Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenko Polhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Mahfud MD.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Gambaran umum
Bidang tugas	Menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan
Susunan organisasi
Menteri	Mahfud MD
Sekretaris Kementerian	Tri Soewandono
Deputi
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri	Wawan Kustiawan
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri	Lutfi Rauf
Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia	Fadil Zumhana
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Rudianto
Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional	Carlo B. Tewu
Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa	Arief Poerboyo Moekiyat
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur	Rus Nurhadi Sutedjo
Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan
• Kementerian Dalam Negeri • Kementerian Luar Negeri • Kementerian Pertahanan • Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi • Kejaksaan Agung Indonesia • Tentara Nasional Indonesia • Kepolisian Negara Republik Indonesia
LPNK yang dikoordinasikan
• Badan Intelijen Negara • Badan Siber dan Sandi Negara • Badan Keamanan Laut Republik Indonesia • Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Alamat
Kantor pusat	Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110
Situs web	www.polkam.go.id

Tugas dan fungsi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

1. sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
2. koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan;
3. pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
6. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.

Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan:

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Kejaksaan Agung Indonesia
8. Badan Intelijen Negara
9. Tentara Nasional Indonesia
10. Kepolisian Negara Republik Indonesia
11. Badan Siber dan Sandi Negara
12. Badan Koordinasi Keamanan Laut
13. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Struktur organisasi

1. Sekretariat Kementerian
   • Biro Perencanaan dan Organisasi
   • Biro Umum
   • Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan
2. Inspektorat
3. Deputi
   • Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
   • Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
   • Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia
   • Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
   • Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional
   • Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa
   • Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur
4. Staf Ahli
   • Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi
   • Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional
   • Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
   • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi
   • Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lihat pula

• Daftar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia