terus menerima promosi dari posisi ini.
Komandan ABRI
Pada bulan April tahun 1978, Jusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Sebagai Komandan, Jusuf ditugaskan oleh Suharto untuk memulai proses mengintegrasikan (Memanunggalkan) ABRI dengan rakyat. Jusuf nanti akan mengatakan bahwa ia tidak yakin apa urutan ini berarti, tetapi mengambil hal itu berarti bahwa ia membuat ABRI netral dalam politik, bukan menggunakan Golkar samping. Dalam hal ini ia berhasil seperti dalam Pemilu Legislatif 1982, Golkar tidak mendapatkan dukungan aktif dari ABRI yang dinikmati di dua sebelumnya Pemilu Legislatif yang berkompetisi masuk
Jusuf juga bertanggung jawab atas ABRI Memasuki Desa (ABRI Masuk Desa). Dalam program ini, ABRI dikirim ke daerah pedesaan untuk membantu dengan pembangunan infrastruktur.
Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Jusuf mengembangkan reputasi sebagai Jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI dengan mengorbankan hubungannya dengan Soeharto, yang mulai melihat Jusuf sebagai ancaman.
Pada tahun 1982, sebuah pertemuan para pejabat tinggi diadakan dan dihadiri oleh Soeharto, Jusuf, dan Amirmachmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Amirmachmud mengomentari popularitas Jusuf dan memintanya untuk menjelaskan dirinya kepada Soeharto. Merasakan tuduhan tersebut, Jusuf kehilangan kesabaran dan berjanji kepada Soeharto bahwa dia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan dalam melakukan tugasnya. Kecurigaan Soeharto tampaknya telah menyakiti Jusuf dan sehingga dia tidak pernah menghadiri pertemuan Kabinet sampai ia diberhentikan dari posisinya di April 1983.
Karier Politik
Dari tahun 1983 sampai tahun 1993, Jusuf menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah pekerjaan dari mana ia diperkirakan akan mencapai hal-hal besar, mengingat pendahulunya, Umar Wirahadikusumah yang kemudian menjadi Wakil Presiden. Namun, itu adalah akhir dari keterlibatannya dengan Pemerintah.
Jusuf memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla dan pada satu tahap dianggap menunjukkan Kalla salinan Supersemar yang ia diambil dari tahun 1966. Jusuf berubah pikiran dan menunjukkan Kalla sebagai versi fotokopian gantinya.
Ketika Jusuf mengumumkan niatnya untuk menghasilkan memoar pada hidupnya, ada harapan luas tentang apa pandangannya tentang Supersemar akan seperti (dari 3 jenderal yang menyaksikan penandatanganan Supersemar, hanya Amirmachmud telah menghasilkan akunnya). Pada awalnya, Soeharto dipercaya Jusuf untuk menerbitkan memoar sendiri tetapi berubah pikiran, meminta Jusuf agar Sekretariat Negara mempublikasikannya. Jusuf menolak tawaran ini.
Dalam kehidupan pensiunan nya, Jusuf aktif dalam kegiatan sosial dan Dipimpin dasar bertugas menjalankan sebuah masjid juga memberikan kontribusi untuk menjalankan rumah sakit.
Kematian
M. Jusuf meninggal pada tanggal 8 September 2004 [1] dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Panaikang, Makassar, Sulawesi Selatan.
Keluarga
Jusuf merupakan putera seorang bangsawan Bone yang bernama Andi Tappu Amir Arung Kajuara dan Petta BUnga yang keduanya adalah cicit dari Raja Kesultanan Bone ke-24 La Mappatunru To Appasessu (1812-1823). Beristerikan Elly Saelan yang merupakan adik kandung Emmy Saelan Pejuang Asal Makassar Sulawesi Selatan dan memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia bernama Jaury Jusuf Putra.
Elly Saelan (Saeli) adalah adik kandung dari Emmy Saelan dan Maulwi Saelan
Bermacam-macam
Meskipun Amirmachmud dengan halus menuduhnya ambisius, Jusuf tetap menjadi teman dekat dengan sesama saksi Supersemar tersebut. Sebelum Amirmachmud meninggal, ia meminta agar Jusuf menghadiri pemakamannya. Namun, Jusuf tidak dapat menghadiri pemakaman Amirmachmud ini. Jusuf juga menerima surat rahasia dari Amirmachmud.
