Persatuan Tarbiyah Islamiyah

organisasi Islam di Indonesia

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Jawi: ڤرستوان تربيه اسلاميه; Arab: اتحاد التربية الإسلامية Ittiḥād at-Tarbiyah al-Islāmīyah) adalah organisasi massa Islam dari Sumatra Barat. Cikal bakal organisasi ini berawal dari Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli pada 5 Mei 1928 di Canduang dan dalam perkembangannya sempat menjadi partai politik bernama Partai Islam PERTI. Dalam pemilihan umum 1955, PERTI mendapatkan empat kursi DPR-RI dan tujuh kursi Konstituante.

Persatuan Tarbiyah Islamiyah
اتحاد التربية الإسلامية
Lambang Persatuan Tarbiyah Islamiyah setelah Muktamar Islah pada 2016
SingkatanPERTI (Orde Lama), Tarbiyah-Perti (sejak 2016)
Tanggal pendirian5 Mei 1928
PendiriSyekh Sulaiman ar-Rasuli
Didirikan diCanduang, Agam
TipeOrganisasi massa Islam
TujuanPendidikan, dakwah, dan sosial
Ketua Umum
Buya Drs. H. Basri Bermanda, M.B.A
Sekretaris Jenderal
Buya Drs. Pasni Rusli
Situs webtarbiyahislamiyah.id

Persatuan Tarbiyah Islamiyah memiliki basis ulama Kaum Tua di Minangkabau. Organisasi ini menyebar dan berkembang di sejumlah daerah di Sumatra seperti Aceh, Riau, Jambi, dan Bengkulu serta beberapa daerah di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Sejarah

Masa awal

 
Syekh Sulaiman ar-Rasuli, pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah

Cikal bakal Persatuan Tarbiyah Islamiyah berawal dari berdirinya Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) di Candung, Agam, Sumatra Barat pada 5 Mei 1928. MTI Canduang didirikan oleh Syekh Sulaiman ar-Rasuli gelar Inyiak Canduang sebagai upaya modernisasi lembaga pendidikan Kaum Tua (tradisionalis). Upaya tersebut sebelumnya telah dimulai oleh Syekh Abbas dengan mendirikan Arabiyah School di Ladang Lawas pada 1918 dan Islamiyah School di Aur Tajungkang, Bukittinggi pada 1924 untuk menandingi gencarnya gerakan pengembangan lembaga pendidikan milik Kaum Muda (modernis) di Sumatra Barat. Pendirian MTI Candung mendorong pendirian MTI-MTI di tempat lainnya, seperti MTI Jaho dipimpin oleh Syekh Muhammad Jamil Jaho, disusul MTI Tabek Gadang Payakumbuh oleh Syekh Abdul Wahid Saleh dan MTI Batu Hampar milik Syekh Arifin.[1]

Setelah kemunculan MTI-MTI di Sumatra Barat, Inyiak Canduang mendirikan Persatuan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PMTI) pada 1928 untuk menghubungkan madrasah-madrasah tersebut. Pada 19–20 Mei 1930, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli mengumpulkan ulama Kaum Tua untuk membicarakan masa depan MTI pada muktamar di Surau Tangah, Canduang. Di antara yang hadir dalam muktamar itu termasuk Syekh Abbas Qadhi Ladang Laweh, Syekh Muhammad Jamil Jaho, Syekh Arifin Batuhampar, Syekh Abdul Majid Koto Nan Gadang, Syekh Abdul Wahid as-Shalihi Tabek Gadang, Syekh Jalaluddin Sicincin, Syekh Muhammad Yunus Tuanku Sasak, Tuanku Alwi Koto Nan Ampek Payakumbuh, dan Syekh Muhammad Said Bonjol.[2]

Hasil muktamar di Bukittinggi menyepakati untuk mengubah PMTI menjadi organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah disingkat PTI. Dalam struktur pengurus, Sulta’in Abdullah sebagai ketua pertama dan Ghazali P. Tanjung sebagai sekretaris. PTI saat itu berkantor pusat di Bukittinggi.[2] Pada 1931, dalam rapat di Batuhampar, dilakukan pengalihan jabatan ketua dari Sulta’in kepada Syekh Abdul Madjid Koto Nan Gadang dan jabatan sekretaris dari Gazali kepada Syahruddin Marajo Dunia. Pada tahun berikutnya, berlangsung kongres di Koto Nan Ampek yang melahirkan keputusan untuk menukar nama organisasi menjadi Persatuan Islam Indonesia. Hasil kongres ini ditolak oleh ulama-ulama tua Tarbiyah Islamiyah yang menyampingkan hasil kongres tersebut. Peristiwa ini sempat menimbulkan fiksi di tubuh Tarbiyah Islamiyah yang menyebabkan stagnanasi organisasi hingga tahun 1934.[2]

Pada 11–16 Februari 1935 di Bukittinggi, Buya Sirajuddin Abbas terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada hari tersebut, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga dibentuk. Di dalam anggaran dasar dijelaskan perubahan singkatan organisasi dari PTI menjadi PERTI. Selanjutnya, diterbitkan juga majalah Soeara PERTI (Soearti).[3]

