Ratu Hemas
Gusti Kanjeng Ratu Hemas (bahasa Jawa: ꦓꦸꦱ꧀ꦡꦶꦑꦁꦗꦼꦁꦫꦡꦸꦲꦼꦩꦱ꧀; lahir 31 Oktober 1952)[1] adalah permaisuri dari Sri Sultan Hamengkubuwana X, yaitu raja Kasultanan Yogyakarta sejak tahun 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 1998.[1] Sejak tahun 2004, Ratu Hemas menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.[2] Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah periode 2009-2014 dan 2014-2019.[3]
Hemas | |
|---|---|
| ꦓꦸꦱ꧀ꦡꦶꦑꦁꦗꦼꦁꦫꦡꦸꦲꦼꦩꦱ꧀ | |
 Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2019 - 2024 | |
| Permaisuri Yogyakarta | |
| Mulai menjabat 7 Maret 1989 | |
| Penguasa monarki | Hamengkubuwana X |
| Presiden | Soeharto B.J. Habibie Abdurrahman Wahid Megawati Soekarnoputri Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo |
| Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia | |
| Masa jabatan 2 Oktober 2009 – 3 April 2017 Menjabat bersama La Ode Ida (2009 - 2014) dan Farouk Muhammad (2014 - 2017) | |
| Ketua DPD | Irman Gusman Mohammad Saleh |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Tatiek Drajad Supriastuti 31 Oktober 1952  Jakarta, Indonesia |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Suami/istri | Hamengkubuwana X |
| Anak |
|
| Almamater | Universitas Trisakti (tidak selesai) |
   | |
  | |
Awal kehidupan
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas dilahirkan dengan nama Tatiek Dradjad Supriastuti adalah anak ketiga (perempuan tunggal) dari tujuh bersaudara.[1] Ia tinggal dan dibesarkan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ayah, Soepono Digdosastropranoto, seorang ABRI yang berasal dari Yogyakarta, dan ibu, Susamtilah Soepono, seorang ibu rumah tangga, yang berasal dari Wates, Kulonprogo.[1] Hingga SMA Tarakanita 1 di Jakarta, dan sempat kuliah di Fakultas Arsitektur, Trisakti, Jakarta namun tidak diselesaikan karena menikah pada tahun 1968.[1][4] Tatiek kemudian pindah dari Jakarta ke Yogyakarta pada tahun 1972 mengikuti suaminya.[1]
Pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X
Sejak kecil setiap tahun keluarganya di Jakarta berlibur ke rumah kakeknya, bekas abdi dalem Kraton di Yogyakarta, di Soronatan.[1] Pada tahun 1970-an di Yogyakarta, Tatiek (GKR Hemas) bertemu Herjuno Darpito, putera tertua Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang saat itu berkuasa, yang kemudian dinobatkan menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono X di gang.[1] Pada umur 19 tahun Tatiek menikah dengan Herjuno Darpito (6 tahun lebih tua) dan meninggalkan kuliahnya.[1] Namanya diganti untuk pertama kalinya menjadi Mangkubumi, dan berganti tiga kali hingga yang terakhir Gusti Kanjeng Ratu Hemas saat Herjuno Darpito naik takhta menjadi Sri Sultan Hamengku Buwono X.[1] Pernikahannya dikaruniai lima puteri; GKR Pembayun, GKR Condrokirono, GKR Maduretno, GKR Hayu, dan GKR Bendara.[4]
| Keluarga Sultan Yogyakarta |
|---|
Sri Sultan Hamengkubawana X Keluarga Inti
Keluarga Besar
|
Riwayat Pekerjaan
- Anggota DPD (2004-2009)
- Anggota DPD (2009-2014)
- Anggota DPD (2014-2019)
- Anggota DPD (2019-2024)
Kegiatan sosial, kiprah dan karier politik
Pada awal kegiatannya di Kraton Yogyakarta aktivitas sosial Ratu Hemas berkisar di Yayasan Sayap Ibu dan pemberantasan buta aksara di Yogyakarta sebagai pengajar.[1] Sebelumnya, GKR Hemas juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat masa jabatan 1997-1999 dari Fraksi Utusan Golongan, dan pernah pula menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Kartini.[4]
