Otoritas Nasional Palestina
Palestina (bahasa Arab: السلطة الوطنية الفلسطينية As-Sulthah aw-Wathaniyyah al-Filastiniyyah bahasa Ibrani: הרשות הפלסטינית Harashut Hafalastinit) adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memerintah sebagian dari Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Organisasi ini dibentuk pada 1994 setelah penandatangan Persetujuan Oslo antara PLO dengan Israel.
Palestina السلطة الوطنية الفلسطينية As-Sulta Aw-Wataniyya Al-Filastīniyya | |
|---|---|
Lambang
| |
 | |
| Ibu kota | Pusat Pemerintahan: Ramallah (Tepi Barat), Gaza (Jalur Gaza); Yerusalem adalah ibukota yang diklaim oleh Palestina[1] |
| Kota terbesar | Gaza, Hebron, Nablus, Jenin, Jerusalem |
| Bahasa resmi | Arab |
| Pemerintahan | Semipresidensial; Demokrasi parlementer |
• Presiden | Mahmoud Abbas |
| Jamal Khudri | |
| Pendirian | |
• Didirikan | 4 Mei 1994 |
| Populasi | |
- Perkiraan 2009 | 2,235,000 |
- Total | $12.95 billion (-) (-) |
| $2,900 (-) | |
| IPM (2007) | Kenaikan 0,737 Error: Invalid HDI value |
| Mata uang | Dinar Yordaniaa Pound Mesirb Sheqel baru Israelc ( JOD, EGP, ILS) |
| Zona waktu | (UTC+2) |
- Musim panas (DST) | UTC+3 ( ) |
| Kode telepon | +970* |
| Kode ISO 3166 | PS |
| Ranah Internet | .ps |
*Masa jabatan Abbas berakhir pada 9 Januari 2009, menciptakan suatu krisis konstitusional. Abbas secara sepihak memperpanjang masa jabatannya selama satu tahun, sementara Duwaik, sebagai Ketua Dewan Legislatif Palestina, juga mengambil alih jabatan tersebut. ** Haniya diberhentikan oleh Presiden Abbas dan digantikan oleh Fayad. Akan tetapi, bersama dengan Dewan Legislatif Palestina, Haniya tidak mengakui keabsahan pemberhentiannya. Sejak 14 Juni 2007 Haniya memiliki otoritas secara de facto di Jalur Gaza, sementara pemerintahan Fayad memiliki otoritas di Tepi Barat.
* +972 juga dipergunakan. | |
Palestina saat ini dipimpin Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah dan Perdana Menteri Salam Fayyad dari faksi Fatah. Belum ada stabilitas politik karena Hamas menolak menerima keberadaan Israel sementara Fatah siap mendiskusikan solusi dua bangsa untuk Konflik Israel dan Palestina.
Pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljiria, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur ibu kota negara.
Secara de jure, Kepala negara:yusuf yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang. Kedalam, lembaga ini terdiri dari:
- Komite Eksekutif.
- Kesatuan Lembaga Penerangan.
- Lembaga Kemiliteran Palestina.
- Pusat Riset Palestina.
- Pusat Tata Perencanaan Palestina.
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, Organisasi Massa, Tanah Air yang Diduduki, Perwakilan PLO, Masalah Politik, Masalah Administrasi dan Masalah Kemiliteran.
Ekonomi
Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, Lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Sebelumnya, Pelestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel. Namun sejak beberapa waktu lalu, kucuran dana dihentikan secara sepihak oleh pihak Israel atas persetujuan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa kucuran dana yang diberikan akan digunakan bagi kegiatan perlawanan terhadap Israel oleh Hamas yang baru saja memenangkan Pemilihan Umum di Palestina.
Sejarah
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljiria, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun di pindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Perjuangan Intifadah
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah perang 6 hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah seringkali disalah-artikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Pustaka
- Buku Ensiklopedia Indonesia.
Lihat pula
Catatan dan referensi
- ^ Undang-Undang Dasar Palestina, disetujui oleh PLC pada bulan Mei 2002, menyatakan secara jelas bahwa "Yerusalem adalah Ibukota Palestina" (sumber: [1]). Ramallah adalah ibukota pemerintahan dan lokasi institusi pemerintahan dan kantor perwakilan luar negeri Afrika Selatan, Australia, Belanda, Brasil, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Malta, dan Swiss. Status final Yerusalem menunggu negosiasi lebih lanjut antara Israel dan Otoritas Palestina (lihat "Negotiating Jerusalem", Universitas Maryland). Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagian besar negara tidak mengakui klaim Israel atas keseluruhan Yerusalem (lihat Kellerman 1993, hlm. 140) dan meletakkan kedutaan besar mereka untuk Israel di kota lain (lihat CIA Factbook).
Pranala luar
- (Indonesia) Pusat Informasi Palestina
- (Inggris) WAFA - kantor berita Palestina
- (Prancis) Palestine.ma
- (Inggris) The Palestine Chronicle
- (Inggris) Welcome to Palestine
- (Inggris) Ottoman Palestine
- (Indonesia) Liga Arab Akan Putuskan Keanggotaan Palestina di PBB
- (Indonesia) Rakyat Gaza Bimbang Atas Upaya Palestina Dapatkan Keanggotaan PBB
- (Indonesia) Pemukim Yahudi Siap Perang untuk Cegah Negara Palestina
- (Indonesia) Sekjen PBB: Negara Palestina Sudah Lama Dinantikan