Pemilihan umum Indonesia 2019
Pemilihan umum Indonesia 2019 adalah pemilihan umum yang dilakukan pada tanggal 17 April 2019.[1][2] Untuk pertama kalinya dalam sejarah negara, presiden, wakil presiden, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan anggota badan legislatif daerah dipilih pada hari yang sama dengan lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat. Enam belas partai berpartisipasi dalam pemilu secara nasional, termasuk empat partai baru.
Pemilihan Umum Indonesia 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 April 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 190,770,329 1.64pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 158,012,506 (82.83%) 13.25pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan presiden, yang keempat dalam sejarah negara Indonesia, menggunakan sistem luber jurdil mayoritas langsung sederhana. Presiden petahana Joko Widodo, yang dikenal sebagai Jokowi, mencalonkan diri kembali dengan ulama senior Muslim, Ma'ruf Amin, sebagai pasangannya melawan mantan jenderal Prabowo Subianto dan mantan Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno untuk masa jabatan lima tahun antara 2019 dan 2024. Pemilihan tersebut merupakan pertandingan ulang dari pemilihan presiden 2014, di mana Jokowi mengalahkan Prabowo.
Pemilihan legislatif, yang merupakan pemilihan ke-12 di Indonesia, diikuti oleh lebih dari 240.000 calon yang memperebutkan lebih dari 20.000 kursi di MPR dan dewan daerah untuk provinsi dan kota/kabupaten, serta lebih dari 8.000 memperebutkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan tersebut digambarkan sebagai "salah satu pemungutan suara satu hari yang paling rumit dalam sejarah global".[3] 85 juta suara Jokowi adalah suara terbanyak yang diberikan untuk satu kandidat pada setiap pemilihan demokratis dalam sejarah Indonesia, melebihi rekor pendahulunya Susilo Bambang Yudhoyono, yang memenangkan 73 juta suara pada tahun 2009.[4]
Pada 21 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan Jokowi sebagai pemenang dalam pemilihan presiden, dengan lebih dari 55% suara. PDI-P Jokowi menempati urutan pertama dalam pemilihan DPR dengan 19,33%, diikuti oleh Gerindra Prabowo dengan 12,57%, kemudian Golkar dengan 12,31%, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,69%, Partai Nasdem dengan 9,05%, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,21%.
Setelah pemilu, muncul laporan tentang lebih dari 3 ribu petugas pemilu, di antaranya 569 orang meninggal selama proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Tim kampanye Prabowo mengklaim bahwa kematian tersebut terkait dengan penipuan yang merugikan dirinya.[5] Hingga 9 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan korban tewas termasuk 456 petugas pemilu, 91 agen pengawas, dan 22 petugas polisi.[6]
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 2019, para pendukung Prabowo melakukan protes di Jakarta atas kemenangan Jokowi. Protes berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 8 orang oleh petugas keamanan dan lebih dari 600 orang terluka.[7]
Latar belakang
Pemilu di Indonesia sebelumnya diadakan secara terpisah, dengan undang-undang pemilu 2008 yang mengatur bahwa pemilihan presiden dan legislatif diadakan setidaknya terpisah tiga bulan. Namun, setelah gugatan Mahkamah Konstitusi 2013, diputuskan bahwa pemilihan 2019 – yang merupakan pemilihan legislatif ke-12 dan pemilihan presiden ke-4 – akan diadakan secara bersamaan. Tujuan diadakannya pemilihan serentak adalah untuk mengurangi biaya terkait dan meminimalkan politik transaksional, di samping meningkatkan jumlah pemilih.[8][9]
Dalam pemilihan presiden 2014, Gubernur Jakarta Joko Widodo mengalahkan mantan jenderal Prabowo Subianto untuk menjadi Presiden ketujuh Indonesia. Meskipun awalnya memiliki pemerintahan minoritas, Jokowi kemudian berhasil mendapatkan dukungan dari Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, memberinya kendali atas legislatif.[10][11] Dalam pemilihan legislatif tahun yang sama, mantan partai oposisi PDI-P berhasil mengamankan bagian terbesar di DPR, mengungguli Golkar dan Gerindra.[12]
Meskipun ada rencana untuk memperkenalkan pemungutan suara elektronik, DPR pada Maret 2017 mengumumkan tidak akan mengamanatkan pemungutan suara elektronik pada pemilu 2019 karena kekhawatiran peretasan dan karena kurangnya jangkauan internet nasional.[13] Pada 7 April 2017, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan pansus DPR untuk membahas RUU tentang Pemilu 2019.[14] Ketua Pansus DPR yang membahas RUU itu, Lukman Edy, mengumumkan pada 25 April 2017 bahwa Rabu, 17 April 2019, telah disepakati sebagai tanggal pemilihan.[15]
Pencalonan calon anggota legislatif pusat dan daerah serta calon presiden dan wakil presiden selesai pada September 2018. Masa kampanye dari 13 Oktober 2018 hingga 13 April 2019 diikuti dengan masa tenang kampanye tiga hari sebelum hari pemungutan suara pada 17 April. Hasil akhir rencananya akan diumumkan pada 22 Mei, sedangkan pelantikan presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 20 Oktober 2019.[16]
Sistem pemilihan
Pemilu diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.[17][18] KPU, badan pemerintah yang independen secara hukum, bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu.[19] Selain itu, pemungutan suara dipantau oleh Bawaslu yang juga memiliki kewenangan untuk memutuskan pelanggaran aturan pemilu (misalnya kesalahan administrasi, pembelian suara, dll).[20] Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu atau KPU ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang terdiri dari satu anggota dari masing-masing badan dan lima lainnya yang direkomendasikan oleh pemerintah.[21]
Pemilih diberikan lima surat suara:[a] untuk presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dewan provinsi, dan dewan kabupaten/kota (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). [24] Para pemilih menggunakan paku untuk membuat lubang di kertas suara yang menunjukkan kandidat dari partai mana yang ingin mereka pilih,[25] dan kemudian mencelupkan jari mereka ke dalam tinta sebagai tindakan pencegahan terhadap kecurangan pemilih.[26] Tabulasi suara dilakukan secara manual di atas kertas.[27] KPU secara hukum diwajibkan mengumumkan hasil pemilu dalam waktu 35 hari sejak pemungutan suara, yaitu sebelum 22 Mei 2019.[28]
Suara presiden
Untuk mencalonkan diri sebagai presiden, seorang calon harus didukung oleh partai politik dengan total 20% kursi di DPR atau 25% suara populer pada pemilihan legislatif sebelumnya.[29][18]:Pasal. 222 Partai politik dibiarkan netral jika tidak dapat mengajukan calonnya sendiri. Namun, jika partai netral dapat mendukung kandidat mereka sendiri, mereka harus melakukannya, atau akan dilarang berpartisipasi dalam pemilihan berikutnya.[18]:Pasal. 235[30]
Prosedur pemungutan suara mengikuti sistem dua putaran, dengan pemilih cukup memilih salah satu pasangan calon. Kandidat yang menang diharuskan untuk memenangkan mayoritas dan setidaknya 20% suara di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kriteria, pemilihan harus diulang dengan maksimal dua peserta.[18]:Pasal. 416
Suara legislatif
Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih dari daerah pemilihan dengan banyak anggota melalui pemungutan suara dengan sistem daftar terbuka,[18][31] dan pembagian kursi dilakukan dengan metode Metode Webster/Sainte-Laguë, berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang menggunakan kuota Hare.[32] Ada kuota gender yang mensyaratkan setidaknya 30% dari calon yang terdaftar adalah perempuan.[33]
Ambang batas parlemen 4% ditetapkan bagi partai untuk diwakili di DPR, meskipun kandidat masih bisa memenangkan kursi di dewan daerah asalkan mereka memenangkan suara yang cukup.[31][34] Ada 575 kursi DPR yang diperebutkan – naik dari 560 pada 2014.[31] Secara nasional terdapat 80 dapil DPR, dengan 272 dapil provinsi dan 2.206 dapil kota.[35] Calon anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik. Empat anggota dipilih untuk setiap provinsi – total 136.[36]
Pemilih
Usia memilih untuk pemilihan adalah 17, atau kurang jika sudah menikah.[37] Warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri dapat memilih di kedutaan dan konsulat, TPS keliling, atau melalui pos, dengan pemungutan suara berlangsung pada 8–14 April.[38]
Pada 5 September 2018, KPU mengumumkan ada 187 juta pemilih terdaftar – 185.732.093 di Indonesia dan 2.049.791 memilih di luar negeri. Mereka akan memberikan suara di 805.075 TPS di Indonesia, dengan surat suara masuk dan 620 TPS di luar negeri.[39] Sejumlah besar TPS (yang diperbarui pada April 2019 menjadi 810.329)[40] berarti rata-rata ada 200 pemilih per TPS, dibandingkan dengan 600 pada pemilu 2014.[41] Sekitar 17 juta orang terlibat dalam menjalankan pemilu meliputi petugas pemilu, penjaga TPS, dan saksi terdaftar dari kandidat dan partai.[26]
