Anwar Ibrahim

Perdana Menteri ke-10 Malaysia
Revisi sejak 24 November 2022 06.11 oleh Yudihelfi (bicara | kontrib) (mengganti sebutan menjadi yang amat berhormat)

Dato' Seri Dr. (H.C.) Haji Anwar bin Dato' Ibrahim (bahasa Melayu: أنوار بن إبراهيم; IPA: [änwär ɪbrähɪm]; lahir 10 Agustus 1947) adalah seorang politisi Malaysia.

Anwar Ibrahim
أنوار إبراهيم
Perdana Menteri Malaysia ke-10
Mulai menjabat
24 November 2022
Penguasa monarkiAbdullah
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Ketua Oposisi Malaysia ke-12 dan ke-16
Masa jabatan
13 Juli 2020 – 10 Oktober 2022
Penguasa monarkiAbdullah
Perdana Menteri
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Masa jabatan
28 Agustus 2008 – 16 Maret 2015
Penguasa monarki
Perdana Menteri
Presiden Partai Keadilan Rakyat ke-2
Mulai menjabat
17 November 2018
WakilMohamed Azmin Ali
(2018–2020)
Sebelum
Pengganti
Petahana
Sebelum
Wakil Perdana Menteri Malaysia ke-7
Masa jabatan
1 Desember 1993 – 2 September 1998
Penguasa monarki
Perdana MenteriMahathir Mohamad
Informasi pribadi
Lahir10 Agustus 1947 (umur 77)
Bukit Mertajam, Uni Malaya[1]
Partai politikOrganisasi Kebangsaan Melayu Bersatu
(1982–1998)
Independen
(1998–1999)
Partai Keadilan Rakyat (1999–sekarang)
Afiliasi politik
lainnya
Barisan Nasional
(1982–1998)
Barisan Alternatif
(1999–2004)
Pakatan Rakyat
(2008–2015)
Pakatan Harapan
(2015–sekarang)
Suami/istri
(m. 1980)
AnakNurul Izzah
Nurul Nuha
Mohd Ehsan
Nurul Ilham
Nurul Iman
Nurul Hana
Tempat tinggalSegambut, Kuala Lumpur, Malaysia
Almamater
Pekerjaan
Tanda tangan
Situs webSitus web resmi
IMDB: nm11482078 Facebook: anwaribrahimofficial X: anwaribrahim Instagram: anwaribrahim_my Modifica els identificadors a Wikidata
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Bantuan penggunaan templat ini

Anwar memulai karier politiknya sebagai anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) hingga puncak kejayaannya menjadi Wakil Perdana Menteri Malaysia di bawah pimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Pada tahun 1999, ia divonis hukuman penjara untuk tuduhan korupsi dan sodomi; Mahkamah Federal Malaysia kemudian membatalkan semua vonis atasnya dan Anwar dibebaskan dari penjara pada tahun 2004. Setelah dipecat dari UMNO, ia mendirikan Partai Keadilan Rakyat, sebuah partai oposisi di Malaysia, dan memimpin koalisi oposisi Pakatan Rakyat dan Pakatan Harapan. Dari 2015 hingga 2018, ia kembali dipidana penjara atas vonis sodomi lainnya. Ia dibebaskan pada tahun 2018. Setelah koalisi yang ia pimpin memenangkan kursi terbanyak di Parlemen pada pemilihan umum Malaysia 2022, ia diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10 pada tanggal 24 November 2022.

Karier politik di dalam dan luar negeri

Anwar Ibrahim telah berperan dalam menjaga hak dan kepentingan orang Melayu dan umat Islam ketika terjadinya Peristiwa 13 Mei 1969 di Malaysia dan bekerjasama Mahathir Mohammad yang 21 tahun lebih tua darinya, menentang Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman.

Pada tahun 1971 Anwar menerima Ijazah Sarjana Muda di bidang Sastra dari Universiti Malaya.

Ketika di universitas, Anwar Ibrahim dikenal sebagai pemimpin gerakan pelajar yang memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat Malaysia ketika itu juga dikenal sebagai pemimpin yang militan.

Pada tahun 1971, Anwar Ibrahim membentuk Angkatan Belia Islam Malaysia dan menjadi presiden organisasi itu hingga tahun 1982. Selain itu dia aktif dalam kegiatan organisasi non-pemerintah termasuk Majlis Belia Malaysia.