Perkembangan sebagai partai politik

 
Lambang Partai Islam Perti pada Pemilu 1955

PERTI ikut berjuang di kancah politik dengan bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) serta turut memberikan konsepsi kenegaraan kepada Komisi Visman pada tahun 1939. Memasuki tahun 1944, para pemimpin Perti melakukan gebrakan dengan bergabung ke Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukittinggi, suatu organisasi Islam untuk seluruh Sumatra yang diketuai oleh Syekh Muhammad Djamil Djambek, seorang ulama modernis yang pada masa lalu sempat bersitegang dengan ulama tua PERTI. MIT merupakan tempat untuk merujuk persoalan-persoalan agama, tetapi selama Perang Pasifik, organisasi ini kurang dapat berfungsi dengan baik.[a]

Pada konferensi para pemimpin pada 22 November 1945, diputuskan Persatuan Tarbiyah Islamiyah akan memasuki area politik. Organisasi itu berganti nama menjadi Partai Islam PERTI, persatuan dalam akronim Perti menjadi pergerakan. Perubahan ini disetujui pada kongres partai pada kongres di Bukittinggi tanggal 22-24 Desember 1945.[4] Pada 1950, partai itu mengklaim memiliki lebih dari satu juta anggota.[5][6]

Dalam Pemilihan Umum 1955, PERTI mendapatkan empat kursi DPR-RI dan tujuh kursi Konstituante. Setelah Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan oleh Presiden Soekarno, Perti mendapatkan dua kursi di DPR-GR. Dua tokoh pemimpin PERTI juga pernah dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Kedua ulama tersebut adalah Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.[4]

Menjelang berakhirnya Orde Lama, terjadi sengketa di dalam Partai Islam PERTI antara kubu Rusli Abdul Wahid dengan kubu Siradjuddin Abbas. Perseteruan ini mendorong Syekh Sulaiman ar-Rasuli untuk memaklumkan kembali Khittah 1928, yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang nonpolitik. Walaupun seruan tersebut sudah disampaikan, perpecahan tetap tak terelakkan pada zaman Orde Baru, saat kubu Siradjuddin Abbas yang dikenal sebagai Tarbiyah memilih bergabung ke Golkar, sedangkan kubu Rusli Abdul Wahid yang dikenal sebagai PERTI memilih bergabung ke PPP.[3]

Keadaan terkini

Islah antara kubu PERTI dengan kubu Tarbiyah baru tercapai melalui muktamar di Jakarta pada 21-23 Oktober 2016. Berdasarkan hasil muktamar, Buya Basri Bermanda selaku Ketua Umum PB Tarbiyah menjadi Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah, sedangkan Teungku Muhammad Faisal Amin selaku Ketua Umum DPP PERTI menjadi Wakil Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Selain itu, singkatan Persatuan Tarbiyah Islamiyah juga mengalami perubahan menjadi Tarbiyah-Perti.[3] Islah tingkat nasional ini merupakan lanjutan dari upaya islah yang telah dilakukan di Sumatra Barat oleh Buya Boy Lestari dari PD Tarbiyah dan Buya Duski Samad dari DPD PERTI.[7][8]

Pendidikan

Penyangga utama Tarbiyah-Perti sebagai lembaga pendidikan Islam berada pada keberadaan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) yang berkembang sejak berdirinya MTI Canduang. Pada 1939, tidak kurang dari 400 MTI didirikan di seluruh Hindia Belanda dengan jangkauan terjauh sampai ke Lamakera, Nusa Tenggara Timur. Pada masa reformasi, MTI masih menerima banyak murid walau jumlah MTI di seluruh Indonesia mengalami penurunan.[9]

Pada 1969, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mendirikan perguruan tinggi yang kini dikenal sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ahlussunnah Bukittinggi.[2]

Organisasi

Struktur organisasi

Struktur organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disempurnakan pada muktamar 2016 ialah sebagai berikut.[10]

  • Pimpinan Pusat (PP) untuk tingkat nasional.
  • Pimpinan Daerah (PD) untuk tingkat provinsi.
  • Pimpinan Cabang (PC) untuk tingkat kabupaten atau kota.
  • Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk tingkat kecamatan.
  • Pengurus Ranting (PR) untuk tingkat desa, kelurahan, nagari, mukim, atau sebagainya.