Kemudian, 670.000 nama dihapus menyusul pengaduan duplikat dalam daftar pemilih, menurunkan jumlah total pemilih menjadi sekitar 187,1 juta.[42] Penyelidikan lebih lanjut menghasilkan lebih dari 1 juta pemilih duplikat ditemukan di Papua pada bulan Oktober, dari daftar pemilih awal yang berjumlah 3 juta.[43] Komisioner Bawaslu pada awal September memperkirakan akan ada sekitar 2 juta pemilih ganda,[44] sementara partai oposisi Gerindra menyatakan bahwa mereka hanya memiliki 137 juta pemilih di daftar internal mereka, dan mengklaim bahwa mereka menemukan 25 juta nama rangkap dalam daftar.[45] Angka tersebut kemudian diperbarui menjadi 192,8 juta pemilih, termasuk 2 juta di luar negeri.[46]
Karena berbagai masalah logistik, yakni dengan pendistribusian surat suara, 2.249 TPS harus melakukan pemungutan suara lanjutan.[47] Pemungutan suara ulang juga direkomendasikan di kedutaan Kuala Lumpur karena dugaan kecurangan pemilih dan pemilihan lanjutan di Sydney karena tempat pemungutan suara di sana tutup lebih awal.[48]
Partai yang bersaing
Sebanyak 27 partai politik terdaftar di KPU untuk maju dalam pemilu.[49] Pada 17 Februari 2018, KPU mengumumkan bahwa 14 partai lolos verifikasi pendahuluan dan berhak mengikuti pemilihan legislatif. Partai Bulan Bintang kemudian mengajukan banding ke Bawaslu yang memutuskan bahwa mereka dapat berpartisipasi sehingga totalnya menjadi 15 partai.[50][51] Banding Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ke Bawaslu ditolak, tetapi putusan 11 April oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memutuskan bahwa partai tersebut memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pemilihan.[52] Empat partai lagi hanya diperebutkan di Aceh.[53]
Nomor suara |
Partai | Pemimpin |
---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | Muhaimin Iskandar |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | Prabowo Subianto |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) | Megawati Sukarnoputri |
4 | Partai Golongan Karya | Airlangga Hartarto |
5 | Partai Nasdem | Surya Paloh |
6 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda) | Ahmad Ridha Sabana |
7 | Partai Berkarya | Tommy Suharto |
8 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | Sohibul Iman |
9 | Partai Persatuan Indonesia (Perindo) | Hary Tanoesoedibjo |
10 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | Suharso Monoarfa |
11 | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) | Grace Natalie |
12 | Partai Amanat Nasional (PAN) | Zulkifli Hasan |
13 | Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) | Oesman Sapta Odang |
14 | Partai Demokrat | Susilo Bambang Yudhoyono |
19[b] | Partai Bulan Bintang (PBB) | Yusril Ihza Mahendra |
20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | Diaz Hendropriyono |
Keempat partai lokal Aceh tersebut adalah:[55]
Nomor suara |
Partai | Pemimpin |
---|---|---|
15 | Partai Aceh | Muzakir Manaf |
16 | Partai Suara Independen Rakyat Aceh | Muhammad Nazar |
17 | Partai Daerah Aceh | Jamaluddin Thaib |
18 | Partai Nanggroe Aceh | Irwandi Yusuf |
Pemilihan presiden
Kandidat
Pada Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan bahwa hanya partai atau koalisi yang memiliki minimal 20% kursi di legislatif atau 25% suara pada pemilu sebelumnya, yang berhak mengajukan calon presiden.[56] Persyaratan untuk calon presiden/wakil presiden lainnya berupa hanya warga negara Indonesia lahir seumur hidup atau warga negara naturalisasi yang lahir di luar negeri dan memperoleh kewarganegaraan asing di luar kehendak mereka sendiri yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dengan usia minimum 40 tahun dan "beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa". Jika calon memiliki pasangan, mereka juga harus warga negara Indonesia. Catatan kriminal yang mengakibatkan lebih dari lima tahun penjara atau kebangkrutan dapat menghalangi kandidat untuk mencalonkan diri. Batasan masa jabatan dua periode menghalangi Wakil Presiden petahana Jusuf Kalla mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden.[57][18]:Art. 169
Kecuali PAN, semua partai dalam koalisi pemerintah mendukung Jokowi untuk masa jabatan kedua.[58] Secara total, sembilan partai yang maju dalam pemilihan legislatif mendukung Jokowi, dengan koalisi yang bertemu secara resmi pada Mei 2018. Dari sembilan partai tersebut, Perindo dan PSI berpartisipasi untuk pertama kalinya.[59] Tak lama setelah Ma'ruf dinyatakan sebagai calon wakil presiden Jokowi, pemimpin partai PPP anggota koalisi Jokowi, Muhammad Romahurmuziy, menyatakan bahwa koalisi yang dijuluki Koalisi Indonesia Kerja,[60] sudah final dan tidak akan menerima tambahan partai.[61] Secara total, koalisi memperoleh lebih dari 62% suara selama pemilihan legislatif 2014 dan menguasai 337 dari 560 kursi DPR.
Selain Gerindra, partai-partai yang mendukung Prabowo tidak mengkonfirmasi dukungan mereka hingga larut malam hari pendaftaran: PAN dan PKS pada 9 Agustus 2018,[62][63] Demokrat dan Berkarya pada 10 Agustus,[64][65] meskipun koalisi telah ada sebelumnya.[66] PAN menarik diri dari koalisi pemerintah, yang mengakibatkan pengunduran diri menteri reformasi birokrasi dan anggota PAN Asman Abnur.[67] Koalisi pro-Prabowo bernama Koalisi Indonesia Adil Makmur.[68] Ada lima partai dalam koalisi – termasuk Berkarya, sebuah partai baru[69] – yang memenangkan 36% suara legislatif 2014 dan memegang 223 dari 560 kursi DPR.
Dua partai – PBB (berpartisipasi dalam pemilu 2014, tetapi tidak mendapatkan kursi legislatif nasional) dan Partai Garuda (partai baru) – awalnya tidak mendukung salah satu kandidat. Sekretaris Partai Garuda Abdullah Mansyuri menyatakan partainya fokus pada pemilihan legislatif. Sementara ketua PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan baik kubu Jokowi maupun Prabowo tidak mengundang PBB.[70][71] Namun, kemudian ia akan bergabung dengan tim kampanye Jokowi sebagai pengacaranya.[72] Pada 27 Januari 2019, PBB secara resmi mendukung Jokowi.[73] Partai Aceh Nanggroe – yang memegang 3 dari 81 kursi di dewan provinsi Aceh – juga mendukung Jokowi pada Januari 2019.[74]
Pendaftaran calon presiden dibuka antara 4 dan 10 Agustus 2018 di kantor pusat KPU di Jakarta.[75] Tidak ada calon yang menyatakan siapa wakil presiden mereka hingga 9 Agustus 2018. Kedua pemilihan itu dianggap "mengejutkan" dengan Jokowi memilih ulama senior dan politisi, Ma'ruf Amin, meskipun ada laporan awal bahwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD akan dipilih. Prabowo pada menit terakhir memilih pengusaha dan wakil gubernur Jakarta Sandiaga Uno – hampir tengah malam pada hari itu – juga tidak terduga. Sandiaga tidak disebutkan dalam tahap awal seleksi.[76][77]
Calon
|
|
Lainnya
Orang lain yang menyatakan niat, menerima dukungan politik, atau disebut-sebut sebagai calon presiden meliputi putra mantan presiden Yudhoyono dan calon gubernur Jakarta 2017 Agus Harimurti Yudhoyono,[78][79] mantan Ketua MPR Amien Rais,[80][81] Gubernur Jakarta dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan,[82][83] yang semuanya kemudian mendukung Prabowo serta mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, yang kemudian menyatakan dukungan untuk Jokowi.[84][85]
Kampanye
Masa kampanye resmi berlangsung sekitar enam bulan, dimulai dengan deklarasi "kampanye damai" pada 23 September 2018 dan berakhir pada 13 April 2019.[86] Sebelum kampanye dimulai, kedua belah pihak menyerahkan tim kampanyenya ke KPU; Jokowi dipimpin oleh pengusaha Erick Thohir sedangkan Prabowo dipimpin oleh mantan Panglima TNI Djoko Santoso.[87]
Debat
KPU menjadwalkan lima debat akan diadakan pada 2019, jumlah yang sama seperti pada 2014. Anggota DPR dan Ketua Komite Pusat PAN Yandri Susanto mengusulkan agar debat diadakan dalam bahasa Inggris, tetapi KPU memutuskan bahwa debat akan diadakan dalam bahasa Indonesia.[88][89] Soal debat dari KPU diberikan terlebih dahulu kepada para calon. Tim kampanye Prabowo mengkritiknya karena meremehkan para kandidat.[90]
Debat pertama yang diadakan pada 17 Januari 2019, berfokus pada masalah hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi yang dimoderatori oleh Ira Koesno dan Imam Priyono.[91] Kedua kandidat menggambarkan visi mereka selama tahap awal. Jokowi mengakui sulitnya menyelesaikan kasus-kasus HAM lama dan berjanji akan memperkuat institusi penegak hukum. Prabowo berbagi sentimen ini dan menyerukan kenaikan gaji pegawai negeri untuk mengurangi korupsi.[92]
Debat kedua diadakan pada 17 Februari 2019, dengan topik yang meliputi energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan yang dimoderatori oleh presenter berita Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro.[93] Kali ini, kedua kandidat lebih banyak menggunakan angka dan statistik. Dalam satu segmen, Jokowi menanyai Prabowo tentang pendiriannya tentang perusahaan unikorn, membingungkan Prabowo secara singkat, dan menyebabkan meme internet terkait hewan unikorn.[94] Tentang topik reforma agraria, Jokowi menunjukkan kepemilikan lahan oleh Prabowo atas 340.000 hektar340.000 hektare (840.000 ekar).[95] Prabowo menyatakan bahwa ia memegang tanah di bawah hak budidaya alih-alih kepemilikan penuh dan bersedia mengembalikannya kepada negara.[96][97]
