Wikipedia

Nusa Tenggara Barat

provinsi di Kepulauan Nusa Tenggara, Indonesia
Revisi sejak 9 Oktober 2020 06.48 oleh Si Gam (bicara | kontrib) (→Masuknya Islam)

7°52′S 117°35′E / 7.867°S 117.583°E / -7.867; 117.583

Nusa Tenggara Barat
Provinsi
Gunung Rinjani
Gunung Rinjani
Bendera Nusa Tenggara Barat
Bendera
Lambang resmi Nusa Tenggara Barat
Lambang
Peta
Peta
Negara Indonesia
Ibu kotaKota Mataram
Jumlah satuan pemerintahan
Daftar
  • Kabupaten: 8
  • Kota: 2
  • Kecamatan: 117
  • Kelurahan: 1143
Pemerintahan
 • GubernurZulkieflimansyah
 • Wakil GubernurSitti Rohmi Djalilah
 • Sekretaris DaerahHL. Gita Aryadi
 • Ketua DPRDBaiq Isvie Rupaeda
Luas
[1]
 • Total20.124,48 km2 (777,011 sq mi)
Populasi
[2][3]
 • Total5.070.385
 • Kepadatan2,5/km2 (6,5/sq mi)
Demografi
 • AgamaIslam 96,11%
Hindu 2,90%
Kristen 0,63%
— Protestan 0,37%
— Katolik 0,26%
Buddha 0,36%[4]
 • BahasaIndonesia (bahasa resmi)
Sasak, Samawa, Mbojo, Bali, Jawa, Melayu
 • IPMKenaikan (68.14) sedang [5]
Zona waktuUTC+08:00 (WITA)
Kode pos
83xxx-84xxx
Kode area telepon
Daftar
  • 0364 - Kota Mataram
  • 0370 - Mataram, Praya
  • 0371 - Sumbawa
  • 0372 - Alas, Taliwang
  • 0373 - Dompu
  • 0374 - Bima
  • 0376 - Selong
Kode ISO 3166ID-NB
Pelat kendaraan
Daftar
  • DR (Lombok dsk.)
  • EA (Sumbawa dsk.)
Kode Kemendagri52 Edit nilai pada Wikidata
Kode BPS52 Edit nilai pada Wikidata
DAURp859.353.026.000,00 (2013)[6]
Lagu daerahOrlen-orlen
Flora resmiAjan kelicung
Fauna resmiRusa timor
Situs webntbprov.go.id

Nusa Tenggara Barat (disingkat NTB) ialah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Mataram dan memiliki 10 Kabupaten dan 2 Kota, termasuk kota Mataram. Jumlah penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2019 berjumlah 5.070.385 jiwa.[2]

Pada awal kemerdekaan Indonesia, wilayah ini termasuk dalam wilayah Provinsi Sunda Kecil[7][8] yang beribu kota di Singaraja. Kemudian, wilayah Provinsi Sunda Kecil dibagi menjadi 3 provinsi: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dua pulau terbesar di provinsi ini adalah Lombok yang terletak di barat dan Sumbawa yang terletak di timur.

Sebagian besar dari penduduk Lombok berasal dari suku Sasak, sementara masyarakat Bima (suku Mbojo) dan Sumbawa merupakan kelompok etnis terbesar di Pulau Sumbawa. Mayoritas penduduk Nusa Tenggara Barat beragama Islam, dengan konsentrasi 96,11%.[4]

Arti Lambang

Berlatar belakang perisai sebagai gambaran jiwa pahlawan, lambang Nusa Tenggara Barat terdiri dari 6 unsur, yakni: bintang, kapas dan padi, menjangan gunung dan kubah.

  • Bintang melambangkan 5 sila dari Pancasila, kapas dan padi selain melambangkan kemakmuran juga melambangkan tanggal terbentuknya provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu 14 Agustus 1958.
  • Hari tersebut dengan diungkapkan secara simbolik dengan jumlah kuntum dan untaian padi 58.
  • Rantai terdiri dari 4 berbentuk bulat dan 5 berbentuk segi empat, melambangkan tahun 45 (1945) sebagai tahun kemerdekaan RI.
  • Menjangan merupakan salah satu satwa yang banyak berada di Pulau Sumbawa.
  • Gunung yang berasap melukiskan kemegahan gunung Rinjani sebagai gunung tertinggi di Lombok.
  • Kubah melambangkan ketaatan beragama masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sejarah

Keberadaan status provinsi, bagi NTB tidak datang dengan sendirinya. Perjuangan menuntut terbentuknya Provinsi NTB berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Provinsi NTB, sebelumnya sempat menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur dalam konsepsi Negara Republik Indonesia Serikat,dan menjadi bagian dari Provinsi Sunda kecil setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia.