Setiap tingkatan selain PR terdiri dari komposisi berikut.[10]

  • Majelis Pembina
  • Majelis Mustasyar
  • Majelis Ifta'
  • Majelis Pakar
  • Pengurus Harian

PP Tarbiyah-Perti memiliki 17 (tujuh belas) departemen dengan bidang-bidang berikut.[10]

  • Departemen Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan
  • Departemen Tasawuf dan Tarekat
  • Departemen Dakwah dan Penerangan
  • Departemen Hukum dan HAM
  • Departemen Informasi, Komunikasi, dan Penerbitan
  • Departemen Kerja Sama Luar Negeri
  • Departemen Pendidikan dan Pengembangan SDM
  • Departemen Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan
  • Departemen Wanita dan Kesejahteraan Keluarga
  • Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat
  • Departemen Ekonomi dan Koperasi
  • Departemen Seni dan Budaya
  • Departemen Lingkungan Hidup dan Perkebunan
  • Departemen Pertanian dan Kelautan
  • Departemen Tanggap Darurat
  • Departemen Kesehatan
  • Departemen Sumber Daya Manusia

Organisasi serumpun

Setelah Muktamar Islah pada 2016, beberapa onderbouw Tarbiyah-Perti yang masih terpisah menurut afiliasi lamanya mulai digabungkan melalui beberapa rapat kerja nasional.[11] Sampai 2021, organisasi-organisasi serumpun Tarbiyah-Perti mencakup:[12]

  • Perwati-Wanita Perti (Persatuan Wanita Tarbiyah Islamiyah & Wanita Perti)
  • IPTI-PI (Ikatan Pemuda Tarbiyah Islamiyah & Pemuda Islam)
  • IMTI-KMI (Ikatan Mahasiswa Tarbiyah Islamiyah & Kesatuan Mahasiswa Islam)
  • OSTI-OPI (Organisasi Siswa Tarbiyah Islamiyah & Organisasi Pelajar Islam)

Pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah memiliki beberapa onderbouw lain seperti Lasykar Muslimin Indonesia (Lasymi), Gerakan Buruh Muslimin Indonesia (Gerbumi), Kepanduan al-Anshar, dan Gerakan Tani Muslimin Indonesia.[3]

Tokoh

 
Ustaz Abdul Somad, Wakil Ketua Majelis Ifta' Daerah Tarbiyah-Perti Riau (2017-sekarang)

Sumatra Barat

Aceh

  • Syekh Muhammad Waly Labuhan Haji
  • Teungku Muhammad Hasan Krueng Kale
  • Teungku Nyak Diwan
  • Teungku Muhammad Saleh Aron
  • Teungku Chik Muhibuddin Waly
  • Teungku Jamaluddin Waly
  • Teungku Mawardi Waly
  • Teungku Muhammad Faisal Amin
  • Teungku Daud Zamzamy
  • Teungku Muhammad bin Zamzami
  • Teungku Muhammad Syam Marfaly

Riau

Bengkulu

  • Ki Zaidin Burhany
  • Buya Abdul Muthalib
  • Buya Adnan Ilyas
  • Buya Awwaluddin

Jambi

Lihat pula

Catatan kaki

Keterangan
  1. ^ Pada bulan Desember 1945, MIT bertransformasi menjadi Masyumi cabang Sumatra sehubungan dengan edaran pemerintah sebelumnya agar rakyat mendirikan partai politik sebagai cermin pelaksanaan demokrasi.

Rujukan

  1. ^ "Sulaiman ar-Rasuli Tokoh Pendidikan Islam Bercorak Kultural (Bagian 1)". Tarbiyah Islamiyah. 1 September 2015. Diakses tanggal 19 November 2021. 
  2. ^ a b c d Koto, Alaidin (2012). Persatuan Tarbiyah Islamiyah: Sejarah, Paham Keagamaan, dan Pemikiran Politik 1945-1970. Jakarta: Rajawali Pers. 
  3. ^ a b c d "Pasang Surut PERTI di Pusaran Situasi Sosial-Politik". Tarbiyah Islamiyah. 25 Februari 2021. Diakses tanggal 25 Oktober 2021. 
  4. ^ a b "Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)". wawasansejarah.com. Diakses tanggal 24 Desember 2016. 
  5. ^ Kementerian Penerangan RI 1951, hlm. 72-73.
  6. ^ Cribb & Kahin 2004, hlm. 340.
  7. ^ "Tarbiyah Perti Menyelesaikan Munas dan Muktamar Islah". SINDONews. 24 Oktober 2016. Diakses tanggal 25 Oktober 2021. 
  8. ^ "Warga Tarbiah Islamiah Sumbar, Desak Perti dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah Islah Secara Nasional". GoRiau. 14 Mei 2016. Diakses tanggal 10 November 2021. 
  9. ^ Qosim, Muhammad (2013). "Tradisi Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Sumatra Barat". at-Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam UIN Imam Bonjol. 4 (1): 21–45. 
  10. ^ a b c Persatuan Tarbiyah Islamiyah (2016). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Tarbiyah Islamiyah. 
  11. ^ "Rakernas II Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Tarbiyah-Perti) dan Deklarasi Penggabungan/Penyatuan IMTI dan KMI, IPTI dan PI". Tarbiyah Islamiyah. 22 Juni 2021. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. 
  12. ^ "Bersatu Majukan Ummat, Tarbiyah-Perti Gelar Rakernas ke II". Nukilan.id. 20 Juni 2021. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. 

Daftar pustaka

  • Cribb, Robert; Kahin, Audrey (2004). Historical Dictionary of Indonesia. Scarecrow Press Inc. ISBN 978-0-8108-4935-8. 
  • Kementerian Penerangan Republik Indonesia (1951). Kepartaian di Indonesia (PDF). Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Pranala luar