Debat ketiga yang melibatkan capres-cawapres meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial dan budaya, dilaksanakan pada 17 Maret 2019.[98] Pada 30 Maret 2019, debat keempat diadakan, yang dipusatkan di sekitar pertahanan dan kebijakan luar negeri.[99] Debat kelima dan terakhir diadakan pada 13 April 2019 dan berfokus pada ekonomi, kesejahteraan masyarakat, industri, perdagangan, dan investasi.[100]
Sosial media
Dengan generasi milenial sekitar dua perlima dari populasi Indonesia, ada upaya signifikan dari kedua belah pihak untuk menarik kelompok usia tersebut.[101] Salah satu contoh kampanye besar yang berpusat di media sosial ialah #2019GantiPresiden yang diprakarsai oleh politisi PKS Mardani Ali Sera. Hal ini sampai mengadakan rapat umum di beberapa kota sehingga mereka dilarang karena terjadi beberapa bentrokan dengan pendukung Jokowi.[102]
Sebelum masa kampanye dimulai, para pengamat memperkirakan maraknya hoaks dan berita palsu yang masuk melalui media sosial dan WhatsApp. Seorang pengamat mencatat bahwa pemerintah memiliki pengaruh yang terbatas dalam menangani masalah ini, karena dapat dibingkai sebagai pihak yang berpihak pada petahana.[103][104] Satu kasus khusus melibatkan aktivis dan juru kampanye Prabowo Ratna Sarumpaet. Dia salah mengklaim telah diserang, awalnya menyebabkan banyak politisi oposisi terkemuka menyuarakan dukungan. Namun, dia mengakui bahwa dia berbohong setelah penyelidikan polisi. Akibatnya, dia diadili dan dipaksa mundur dari tim kampanye dan Prabowo secara pribadi meminta maaf karena menyebarkan hoax.[105] Kedua belah pihak membentuk kelompok anti-hoaks khusus untuk melakukan serangan balik di media sosial,[86][106] dengan pemerintah Indonesia mengadakan briefing berita palsu mingguan.[107]
Di tengah sikap apatis publik terhadap partai dan kandidat utama, pasangan calon bohongan, "Nurhadi-Aldo", mendapatkan popularitas di media sosial, dengan 400.000 pengikut Instagram dalam bulan pertama pembuatannya. Akun tersebut memparodikan estetika politik yang khas dan menggunakan akronim vulgar.[108]
Keuangan
Pada 23 September, kedua tim kampanye mengajukan anggaran awal. Tim kampanye Jokowi melaporkan saldo awal Rp 11,9 miliar dan tim Prabowo Rp 2 miliar. Pengamat Indonesia Corruption Watch menganggap angka awal “tidak realistis” (tim Jokowi menghabiskan Rp 293 miliar pada 2014, sementara Prabowo menghabiskan Rp 166 miliar). Perwakilan dari kedua tim menjawab bahwa saldo tersebut hanyalah saldo awal dan akan bertambah sepanjang masa kampanye.[109]
Khusus untuk kampanye Prabowo-Sandi, Sandi Uno membayar sebagian besar biaya kampanye dengan kontribusinya mencapai 70% dari dana kampanye yang dilaporkan (Rp 95,4 miliar dari Rp 135 miliar). Uno menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg bahwa ia menghabiskan sekitar US$100 juta untuk pemilihan tersebut.[110]
Dukungan
Polling
Pada akhir 2018, Jokowi berada di depan Prabowo dalam sebagian besar survei.[111][112] Tabel di bawah ini memberikan hasil survei terperinci dari berbagai organisasi.
Organisasi polling | Tanggal | Ukuran sampel | Jokowi | Prabowo |
---|---|---|---|---|
Charta Politika | 5–10 April 2019 | 2,000 | 55.7 | 38.8 |
SMRC | 5–8 April 2019 | 2,285 | 56.8 | 37.0 |
LSI | 18–26 March 2019 | 1,200 | 60 | 40 |
SMRC | 24 February-5 March 2019 | 2,479 | 57.6 | 31.8 |
Kompas | 22 February-5 March 2019 | 2,000 | 49.2 | 37.4 |
LSI | 18–25 January 2019 | 1,200 | 54.8 | 31.0 |
Median | 6–15 January 2019 | 1,500 | 47.9 | 38.7 |
Charta Politika | 22 December 2018 – 2 January 2019 | 2,000 | 53.2 | 34.1 |
LSI | 10–19 November 2018 | 1,200 | 53.2 | 31.2 |
Median | 4–16 November 2018 | 1,200 | 47.7 | 35.5 |
Kompas | 24 September-5 October 2018 | 1,200 | 52.6 | 32.7 |
SMRC | 7–24 September 2018 | 1,074 | 60.4 | 29.8 |
Indikator | 1–6 September 2018 | 1,220 | 57.7 | 32.3 |
Y-Publica | 13–23 August 2018 | 1,200 | 52.7 | 28.6 |
LSI | 12–19 August 2018 | 1,200 | 52.2 | 29.5 |
Alvara | 12–18 August 2018 | 1,500 | 53.5 | 35.2 |
CATATAN: Lihat peringatan di atas
Organisasi polling | Tanggal | Ukuran sampel | Jokowi | Prabowo | JK | Gatot | AHY | Anies | Ahok | Hary Tanoe | Zulkifli H | Iskandar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTK | 23 July-1 Aug 2018 | 1,610 | 42.5 | 21.3 | 0.4 | 1.6 | 3.1 | 0.8 | – | 0.4 | 0.2 | 1.8 |
Median | 19 April-5 May 2018 | 2,100 | 35.70 | 22.60 | – | 6.80 | – | 5.20 | – | – | – | – |
Median (head to head) | 19 April-5 May 2018 | 2,100 | 58.20 | 26.60 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Polcomm | 3–6 May 2018 | 1,200 | 36.42 | 27.17 | – | 4.92 | – | 4.33 | – | – | 3.5 | 2.5 |
IDM (head to head) | 28 Apr – 8 May 2018 | 2,450 | 29.8 | 50.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
IDM | 28 Apr – 8 May 2018 | 2,450 | 26.4 | 40.1 | – | 8.2 | 6.3 | – | – | – | – | – |
RTK | 21 Apr – 21 May 2018 | 1,610 | 38.5 | 20.5 | – | 1.6 | 2.7 | – | – | 0.9 | – | – |
Indo Barometer | 15–22 Apr 2018 | 2,000 | 40.7 | 19.7 | 1.2 | 2.7 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.5 |
Charta Politika | 13–19 Apr 2018 | 2,000 | 51.2 | 23.3 | 2.0 | 5.5 | 2.7 | 3.4 | – | – | – | 0.6 |
INES | 12 – 28 April 2018 | 2,180 | 27.7 | 50.2 | – | 7.4 | – | – | – | – | – | – |
Cyrus | 27 March-3 April 2018 | 1,230 | 56.7 | 19.8 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | – | 2.2 | – | – |
Median | 24 March-6 April 2018 | 1,200 | 36.2 | 20.4 | 4.3 | 7.0 | 1.8 | 2.0 | – | 1.6 | – | – |
Kompas | 21 March-1 April 2018 | 1,200 | 55.9 | 14.1 | – | 1.8 | – | – | – | – | – | – |
KedaiKOPI | 19–27 March 2018 | 1,135 | 48.3 | 21.5 | – | 2.1 | 1.1 | 1.1 | – | 0.5 | – | – |
Populi Center | 7–16 February 2018 | 1,200 | 64.3 | 25.3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Median | 1–9 February 2018 | 1,000 | 35.0 | 21.2 | – | 5.5 | 3.3 | 4.5 | – | – | – | – |
Poltracking | 27 January-3 February 2018 | 1,200 | 45.4 | 19.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | – | 0.3 | – | – |
Indo Barometer | 23–30 January 2018 | 1,200 | 32.7 | 19.1 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | – | – |
SMRC | 7–13 December 2017 | 1,220 | 38.9 | 10.5 | 0.9 | 1.2 | – | 1.7 | – | 1.3 | – | – |
PolMark[pranala nonaktif permanen] | 13–25 November 2017 | 2,600 | 50.2 | 22.0 | 0.7 | 2.0 | 4.8 | 4.5 | – | 1.6 | – | – |
Indo Barometer | 15–23 November 2017 | 1,200 | 34.9 | 12.1 | – | 3.2 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | – | – | – |
Poltracking | 8–15 November 2017 | 2,400 | 41.5 | 18.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | – | – | – | – |
Populi Center | 19–26 October 2017 | 1,200 | 49.4 | 21.7 | 0.4 | 2.0 | – | 0.7 | – | 0.7 | – | – |
PolMark | 22 October 2017 | 2,250 | 41.2 | 21 | – | – | 2.9 | – | – | – | – | – |
Median | 2 October 2017 | 1,000 | 36.2 | 23.2 | 2.6 | 2.8 | – | 4.4 | – | – | – | – |
Indikator | 17–24 September 2017 | 1,220 | 34.2 | 11.5 | – | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | – | – |
SMRC | 3–10 September 2017 | 1,220 | 38.9 | 12 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | – | – |
SMRC | 14–20 May 2017 | 1,500 | 53.7 | 37.2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
SMRC | 14–20 May 2017 | 1,500 | 34.1 | 17.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | – | – |
Kompas | April 2017 | 41.6 | 22.1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
CATATAN: Lihat peringatan di atas
Pemilihan legislatif
Kursi yang diperebutkan
Level | Institusi | Kursi | Perubahan dari 2014 |
---|---|---|---|
Nasional | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 575 | 15 |
Nasional | Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | 136 | 4[c] |
Provinsi | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD I) | 2,207 | 95 |
Kabupaten/Kota | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD II) | 17,340[115] | 445 |
Total | 20,528 | 829 |
Kandidat
Semua calon legislatif harus warga negara Indonesia, berusia di atas 21 tahun, lulusan sekolah menengah atas (atau sederajat), dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman 5 tahun atau lebih. Selain itu, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau legislatif daerah harus didukung oleh partai politik dan harus mengundurkan diri dari kantor pemerintah non-legislatif – kecuali presiden dan wakil presiden – atau posisi di perusahaan milik negara. Para legislator yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali atau badan lain melalui partai politik baru juga diharuskan mengundurkan diri.[116]
Untuk DPR, ada 7.968 calon – 4.774 laki-laki dan 3.194 perempuan – memperebutkan 575 kursi dengan rata-rata 13,86 calon per kursi yang tersedia. Hanya tiga partai – Nasdem, PAN, dan PKB – yang menggunakan seluruh kuota 575 kandidat, dan PKPI hanya mendaftarkan 137 kandidat.[117] Formappi, sebuah LSM, menemukan bahwa 529 dari 560 (94%) anggota DPR petahana mencalonkan diri kembali.[118]