Pada tahun 2004 Ratu Hemas mengajukan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Istimewa Yogyakarta tanpa partai politik dan terpilih. Ia juga aktif pada organisasi GPSP (Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan) karena ingin memahami kegiatan perempuan, hak-hak perempuan dan alasan terjun dalam dunia politik[1]
Pada November 2008 wawancara dengan Arfi Bambani Amri, Nenden Novianti, A Rizalludin dan Tri Saputro dari VIVAnews Senin Ratu Hemas mengungkapkan pandangan politiknya menentang Undang Undang Pornografi karena dinilai menyudutkan perempuan.[1] Ratu Hemas bahkan ikut turun ke jalan, berdemonstrasi bersama ribuan rakyat Bali menentang hal tersebut, karena walaupun setuju untuk perlindungan anak dan bahaya internet, ia tidak setuju penggunaan undang-undang untuk hal tersebut.[1]
Pada tahun 2009 Ratu Hemas terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia independen (tanpa partai politik) untuk masa jabatan 2009 hingga 2014 dengan perolehan 941.153 suara, yang di klaim sebagai delapan puluh persen dari masyarakat Yogyakarta.[2][5]
Pada November 2012 Ratu Hemas bersama dengan Laode Ida, I Wayan Sudirta, dan John Pieris mewakili Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) menggugat uji materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 22 D UUD 45 mengenai hak-hak yang sama antara lembaga DPD dan DPR, dan melemahkan hubungan antara pusat dan daerah.[3] Selama ini pada proses pembuatan hukum DPD mendapat kekuasaan untuk memberi masukan, tetapi tidak mendapat peran untuk meloloskan hukum tersebut.[6] DPD ingin badan legislasi giat mendukung keinginan rakyat di daerah, dan mendapat peran untuk kuasa ini.[6]
Wayan menambahkan bahwa berdasar konstitusi DPD juga berhak mengajukan RUU dan telah mengajukan 35 usulan RUU dari DPD-RI, tetapi tidak pernah dibahas DPR.[3] Pendapat sebaiknya DPD-RI diperkuat atau dibubarkan saja.[3] Lima gugatan uji materiil diantaranya adalah 1) kesetaraan peran DPD dalam meloloskan Undang Undang; 2) usulan RUU dari DPD diperlakukan setara dengan usulan pemerintah; 3) Pelibatan DPD dalam semua tingkatan pembahasan; 4) pembahasan RUU hanya oleh tiga lembaga; 5) DPD ikut memberikan persetujuan pembuatan UU.
Pada tanggal 21 Desember 2018, Ratu Hemas diberhentikan sementara dari DPD karena beberapa kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.[7] Akan tetapi, ia akan melawan keputusan Badan Kehormatan DPD melalui jalur hukum.[8]
Rujukan
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "Dari Tembok Kraton ke Senayan". politik.news.viva.co.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- ^ a b "Situs Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-03-15. Diakses tanggal 2013-03-19.
- ^ a b c d "Ratu Hemas: Gugatan DPD RI Tidak Main-Main". suarapembaruan.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- ^ a b c Yogya Tribun News: Momen Langka, Sultan dan Ratu Mesra di Depan Publik
- ^ "Ratu Hemas: Saya Masuk DPD Tanpa Parpol". fokus.news.viva.co.id. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
- ^ a b (Inggris) DPD seeks more authority in lawmaking
- ^ Kesalahan pengutipan: Tag
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaKompas1 - ^ "GKR Hemas Tak Akan Meminta Maaf dan Memilih Jalur Hukum". regional.kompas.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2021.
Pranala luar
- Ratu Hemas di Instagram
- Ratu Hemas di X