Dalam keadaan krisis ekonomi di negerinya tahun 1970-an dan jatuhnya harga karet yang merupakan tulang punggung ekonomi Malaysia saat itu, ketara Anwar Ibrahim meneriakkan isu kemiskinan dan memimpin demonstrasi anti-kemiskinan di Baling dalam tahun 1974 yang menyebabkannya ditahan dibawah ISA selama dua tahun.

Ketika mendirikan dan membesarkan ABIM telah memiliki anggota sebanyak 50.000 orang, yang kedua terbanyak setelah Pemuda UMNO.

Kepimpinan dan kecendekiawannya telah diakui di tingkat internasional sehingga menerima anugerah Medali Ulama Eqbal Seratus Tahun dari Presiden Pakistan Zia Ul- Haq pada tahun 1970 dan mendapat penghormatan menjadi Anggota Kelompok Penasehat Muda PBB pada tahun 1973.

Organisasi ini muncul menjadi organisasi yang kemudian populer karena sikapnya menentang ketidakadilan dalam negeri dan juga di dunia Internasional. Ia telah menunjukkan sifat kepimpinannya dengan menyatukan penduduk Malaysia yang multietnis dan pluralis dengan menjadi Pengurus Jawatankuasa Penyelaras Akta Pertubuhan 1981 untuk menentang Akta Pindaan Pertubuhan 1981 yang dianggap menimbulkan ketidakadilan yang melanggar pinsip Islam dan demokrasi. Dalam perjalanannya, Anwar telah berhasil menyatukan 48 organisasi dari berbagai aliran dan bangsa seperti Persatuan Pertubuhan Malaysia, Pusat Profesional Malaysia, ALIRAN, Persatuan Penggna Pulau Pinang dan Majlis Peguam Malaysia, sehingga menyebabkan pihak pemerintah mengadakan pembicaraan dengan lembaga tersebut dan mengkaji Akta Pertubuhan tersebut.

Dalam menyikapi perkembangan internasional, dia menentang invasi Rusia terhadap Afganistan pada tahun 1979 di mana ABIM telah mengadakan demmonstrasi yang dihadiri sejumlah 40.000 orang untuk memnentang invasi mengantar utusan yang diketuai oleh Anwar ke kedutaan Rusia. Utusan itu berhasil meyakinkan pihak kedutaan Rusia akan kesan buruk tindakan Rusia di Afganistan di mata internasional. Duta Rusia itu berjanji untuk membawa surat protes tersebut ke Moskwa dan menginginkan persahabatan dengan pemerintah Malaysia. Ia juga mengunjungi perbatasan Rusia untuk meninjau situasi di Afganistan dan menyerahkan sebanyak 50.000 ringgit Malaysia kepada pejuang Afganistan, serta bertemu dengan Nasionalis Afganistan di perbatasan seperti Gulbudin Hekmatayar dan Burhanuddin Rabbani, pemimpin Partai Jamiat El-Islami.

Di tingkat internasional Anwar Ibrahim dilantik sebagai Presiden UNESCO (1989-1991) dan menjadi salah seorang pendiri Institut Pemikiran Islam Antarabangsa (IIIT) di Washington.

Tawaran jabatan di pemerintahan

Melihat sepak terjang Anwar Ibrahim baik di dalam maupun di luar negeri. Tun Abdul Razak Dato' Hussein, Perdana Menteri Malaysia kedua menawarkan jabatan untuk mewakili Belia Malaysia (Pemuda Malaysia) dalam Badan Dunia United Nations Council For Youth yang berkantor pusat di Bangkok. Anwar dengan hormat menolak tawaran tersebut.

Begitu juga ketika Dato Mohd Asri Muda menjabat Menteri Pembangunan Luar Kota telah menawarkan jabatan di kementerian dia, tawaran ini juga telah ditolak oleh Anwar.

Mendirikan lembaga pendidikan bagi bumiputera

Anwar sadar bahwa kelemahan bumiputera pada ketika itu disebabkan oleh peluang untuk melanjutkan ke jenjag pendidikan tinggi amat terbatas. Ia bersama rekan-rekan lain kemudian mendirikan sekolah persendirian (sekolah swasta) di Kuala Lumpur di bawah naungan Yayasan Anda Akedemik. yang bertujuan meningkatkan pendidkan bagi kaum bumiputra.

