Majelis Ulama Indonesia

MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia

Muhammad callighraphy Logo MUI
Tanggal pendirian	26 Juli 1975
Tipe	Organisasi (Lembaga Swadaya Masyarakat)
Tujuan	Keagamaan Islam
Kantor pusat	Jl. Proklamasi No.51 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Wilayah layanan	Indonesia
Ketua Umum	Prof. Dr. KH. Din Syamsuddin, M.A.
Situs web	Official Website MUI

Berdirinya MUI

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math’laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah “Piagam Berdirinya MUI,” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

• memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala;
• memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
• menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
• meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lima peran MUI

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah)
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5. Sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar

Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
Petahana K.H. M. Anwar Iskandar sejak 15 Agustus 2023
Majelis Ulama Indonesia
Masa jabatan	5 tahun dan dapat dipilih satu kali masa jabatan
Dibentuk	26 Juli 1975 (1975-07-26)
Pejabat pertama	Hamka
Situs web	www.mui.or.id

Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui musyawarah nasional setiap lima tahun sekali. Sejak adanya jabatan ketua umum, setidaknya terdapat delapan orang yang mewakili dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Berikut merupakan daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 1975 sampai sekarang.

No.	Potret	Ketua Umum	Awal menjabat	Akhir jabatan	Masa jabatan	Pemilihan internal		Representatif	Ref.
1		Abdul Malik Karim Amrullah	26 Juli 1975	19 Mei 1981	5 tahun, 297 hari	Musyawarah Nasional I (1975)		Muhammadiyah
2		Syukri Ghozali	24 Juli 1981	20 September 1984	3 tahun, 58 hari	Musyawarah Nasional II (1981)		Nahdlatul Ulama
3		Hasan Basri	1984	1985	5–6 tahun	Fait Accompli		Muhammadiyah
			1985	1990		Musyawarah Nasional III (1985)
4		Ali Yafie	1990	1995	9–10 tahun	Musyawarah Nasional IV (1990)		Nahdlatul Ulama
			1995	2000		Musyawarah Nasional V (1995)
5		Sahal Mahfudh	29 Juli 2000	28 Juli 2005	13 tahun, 179 hari	Musyawarah Nasional VI (2000)		Nahdlatul Ulama
			28 Juli 2005	25 Juli 2010		Musyawarah Nasional VII (2005)
			25 Juli 2010	24 Januari 2014		Musyawarah Nasional VIII (2010)
6		Din Syamsuddin	24 Januari 2014	27 Agustus 2015	1 tahun, 215 hari	Fait Accompli		Muhammadiyah
7		Ma'ruf Amin	27 Agustus 2015	20 Oktober 2019	4 tahun, 54 hari	Musyawarah Nasional IX (2015)		Nahdlatul Ulama
8		Miftachul Akhyar	26 November 2020	14 Agustus 2023	2 tahun, 270 hari	Musyawarah Nasional X (2020)		Nahdlatul Ulama
9		Anwar Iskandar	15 Agustus 2023	Petahana	Petahana	Rapat Pleno (2023)		Nahdlatul Ulama

Pelaksana tugas

Potret		Pelaksana Tugas Ketua	Awal menjabat	Akhir menjabat	Representatif	Definitif	Ket
		Zainut Tauhid Sa'adi	20 Oktober 2019	2 Januari 2020	Nahdlatul Ulama	Ma'ruf Amin
		Yunahar Ilyas	2 Januari 2020	26 November 2020	Muhammadiyah

Pranala luar

• (Indonesia) Tentang Majelis Ulama Indonesia

Hubungan dengan pihak eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian -- dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh -- kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia , sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam.

Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam)

Kontroversi Fatwa Haram mengucapkan selamat natal

Pada bulan Desember 2012, MUI mengeluarkan suatu fatwa yang menggemparkan. Fatwa itu ialah fatwa haram ucapan Selamat Natal kepada umat kristen di Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Ketua MUI bidang agama, Maruf Amin yang mengatakan bahwa sebaiknya umat islam tidak usah ucapkan selamat natal kepada umat kristen. Walaupun mengundang pro dan kontra, fatwa ini sudah berdasarkan pada kajian yang mendalam.

Tambahan:

fatwa haram mengucapkan natal sudah pernah dikeluarkan oleh Buya Hamka, dan dia memilih mundur pada tahun 1981 daripada harus mencabut fatwa haram tersebut.

Fatwa-fatwa MUI

• 19 Fatwa MUI (Mei 2006)
• 53 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI - Halal Guide
• Fatwa Lengkap MUI - Halal Guide

Pranala luar

• Majelis Ulama Indonesia
• Portal Informasi Halal & Ekonomi Syariah MUI - Halal Guide