Pemilihan anggota DPD mensyaratkan calon non-partai, dengan total 807 calon memperebutkan 136 kursi. Ketua petahana, Oesman Sapta Odang, sempat dicoret dari daftar pencalonan karena tidak mengundurkan diri dari Hanura, meski dia diangkat kembali saat menyerahkan surat pengunduran diri. Meskipun semua provinsi mendapat alokasi empat kursi, jumlah calon bervariasi dari 10 untuk Papua Barat hingga 49 untuk Jawa Barat.[119][120] Sekitar 245.000 kandidat mencalonkan diri untuk semua kursi legislatif di seluruh negeri.[121] Misalnya, 1.586 kandidat disetujui untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Provinsi Jawa Barat memperebutkan 120 kursi.[122]
Nomor urut. |
Partai | Wilayah | Kandidat | Laki-laki | Perempuan | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 80 | 575 | 355 | 220 |
2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Gerindra | 79 | 569 | 360 | 209 |
3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIP | 80 | 573 | 358 | 215 |
4 | Partai Golongan Karya | Golkar | 80 | 574 | 357 | 217 |
5 | Partai Nasional Demokrat | NasDem | 80 | 575 | 354 | 221 |
6 | Partai Garuda | Garuda | 80 | 225 | 115 | 110 |
7 | Partai Berkarya | Berkarya | 80 | 554 | 341 | 213 |
8 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 80 | 533 | 321 | 212 |
9 | Partai Persatuan Indonesia | Perindo | 80 | 568 | 347 | 221 |
10 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 80 | 554 | 321 | 233 |
11 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 80 | 574 | 300 | 274 |
12 | Partai Amanat Nasional | PAN | 80 | 575 | 356 | 219 |
13 | Partai Hati Nurani Rakyat | Hanura | 79 | 427 | 250 | 177 |
14 | Partai Demokrat | Demokrat | 80 | 573 | 350 | 223 |
19 | Partai Bulan Bintang | PBB | 80 | 382 | 228 | 154 |
20 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | PKPI | 61 | 137 | 61 | 76 |
Keuangan
Partai politik, seperti calon presiden, diminta menyerahkan anggaran kampanyenya ke KPU. Selain sumbangan dari simpatisan dan anggota, partai-partai peserta pemilu 2014 juga menerima uang dari pemerintah sebesar Rp 1.000 (US$0,071) per suara yang diterima.[124][125] Hingga Januari 2019, partai-partai politik nasional secara kolektif telah melaporkan sumbangan kampanye sebesar Rp 445 miliar (US$31,6 juta).[126]
Polling
CATATAN: Keakuratan survei politik di Indonesia sangat bervariasi, dengan beberapa yang memiliki sedikit transparansi. Perlu juga dicatat bahwa beberapa lembaga juga bertindak sebagai konsultan politik dan survei sering kali dibayar oleh kandidat.[127] Oleh karena itu, kehati-hatian harus dilakukan dalam menggunakan data pemungutan suara di bawah ini.
Organisasi polling | Tanggal | Ukuran sampel | PDI-P | Golkar | Gerindra | Demokrat | PKB | PKS | PAN | PPP | Hanura | Nasdem | PBB | Perindo | PSI | Berkarya | Garuda | PKPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyrus | 27 March-2 April 2019 | 1,230 | 27.9 | 11.4 | 16.7 | 5.5 | 8.0 | 5.1 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 3.7 | – | – | – | – | – | – |
LSI | 18–26 March 2019 | 1,200 | 24.6 | 11.8 | 13.4 | 5.9 | 5.8 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 3.9 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
Charta Politika | 1–9 March 2019 | 2,000 | 24.8 | 9.8 | 15.7 | 5.1 | 7.2 | 4.1 | 3.2 | 3.6 | 0.8 | 4.9 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
Kompas | 22 February-5 March 2019 | 2,000 | 26.9 | 9.4 | 17 | 4.6 | 6.8 | 4.5 | 2.9 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
LSI | 18–25 January 2019 | 1,200 | 23.7 | 11.3 | 14.6 | 5.4 | 8.2 | 4 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 4.5 | - | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | - |
Charta Politika | 22 December 2018 – 2 January 2019 | 2,000 | 25.2 | 9.0 | 15.2 | 4.5 | 8.1 | 4.2 | 2.6 | 4.3 | 0.6 | 5.3 | 0.4 | 2.7 | - | - | - | 0.1 |
Kompas | 24 September-5 October 2018 | 1,200 | 29.90 | 6.20 | 16.00 | 4.80 | 6.30 | 3.30 | 2.30 | 3.20 | 1.00 | 3.60 | 0.40 | 1.50 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.10 |
Median | 19 April–5 May 2018 | 1,200 | 26.00 | 8.80 | 16.50 | 8.60 | 8.70 | 3.00 | 3.40 | 2.80 | 0.70 | 2.70 | 0.20 | 3.50 | 0.30 | 0.20 | – | 0.20 |
Polcomm | 3–6 May 2018 | 1,200 | 22.92 | 7.92 | 17.5 | 6.17 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 1.17 | 0.58 | 1.75 | 0.42 | 1.75 | 0.33 | – | – | – |
LSI | 28 Apr–5 May 2018 | 1,200 | 21.7 | 15.3 | 14.7 | 5.8 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
Charta Politika | 13–19 Apr 2018 | 2,000 | 24.9 | 11 | 12.3 | 5 | 7 | 3.5 | 2.8 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 0.7 | 4.0 | 0.2 | – | 0.2 | – |
Cyrus | 27 Mar–3 Apr 2018 | 1,239 | 26.9 | 11.5 | 11.5 | 5.0 | 7.3 | 3.5 | 1.5 | 4.3 | 1.0 | 3.3 | 0.2 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | – |
Indikator | 25–31 Mar 2018 | 1,200 | 27.7 | 8.0 | 11.4 | 6.6 | 5.8 | 4.0 | 1.9 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 0.3 | 4.6 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | – |
Median | 24 Mar–6 Apr 2018 | 1,200 | 21.1 | 9.3 | 15 | 8.1 | 8.5 | 2.9 | 2 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | – | – | – | – | – | – |
Kompas | 21 Mar–1 Apr 2018 | 1,200 | 33.3 | 7.2 | 10.9 | 2.8 | 4.9 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | – | 2.5 | – | 1.5 | – | – | – | – |
Poltracking[pranala nonaktif permanen] | 27 Jan–3 Feb 2018 | 1,200 | 26.5 | 11.3 | 13.4 | 6.6 | 6 | 4.6 | 3.6 | 2.7 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | – | – | – |
LSI | 7–14 Jan 2018 | 1,200 | 22.2 | 15.5 | 11.4 | 6.2 | 6 | 3.8 | 2 | 3.5 | 0.7 | 4.2 | 0.3 | 3 | 0.3 | – | – | – |
Indikator | 17–24 Sep 2017 | 1,220 | 23.6 | 12 | 10.3 | 8 | 5.5 | 3.3 | 1.9 | 4.6 | 0.9 | 2 | 0.5 | 2.5 | 0.4 | – | – | – |
PolMark | 9–20 Sep 2017 | 2,250 | 25.1 | 9.2 | 7.1 | 5.3 | 6.3 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 0.3 | 2.8 | 0.2 | 1.7 | – | – | – | – |
SMRC | 3–10 Sep 2017 | 1,220 | 27.1 | 11.4 | 10.2 | 6.9 | 5.5 | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 1.3 | 2.4 | 0.1 | 2 | – | – | – | – |
CATATAN: Lihat peringatan di atas
Hasil
Hasil pemilu presiden
Ringkasan
KPU secara resmi mengumumkan bahwa pasangan Jokowi-Amin telah memenangkan pemilihan pada dini hari 21 Mei 2019.[1] Penghitungan suara resmi adalah 85 juta suara untuk Jokowi (55,50%) dan 68 juta suara untuk Prabowo (44,50%). Hasilnya dapat diajukan banding di Mahkamah Konstitusi; pihak yang berselisih tentang penghitungan resmi memiliki waktu 72 jam setelah pengumuman untuk mengajukan banding.[128]
Sebelum pengumuman hasil resmi, 40 badan diberi wewenang oleh KPU untuk merilis hasil penghitungan cepat.[129]
Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo | Ma'ruf Amin | Indonesian Democratic Party of Struggle | 85.607.362 | 55.50 | |
Prabowo Subianto | Sandiaga Uno | Great Indonesia Movement Party | 68.650.239 | 44.50 | |
Jumlah | 154.257.601 | 100.00 | |||
Suara sah | 154.257.601 | 97.62 | |||
Suara tidak sah/kosong | 3.754.905 | 2.38 | |||
Jumlah suara | 158.012.506 | 100.00 | |||
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 190.770.329 | 82.83 | |||
Sumber: KPU |
Menurut provinsi
Suara menurut provinsi[130] | Total suara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Joko Widodo PDI–P |
Prabowo Subianto Gerindra | |||||
Suara | % | Suara | % | |||
Sumatra | Aceh | 404.188 | 14.41 | 2.400.746 | 85.59 | 2.804.934 |
Sumatra Utara | 3.936.515 | 52.32 | 3.587.786 | 47.68 | 7.524.301 | |
Sumatra Barat | 407.761 | 14.09 | 2.488.733 | 85.91 | 2.896.494 | |
Riau | 1.248.713 | 38.73 | 1.975.287 | 61.27 | 3.224.000 | |
Jambi | 859.833 | 41.68 | 1.203.025 | 58.32 | 2.062.858 | |
Sumatra Selatan | 1.942.987 | 40.30 | 2.877.781 | 59.70 | 4.820.768 | |
Bengkulu | 583.488 | 49.89 | 585.999 | 50.11 | 1.169.487 | |
Lampung | 2.853.585 | 59.34 | 1.955.689 | 40.66 | 4.809.274 | |
Kepulauan Bangka Belitung | 495.729 | 63.23 | 288.235 | 36.77 | 783.964 | |
Kepulauan Riau | 550.692 | 54.19 | 465.511 | 45.81 | 1.016.203 | |
Jawa | Banten | 2.537.524 | 38.46 | 4.059.514 | 61.54 | 6.597.038 |
Jakarta | 3.279.547 | 51.68 | 3.066.137 | 48.32 | 6.345.684 | |
Jawa Barat | 10.750.568 | 40.07 | 16.077.446 | 59.93 | 26.828.014 | |
Jawa Tengah | 16.825.511 | 77.29 | 4.944.447 | 22.71 | 21.769.958 | |
Yogyakarta | 1.655.174 | 69.03 | 742.481 | 30.97 | 2.397.655 | |
Jawa Timur | 16.231.668 | 65.79 | 8.441.247 | 34.21 | 24.672.915 | |
Kalimantan | Kalimantan Barat | 1.709.896 | 57.50 | 1.263.757 | 42.50 | 2.973.653 |
Kalimantan Tengah | 830.948 | 60.74 | 537.138 | 39.26 | 1.368.086 | |
Kalimantan Selatan | 823.939 | 35.92 | 1.470.163 | 64.08 | 2.294.102 | |
Kalimantan Timur | 1.094.845 | 55.71 | 870.443 | 44.29 | 1.965.288 | |
Kalimantan Utara | 248.239 | 70.04 | 106.162 | 29.96 | 354.401 | |
Sunda Kecil | Bali | 2.351.057 | 91.68 | 213.415 | 8.32 | 2.564.472 |
Nusa Tenggara Barat | 951.242 | 32.11 | 2.011.319 | 67.89 | 2.962.561 | |
Nusa Tenggara Timur | 2.368.982 | 88.57 | 305.587 | 11.43 | 2.674.569 | |
Sulawesi | Sulawesi Utara | 1.220.524 | 77.24 | 359.685 | 22.76 | 1.580.209 |
Gorontalo | 369.803 | 51.73 | 345.129 | 48.27 | 714.932 | |
Sulawesi Tengah | 914.588 | 56.41 | 706.654 | 43.59 | 1.621.242 | |
Sulawesi Tenggara | 555.664 | 39.75 | 842.117 | 60.25 | 1.397.781 | |
Sulawesi Barat | 475.312 | 64.32 | 263.620 | 35.68 | 738.932 | |
Sulawesi Selatan | 2.117.591 | 42.98 | 2.809.393 | 57.02 | 4.926.984 | |
Maluku | Maluku | 599.457 | 60.40 | 392.940 | 39.60 | 992.397 |
Maluku Utara | 310.548 | 47.39 | 344.823 | 52.61 | 655.371 | |
Papua | Papua | 3.021.713 | 90.66 | 311.352 | 9.34 | 3.333.065 |
Papua Barat | 508.997 | 79.81 | 128.732 | 20.19 | 637.729 | |
Perantau | 570.534 | 73.31 | 207.746 | 26.69 | 778.280 | |
total | 85,607,362 | 55.50 | 68,650,239 | 44.50 | 154,257,601 |
Jokowi memenangkan suara mayoritas di 21 dari 34 provinsi dan mayoritas pemilih di luar negeri.[131] Pengamat dari Cornell University mencatat dominasi Jokowi di wilayah mayoritas non-Muslim—seperti Bali Hindu dan Sulawesi Utara Kristen—meskipun kehilangan dukungan di provinsi berpenduduk mayoritas Muslim seperti Aceh. Jokowi juga tampil baik di wilayah etnis Jawa - terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Khususnya, Jokowi memenangkan 100% suara di lima kabupaten Papua - Puncak, Puncak Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, dan Lanny Jaya - karena sistem noken (suara komunal) yang diterapkan di sana.[132] Sebaliknya, Prabowo menang di sebagian besar provinsi Sumatera, selain provinsi Banten dan Jawa Barat.[133]
Penolakan
Kubu Prabowo telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima hasil resmi KPU. Pada 14 Mei 2019, dia mengadakan jumpa pers dimana dia menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemungutan suara dan mengklaim bahwa tim kampanyenya telah mengumpulkan bukti. Tim kampanye juga meminta KPU menghentikan penghitungan suara resmi mereka.[134] Menyusul hasil penghitungan cepat tidak resmi yang menunjukkan kemenangan Jokowi, Prabowo mengklaim penghitungan internalnya memenangkan 62% suara dan menuduh lembaga survei berpihak.[135] Salah satu anggota tim kampanye, Fadli Zon, telah mengindikasikan bahwa tim kampanye tidak akan membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (yang menolak banding mereka pada tahun 2014).[136] Setelah pengumuman resmi KPU pada 21 Mei, Prabowo menyatakan bahwa dia menolak hasil pemilihan presiden dan akan menempuh "jalur hukum konstitusional".[137]
Protes oleh pendukung Prabowo diperkirakan akan terjadi pada 22 Mei, ketika KPU akan mengumumkan hasilnya secara resmi. Sebagai antisipasi, kedutaan AS dan Singapura mengeluarkan pemberitahuan yang memperingatkan warganya untuk menghindari protes.[138][139] Menyusul penangkapan 29 orang yang diduga merencanakan serangan terhadap unjuk rasa tersebut, Kepolisian Republik Indonesia mendesak masyarakat untuk tidak menghadiri protes.[140] Beberapa tokoh oposisi, seperti Kivlan Zen, diselidiki atas dugaan makar.[141]
Menyusul protes, tim kampanye Prabowo meluncurkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan sidang pertama dijadwalkan pada 18 Juni 2019.[142] Mereka sebelumnya telah mengajukan pengaduan ke Bawaslu yang ditolak dengan alasan tidak cukup bukti. Menurut Bawaslu, pengaduan hanya menyertakan tautan ke artikel berita online sebagai bukti.[143] Pada 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan tim Prabowo.[144]
Hasil pemilu legislatif
Penghitungan resmi menempatkan PDI-P di tempat pertama dengan 19,33%, diikuti oleh Gerindra Prabowo dengan 12,57%. Partai dengan perolehan suara terbanyak berikutnya adalah Golkar, PKB, Partai Nasdem, dan PKS.[145][146] Sekitar setengah dari legislator terpilih di Dewan Perwakilan Rakyat adalah petahana, dengan dua pertiga berusia antara 41 dan 60 tahun.[147]
Party | Suara | % | +/– | Seats | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
PDI-P | 27.053.961 | 19.33 | +0.38 | 128 | +19 | |
Gerindra | 17.594.839 | 12.57 | +0.76 | 78 | +5 | |
Golkar | 17.229.789 | 12.31 | –2.44 | 85 | –6 | |
PKB | 13.570.097 | 9.69 | +0.65 | 58 | +11 | |
Nasdem | 12.661.792 | 9.05 | +2.33 | 59 | +23 | |
PKS | 11.493.663 | 8.21 | +1.42 | 50 | +10 | |
Demokrat | 10.876.507 | 7.77 | –2.42 | 54 | –7 | |
PAN | 9.572.623 | 6.84 | –0.75 | 44 | –4 | |
PPP | 6.323.147 | 4.52 | –2.01 | 19 | –20 | |
Perindo | 3.738.320 | 2.67 | Baru | 0 | Baru | |
Partai Berkarya | 2.929.495 | 2.09 | Baru | 0 | Baru | |
PSI | 2.650.361 | 1.89 | Baru | 0 | Baru | |
HANURA | 2.161.507 | 1.54 | –3.72 | 0 | –16 | |
PBB | 1.099.848 | 0.79 | –0.67 | 0 | 0 | |
Partai Garuda | 702.536 | 0.50 | Baru | 0 | Baru | |
PKPI | 312.775 | 0.22 | –0.69 | 0 | 0 | |
Jumlah | 139.971.260 | 100.00 | – | 575 | +15 | |
Suara sah | 139.971.260 | 88.88 | ||||
Suara tidak sah/kosong | 17.503.953 | 11.12 | ||||
Jumlah suara | 157.475.213 | 100.00 | ||||
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 187.781.884 | 83.86 | ||||
Sumber: KPU, Jakarta Globe Medcom |
Menurut provinsi
Provinsi | Total kursi |
Kursi dimenangkan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDI–P | Golkar | Gerindra | Nasdem | PKB | PD | PKS | PAN | PPP | ||
Aceh | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Sumatra Utara | 30 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Sumatra Barat | 14 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Riau | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Jambi | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sumatra Selatan | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Bengkulu | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lampung | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kepulauan Riau | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakarta | 21 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Jawa Barat | 91 | 13 | 14 | 17 | 5 | 8 | 10 | 13 | 8 | 3 |
Jawa Tengah | 77 | 26 | 11 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Yogyakarta | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jawa Timur | 87 | 20 | 11 | 11 | 9 | 19 | 7 | 2 | 5 | 3 |
Banten | 22 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Bali | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nusa Tenggara Barat | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Nusa Tenggara Timur | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kalimantan Utara | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalimantan Barat | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kalimantan Tengah | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kalimantan Selatan | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kalimantan Timur | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Tengah | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sulawesi Selatan | 24 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Sulawesi Tenggara | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gorontalo | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Barat | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maluku | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Maluku Utara | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Papua Barat | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 575 | 128 | 85 | 78 | 59 | 58 | 54 | 50 | 44 | 19 |
Source: General Election Commission |
Hasil pemilihan legislatif provinsi
Provinsi | PKB | Gerindra | PDIP | Golkar | Nasdem | Garuda | Berkarya | PKS | Perindo | PPP | PSI | PAN | Hanura | Demokrat | PBB | PKPI | PA | PNA | PDA | SIRA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh[148] | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 1 | 18 | 6 | 3 | 1 | 81 |
Sumatra Utara[149] | 2 | 15 | 19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Sumatra Barat[150] | 3 | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Riau[151] | 6 | 8 | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Jambi[152] | 5 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Bengkulu[153] | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sumatra Selatan[154] | 8 | 10 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Kepulauan Riau[155] | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Bangka Belitung[156] | 0 | 6 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Lampung[157] | 9 | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Banten[158] | 7 | 16 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Jakarta[159] | 5 | 19 | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Jawa Barat[160] | 12 | 25 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Jawa Tengah[161] | 20 | 13 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Yogyakarta[162] | 6 | 7 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Jawa Timur[163] | 25 | 15 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Bali[164] | 0 | 6 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
NTB[165] | 6 | 9 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
NTT[166] | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kalimantan Barat[167] | 5 | 7 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kalimantan Tengah[168] | 4 | 5 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kalimantan Selatan[169] | 5 | 8 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kalimantan Timur[170] | 5 | 8 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Kalimantan Utara[171] | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Sulawesi Selatan[172] | 8 | 11 | 8 | 13 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
Sulawesi Barat[173] | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sulawesi Tenggara[174] | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sulawesi Tengah[175] | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Gorontalo[176] | 1 | 4 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Sulawesi Utara[177] | 1 | 2 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Maluku Utara[178] | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Maluku[179] | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Papua Barat[180] | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Papua[181] | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Hasil pemilihan legislatif kabupaten/kota
Hasil hitung cepat tidak resmi
Pemilih
Kontroversi
Biaya
Galeri
Catatan
- ^ Kecuali pemilih di Jakarta yang tidak memilih DPRD kabupaten/kota dan hanya mendapatkan empat surat suara[22] dan pemilih di luar negeri yang hanya memilih presiden/wakil presiden dan DPR.[23]
- ^ Surat suara nomor 15 sampai 18 diberikan kepada partai-partai lokal di provinsi Aceh[54]
- ^ Karena pembentukan Kalimantan Utara, yang sebelumnya tidak mempunyai perwakilan[114]
Lihat pula
Referensi
- ^ Zunita Putri (21 May 2019). "KPU Tetapkan Jokowi-Ma'ruf Pemenang Pilpres 2019". Detik.com. Diakses tanggal 21 May 2019.
- ^ Zunita Putri (21 May 2019). "KPU Tetapkan Hasil Pileg 2019: PDIP Juara, Disusul Gerindra-Golkar". Detik.com. Diakses tanggal 21 May 2019.
- ^ Bland, Ben (3 April 2019). "The mind-boggling challenge of Indonesia's election logistics". The Interpreter. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2019. Diakses tanggal 11 April 2019.
- ^ Rizky Suryarandika (31 May 2019). "Suara Jokowi-Amin di Pilpres 2019 Lampaui SBY dan Obama". Republika.co.id. Diakses tanggal 9 May 2020.
- ^ "Old age, poor health caused deaths of poll administrators: Indonesia government". The Straits Times. 12 May 2019. Diakses tanggal 14 May 2019.
- ^ Beo Da Costa, Agustinus (9 May 2019). "Indonesia should probe deaths of election staff – parliament deputy". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 11 May 2019.
- ^ Medistiara, Yulida (23 May 2019). "Anies: 8 Orang Meninggal Dunia dalam Aksi 21-22 Mei". detiknews. Diakses tanggal 24 May 2019.
- ^ Karina M. Tehusijarana (8 February 2019). "Explaining the 2019 simultaneous elections". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 29 April 2019.
- ^ "Indonesia to ensure stability during elections, says president's..." Reuters (dalam bahasa Inggris). 12 April 2018. Diakses tanggal 29 April 2019.
- ^ "Jokowi vs. Prabowo: Who Will Win in 2019?". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 February 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ Chandran, Nyshka (18 October 2016). "Two years on, Indonesian President Jokowi is just getting started". CNBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 August 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ "Indonesian opposition party leads parliamentary poll". BBC. 10 April 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ "House to not apply e-voting in 2019 elections". The Jakarta Post. 30 March 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 May 2017. Diakses tanggal 3 May 2017.
- ^ "RUU Pemilu: Pemilu Serentak Legislatif dan Presiden Bulan April 2019". Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. KPU. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 June 2017. Diakses tanggal 8 June 2017.
- ^ Anugrah (25 April 2017). "Pemilu 2019: Rabu 17 April 2019". Harian Terbit. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 July 2017. Diakses tanggal 8 June 2017.
- ^ Rommy Roosyana (11 May 2019). "Pelantikan presiden hasil Pemilu 2019 digelar Oktober". Beritagar.id. Diakses tanggal 12 May 2019.
- ^ "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)". setkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-04. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ a b c d e f "Indonesian Electoral Law of 2017". Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 28 August 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ Budhiati, Ida (14 May 2017). "Rekonstruksi Kelembagaan KPU". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ "Tugas, Wewenang, dan Kewajiban". bawaslu.go.id. Bawaslu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Stefanie, Christie (12 June 2017). "Jokowi Lantik Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 December 2018. Diakses tanggal 18 December 2018.
- ^ Alpino, Okto Rizki (7 April 2019). "Khusus DKI, Pemilih Hanya Dapat Empat Surat Suara di Pemilu 2019". SINDOnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ Ronauli, Margareth (12 April 2019). "Ini Tata Cara Pemilu 2019 di Luar Negeri". tagar.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ "Jusuf Kalla: 2019 Elections Most Complicated in World". Tempo. 25 June 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Tanamal, Yvette (22 August 2018). "Why Indonesians Use Nails Instead of Pens When Voting". Vice. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ a b "Indonesians Vote in Vast Democratic Exercise". The New York Times. 17 April 2019. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ "Rekapitulasi Surat Suara Pemilu Dilakukan secara Manual". KOMPAS. 1 March 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ "KPU: Hasil Resmi Pemilu 2019 Diumumkan Paling Lama 35 Hari". Berita Satu. 17 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)". setkab.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-12-04. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ "Parpol tak Usung Capres Belum Tentu Kena Sanksi". JPNN. 5 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018.
- ^ a b c Amindoni, Ayomi (21 July 2017). "Apa yang perlu Anda ketahui tentang UU Pemilu". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018.
- ^ Tehusijarana, Karina M. (28 May 2018). "New votes-to-seats system makes elections 'fairer'". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 May 2018. Diakses tanggal 19 April 2019.
- ^ "Ketua DPR Minta Parpol Penuhi Kuota Caleg Perempuan di Pemilu 2019". liputan6.com. 14 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018.
- ^ Dwi Andayani (14 August 2018). "Suara Parpol Tak Lolos Parlemen akan Hangus, Begini Aturannya". Detik.com. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ "Pemilu 2019: Inilah Jumlah Dapil dan Kursi di Dewan". JPNN. 18 April 2018. Diakses tanggal 23 May 2019.
- ^ "Minus OSO, 807 Orang Berebut Kursi DPD RI". Detik.com. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ Amindoni, Ayumi (21 July 2017). "Apa yang perlu Anda ketahui tentang UU Pemilu". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 16 October 2018.
- ^ Andayani, Dwi (24 April 2018). "Ini Jadwal Pemilu 2019 Bagi WNI di Luar Negeri". Detik.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Irfan, Muhammad (6 September 2018). "Daftar Pemilih Tetap Nasional Ditetapkan, Tapi Masih Terbuka Perbaikan". Pikiran Rakyat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018.
- ^ "Setelah Putusan MK, Jumlah TPS Pemilu 2019 Bertambah 829 Jadi 810.329". KOMPAS. 8 April 2019. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ "Widodo glides to a second term in Indonesia". Asia Times (dalam bahasa Inggris). 17 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 19 April 2019.
- ^ "187m voters to woo as poll season begins in Indonesia". The Straits Times. 19 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018.
- ^ Prastiwi, Devira (22 October 2018). "Bawaslu Papua Temukan Jutaan Pemilih Ganda Pemilu 2019". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2018. Diakses tanggal 7 November 2018.
- ^ Farisa, Fitria Chusna (12 September 2018). "Bawaslu Prediksi Jumlah Pemilih Ganda Pemilu 2019 Capai 2 Juta". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018.
- ^ "Political parties dispute voters list". The Jakarta Post. 4 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 16 October 2018.
- ^ "KPU: Jumlah Pemilih Tetap Pemilu 2019 Capai 192 Juta". CNN Indonesia. 15 December 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2018. Diakses tanggal 17 December 2018.
- ^ Farisa, Fitria Chusna (18 April 2019). "KPU Gelar Pemungutan Suara Susulan di 2.249 TPS". KOMPAS. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ Asmara, Chandra Gian (17 April 2019). "Pemilu Malaysia Diulang, di Sydney Buka Susulan". CNBC Indonesia. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ Andayani, Dwi (17 October 2017). "Resmi Ditutup KPU, 27 Parpol Daftar sebagai Peserta Pemilu 2019". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018.