Keberhasilan Yayasan Anda Akedemik dapat dilihat dari jumlah lulusan dan jumlah pelajarnya yang diterima masuk ke institusi perguruan tinggi. Di mana setiap pelajar Yayasan Anda telah dilatih sendiri oleh Anwar Ibrahim dengan dilengkapi oleh wawasan religius.[butuh rujukan]

Anggota kabinet dan Wakil Perdana Menteri

Ketokohan Anwar Ibrahim menarik perhatian Mahathir Mohammad dan membawanya ke dalam pemerintah. Jabatan politik dia diawali pada tahun 1982, dipilih sebagai Anggota Parlemen Permatang Pauh dan dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Wakil Menteri di dalam kabinet). Anwar Ibrahim menjadi Anggota Jemaah Menteri (Anggota Kabinet) pada tahun 1983 ketika dilantik sebagai Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. (Menteri Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga). Kemudian menjabat beberapa jabatan kabinet sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan pada bulan Maret 1991.

Peranan penting di dalam pemerintahan Barisan Nasional ialah terbentuknya Bank Islam. Serta diamanahkan untuk menjalankannya. Diaktakan, dia telah menghabiskan banyak waktu dan menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap perkembangan bank ini. Untuk itu Anwar telah mendapatkan bantuan dan dukungan dari negara-negara Islam lain diantaranya Arab Saudi.

Anwar Ibrahim dilantik sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia pada bulan November 1993 setelah menjabat Wakil Presiden UMNO pada tahun tersebut.

Kasus sodomi

Anwar Ibrahim dipecat secara tidak hormat pada 2 September 1998. Karena tuduhan melakukan tindakan yang tidak senonoh (sodomi) yang ditujukan kepadanya.

Sebagian mencatat bahwa ketika krisis ekonomi mengancam Malaysia pada tahun 1998, Anwar menolak rencana Mahathir untuk melakukan sistem kurs tetap dalam mata uangnya, ringgit agar tidak terimbas krisis, suatu langkah yang sama yang pernah ditawarkan Prof Steve Hanke kepada Presiden Indonesia, Soeharto untuk menerapkan kebijakan kurs tetap. Setelah perselisihan ini dan tuduhan tudahan terhadap Anwar Ibrahim yang berujung diberhentikannya Anwar Ibrahim dari jabatannya, pada pertengahan 1998, Mahathir menerapkan sistem kurs tetap. Posisi Anwar Ibrahim digantikan oleh Abdullah Badawi.

Pada tanggal 2 September 2004, ia dibebaskan oleh Perdana Menteri Abdullah Badawi. Ia melanjutkan karier politiknya melalui Partai Keadilan dan kelompok oposisi Malaysia dan menyatakan tidak akan bergabung kembali dengan UMNO.

Pada 16 Juli 2008 ia kembali ditangkap dengan tuduhan sodomi terhadap seorang asisten pribadinya yakni Saiful Bukhari Azlan, tetapi dibebaskan sehari kemudian setelah membayar jaminan.

Memimpin oposisi dan pergerakan reformasi

Pada tanggal 2 September 1998, Anwar Ibrahim diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Tidak lama kemudian, Anwar bersama dengan pendukungnya menyerukan gerakan reformasi. Demonstrasi massa dilakukan untuk menentang pemerintahan Barisan Nasional yang telah lama memerintah di Malaysia.

Gerakan Reformasi mengarahkan langkahnya untuk membentuk partai baru bernama Partai Keadilan Nasional (KEADILAN) yang ikut serta dalam pemilihan umum 1999. KEADILAN bersama dengan dua partai politik oposisi lainnya, yakni Partai Islam Se-Malaysia dan Partai Aksi Demokrat sepakat mendirikan koalisi yang diberi nama Barisan Alternatif untuk menggantikan posisi Barisan Nasional di pemerintahan federal. Pada Agustus 2003, KEADILAN dan Partai Rakyat Malaysia resmi digabungkan menjadi Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang dipimpin oleh istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail. PKR memperoleh suara yang cukup besar semasa pemilihan umum 2008 dengan memenangkan 31 kursi legislatif dan menjadi partai politik oposisi terbesar di parlemen. Koalisi Barisan Alternatif dibubarkan dan digantikan oleh Pakatan Rakyat pada April 2008.[2]

Referensi

  1. ^ "Anwar Ibrahim". Encyclopaedia Britannica. Diakses tanggal 26 November 2019. 
  2. ^ "Archives". Diakses tanggal 10 Februari 2015. 

Pranala luar