Pendidikan
Umum
Militer
- Kursus Atase Militer
- SSKAD (Sekolah Staf & Komando AD) sekarang Seskoad di Bandung (1952-1953)
- US Army Infantry Officers Advanced Course di Fort Benning, Amerika Serikat 1955-1956
- Kursus Lintas Udara / Airborne Course di Amerika Serikat
- Kursus Singkat Khusus Angkatan IV
- Seskoad 1969
Karier
Militer
- Perang Kemerdekaan di satuan Sulawesi (KRIS) di Yogyakarta
- Ajudan Letkol Kahar Muzakkar di staf Komando Markas ALRI Pangkalan X di Yogyakarta
- Kapten dalam Corps Pilisi Militer (CPM) (Desember 1949)
- Anggota Staf Komisi militer untuk Indonesia Timur (Desember 1949–1950)
- Ajudan Panglima TT-VII/Wirabuana Kolonel Alex Kawilarang (April 1950)
- Kepala Staf Resimen Infanteri (RI)-24 di Manado (1953–1954)
- Asisten II (Operasi) TT-VII/Wirabuana di Makassar (1955–1956)
- Kepala Komando Reserve Umum (KRU) dgn pangkat Mayor (Oktober 1956)
- Kepala Staf Resimen Hasanuddin (RI-Hasanuddin) di Pare-pare Sulsel (ex KRU)
- Menandatangani Naskah Piagam Permesta (no.24) (1 Maret 1957–1958)
- Kepala Staf Komando Daerah Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara (KDM-SST) di Makassar (1958–1959)
- Panglima KDM-SST (1959–1960)
- Panglima Kodam XIV/Hasanuddin di Makassar (1960–1964)
- Menhankam/Panglima ABRI dalam Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978–19 Maret 1983)
Sipil/Menteri
- Menteri Perindustrian Ringan di Kabinet Dwikora I (27 Agustus 1964–21 Februari 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966–28 Maret 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar di Kabinet Dwikora III (28 Maret 1966–25 Juli 1966)
- Menteri Perindustrian Dasar & Menengah di Kabinet Ampera I (25 Juli 1966–17 Oktober 1967)
- Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968–28 Maret 1973)
- Menteri Perindustrian di Kabinet Pembangunan II (28 Maret 1973–28 Maret 1978)
- Menteri Pertahanan dan Keamanan di Kabinet Pembangunan III (28 Maret 1978–19 Maret 1983)
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (1983–1988 dan 1988–1993)
Supersemar
M. Jusuf merupakan salah satu saksi kunci perisitiwa Supersemar beserta Jenderal Basuki Rahmat dan Jenderal Amirmachmud.
Penghargaan
Tanda Jasa
Baris ke-1 | Bintang Republik Indonesia Adipradana (7 Agustus 1995)[2] | Bintang Mahaputera Adipradana (10 Maret 1973)[3] | |
---|---|---|---|
Baris ke-2 | Bintang Jasa Pratama | Bintang Gerilya | Bintang Dharma |
Baris ke-3 | Bintang Yudha Dharma Utama (1986)[4] | Bintang Kartika Eka Paksi Utama | Bintang Jalasena Utama |
Baris ke-4 | Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama | Bintang Bhayangkara Utama | Bintang Jalasena Pratama |
Baris ke-5 | Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia | Panglima Mangku Negara (P.M.N.) - Malaysia (1979)[5] | Order of the Sacred Treasure 1st Class - Jepang (1996)[6] |
Baris ke-6 | Satyalancana Kesetiaan 24 Tahun | Satyalancana Perang Kemerdekaan I | Satyalancana Perang Kemerdekaan II |
Baris ke-7 | Satyalancana Sapta Marga | Satyalancana Penegak | Satyalancana G.O.M I |
Baris ke-8 | Satyalancana G.O.M II | Satyalancana G.O.M III | Satyalancana G.O.M IV |
Referensi
- ^ Muslim, Dudung Abdul (11 September 2004). "M Jusuf "Putra Mahkota" yang Cepat Tereliminasi". Suara Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-11-01. Diakses tanggal 8 Januari 2017.
- ^ "Daftar WNI yang Menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia Tahun 1959–sekarang" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 7 Januari 2020. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2021-07-29. Diakses tanggal 12 Agustus 2021.
- ^ Daftar WNI yang Mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera tahun 1959 s.d. 2003 (PDF). Diakses tanggal 4 Oktober 2021.
- ^ Administrator (1986-10-11). "Anugerah bintang Yudha Dharma Utama". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-18.
- ^ "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1979" (PDF).
- ^ Indonesia, Tokoh. "M Jusuf | TOKOH INDONESIA | TokohIndonesia.com | Tokoh.id" (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2023-04-03.
Pranala luar
- (Indonesia) Tokoh Indonesia - Panglima paling dicintai prajurit Diarsipkan 2006-11-21 di Wayback Machine.
- Riwayat Raja Bone (24): La Mappasessu To Appatunru
Jabatan pemerintahan | ||
---|---|---|
Didahului oleh: Umar Wirahadikusumah |
Ketua BPK 1983–1993 |
Diteruskan oleh: J.B. Sumarlin |
Jabatan militer | ||
Didahului oleh: Maraden Panggabean |
Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1978–1983 |
Diteruskan oleh: L.B. Moerdani |
Jabatan politik | ||
Didahului oleh: Maraden Panggabean |
Menteri Pertahanan dan Keamanan Indonesia 1978–1983 |
Diteruskan oleh: Poniman |
Didahului oleh: Chaerul Saleh |
Menteri Perindustrian Indonesia 1964–1978 Bersama dengan: Abdul Azis Saleh (1962–66) Ashari Danudirdjo (1964–68) Hadi Thayeb (1964–66) Sjaifun (1966) Suharnoko Harbani (1966) Mardanus (1966) Jacob Salatun (1966) Muhammad Sanusi (1966–68) |
Diteruskan oleh: A.R. Soehoed |