Seiring dinamika zaman dan setelah mengalami beberapa kali proses perubahan sistem ketatanegaraan pasca diproklamasikannya Kemerdekaan Republik Indonesia, barulah terbentuk Provinsi NTB. NTB, secara resmi mendapatkan status sebagai provinsi sebagaimana adanya sekarang, sejak tahun 1958, berawal dari ditetapkannya Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tanggal 14 Agustus 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Bali, NTB dan NTT, dan yang dipercayakan menja di Gubernur pertamanya adalah AR. Moh. Ruslan Djakraningrat.

Walaupun secara yuridis formal Daerah Tingkat I NTB yang meliputi 6 Daerah Tingkat II dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1958, namun penyelenggaraan pemerintahan berjalan berdasarkan Undang- undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. Zaman terus berganti, konsolidasi kekuasaan dan pemerintahanpun terus terjadi.

Pada tahun 1968 dalam situasi yang masih belum menggembirakan sebagai akibat berbagai krisis nasional yang membias ke daerah, gubernur pertama AR. Moh. Ruslan Tjakraningrat digantikan oleh HR.Wasita Kusuma. Dengan mulai bergulirnya program pembangunan lima tahun tahap pertama (pelita I) langkah perbaikan ekonomi, sosial, politik mulai terjadi. Pada tahun 1978 H.R.Wasita Kusuma digantikan H.Gatot Soeherman sebagai Gubernur Provinsi NTB yang ketiga. Dalam masa kepemimpinannya, usaha-usaha pembangunan kian dimantapkan dan Provinsi NTB yang dikenal sebagai daerah minus, berubah menjadi daerah swasembada. Pada tahun 1988 Drs. H. Warsito, SH terpilih memimpin NTB menggantikan H. Gatot Soeherman. Drs.H.Warsito, SH mengendalikan tampuk pemerintahan di Provinsi NTB untuk masa dua periode, sebelum digantikan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si pada tanggal 31 Agustus 1998.

Drs. H. Harun Al Rasyid M.Si berjuang membangun NTB dengan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Program Gema Prima. Tahun 2003 hingga 1 september 2008 Drs. H. Lalu Serinatadan wakil Gubernur Drs.H.B. Thamrin Rayes memimpin NTB. Pada masa ini berbagai macam upaya dilakukan dalam membangun NTB dan mengejar ketertinggalan diberbagai bidang dan sektor. Di zaman ini,sejumlah program diluncurkan, seperti Gerbang E-Mas dengan Program Emas Bangun Desa. Selain itu, pada masa ini pembangunan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah mulai terealisasi dan rampung pada pertengahan 2009.

Dalam usianya yang ke-52 Provinsi NTB kini dipimpin oleh Gubernur Dr. KH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur Ir. H. Badrul Munir, MM. Pada tahun 2010 ini, kedua pasangan pemimpin menggenapkan dua tahun pemerintahannya di Provinsi NTB untuk mengemban amanah dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam mencapai kesejahteraan dan pembangunan daerah menuju NTB yang Beriman dan Berdaya Saing.