- ^ "Four new parties to take part in 2019 elections". The Jakarta Post. 17 February 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 March 2018. Diakses tanggal 16 March 2018.
- ^ "Bawaslu finds Crescent Star Party eligible for 2019 elections". The Jakarta Post. 5 March 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 March 2018. Diakses tanggal 16 March 2018.
- ^ Putranto, Aryo (11 April 2018). "Diloloskan Pemilu oleh PTUN, PKPI Langsung Gelar Rakernas". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 April 2018. Diakses tanggal 11 April 2018.
- ^ "Ada 16 Parpol Nasional Peserta Pemilu 2019, Tahu Apa Saja?". Kumparan. 13 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ "KPU Beri PBB Nomor Urut 19 untuk Pemilu 2019". CNN Indonesia. 6 March 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 April 2018. Diakses tanggal 12 April 2018.
- ^ Suryowati, Estu (19 February 2018). "Ini Nomor Urut Empat Partai Lokal Aceh di Pemilu 2019". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2018. Diakses tanggal 9 May 2018.
- ^ Aritonang, Margareth S. (21 July 2017). "Election bill passed, presidential threshold intact". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2017. Diakses tanggal 22 July 2017.
- ^ Saragih, Samgysara (23 May 2018). "KPU: WNI Naturalisasi Boleh Jadi Capres atau Cawapres". Kabar24. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Putri, Teatrika Handiko (9 August 2018). "Pilpres 2019: PAN Akhirnya Resmi Dukung Prabowo". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Ibnu Sani, Ahmad Faiz (7 May 2018). "Ini yang Dibahas Pramono dengan 9 Sekjen Partai Pendukung Jokowi". Tempo. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Kuwado, Fabian Januarius; Farisa, Fitria Chusna (9 August 2018). "Kubu Jokowi Bernama Koalisi Indonesia Kerja". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Chairunnisa, Ninis (10 August 2018). "PPP: Koalisi Jokowi Sudah Final, Tak Bertambah atau Berkurang". Tempo. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Putri, Teatrika Handiko (9 August 2018). "Pilpres 2019: PAN Akhirnya Resmi Dukung Prabowo". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ "PKS Resmi Dukung Prabowo Capres di 2019". Kumparan. 9 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Kurniawan, Sigid (10 August 2018). "Demokrat Putuskan Dukung Prabowo-Sandiaga". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ "Berkarya Dukung Prabowo-Sandiaga, Titiek Hadir ke KPU". Tribunnews.com. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 August 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ "Prabowo Coalition to Finalize VP Candidate Name Tonight". Tempo. 8 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Putri, Adinda (14 August 2018). "Asman Abnur Quits Jokowi Cabinet as PAN Joins Prabowo Camp". Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Ihsanuddin (19 September 2018). "Ini Alasan Prabowo-Sandi Pilih Nama "Koalisi Indonesia Adil Makmur"". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Evans, Kevin. "Guide to the 2019 Indonesia Elections" (PDF). Australia Indonesia Center. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Wiwoho, Bimo (14 August 2018). "Abstain di Pilpres, Garuda Fokus Dulang Suara di Pileg 2019". CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Ihsanuddin (10 August 2018). "Tak Diajak Jokowi dan Prabowo, PBB Netral di Pilpres 2019". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ "Jokowi Lauds Yusril Ihza Mahendra as a Professional Individual". Tempo. 6 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018.
- ^ Abba Gabrillin (27 January 2019). "Hasil Rakornas, PBB Resmi Dukung Jokowi-Ma'ruf Amin". Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 January 2019. Diakses tanggal 27 January 2019.
- ^ "Irwandi's Nanggroe Aceh Party declares support for Jokowi in 2019 race". The Jakarta Post. 22 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 January 2019. Diakses tanggal 24 January 2019.
- ^ "Pendaftaran Capres-Cawapres 2019 Resmi Dibuka". KOMPAS. 4 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Prasetia, Andhika (10 August 2018). "Drama Jokowi Deklarasi Cawapres dan Show Off Prabowo Daftar Pilpres". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2018. Diakses tanggal 15 October 2018.
- ^ "Drama Penunjukan Sandiaga Uno Jadi Cawapres Prabowo". KOMPAS. 10 August 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 15 October 2018.
- ^ "Son of former Indonesian president launches think-tank in Jakarta". The Straits Times. 11 August 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Ihsanuddin (10 August 2018). "AHY: Saya Dukung Penuh Prabowo-Sandi". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Jordan, Ray (1 July 2018). "Cerita Amien Rais: Teken Capres PA 212, Dicapreskan Koalisi Ummat". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2019. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Putra, Putu Merta Surya (8 July 2018). "Prabowo: TGB Dukung Jokowi, Kita Punya Amien Rais". liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ "Anies Baswedan Mengaku Didatangi Massa yang Memintanya Jadi Capres". liputan6.com. 24 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 August 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Fathurohman, Irfan (17 December 2018). "Hadiri Konferensi Nasional Gerindra, Anies Dukung Prabowo-Sandiaga". IDN Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 December 2018. Diakses tanggal 19 December 2018.
- ^ Ibrahim, Gibran Maulana (28 June 2018). "Demokrat: JK Harus Berani Maju Capres". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 7 October 2018.
- ^ Florentin, Vindry (3 August 2018). "Dukung Jokowi di Pilpres 2019, JK: Masa Teman Tak Didukung". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ a b "Prabowo to Set Up Anti-hoax Team During Election Campaign". Tempo. 23 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018.
- ^ Yulisman, Linda (8 September 2018). "Media tycoon to helm Jokowi's campaign team". The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 September 2018. Diakses tanggal 16 October 2018.
- ^ Mashabi, Sania (14 September 2018). "PAN usul debat berbahasa Inggris, Gerindra pertimbangkan pakai bahasa yang mudah". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ "Lima Sesi Debat Jokowi dan Prabowo Digelar 2019". CNN Indonesia. 26 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Saputra, Muhammad Genantan (7 January 2019). "Kubu Prabowo Kritik Bocoran Pertanyaan Debat: KPU Melecehkan Paslon". Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019.
- ^ "Moderator Ira Koesno hopes for fierce presidential debate despite 'cheat sheet'". The Jakarta Post. 11 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019.
- ^ Sapiie, Marguerite Afra; Ramadhani, Nurul Fitri (17 January 2019). "Jokowi to continue legal reform, Prabowo promises higher wages for law enforcers". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 January 2019. Diakses tanggal 17 January 2019.
- ^ "Sosok Moderator Debat ke-2 Pilpres 2019, Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki". Tribun Wow. 25 January 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-01-30. Diakses tanggal 29 January 2019.
- ^ Renaldi, Erwin; Shelton, Tracey (18 February 2019). "Unicorns become an unexpected symbol of Indonesia's second presidential debate". ABC News. Diakses tanggal 25 February 2019.
- ^ Sapiie, Marguerite Afra (21 February 2019). "Presidential campaign heats up as rival camps trade blows". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2019. Diakses tanggal 25 February 2019.
- ^ Andayani, Dwi (17 February 2019). "Prabowo Akui Kuasai Ratusan Ribu Hektare Lahan di Kaltim dan Aceh". detiknews. Diakses tanggal 23 April 2019.
- ^ "Jokowi Knocks Prabowo on His Extensive Land Ownership During Second Presidential Debate". Jakarta Globe. 17 February 2019. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ "Jadwal Debat Pilpres 2019 Ketiga, Ma'ruf Amin vs Sandiaga Uno". tirto.id. 18 February 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 February 2019. Diakses tanggal 25 February 2019.
- ^ Aditya, Ars; Sipatuhar, Tassia; Singgih, Viriya; Rahadiana, Rieka (30 March 2019). "Jokowi, Prabowo Spar Over Defense Policy as Indonesia Vote Nears". Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ Adyatama, Egi (13 April 2019). "Presidential Debate; Prabowo Asks Jokowi to Learn from China". Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ Yuniar, Resti Woro (5 October 2018). "Rupiah, race: where Indonesian election will be won or lost". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 October 2018. Diakses tanggal 15 October 2018.
- ^ Walden, Max (21 September 2018). "Indonesian Opposition Movement Accuses President of Authoritarianism". VOA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ "Beware of hoaxes, fake news ahead of 2019 election". The Jakarta Post. 21 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 September 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Walden, Max (25 October 2018). "Ahead of 2019 Election, Indonesia, Media Battle Fake News". VOA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Yuniar, Resty Woro (14 October 2018). "The face of fake news: Indonesia's latest disinformation scandal". South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ Putri, Zunita (13 August 2018). "Tangkal Hoax, Timses Jokowi Bentuk Tim Siber Hadapi Isu di Medsos". detiknews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 March 2019. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Handley, Lucy (27 September 2018). "Indonesia's government is to hold public fake news briefings every week". CNBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 September 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ Lamb, Kate (18 January 2019). "Vote 'Dildo for Indonesia': rivals for president find young voters hard to please". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 January 2019. Diakses tanggal 18 January 2019.
- ^ Anugerah, Pijar (24 September 2018). "Dana awal kampanye kubu Jokowi Rp11 miliar dan Prabowo Rp2 miliar dianggap 'tidak realistis'". BBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 7 November 2018.
- ^ Salna, Karlis (26 March 2019). "Rising Star in Indonesia Bets $100 Million on Ousting Incumbent President". Bloomberg. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ "Indonesia's Jokowi Still Looks Good for 2019, Polls Say". Asia Sentinel. 24 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ "Jokowi may run unopposed in next polls". The Straits Times. 9 May 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 2 November 2018.
- ^ "Pemilu 2019, Jumlah Kursi Anggota DPRD Berjumlah 19.817". KOMPAS. 18 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 23 September 2018.
- ^ "MK Putuskan Kaltara Tak Punya Wakil di DPD 2014–2019". Berita Satu. 10 October 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 20 October 2018.
- ^ "PENGAJUAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA" (PDF). hlm. 12. Diakses tanggal 25 August 2021.
- ^ "Syarat Lengkap Jadi Caleg di 2019: Bukan Koruptor hingga Lulusan SMA". Kumparan. 1 July 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ "KPU Tetapkan Daftar Caleg 2019, PKB-NasDem-PAN Terbanyak". detiknews. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2018. Diakses tanggal 23 September 2018.
- ^ Briantika, Adi (15 September 2018). "Formappi Sebut 94 Persen Petahana Calonkan Diri di Pileg 2019". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ "Minus OSO, 807 Orang Berebut Kursi DPD RI". detiknews. 20 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2018. Diakses tanggal 24 September 2018.
- ^ "Oesman Sapta Akhirnya Masuk DCT Pileg 2019 dengan Sejumlah Kontroversi". Bisnis Indonesia. 30 November 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 December 2018. Diakses tanggal 6 December 2018.
- ^ Pollard, Ruth (17 April 2019). "Voting Begins in Indonesia Presidential, Legislative Elections". Bloomberg. Diakses tanggal 19 April 2019.
- ^ Sarasa, Agung Bakti (21 September 2018). "KPU Tetapkan DCT Caleg DPRD Jabar 1.586 Orang". SINDOnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 December 2018. Diakses tanggal 4 December 2018.
- ^ Farisa, Fitria Chusna (20 September 2018). "KPU Tetapkan 7968 Caleg DPR RI". KOMPAS. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 April 2019. Diakses tanggal 8 April 2019.
- ^ "Ini Daftar Dana Awal Kampanye Sejumlah Parpol Peserta Pemilu 2019". detiknews. 24 September 2018. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ Gabrilin, Abba (29 August 2017). "Naik 10 Kali Lipat, Berapa Dana yang Akan Diterima Setiap Parpol?". KOMPAS. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ Hadi, Syaiful (3 January 2019). "Rincian Sumbangan Dana Kampanye Pilpres dan Partai Pemilu 2019". Tempo. Diakses tanggal 22 April 2019.
- ^ Hidayat, Reja (25 April 2018). "Rawan Kepentingan: Campur Aduk Lembaga Survei & Jasa Konsultan". tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 December 2018. Diakses tanggal 22 September 2018.
- ^ Prasongko, Dias (20 May 2019). "KPU Menetapkan Jokowi-Ma'ruf Unggul 55.50 Persen". Tempo. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ "Daftar 40 Lembaga Survei yang Boleh Umumkan Quick Count Pemilu 2019". liputan6.com. 16 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ Hantoro, Juli (21 May 2019). "Jokowi Menang di 21 Provinsi, Ini Daftar Lengkap Rekapitulasi KPU". Tempo. Diakses tanggal 27 May 2019.
- ^ "Jokowi Wins Re-Election, PDI-P Wins Most Seats". Jakarta Globe. `. 21 May 2019. Diakses tanggal 15 June 2019.
- ^ Amali, Zakki (19 May 2019). "Jokowi-Ma'ruf Menang 100 Persen di Papua dengan Sistem Noken". tirto.id. Diakses tanggal 15 June 2019.
- ^ Pepinsky, Tom (28 May 2019). "Religion, ethnicity, and Indonesia's 2019 presidential election". New Mandala. Diakses tanggal 15 June 2019.
- ^ "Indonesia elections: Prabowo alleges fraud, says he will reject official vote tally". Straits Times. 15 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- ^ Ramadhani, Nurul Fitri; Ghaliya, Ghina (15 May 2019). "Election dispute settlement in Constitutional Court 'useless': Prabowo camp". The Jakarta Post. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ "KPU umumkan hasil Pilpres 2019: Apa kata Joko Widodo dan Prabowo Subianto?". BBC Indonesia. 21 May 2019. Diakses tanggal 21 May 2019.
- ^ "Singaporeans Warned to Avoid Election Protests in Jakarta". Jakarta Globe. 18 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ "U.S. embassy issues Indonesia security alert ahead of election results". Reuters. 18 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ Aditya, Arys; Salna, Karlis (17 May 2019). "Indonesia Arrests 29 Suspects for Plotting Attacks on Political Rallies". Bloomberg. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ "Kivlan Zen dan Eggi Sudjana Dikenai Tuduhan Makar". VOA Indonesia. 13 May 2019. Diakses tanggal 20 May 2019.
- ^ Salleh, Nur Asyiqin Mohamad (15 June 2019). "Prabowo's suit to start a day later than planned". Straits Times. Diakses tanggal 15 June 2019.
- ^ "Indonesia's election watchdog throws out petitions claiming election fraud". Straits Times. 20 May 2019. Diakses tanggal 15 June 2019.
- ^ "BREAKING: Court rejects Prabowo's vote-rigging claims". The Jakarta Post. Diakses tanggal 28 June 2019.
- ^ Wijanarko, Tulus (2019-05-21). "KPU Tetapkan Hasil Rekapitulasi Pileg, PDIP Raup Suara Terbesar". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-05-20.
- ^ "KPU Tetapkan PDIP Raih Suara Terbanyak Pileg 2019". CNN Indonesia. 2019-05-21. Diakses tanggal 2019-05-21.
- ^ "Hampir Separuh dari 575 DPR Terpilih Pendatang Baru". Berita Satu. 4 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Partai Aceh Raih Kursi Terbanyak DPR Aceh 2019-2024". Republika. 23 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ Damanik, Khairul Ikhwan (27 August 2019). "Peroleh 19 Kursi, PDIP Kuasai DPRD Sumut". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Dilantik Besok, Anggota DPRD Sumbar Dapatkan 6 Stel Pakaian Dinas dan Pin Emas". KOMPAS.com. 27 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Ini Anggota DPRD Riau 2019-2024, PKS Paling Moncer". Gatra. 11 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "PDIP Raih 9 Kursi di DPRD Provinsi Jambi". Berita Satu. 6 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "KPU Bengkulu Tetapkan 45 Caleg Terpilih, PDIP Kembali Pimpin DPRD Provinsi". rri.co.id. 9 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Golkar-PDI Perjuangan Raih Kursi Terbanyak di DPRD Sumsel". Gatra. 12 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Ini Nama-nama 45 Anggota DPRD Provinsi Kepri Periode 2019-2024 yang Dilantik". Metrobatam.com. 9 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Partai Hanura dan PKB Kehilangan Kursi di DPRD Babel". KOMPAS.com. 14 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "85 Anggota DPRD Lampung Resmi Dilantik, Ini Daftarnya". lampost.co. 2 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ Rifa'i, Bahtiar (2 September 2019). "85 Anggota DPRD Banten 2019-2024 Dilantik". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Perolehan Kursi & Fraksi". dprd-dkijakartaprov.go.id/. Jakarta Regional People's Representative Council. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 April 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ Dinillah, Mukhlis (13 August 2019). "Gerindra-PKS Kuasai Perolehan Kursi DPRD Jabar". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ Purbaya, Angling Adhitya (13 August 2019). "120 Caleg DPRD Jateng Terpilih Diumumkan, 45 Persen Muka Lama". detiknews. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ Hadi, Usman (13 August 2019). "Ini 55 Anggota DPRD DIY Terpilih 2019-2024, 2 Kursi Milik Anak Amien Rais". detiknews.
- ^ "PDIP Raih 27 Kursi di DPRD Jatim Kalahkan PKB". CNN Indonesia. 13 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "PDIP resmi kuasai 33 kursi DPRD Bali". Antara News. 9 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "KPUD tetapkan 65 anggota DPRD NTB terpilih". Antara News. 12 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "KPU Provinsi NTT tetapkan 65 calon terpilih anggota DPRD". Antara News. 24 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "DAFTAR 65 Caleg Bakal Jadi Anggota DPRD Kalbar 2019-2024, PDIP Unggul Telak 15 Caleg dan Perindo 1". Tribun Pontianak. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Daftar nama 45 anggota DPRD Kalteng periode 2019-2024". Antara News. 30 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "KPU Secara Resmi Tetapkan 55 Anggota Dewan DPRD Kalsel". RRI. 10 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "55 Anggota DPRD Kaltim 2019-2024 Dilantik 2 September, Inilah Partai dengan Jumlah Kursi Terbanyak". Tribun Kaltim. 27 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Ini Nama Anggota DPRD Kaltara Terpilih, 5 Incumbent Bertahan". Tribun Kaltim. 22 July 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Golkar Tetap Ketua, Ini 85 Caleg Peraih Kursi di DPRD Sulsel". SINDOnews.com. 19 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Demokrat raih kursi Ketua DPRD Sulbar". Antara News. 12 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "PAN Kuasai Perolehan Kursi DPRD Sultra, Golkar Kedua". inikata.com. 14 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "PENGUMUMAN HASIL PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI TENGAH PEMILU TAHUN 2019". kpu.go.id. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo" (PDF). kpu.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 September 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Hasil DPRD Sulut, Ini 45 Legislator Terpilih Periode 2019-2024". Tribun Manado. 11 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "PDIP dan Golkar Raih Kursi Terbanyak di DPRD Maluku Utara". liputan6.com. 12 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "KPU Tetapkan Perolehan Kursi DPRD Provinsi Maluku, Ini Hasilnya". KOMPAS.com. 13 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Inilah 45 Caleg Bakal Duduki Kursi Dewan Papua Barat 2019-2024". Teropong News. 19 May 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.
- ^ "Pleno Penetapan Kursi DPRD Papua, Nasdem Pegang Kursi Ketua". KOMPAS.com. 14 August 2019. Diakses tanggal 6 December 2019.