Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I
; Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-15
Kabinet Pemerintahan Indonesia
	Poster pemberitahuan kabinet
Dibentuk	1 Agustus 1953
Diselesaikan	24 Juli 1955
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Ali Sastroamidjojo
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Wilopo
Pengganti	Kabinet Burhanuddin Harahap

Kabinet pertama Ali Sastroamidjojo^[1], sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 30 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 31 Juli 1953.

Pimpinan

Presiden		Wakil Presiden
Soekarno			Mohammad Hatta

Anggota

No	Jabatan	Nama Menteri	Partai Politik
1	Perdana Menteri	Ali Sastroamidjojo^[2]	PNI
	Wakil Perdana Menteri	Wongsonegoro (sampai dengan 23 Oktober 1954)^[3]	PIR
	Wakil Perdana Menteri	Zainul Arifin	NU
2	Menteri Luar Negeri	Sunario Sastrowardoyo	PNI
3	Menteri Dalam Negeri	Prof. Dr. Mr. Hazairin (sampai dengan 23 Oktober 1954)^[4]	PIR
		Zainul Arifin (sejak 23 Oktober 1954-19 November 1954)^[5]	NU
		R. Sunarjo (sejak 19 November 1954)^[6]	Independen
4	Menteri Perekonomian	Dr. Iskak Tjokroadisurjo (sampai dengan 8 November 1954)^[7]	PNI
4	Menteri Perekonomian	Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo (sejak 8 November 1954)	PIR
5	Menteri Keuangan	Dr. Ong Eng Die	PNI
6	Menteri Pertahanan	Iwa Kusumasumantri^[8]	Progresif
7	Menteri Kehakiman	Djody Gondokusumo	PRN
8	Menteri Penerangan	Ferdinand Lumbantobing	S.K.I.
9	Menteri Perhubungan	Abikusno Tjokrosujoso (sampai dengan 14 September 1953)^[9]	PSII
		Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo (29 September 1953 – 23 Oktober 1954)^[10]^[11]	PIR
		Ali Sastroamidjojo (23 Oktober – 19 November 1954)	PNI
		dr. Adnan Kapau Gani (sejak 19 November 1954)^[12]	Independen
10	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Prof. Ir. Rooseno (sampai dengan 12 Oktober 1953)^[13]	PIR
10	Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga	Mohammad Hasan (sejak 12 Oktober 1953)^[13]	Independen
11	Menteri P.P. dan K.	Mohammad Yamin	Independen
12	Menteri Perburuhan	Sutan Muchtar Abidin	Partai Buruh
13	Menteri Pertanian	Sadjarwo Djarwonagoro	BTI
14	Menteri Agama	K.H. Masjkur	NU
15	Menteri Kesehatan	FL Tobing (ad interim sejak 1 Agustus 1953-12 Oktober 1953)^[14]	S.K.I.
15	Menteri Kesehatan	dr. Lie Kiat Teng (sejak 12 Oktober 1953)	PSI
16	Menteri Sosial	Pandji Suroso	Parindra
17	Menteri Urusan Kesejahteraan Negara	Sudibjo (sampai dengan 14 September 1953)^[9]	PSII
		Wongsonegoro (sejak 29 September 1953-23 Oktober 1954)^[3]	PIR
		Zainul Arifin (sejak 23 Oktober 1954)^[5]	NU
18	Menteri Urusan Agraria	Mohammad Hanafiah (sampai dengan 19 November 1954)^[15]	NU
18	Menteri Urusan Agraria	I Gusti Gde Rake (sejak 19 November 1954)	PRN

Program Kabinet

Dalam Negeri

Keamanan

Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat
Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

Pemilihan Umum

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kemakmuran dan Keuangan

Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota
Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan
Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara

Organisasi Negara

Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah
Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai
Memberantas korupsi dari birokrasi

Perburuhan

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya

Perundang-undangan

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

Politik Luar Negeri

Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Kebijaksanaan Pemerintah

Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen

Referensi

Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 133–148, ISBN 979-428-499-8.

Pranala luar

(Indonesia) Profil Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada situs web Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Marsono. 1987. Almanak Negara Republik Indonesia 1987. Jakarta: B.P. Alda

Catatan

^ Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Wongsonegoro meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.
^ Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 221 tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.
^ Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.
^ ^a ^b Terhitung mulai tanggal 14 September 1953 Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953.
^ Terhitung mulai tanggal 29 September 1953 Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim di samping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953.
^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954.
^ Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954.
^ ^a ^b Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
^ Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan FL Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.
^ Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Wilopo	Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953–1955	Diteruskan oleh: Kabinet Burhanuddin Harahap

[1] Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.

[2] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.

[PENGGANTI3-3] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Wongsonegoro meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.

[4] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.

[PENGGANTI4-5] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.

[6] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.

[7] Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 221 tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.

[8] Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri sebelum selesai masa jabatannya dan posisinya dibiarkan kosong.

[RESIGN1-9] Terhitung mulai tanggal 14 September 1953 Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953.

[PENGGANTI1-10] Terhitung mulai tanggal 29 September 1953 Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim di samping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 157 Tahun 1953.

[11] Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954.

[12] Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 227 tahun 1954.

[PENGGANTI2-13] Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.

[14] Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan FL Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.

[15] Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-15
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Poster pemberitahuan kabinet
Dibentuk	1 Agustus 1953 (1953-08-01)
Diselesaikan	24 Juli 1955 (1955-07-24)
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Soekarno
Kepala pemerintahan	Ali Sastroamidjojo
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Wilopo
Pengganti	Kabinet Burhanuddin Harahap