Masuknya Islam

 
Islamic Center Mataram

Belakangan, ketika Kerajaan ini dipimpin oleh Prabu Rangkesari, Pangeran Prapen, putera Sunan Ratu Giri datang mengislamkan kerajaan Lombok. Dalam Babad Lombok disebutkan, pengislaman ini merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Ratu Giri dari Gersik, Surabaya yang memerintahkan raja-raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara.[butuh rujukan]

"Susuhnii Ratu Giri memerintahkan keyakinan baru disebarkan ke seluruh pelosok. Dilembu Manku Rat dikirim bersama bala tentara ke Banjarmasin, Datu bandan di kirim ke Makasar, Tidore, Seram dan Galeier dan Putra Susuhunan, Pangeran Prapen ke Bali, Lombok dan Sumbawa. Prapen pertama kali berlayar ke Lombok, di mana dengan kekuatan senjata ia memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Setelah menyelesaikan tugasnya, Prapen berlayar ke Sumbawa dan Bima. Namun selama ketiadaannya, karena kaum perempuan tetap menganut keyakinan Pagan, masyarakat Lombok kembali kepada paham pagan. Setelah kemenangannya di Sumbawa dan Bima, Prapen kembali dan dengan dibantu oleh Raden Sumuliya dan Raden Salut, ia mengatur gerakan dakwah baru yang kali ini mencapai kesuksesan. Sebagian masyarakat berlari ke gunung-gunung, sebagian lainnya ditaklukkan lalu masuk Islam dan sebagian lainnya hanya ditaklukkan. Prapen meninggalkan Raden Sumuliya dan Raden Salut untuk memelihara agama Islam dan ia sendiri bergerak ke Bali, di mana ia memulai negosiasi (tanpa hasil) dengan Dewa Agung Klungkung."


Sementara di Kerajaan Lombok, sebuah kebijakan besar dilakukan Prabu Rangkesari dengan memindahkan pusat kerajaan ke Desa Selaparang atas usul Patih Banda Yuda dan Patih Singa Yuda. Pemindahan ini dilakukan dengan alasan letak Desa Selaparang lebih strategis dan tidak mudah diserang musuh dibandingkan posisi sebelumnya.

Menurut Fathurrahman Zakaria, dari wilayah pusat kerajaan yang baru ini, panorama Selat Alas yang indah membiru dapat dinikmati dengan latar belakang daratan Pulau Sumbawa dari ujung utara ke selatan dengan sekali sapuan pandangan. Dengan demikian semua gerakan yang mencurigakan di tengah lautan akan segera dapat diketahui. Wilayah ini juga memiliki daerah belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dan ditata rapi bertingkat-tingkat sampai hutan Lemor yang memiliki sumber air yang melimpah.

Di bawah pimpinan Prabu Rangkesari, Kerajaan Selaparang berkembang menjadi kerajaan yang maju di berbagai bidang. Salah satunya adalah perkembangan kebudayaan yang kemudian banyak melahirkan manusia-manusia sebagai khazanah warisan tradisional masyarakat Lombok hari ini. ahli sejarah berkebangsaan Belanda L. C. Van den Berg menyatakan bahwa, berkembangnya Bahasa Kawi sangat memengaruhi terbentuknya alam pikiran agraris dan besarnya peranan kaum intelektual dalam rekayasa sosial politik di Nusantara, Fathurrahman Zakaria (1998) menyebutkan bahwa para intelektual masyarakat Selaparang dan Pejanggik sangat mengetahui Bahasa Kawi. Bahkan kemudian dapat menciptakan sendiri aksara Sasak yang disebut sebagai jejawen. Dengan modal Bahasa Kawi yang dikuasainya, aksara Sasak dan Bahasa Sasak, maka para pujangganya banyak mengarang, menggubah, mengadaptasi atau menyalin manusia Jawa kuno ke dalam lontar-lontar Sasak. Lontar-lontar dimaksud, antara lain Kotamgama, Lapel Adam, Menak Berji, Rengganis dan lain-lain. Bahkan para pujangga juga banyak menyalin dan mengadaptasi ajaran-ajaran sufi para walisongo, seperti lontar-lontar yang berjudul Jatiswara, Lontar Nursada dan Lontar Nurcahya. Bahkan hikayat-hikayat Melayu pun banyak yang disalin dan diadaptasi, seperti Lontar Yusuf, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Sidik Anak Yatim dan sebagainya.

Dengan mengkaji lontar-lontar tersebut, menurut Fathurrahman Zakaria (1998) kita akan mengetahui prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam rekayasa sosial politik dan sosial budaya kerajaan dan masyarakatnya. Dalam bidang sosial politik misalnya, Lontar Kotamgama lembar 6 lembar menggariskan sifat dan sikap seorang raja atau pemimpin, yakni Danta, Danti, Kusuma dan Warsa.

  • Danta artinya gading gajah, apabila dikeluarkan tidak mungkin dimasukkan lagi.
  • Danti artinya ludah, apabila sudah dilontarkan ke tanah tidak mungkin dijilat lagi.
  • Kusuma artinya kembang, tidak mungkin kembang itu mekar dua kali.
  • Warsa artinya hujan, apabila telah jatuh ke bumi tidak mungkin naik kembali menjadi awan.

Itulah sebabnya seorang raja atau pemimpin hendaknya tidak salah dalam perkataan.

Selain itu, dalam lontar-lontar yang ada diketahui bahwa istilah-istilah dan ungkapan yang syarat dengan ide dan makna telah dipergunakan dalam bidang politik dan hukum, misalnya kata hanut (menggunakan hak dan kewajiban), tapak (stabil), tindih (bertata krama), rit (tertib), jati (utama),tuhu (sungguh-sungguh), bakti (bakti, setia) atau terpi (teratur). Dalam bidang ekonomi, seperti itiq (hemat), loma (dermawan), kencak (terampil) atau genem (rajin).[butuh rujukan]

Kemajuan Kerajaan Selaparang ini membuat kerajaan Gelgel di Bali merasa tidak senang. Gelgel yang merasa sebagai pewaris Majapahit, melakukan serangan ke Kerajaan Selaparang pada tahun 1520, akan tetapi menemui kegagalan. Mengambil pelajaran dari serangan yang gagal pada 1520, Gelgel dengan cerdik memaanfaatkan situasai untuk melakukan infiltrasi dengan mengirimkan rakyatnya membuka pemukiman dan persawahan di bagian selatan sisi barat Lombok yang subur. Bahkan disebutkan, Gelgel menempuh strategi baru dengan mengirim Dangkiang Nirartha untuk memasukkan paham baru berupa singkretisme Hindu-Islam. Walau tidak lama di Lombok, tetapi ajaran-ajarannya telah dapat memengaruhi beberapa pemimpin agama Islam yang belum lama memeluk agama Islam. Namun niat Kerajaan Gelgel untuk menaklukkan Kerajaan Selaparang terhenti karena secara internal kerajaan Hindu ini juga mengalami stagnasi dan kelemahan di sana-sini.[butuh rujukan]

Masuknya Kolonialisme

Kedatangan VOC Belanda ke Indonesia yang menguasai jalur perdagangan di utara telah menimbulkan kegusaran Gowa, sehingga Gowa menutup jalur perdagangan ke selatan dengan cara menguasai Pulau Sumbawa dan Selaparang. Untuk membendung misi kristenisasi menuju ke barat, maka Gowa juga menduduki Flores Barat dengan membangun Kerajaan Manggarai.[butuh rujukan]

Ekspansi Gowa ini menyebabkan Gelgel yang mulai bangkit tidak senang. Gowa dihadapkan pada posisi dilematis, mereka khawatir Belanda memanfaatkan Gelgel. Maka tercapai kesepakatan dengan Gelgel melalui perjanjian Saganing pada tahun 1624 yang isinya antara lain Gelgel tidak akan bekerja sama dengan Belanda dan Gowa akan melepaskan perlindungannya atas Selaparang yang dianggap halaman belakang Gelgel.

Akan tetapi terjadi perubahan sikap sepeninggal Dalem Sagining yang digantikan oleh Dalem Pemayun Anom. Terjadi polarisasi yang semakin jelas, yakni Gowa menjalin kerjasama dengan Mataram di Jawa dalam rangka menghadapi Belanda. Sebaliknya Belanda berhasil mendekati Gelgel, sehingga pada tahun 1640, Gowa masuk kembali ke Lombok. Bahkan pada tahun 1648, salah seorang Pangeran Selaparang dari Trah Pejanggik bernama Mas Pemayan dengan gelar Pemban Mas Aji Komala, diangkat sebagai raja muda, semacam gubernur mewakili Gowa, berkedudukan di bagian bara pulau Sumbawa.

Akhirnya perang antara Gowa dengan Belanda tidak terelakkan. Gowa melakukan perlawanan keras terutama di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang dijuluki Ayam Jantan dari Timur. Sejarah mencatat Gowa harus menerima perjanjian Bungaya pada tahun 1667. Bungaya adalah sebuah wilayah yang terletak disekitar pusat kerajaan Gelgel di Klungkung yang menandai eratnya hubungan Gelgel-Belanda. Konon Gelgel berusaha memanfaatkan situasi dengan mengirimkan ekspedisi langsung ke pusat pemerintahan Selaparang pada tahun 1668-1669, tetapi ekspedisi tersebut gagal.

Sekalipun Selaparang unggul melawan kekuatan tetangganya, yaitu Kerajaan Gelgel, namun pada saat yang bersamaan, suatu kekuatan baru dari arah barat telah muncul pula. Embrio kekuatan ini telah ada sejak permulaan abad ke-15 dengan datangnya para imigran petani liar dari Karang Asem (Bali) secara bergelombang dan mendirikan koloni di kawasan Kotamadya Mataram sekarang ini. Kekuatan itu telah menjelma sebagai sebuah kerajaan kecil, yaitu Kerajaan Pagutan dan Pagesangan yang berdiri pada tahun 1622.

Namun bahaya yang dinilai menjadi ancaman utama dan akan tetap muncul secara tiba-tiba yaitu kekuatan asing, Belanda yang sewaktu-waktu akan melakukan ekspansi. Kekuatan dari tetangga dekat diabaikan, karena Gelgel yang demikian kuat mampu dipatahkan. Sebab itu sebelum kerajaan yang berdiri di wilayah kekuasaannya di bagian barat ini berdiri, hanya diantisipasi dengan menempatkan pasukan kecil di bawah pimpinan Patinglaga Deneq Wirabangsa.

Di balik itu memang ada faktor-faktor lain terutama masalah perbatasan antara Selaparang dan Pejanggik yang tidak kunjung selesai. Hal ini menyebabkan adanya saling mengharapkan peran yang lebih di antara kedua kerajaan serumpun ini atau saling lempar tanggung jawab. Dalam kecamuk peperangan dan upaya mengahadapi masalah kekuatan yang baru tumbuh dari arah barat itu, maka secara tiba-tiba saja, tokoh penting di lingkungan pusat kerajaan, yaitu patih kerajaan sendiri yang bernama, Raden Arya Banjar Getas, ditengarai berselisih pendapat dengan rajanya. Raden Arya Banjar Getas akhirnya meninggalkan Selaparang dan hijrah mengabdikan diri di Kerajaan Pejanggik yang dulu (Kerajaan Pejanggik) berada di Daerah Pejanggik yang berada di Kecamatan Jonggat

Atas prakarsanya sendiri, Raden Arya Banjar Getas dapat menyeret Pejanggik bergabung dengan sebuah Ekspedisi Tentara Kerajaan Karang Asem yang sudah mendarat menyusul di Lombok Barat. Semula berdasarkan informasi awal yang diperoleh, maksud kedatangan ekspedisi itu akan menyerang Kerajaan Pejanggik.

Namun dalam kenyataan sejarah, ekspedisi itu telah menghancurkan Kerajaan Selaparang karena wilayah tersebut dapat ditaklukkan hampir tanpa perlawanan, sebab sudah dalam keadaan sangat lemah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1672. Pusat kerajaan hancur dan rata dengan tanah serta raja beserta seluruh keluarganya mati terbunuh.

Selaparang jatuh hanya tiga tahun setelah menghadapi Belanda. Empat belas tahun kemudian, pada tahun 1686 Kerajaan Pejanggik dibumi hanguskan oleh Kerajaan Mataram Karang Asem. Akibat kekalahan Pejanggik, maka Kerajaan Mataram mulai berdaulat menjadi penguasa tunggal di Pulau Lombok setelah sebelumnya juga meluluh lantakkan kerajaan-kerajaan kecil lainnya.

Geografis

 
Bukit Selong

Nusa Tenggara Barat terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki luas wilayah 20.153,15 km2. Terletak antara 115° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9 °g 5' Lintang Selatan. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 148 m dari permukaan laut, sementara Raba terendah dengan 13 m dari permukaan laut. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.775 m, sedangkan Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 m.

Sungai-sungai di Nusa Tenggara Barat dikelompokkan ke dalam dua wilayah sungai, yaitu Wilayah Sungai (WS) yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa.[9] WS Lombok terdiri atas 197 DAS dan WS Sumbawa 555 DAS.[10]

Batas wilayah

Utara Laut Jawa dan Laut Flores
Timur Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selatan Samudra Hindia
Barat Selat Lombok dan Provinsi Bali

Iklim

Berdasarkan data statistik dari lembaga meteorologi, temperatur maksimum pada tahun 2001 berkisar antara 30,9° – 32,1 °C, dan temperatur minimum berkisar antara 20,6°- 24,5 °C. Temperatur tertinggi terjadi pada bulan September dan terendah ada bulan November. Sebagai daerah tropis, NTB mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi, yaitu antara 48 - 95 %.

Pemerintahan

Daftar gubernur

Artikel utama: Daftar gubernur Nusa Tenggara Barat
  Gubernur Nusa Tenggara Barat  
# Potret Gubernur
(lahir–wafat)		 Mulai menjabat Akhir menjabat Partai Wakil Gubernur Periode Ket.
1   Ruslan Tjakraningrat
(1913–1976) 		14 Agustus 1958 1968 Non Partai 1 [11]
2   H.R. Wasita Kusumah
(1929–2002) 		1968 1973 ABRI–Angkatan Darat 2
1973 1978 3
3   Gatot Suherman
(1930–2007) 		1978 1983 ABRI–Angkatan Darat 4 [12]
1983 1988 5
4   Warsito
(1938–2022) 		1988 1993 ABRI–Angkatan Darat 6 [13]
1993 1998 07
5   Harun Al Rasyid
(l.1942) 		1998 31 Agustus 2003 Non Partai Syahdan 08
6   Lalu Serinata
(l.1942) 		31 Agustus 2003 1 September 2008 Partai Golongan Karya Bonyo Thamrin Rayes 9
(2003)
7   Muhammad Zainul Majdi
(l.1972) 		17 September 2008 17 September 2013 Partai Bulan Bintang Badrul Munir 10
(2008) 		[14][15]
17 September 2013 17 September 2018 Partai Demokrat Muhammad Amin 11
(2013)
8   Zulkieflimansyah
(l.1972) 		19 September 2018 19 September 2023 Partai Keadilan Sejahtera Sitti Rohmi Djalilah 12
(2018) 		[16]
  Non Partai / Penugasan Pemerintah
  ABRI
  Partai Golongan Karya (Golkar)
  Partai Demokrat
  Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  Partai Bulan Bintang

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

DPRD NTB beranggotakan 65 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD NTB terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD NTB yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, Kresna Menon, di Gedung DPRD Provinsi NTB.[17][18][19] Komposisi anggota DPRD NTB periode 2019-2024 terdiri dari 12 partai politik dimana Partai Golkar adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 10 kursi, kemudian disusul oleh Partai Gerindra yang meraih 9 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat yang masing-masing meraih 7 kursi.[20][21] Selama masa reformasi, jumlah anggota DPRD NTB pada awalnya hanya 45 orang, kemudian bertambah menjadi 55 orang pada Pemilu 2004 dan bertambah lagi menjadi 65 orang pada Pemilu 2014. DPRD NTB paling sedikit ditempati oleh 10 partai politik dan paling banyak oleh 15 partai politik. Partai Golongan Karya merupakan pemenang bertahan selama masa reformasi sehingga tidak mengherankan jika posisi Ketua DPRD NTB selalu diisi oleh kadernya. Berikut ini adalah rekapitulasi komposisi anggota DPRD NTB berdasarkan asal partai politik selama masa reformasi.[21][22][23][24][25]

Partai Politik Jumlah Kursi dalam Periode
1999-2004 2004-2009 2009-2014 2014-2019 2019-2024 2024-2029
PKB 2   3   1   5   6   6
PDI-P 7   6   5   5   4   4
Golkar 21   15   10   11   10   10
PKS 0   6   6   6   7   8
PPP 6   6   4   6   7   7
PAN 2   4   4   5   5   4
Demokrat 1   3   8   8   7   6
PBB 2   6   5   3   2   2
Gerindra (baru) 2   8   9   10
Hanura (baru) 3   5   1   1
NasDem (baru) 3   5   4
Perindo (baru) 0   3
PKPI 1   0   0   0   0
Berkarya (baru) 2
PPPI (baru) 1
PPRN (baru) 1
PKNU (baru) 1
PBR (baru) 5   2
PKPB (baru) 0   2
Patriot (baru) 1   0
PPNU 1   0   0
Jumlah Anggota 45   55   55   65   65   65
Jumlah Partai 10   10   15   11   12   12
Catatan:

*Pada periode 1999-2004, 2 kursi ditempati oleh Fraksi ABRI.


Daftar Kabupaten/Kota

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat
No. Kabupaten/kota Pusat pemerintahan Bupati/wali kota Luas wilayah (km2)[26] Jumlah penduduk (2023)[26] Kecamatan Kelurahan/desa Lambang
 
alt
 Peta lokasi
1 Kabupaten Bima Woha Indah Damayanti Putri 4.216,088 533.274 18 -/191
 
 
2 Kabupaten Dompu Dompu Kader Jaelani 2.281,752 254.190 8 9/72
 
 
3 Kabupaten Lombok Barat Gerung Ilham (Pj.) 923,058 726.228 10 3/119
 
 
4 Kabupaten Lombok Tengah Praya Muhammad Juaini Taofik (Pj.) 1.169,522 1.059.324 12 12/127
 
 
5 Kabupaten Lombok Timur Selong Sukiman Azmy 1.606,47 1.369.918 20 15/239
 
 
6 Kabupaten Lombok Utara Tanjung Djohan Sjamsu 811,190 252.942 5 -/43
 
 
7 Kabupaten Sumbawa Sumbawa Mahmud Abdullah 6.655,917 509.753 24 8/157
 
 
8 Kabupaten Sumbawa Barat Taliwang W. Musyafirin 1.743,58 148.606 8 7/57
 
 
9 Kota Bima - Mukhtar (Pj.) 207,888 155.140 5 38/-
 
 
10 Kota Mataram - Mohan Roliskana 60,424 444.974 6 50/-
 
 


Transportasi

Terdapat transportasi udara atau Bandar Udara yaitu:

  1. Bandar Udara Selaparang di Kota Mataram, pulau Lombok;
  2. Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid di Kabupaten Lombok Tengah,
  3. Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin di Kabupaten Bima
  4. Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin III di Kabupaten Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat

Pariwisata

Tempat wisata

Berikut adalah beberapa tempat wisata yang terdapat di Provinsi NTB:

  1. Pantai Senggigi
  2. Pantai Pink
  3. Gili Trawangan
  4. Taman Narmada
  5. Gunung Rinjani
  6. Pura Batu Bolong
  7. Pantai Kuta Lombok
  8. Pantai Sire
  9. Pantai Sekotong
  10. Batu Layar
  11. Ampenan Kota Tua
  12. Gunung Tambora
  13. Pulau Satonda
  14. Pulau Kenawa

Olahraga

Nusa Tenggara Barat memiliki prasarana olahraga yang cukup memadai diantaranya Stadion Gelora 17 Desember, Mataram yang merupakan markas dari klub sepak bola PS Mataram dan PS Sumbawa Barat yang pernah bermain di Divisi Utama Liga Indonesia musim 2012. Selain itu Gelora 17 Desember juga merupakan markas dari klub futsal ternama Vamos FC Mataram yang sudah tiga kali berturut-turut meraih gelar juara Liga Futsal Profesional Indonesia, musim 2017, 2018 dan 2019.

Daftar klub sepak bola di Nusa Tenggara Barat

Referensi

  1. ^ Luas Nusa Tenggara Barat menurut BPS Nusa Tenggara Barat
  2. ^ a b "Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2020" (pdf). www.ntb.bps.go.id. Diakses tanggal 2 September 2020. 
  3. ^ "Indikator Strategis NTB - BPS". BPS. Diakses tanggal 2019-12-18. 
  4. ^ a b "Banyaknya Umat Beragama Menurut Kabupaten Kota di Provinsi NTB". www.ntb.bps.go.id. Diakses tanggal 2 September 2020. 
  5. ^ "IPM Menurut Kabupaten/Kota 2010-2019". www.ntb.bps.go.id. Diakses tanggal 2 September 2020. 
  6. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15. 
  7. ^ "Badak Sunda dan Harimau Sunda". "[...] Mr. Muhamad Yamin yang pada 1950-an ketika menjadi Menteri P.P. dan K. mengganti istilah Kepulauan Sunda Kecil menjadi Kepulauan Nusa Tenggara. Sebab, istilah Kepulauan Sunda Kecil diganti dengan Kepulauan Nusa Tenggara, maka istilah Kepulauan Sunda Besar juga tidak lagi digunakan dalam ilmu bumi dan perpetaan nasional Indonesia – meskipun dalam perpetaan Internasional istilah Greater Sunda Islands dan Lesser Sunda Islands masih tetap digunakan." - Ajip Rosidi: Penulis, budayawan. Pikiran Rakyat, 21 Agustus 2010. Diakses tanggal Juli 7, 2015. 
  8. ^ JAN B. AVE; 'INDONESIA', 'INSULINDE' AND 'NUSANTARA': DOTTING THE I'S AND CROSSING THE T p. 14
  9. ^ Berdasarkan Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tanggal 18 Maret 2015, tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat
  10. ^ Daerah Aliran Sungai Pada Wilayah Sungai Lombok Dan Wilayah Sungai Sumbawa - Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Narmada Lombok Barat - NTB - 20 April 2014.
  11. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-04-08. Diakses tanggal 2019-04-08. 
  12. ^ Gatot Suherman: Pak Harto Seorang Guru, Bapak Dan Pemimpin Negara Diarsipkan 2022-07-17 di Wayback Machine. Soeharto.co, Diakses tanggal 1 Juni 2020
  13. ^ "Mantan Gubernur NTB Dituding Otak Sengketa Lahan". BeritaSatu. 18 Januari 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-07. Diakses tanggal 4 November 2017. 
  14. ^ "Mendagri Lantik Zainul Majdi Sebagai Gubernur NTB". Kompas.com. 18 September 2008. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-18. Diakses tanggal 4 November 2017. 
  15. ^ DJO (17 September 2008). DJO, ed. "Gubernur dan Wagub NTB Baru Dilantik". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-01. Diakses tanggal 1 September 2018. 
  16. ^ Tri Y (19 September 2018). "Gubernur & Wakil Gubernur NTB Terpilih Resmi Dilantik Presiden". Dinas KOMINFOTIK NTB. Diakses tanggal 20 September 2018. [pranala nonaktif permanen]
  17. ^ "Anggota Dewan periode 2019-2024 dilantik hari ini (2/9/2019)". dprd-ntbprov.go.id. 02-09-2019. Diakses tanggal 04-12-2019. 
  18. ^ "Anggota DPRD Provinsi NTB Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". kicknews.today. 02-09-2019. Diakses tanggal 04-12-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  19. ^ "65 Anggota DPRD NTB Periode 2019-2024 Dilantik". insidelombok.id. 02-09-2019. Diakses tanggal 04-12-2019. 
  20. ^ "Ini Nama-Nama Anggota DPRD NTB yang Baru di Lantik". mataraminside.com. 02-09-2019. Diakses tanggal 04-12-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  21. ^ a b "SK KPU Provinsi NTB No. 145/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Tahun 2019" (PDF). kpud-ntbprov.go.id. 11-08-2019. Diakses tanggal 04-12-2019.  [pranala nonaktif permanen]
  22. ^ "KPU tetapkan 65 caleg DPRD NTB terpilih". mataram.antaranews.com. 12-05-2014. Diakses tanggal 04-12-2019. 
  23. ^ "KPU Tetapkan Anggota DPRD NTB Terpilih". jariungu.com. 18-05-2009. Diakses tanggal 06-12-2019. 
  24. ^ "Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka Tahun 2006". ntb.bps.go.id. 20-06-2007. Diakses tanggal 06-12-2019. 
  25. ^ Akbar, Helmy. "KPU Resmi Tetapkan 65 Caleg DPRD NTB Terpilih Periode 2024-2029". detikbali. Diakses tanggal 2024-06-19. 
  26. ^ a b "Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.137-2017) - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia". www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-10. 

Pranala luar

Diperoleh dari "https://wiki-indonesia.club/w/index.php?title=Nusa_Tenggara_Barat&oldid=17490881"